Ditemukan 4496 data
346 — 442
PenetapanKelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua RibuDelapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, ProvinsiNusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;Halaman 58 dari 111 halaman Putusan Nomor 98/G/2019/PTUNJKT.Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN a quobertentangan dengan aspek prosedur dan substansi adalah dalilyang keliru dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenan
IBRAHIM RURAY
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
167 — 315
sebagaimana ketentuan Pasal184 ayat (1) KUHAPidana, hal ini karena tidak ada Kerugian KeuaganNegara dari instansi yang paling berwenang yakni Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPKRI), yang menghitung kerugiangkeuangan negara atas perkara yang disangkakan oleh Termohon kepadaPemohon, juga pemeriksaan internal dari Inperktorat Provinsi MalukuUtara, tidak ditemukan adanya kerugian negara, dengan prosespenetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak memenuhiunsut tidak pidana korupsi, karenan
30 — 15
mencaribensin untuk membakar korban akhirnya saksimenyuruh Edi als Sodonmembeli bensin ( Di beli bensin nanti saya yang bayar) tidak lama kemudiandatang kembali Sdr.Edi membawa bensin dalam kompan dan akhirnyamenyiramkan bensin ke tubuh korban yang telah ditutupi dengan daun keringdan ranting dan Sdr.Mastar langsung menyalakan api membakar tubuh korbanhingga korban terbakar setelah itu saksi pulang.e Bahwa yang saksi lihat di TKP waktu itu Sdr.Edi, Hasan dan Nindi sedang yanglain saksi tidak lihat karenan
336 — 149
Keputusan No. 8214/KptsI/2002 tanggal 9 September 2002 tentang PenetapanKelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua RibuDelapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, ProvinsiNusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN a quobertentangan dengan aspek prosedur dan substansi adalah dalilyang keliru dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenan
71 — 37
mencari bensin untuk membakar korban akhirnya saksi menyuruh Edi als Sodon membeli bensin ( Di beli bensin nanti saya yang bayar) tidak lama kemudiandatang kembali Sdr.Edi membawa bensin dalam kompan dan akhirnyamenyiramkan bensin ke tubuh korban yang telah ditutupi dengan daun keringdan ranting dan Sdr.Mastar langsung menyalakan api membakar tubuh korbanhingga korban terbakar setelah itu saksi pulang.e Bahwa yang saksi lihat di TKP waktu itu Sdr.Edi, Hasan dan Nindi sedang yanglain saksi tidak lihat karenan
79 — 12
dana investasi perbaikan kapal tersebut yangdituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Kapal tanggal 23 Maret2009; Bahwa Mekanisme pembayarannya dimana penghasilan TergugatRekonpensi 15 % sebagai pembayaran hutang Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi dan pembayaran tersebut telah terlaksanasemenjak pengoperasian kapal tersebut dan nanti kapal tersebut diambilalih oleh Penggugat Rekonpensi dan ditahan sendiri oleh Penggugat95Rekonpensi sampai sekarang sudah bisa terbayar lagi oleh karenan
102 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalau tidak ada tidak bisa disebutsebagai penerus atau kelanjutan.Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah melampaui permintaanPenggugat maupun Tergugat kecuali Para PemohonKasasi/Terbanding/Tergugat IV dan Tergugat VBahwa Judex Facti membuat putusan yang dasar hukumnya tidak tepatdan keliru tidak tepat karenan bangunan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dinyatakan sebagai hak Tergugat I/Terbandingll/Termohon Kasasi Il keliru karena menghidupkan kembali Hak GunaBangunan Tergugat I/Terbanding
1.KORNELIA SANDY
2.JULIUS SANDY
3.BAMBANG MANTIKEI JAYA BUDI
Tergugat:
1.TAHAT UTAR
2.DIKAI UNTUNG
3.RAMBA B.TIUP
4.NOVIA KARLESYANA
85 — 9
