Ditemukan 5678 data
287 — 502
tercantum dalam Tax Treatyantara Indonesia dan Jepang, Terbanding telah melanggar ketentuanketentuan Hukum Publik Internasional tentang kesepakatan internasional yangjuga telah diadopsi oleh Indonesia;bahwa prinsipprinsip pokok perjanjian internasional yang termuat di dalamVienna Convention on Law of Treaties juga diakui di Indonesia, seperti dapatdilihat dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang: " PerjanjianInternasional" , termasuk pengertian ''Pacta Sunt Servanda" (Art. 26 : Everytreaty in force
167 — 820 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada Bab tersebut,Kompensasi PHK yang sebesar 2 kali ketentuan itu diatur hanya pada empatbuah Pasal berikut: Pasal 163 ayat (2), yaitu dalam hal terjadi perubahan status, penggabunganatau. peleburan perusahaan, sedangkan pengusaha tidak bersediamempekerjakan kembali pekerja di perusahaannya; Pasal 164 ayat (3), yaitu dalam hal Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut, atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi; Pasal
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab, kalauperkaranya sama atau sejenis tetapi diputuskan tidak sama atau tidakserupa atau bertentangan satu sama lain maka akan menimbulkanketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan mengesankan hakimhakimbertindak berat sebelah atau memihak dalam memutuskan perkaraperkaratersebut, yang putusannya saling bertentangan satu sama lain.113.Bahwa dalam perkaraperkara tersebut di atas, seharusnya berlaku prinsipthe binding force of precedentatau yang dalam Bahasa Latin dikenaldengan prinsip stare decisis
Adapunargumentasi yang sering digunakan hakim untuk membenarkanpenggunaan prinsip the binding force of precedent atau stare decisis etquita non moveretersebut adalah agar tidak ada kejanggalan kalauperistiwa yang serupa diputus berlainan. Prof. Dr. R.M.
465 — 2305
Pembuktian unsurunsur tindakpidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagiterhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon.Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kKekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kKewenangan majelis hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili
- Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
Mekanisme perampasan aset sebagaimana NCB asset forfeituresebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi olehPemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme(diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasimelalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 RecommendationsFinancial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnyarezim perampasan
Pemerintah Republik Indonesia sepertiKonvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau International Convention forthe Suppression of the Financing of Terrorism yang diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsi atau UnitedNations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar Revised 40+9Recommendations Financial Action Task Force
41 — 4
Antang Gunung Meratus melakukan keterlambatanpembayaran kecuali karena force majeure maka dikenakan denda sebesar0,3 0/00 (nol koma tiga mil) dengan denda maksimal 3%. Bila Perusda RRtidk dapat memenuhi target setelah adanya peringatan tertulis selama 2 kalimaka akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 untuk setiap ton batubarakekurangannya.
18 — 6
Negara hokum Republik Indonesia tidak menganut prinsipbinding force of precedent.3. Bahwa petunjuk dalam Buku Il Pedoman Tehnis PengadilanAgama hanya dapat diterapkan apabila terdapat fakta hukum yangbersifat eksepsional dan luar biasa, yaitu : suami melakukankekejaman dan kekerasan kepada isteri. Ketentuan dalam Buku IIPedoman Tehnis Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan No. 1445 / Pdt.
YUFITA SUMAYKU
Tergugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG MERAUKE PAPUA
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
2.Larry Ridwan
3.Meiche Tanovita Direktur PT. Gosepa Tour and Travel
4.Ahli Waris Sriyani Hudyonoto
97 — 90
Keadaan memaksa (force majeur) atau Kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangipada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam PengumumanLelang tidak sesuai dengan Surat Penetapan NilaiLimit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang;Bahwa fakta hukum membuktikan Lelang Eksekusiterhadap agunan kredit atas nama PT. Papan MandiriUtama/ alm.
SUGENG RIYADI, DKK.
