Ditemukan 5188 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-08-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 496/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Alam Dunia Engineering And Construction Diwakili Oleh : Anwar Firmansyah,SH.
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
171154
  • IIIdi bawah).Bahwa pertanyaan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam mengadili Gugatan aquo merupakan pertanyaan terkaitkompetensi absolut.Pasal 125 dan 136 dari Herzien Indlandsch Reglement ("HIR"),memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuspertanyaan terkait eksepsi kompetensi absolut secara terpisah dan terlebihdahulu dari pemeriksaan terhadap pokok perkara.
Register : 09-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 115/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 6 Desember 2018 — JOOTJE MAX SONDAKH MELAWAN Emanuel Retinanto, S.H., Selaku Pribadi dan Notaris/PPAT, DKK
23283
  • khusus terhadap 2 (dua) frasa yang berbunyi sama : ketigaSertifikat, dirubah / dibaca 1 (satu) kali saja ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehinggaamar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;Mengingat, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Pasal 136 HIR (Herzien
Register : 21-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 42/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : NANIK SUTRISTIATI, BA
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
10375
  • diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquopada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan PengadilanNegeri Sleman Nomor 270/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 19 Oktober2018, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugattetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan ;Mengingat HIR (Herzien
Register : 23-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 666/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. PATRA INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. INDOBUILDCO
Terbanding/Penggugat : PT. PATRA JASA
157126
  • Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil; Dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.
Register : 30-07-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pdt.Sus-Lain-Lain/2018/PN Niaga Mdn.
Tanggal 15 Oktober 2018 —
408105
  • (RBG).Maka amar terkait pengembalian uang tersebut di atas telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjde) dan dengandemikian sudah dapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya, selain berdasarkan SKPP, selainberdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan dan Putusan Majelis Kasasi tersebutdi atas, selain berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch
Register : 02-09-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 Juli 2016 — PT. WAHANA MULTITRON, Lawan 1. PT. SONGGORITI, 2. PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI,
4532
  • Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Il tidak mempunyai hubunganhukum apapun dalam perkara aquo dan PENGGUGAT tidak memilikialasanalasan hukum yang jelas serta buktibukti yang kuat dan otentiksehingga permohonan provisi yang dimohonkan PENGGUGAT tidakberdasar hukum untuk dikabulkan ;Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) dari Herzien IndonesischReglemen/Hukum acara perdata untuk Pulau Jawa dan Madura (HIR),salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan provisi adalahadanya bukti otentik menurut peraturan
Register : 30-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
396342
  • Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, bukti T22;Foto copy sesuai dengan asli Putusan Arbitrase Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) Nomor: 984/X/ARBBANI/2017 tertanggal 5 Oktober2018, bukti T23;Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.Foto copy sesuai dengan asli Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) No. 18.2833/XI/BANI/ED tertanggal 8 November 2018, buktiT24;Foto copy Herzien
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
336253
  • DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa mengenai biaya perkara gugatan dalam konvensidan biaya gugatan dalam rekonvensi akan dibebankan kepada para pihakuntuk masingmasing membayar sebagian dari besarnya biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Memperhatikan ketentuan Herzien Inlandsch Reglement , khususnyaPasal 163, Pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta ketentuanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:l DALAMKONVENSI1.14.
Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-06-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 29 Maret 2017 — - Perdata Ny. Dinar Rumia Pandjaitan, SH X Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Dkk
7651
  • Gugatan error in objecto;Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06. 8/2016Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi atau Jawaban dari para Tergugattersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Gugatan memiliki fungsi penting dalamsebuah perkara gugatan, karena berdasarkan surat Gugatan tersebut MajelisHakim akan memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa;Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCHREGLEMENT (H.I.R) dan Pasal
Register : 27-02-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Kds.