berikut : Apabila benar mengapa sampai sekarang tidak ada proses hukumpidana terhadap hal tersebut; Terhadap isi Surat Pernyataan Tergugat (Tahat Utar) tertanggal 17Nopember 2015 sebelumnya Tergugat (Tahat Utar) juga pernahHalaman 39 dari 87 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN PIkmembuat Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2014 yang isinyamembenarkan menyaksikan dan mengetahui riwayat asalusul tanahtersebut termasuk proses jual beli dan mengetahui orangorang yangberwatasan dengan tanah tersebut, sehingga dan karenan
145 — 40
C pada tanggal 13April 2010, tetapi adanya pembatalan SKT tersebut bukan berarti bahwatanah tersebut sudah bisa dibuatkan SKT orang lain karenan tanah a quoadalah turut tergugat beli dari Hamsyar anak salah satu ahli waris Aji Diodan setelah keluar dari cagar alam baru turut tergugat akan membuatkanpelimpahan hak karena untuk sementara belum bisa dibuatkan pelepasan hakkarena masih masuk cagar alam.Bahwa tergugat perlu sampaikan bahwa sebagian tanah ahli waris Aji Diomasuk cagar alam termasuk yang
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
241 — 150
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya aturan dalam prosespenerbitannya Hak Guna Usaha oleh Tergugat yang telahdijelaskan diatas, maka membuat Para Penggugat sangatmeragukankeabsahan objek sengketa dalam perkara aquo,karenan selama ini Para Penggugat sama sekali tidak diberikanganti rugi atas tanah sertipikat hak milik atas nama kakek, orangtua dan suami Para Penggugat diatas tanah yang sekarangsudah diterbitkannya sertipikat hak guna usaha.
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
3.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON
220 — 112
belakang silahkan diaberteriak Muria artinya di depan bilang muka siap belakang harus balasbelakang siap, jadi nilai kebudayaan dan itu berasal dari bahasa tanahkita ada sebelum Belanda ada di Maluku.Bahwa saya komitmen dengan teoriteori saya tadi dari HukumInternasional ini tidak adil, orang benar dihukum itu sesuatu yang tidakadil.Bahwa Status Hukum itu betul ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesiatetapi dia kasarnya seperti Batara Hutagalung mengomentaripernyataan Hasan Wirayuda betul ilegal tetapi karenan
46 — 14
mencaribensin untuk membakar korban akhirnya saksimenyuruh Edials Sodonmembeli bensin ( Di beli bensin nanti saya yang bayar) tidak lama kemudiandatang kembali Sdr.Edi membawa bensin dalam kompan dan akhirnyamenyiramkan bensin ke tubuh korban yang telah ditutupi dengan daun keringdan ranting dan Sdr.Mastar langsung menyalakan api membakar tubuh korbanhingga korban terbakar setelah itu saksi pulang.e Bahwa yang saksi lihat di TKP waktu itu Sdr.Edi, Hasan dan Nindi sedang yanglain saksi tidak lihat karenan
217 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
khusus/ODC mata sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) tidak melalui saudara Sunaryo atau tidakmelalui/tidak dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali atau tidakbenar dibayar/disetorkan oleh Dokter Mata (Pemohon PeninjauanKembali) sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa/PenuntutUmum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam menguraikanunsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yangada padanya karenan
91 — 23
Op.cit h. 53) ;Menimbang, bahwa terdakwa Margan Salum secara umum memiliki kewenangandan kesempatan sepenuhnya karenan kedudukannya selaku Direktur CV.Buana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain :Dengan kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV.Buana yang terkait dengankeikutsertannya dalam proses lelang pangadaan mesin genset pada PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) yang akhirnya CV.Buana ditunjuk sebagai
26 — 11