Tergugat:
PT. INVESTA BERSAMA ABADI
116 — 25
sah menuruthukum dan bagaimana akibatnya bagi para pihak ;Hal. 47 dari 54 Putusan No. 267/Pdt.SusPHI/2019/PN.BdgMenimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat berdasar pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : oengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
Ny. Mesini
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
50 — 16
Tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 589/Padt.G/2018/PN Tng Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan aslidokumen kepemilikan barang kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21.Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesualperaturan perundangundangan.Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar.Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta.Nilai limit yang dicantumkan
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
108 — 38
yang mengikat seluruh WNI;Bahwa proses gugatan perdata yang diajukanoleh para Penggugat, tidakmenggugurkan proses pidana, hukum pidana yang harus diutamakan;Bahwa yang harus membuktikan tentang uang tersebut adalah Penggugatkarenauntuk membuktikan negative itu tidak mungkin;Bahwa apabila telah dilakukan berulangulang transaksi di ATM yang samauntuk penambahan dana yang tanpa alas hak maka hal tersebut dapatdikatakan sebagai suatu modus operandi (menstrea) sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Force
55 — 43
Munir Fuady, SH, MH, LLM dalam bukunya yang berjudulPerbuatan Melawan Hukum, menyatakan harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:Komponen KerugianStarting point dari ganti rugiBukan karena alasan force majeureSaat terjadinya kerugianKerugian yang dapat didugadengan menelisik gugatan Terlawan/Penggugat terdahulu, secaraeksplsit tidak ditemukan satu dalilopun dalam posita/fundamentumpotendi gugatan perbuatan melawan hukumnya, tentangkerugian yang diderita oleh Terlawan berdasarkan komponenkerugian
128 — 17
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti T2 (suratpemberian) tersebut tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum(not have the force of law).Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor 27 K/AG/2002, tanggal 26 Februari 2004, yang pertimbangannya diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atastanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebutsebagaimana maksud
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
1.Krisna
2.Deni Bangkit Riadi
82 — 45
Bahwa Terdakwa1 kenal dengan Saksi2 (PradaArjun) dan Saksi3 (Prada Jamaludin) sejak tahun 2016karena pernah samasama mendaftar Tamtama A27 diLanud Hasanudin Makassar, sedangkan Saksi4 (PradaMoradanus), Saksi5 (Prada Syamsul), Saksi6 (PradaAswar) dan Saksi8 (Prada Abdul Muis) hanyamengenalnya lewat Whatsapp dan satu grup di WhatsaapAir Force Sulawesi, akan tetapi tidak pernah bertemu,sedangkan dengan Saksi7 (Prada Usman), Terdakwa1tidak mengenal sama sekali dan hubungan Terdakwa1dengan tujuh orang
54 — 25
yaitu berjalan menujuke pesawat udara, dan masuk ke pesawat udara (boarded), Sementarabagasi yang telah selesai check in bersama penumpang akan dilekaticlaim tag, dan bagasi dibawa dan dimuat ke pesawat udara.Bahwa yang dapat membatalkan keberangkatan bagasi jika kondisibagasi tersebut sudah dilekati claim tag dan penumpang sudah melaluiboarding gate, proses boarding, dan sedang berjalan ke pesawat udaraadalah hanya jika penumpang karena satu dan lain hal tidak jadi naik kepesawat udara atau adanya force
70 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan 2UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan bataldemi hukum karena Tergugat tidak pernah menunjukan kepada ParaPenggugat mengenai bukti kerugian yang di alami oleh Tergugat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat(1) dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force
153 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan iktikad baik sebagaisuatu unversal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untukbertindak dengan iktikad baik terhadap semua waraga negara.3. Bahwa, Termohon , Termohon II, Termohon Ill, dan Termohon IVtelah melakukan jual beli sahamsaham PT. Mecosin Indonesiadengan Ny.
TRI WIDOWATI
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta
3.PT. Nobel Graha Auction
168 — 29
Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dan berkirim suratkepada Tergugat agar diberikan Restrukturisasi akan tetapi, akan tetapiTergugat malah memberikan peringatan peringatan tanpamengindahkan keadaan Force Majeur dan atau adanya penetapanbencana Nasional dan diberlakukan PSBB oleh Pemerintah danpengajuan permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugatdiabaikan, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;Pasal 6Usaha
KASMAWATI SALEH, SKM, SH
Terdakwa:
IRFAN ALIAS BOLONG
151 — 37
Cukai Makassar terhadap Barang Kena CukaiHasil Tembakau (BKC HT) berupa Rokok Ilegal; Bahwa riwayat pendidikan AHLI adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Cimahi lulus tahun 2011, DIV Politeknik Negeri Bandung lulus tahun 2015 Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagai Staff Senior SeksiPenjualan 1 Departemen Pemasaran PT Kertas Padalarang ( 2018 s.d.sekarang), Tutor dan Trainer Pelatinan Identifikasi Keaslian Pita CukalDesain T.A. 2019 s.d. sekarang, Anggota Tim Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force
ALEXANDER WILLIAM FORD
Tergugat:
MAN LEE FORD CHEUNG
1541 — 1519
Ketidaksepakatan mengenai hal ini lah yang menjadi pemicupermasalahan diantara Penggugat dan Tergugat.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) yaitu,The FIRST PARTY cannot enter the area of the management ofcompany but still can enter the area of the units of company (villa andhotel) in Tulamben and Sanur, to obtain the accommodation facilitiesfor free for 3 (three) months from the date of signing of thisagreement, if there are rooms available for the FIRST PARTY and theFIRST PARTY cannot force his will