Tanggal 24 September 2013 — Penggugat I : SAMIUN bin KASNO WARIDJAN Penggugat II : SUPARNO bin KASNO WARIDJAN Penggugat III : KHUSAERI bin KASNO WARIDJAN M E L A W A N Tergugat I : MUSNI NAFIS MALICHAH alias ANIEK NAFIS MALIKHAH Tergugat II : NAILUL ISTIQOMAH Tergugat III : SYAMSUL ARIFIN
22768
  • tersebut tidak dapat dikabulkan ;Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaisiapakah yang seharusnya membayar biaya perkara dalam gugatan Konpensi danRekonpensinya ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Konpensi pihak Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III Konpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sedangkan dalam gugatanRekonpensi pihak Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat II Konpensi sebagai pihak yangdikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 181 Herzien
    Inlandsch Reglement (HIR) pihakTergugat I, Tergugat II, Tergugat III Rekonpensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IIKonpensi dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonpensi / Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara masingmasing setengahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat hukum acara dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 2tahun 1986
Register : 08-04-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN BLORA Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Bla
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.MOCHAMMAD ALI bin MOCHAMAD YAHYA
2.ZAENAL MUSTAKIM bin MOCHAMAD YAHYA
3.SITI RUKHAYAH bin MOCHAMAD YAHYA
4.ZAENAL ARIFIN bin MOCHAMAD YAHYA
5.ZAENAL ABIDIN bin MOCHAMAD YAHYA
6.TOPIK GUNAWAN bin AGUS SALIM
Tergugat:
1.SITI UMMI WAHYUNI binti MOCHAMAD YAHYA
2.NOVANDA ANGGARA APRIL SAPUTRA bin EDI SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.DEWI ASRIANI AGUSTIN binti MOCHAMAD YAHYA
2.DIDIK ARIYANTO, SH.MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Blora
9624
  • tersebut adalah dikabulkan untuksebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang bahwa oleh karena gugatan Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sebaliknyagugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuksebagian, maka terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1266, 1267, 1320, 1337, 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 132a Herzien
Register : 27-02-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
1.ABDUL AZIZ
2.AGI
3.H. ANDI PRAYITNO
4.KOMARAWATI
5.NURUL AMALIYAH
6.ROSINTA MUTIARA S
7.SANDI INDRA ARISKA
8.SUTRIASIH
Tergugat:
1.HASAN BURHANUDDIN SUDIRMAN
2.H. MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN
3.H. DEDEN FUAD NURRACHADIAN
4.dr. CELLICA NURRACHADIANA
5.DIANA DEWI, SH , Notaris
6.DEWI SAPUTRI
7.PT. BHUMI CIPTA SUWARNA
8.TUTY PURNANDARY, Notaris PPAT
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG
22651
  • Dengandemikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidakmenyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale);Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yangdiatur dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement secara umum berartipengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan ataubantahan yang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atauformalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima
Putus : 25-08-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — PT. BABAT KUKUI ENERGI, dk VS PT. SUPRA INDODRILL
6631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam halaman 6 9 memori bandingsebelumnya telah menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri JakartaPusat secara relatif tidak mempunyai kewenangan = untukmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR), gugatanharus diajukan melalui pengadilan negeri yang meliputi wilayahhukum tempat tinggal/domisili hukum dari Para Pemohon Kasasi;Pasal 118 ayat (1) HIR
Register : 17-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 327/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
171196
  • Dasar hukum larangan tersebut adalahPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1)Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglementop de Rechtsvordering (Rv), SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;Bahwa dalil Penggugat yang dalam Memori Banding meminta untukdikabulkannya putusan serta merta ( u/tvoerbaar bij voorraad
    Pertamadikuatkan , maka Pembanding I, II dan Ill/Terbanding, semula Tergugat , II dan IIIPembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV harus dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah in ;Halaman 162 dari 163,halaman, Putusan Nomor327/PDT/2020/PT BDGMemperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Reglemen Indonesia Yang Diperbarui(Het Herzien
Register : 29-09-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3371/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20445
  • Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadilisuatu perkara adalah Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) tempat tinggalTergugat, sekalipun penerapan asas tersebut tidaklah mutlak;Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.
Register : 04-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp
Tanggal 12 Agustus 2021 — Perdata
354252
  • Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Halaman 94 dari 100 halamanPutusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
6417
  • Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (onduidelijk).Pada dasarnya Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/142Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Pasal 120 HIR/144RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan.
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
303102
  • Bahwa pada ketentuan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement(HIR) menyatakan bahwa Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyaihak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu,atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu.
Register : 07-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 195/Pdt./Bth/2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - 1. OEY TIAUW SIOE ( pembantah 1 ) - 2. OEY HAN BING ( pembantah II ) - 1. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk ( Terbantah ) - 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) BANDUNG Jalan Asia Afrika No. 114 Bandun ( Turut Terbantah ) - 3. WIDYAWATI HIDAYAT ( Turut Terbantah II )
9623
  • benitikad baik, benar, tepat dan beralasan, tidak beralasan hukum,oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan Para Pembantah adalahPara Pembantah yang tidak benar;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan pihak Para Pembantah dinyatakansebagai Para Pembantah yang tidak benar, sehingga Para Pembantah berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Para Pembantahdihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatiakn ketentuan Pasalpasal dalam Herzien
Register : 22-04-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN BITUNG Nomor 109/Pdt.Bth/2021/PN Bit
Tanggal 27 Desember 2021 — Penggugat:
Rosinta Herli Meione Butarbutar
Tergugat:
1.Hj. Sultje Bongga
2.Maring Hakim
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung
204212
  • Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rechtreglement voor deBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 195 ayat (6) Herzien InlandschReglement (HIR) dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga ataspelaksanaan putusan hakim (derden verzet) dilaksanakan dan diadilioleh Pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut atau padapengadilan dimana eksekusi dijalankan.13.