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaituketerangan saksi Hawidi bin Burhan yang menerangkan saksipernah mengerjakan rumah Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi tanpa menjelaskan berapa kubik bahan bangunanberupa kayu, dan berapa harga perkubiknya kayu tersebut sehinggaantara keterangan saksi dengan dalil Re Replik TergugatRekonpensi pada posita 5 sub 1 dan 2 huruf tidak terbukti danterkesan terlalu mengadaada adalah wajar kalau dalil TergugatRekonpensi tersebut haruslah ditolak karenan
1.JUMAN BIN GEBENG
2.BENO
3.INAH
4.SOKO
5.H. KALSUM
6.H. MARHASAN
Tergugat:
1.OEI HOK TEK
2.TONG NGIAT TJIN
3.JO TJONG
4.ENTJING bin DJAMAT
5.ANASRUL JAMBI, SH
6.KANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
66 — 28
Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat Rekonvensi, sepatutnya Para Penggugat Rekonvensimendapatkan ganti kerugian yang diisyaratkan oleh hukum yang berlakudi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUPerdata yangmenyatakan:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karenan kesalahanyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.10.Dengan demikian, Para TergugatRekonvensi harus bertanggung jawabatas
19 — 15
telahmengerluarkan surat teguran kepada Pemohon pada tanggal 14 Juni2016 dengan Nomor surat W.22A5/364/HK.03.4/VI/2016 agarpemohon dapat menambah kekuranagn panjar biaya perkara dengandiberi tenggang waktu 30 hari sejak tanggal teguran tersebut, namunPemohon tidak datang untuk menambah biaya perkara tersebutsampai dengan tanggal waktu yang telah ditetapkan, hingga MajelisHakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam berperkara;Him 10 s/d Him 5 Penetapan Nomor;584/Pdt.G/2016/PA.BMKemudian karenan
51 — 17
sampaikan kepada MAKMUR bahwa sudahditunggu ma ki TONO di Lainungan, saksi YUNUS Alias NUSU mengatakanbelum pasti saya jadi pergi, ada apa TONO, saksi mengatakan sampaikankepada terdakwa ditunggu ma ki TONO di Lainungan, bilang itu saja, mintatolong sekali ka, lalu saksi YUNUS Alias NUSU mengatakan iya pale detunggi mi mobil datang tidak lama kemudian saksi YUNUS Alias NUSUmengatakan turun ma ka pale de, saksi menjawab iye, lalu saksi pergidari rumah saksi YUNUS Alias NUSU ke pinggir jalan menunggu, karenan"saksi
106 — 87
., sehingga pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan karenan adanyaTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumterhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bahwa kerugian Negara tersebutterjadi akibat dari kelalaian Terdakwa sendiri yaitukesalahan administrasi yangdilakukan Terdakwa, dan Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim ataskelalaian yang ia perobuat , dan Terdakwa juga menyatakan sangat menyesaliperbuatan yang ia lakukan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian
Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2017/PN.TteMenimbang, bahwaterkait kerugian keuangan negara sebagaimana yangdimaksudkan Penasehat hukum dalam pembelaannya, maka sesuai dengan faktahukum, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK Rl) tidak pernah melakukanpemeriksaan terkait dengan adanya Tindak Pidana Korupsi atas AnggaranPembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, namun BPKmelakukan pemeriksaan berdasarkan jadwal tahunan yang selalu dilakukan BPKsetiap tahun, sehingga pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan karenan
20 — 12
telahmengerluarkan surat teguran kepada Pemohon pada tanggal 14 Juni2016 dengan Nomor surat W.22A5/364/HK.03.4/VI/2016 agarpemohon dapat menambah kekuranagn panjar biaya perkara dengandiberi tenggang waktu 30 hari sejak tanggal teguran tersebut, namunPemohon tidak datang untuk menambah biaya perkara tersebutsampai dengan tanggal waktu yang telah ditetapkan, hingga MajelisHakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam berperkara;HIm 5 s/d Hlm 5 Penetapan Nomor;584/Pdt.G/2016/PA.BMKemudian karenan