Ditemukan 510 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : inkracht inkrach inkcraht intraco indraco intraca interact indrat inkraht inkrack inkrahct
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
577 — 796
  • Peradilan TUN maupun Pasal 65 ayat (1) UU AdministrasiPemerintahan;Sebaliknya Pengadilan berpendapat guna menjamin lebih tegaknyaintegritas Pemilu dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu,maka asas Pemilu yang jujur dan adil, sangat realistis untuk (electoraljustice and administrative justice) dikonkritisasi juga bagi parapenyelenggara Pemilu, dengan demikian permohonan penundaanpelaksaaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan badanperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
207 — 157
  • Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENAPARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani,Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, berikut tindakanadministrasi lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara a quoberlangsung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap ( inkract van gewisjde);J. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa :a.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 375/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. SINAR KARTASURA
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
125 — 173
  • JAWABAN ATAS ALASAN GUGATAN BUTIR B , YAITUKEPEMILIKAN DAN HAK PENGGUGAT DI DESA CANDI HGU NO.1/CANDI DAN DESA KENTENG HGU NO. 1/KENTENG ADALAHSUDAH SAH.Bahwa dalam KESIMPULAN pada butir 4.1. di atas sudah dikemukakan ,bahwa amar putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract)dari peradilan Tata Usaha Negara (TUN) atas perkara PembatalanSertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Candi dan Sertipikat HGU N.1/Kentang atas nama PT Sinar Kartasura cg.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 383/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 22 September 2020 — Pembanding/Penggugat : OEY HUEI BENG
Terbanding/Tergugat I : JULINA LIM
Terbanding/Tergugat II : OEY HAN BING
Terbanding/Tergugat III : OEY TIAUW SIOE
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
Terbanding/Turut Tergugat IV : AJI MURTIDIANTI, S.H.. Selaku Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat V : RIZA ZULFIKAR, S.T., M.Kn Selaku Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat VI : PRAKOSO DJOKO JUNARIANTO, S.H., Selaku Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat VII : SOVYEDI ANDASASMITA, S.H., Selaku Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Dr. WIRATNI AHMADI, S.H., selaku Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : OEY CHEUW MING
Terbanding/Turut Tergugat X : OEY DIH BING
208 — 91
  • Memerintahkan Turut Tergugat 1 Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IIIuntuk menghentikan segala proses apapun yang berkaitan dengan 13 (igabelas) bidang tanah sesuai sertipikat tersebut diatas dan atau menundaproses tersebut hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukumtetap (inkract van gewijsde);.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
230 — 532
  • Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang pernah diperiksa dan telahada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terkait permasalahan ganti rug!pernah di periksa dan telah berkekuatan hukum tetap dengan uraianperkara sebagai berikut :a. Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar diajukan oleh PT. PertoMining, Co.Ltd. kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
377 — 217
  • Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang pernah diperiksa dantelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewij/sde)2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terkait permasalahan gantirugi pernah di periksa dan telah berkekuatan hukum tetap denganuraian perkara sebagai berikut:a. Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar diajukan oleh PT. PertoMining, .co.Ltd kepada PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI) >< PERSEKUTUAN GEREJA - GEREJA INDONESIA (PGI) CS
103 — 130
  • Bahwa terhadap sengketa hak kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat (Persekutuan Gereja Gereja Indonesia), telah mendapatkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewidge),sebagaimana dijelaskan dalam amar Putusan berikut ini;> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 279/Pdt.G/1995/ PN.Jkt.Pst,Tertanggal 12 April 1996 (Bukti P1), berbunyi:MENGADLLIDALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI: Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :* Menyatakan menolak gugatan Para
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2690 — 3539
  • Peradilan TUNmaupun Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan; sebaliknya Pengadilanberpendapat guna menjamin lebih tegaknya integritas Pemilu dan kepercayaanpublik atas penyelenggaraan Pemilu, maka asas Pemilu yang jujur dan adil,sangat realistis untuk (electoral justice and administrative justice) dikonkritisasijuga bagi para penyelenggara Pemilu, dengan demikian permohonan penundaanpelaksaaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan badan peradilanyang telah berkekuatan hukum tetap (inkract
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-09-2013 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 507/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 1 Juli 2014 —
946 — 353
  • samakemudian pihaknya pada pokoknya sama, pihak pada pokoknya sama itudalam arti luas kalau dahulu bapaknya sekarang anaknya itu pada pokoknyasama saja, orangnya dahulu A sekarang anaknya A sama juga itu yangnamanya pada pokoknya sama, sekarang kalau kita mau memperluas dari ituumpamanya sekarang itu tergantung jadi kita lihat umpamanya kalau gugatanmengenai sudah ada Putusan yang Inkracht bahwa tanah ini dahuludisengketakan antara si A dan si B dasarnya jual beli atau dan sudah adaputusan yang inkract
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
235 — 20
  • dan dilaporkan kepada saksi selaku sekdabahwa pengumpulannya koniribusi uang tersebut dikumpulkan distaff saksi danterwujud sebesar Rp. 200 juta yang berasal hampir dari semua SKPD dan uangtersebut dibawa oleh saksi dan serahkan kepada Herry Suparjan staf Dinaspengelolaan keuangan daerah, kemudian diperlukan lagi Rp. 200 juta untukdiberikan kepada Suharto pemeriksa BPK yang diserahkan oleh Herrylukmantohari, dan saksi sendiri sudah menjadi terpidana dalam perkarapemberian uang ke BPK dan sudah inkract