untukmemperoleh dana dalam rangka pembiayaan kegiatan negara.Bahwa secara prinsip imbalan yang seharusnya diterima oleh Negara(Pemkot Surabaya) dalam bentuk uang dikonversikan dalam bentukaset/bentuk lainnya, hal tersebut tidak dilarang sepanjang nilai aset yangditerima pemerintah setara dengan jumlah uang yang menjadi hakpemerintah.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force

kKekayaan yang seharusnyamenjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antaralain karena uang yang berada di kas negara berkurang secaraHal. 121 Putusan Nomor. 93/ Pid.Sus TPK / 2018 / PN.Sbymelanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik negaraterlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/melawan hukum.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force

Bahwa Material on site (MOS) masuk dalam progres pekerjaan, dan ikutdibayarkan dalam pencairan termyn sesuai dengan SPM yang terdakwatandatangani; Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak anak Ill pekerjaan tidakselesai dan progress hanya sampai dengan 81 %; Bahwa sampai dengan berakhirnya pekerjaan ada pekerjaan yang tidakterpasang karena ada masyarakat yang tidak mau tanahnya digunakanuntuk pemasangan pipa dan menurut PPK Burlian Darhim penolakantersebut termasuk Force Mayor, sehingga dilakukan

pemutusan kontrakpadahal sudah terdakwa ingatkan bahwa penolakan masyarakat tidaktermasuk force mayor; Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pembebasan lahanadalah Pemda, terkait adanya lahan yang tidak dapat dibebaskan dilahanWKS, karena menurut WKS pembebasannya harus seizin pemerintahPusat, karena WKS sendiri mendapat izin pengelolaan lahan daripemerintah pusat; Bahwa Terdakwa pernah sebagai pejabat Penatausahaan Keuanganuntuk memverifikasi dokumen pencairan, saat itu. terdakwa adamemverifikasi

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;. Teradi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.

baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli beroendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padahalaman 170 dari 337 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Mnkseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

Kerugian keuangan negaraterjadi sebagai akibat dari tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkanoleh keadaan di luar Kemampuan manusia (force majeure).Bahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yangAhli dan tim lakukan pada saat melakukan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi atas Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan

ARWIN KADAKA dan LA FEDUMUdan saksi hanya sebatas tandatangan.Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan perpanjangan pelaksanaan pekerjaanbukan berdasarkan keadaan memaksa atau force mejeur sebagaimana yangtertuang pada kontrak perjanjian kerjasama akan tetapi karena pekerjaan cetaksawah belum dapat diselesaikan oleh LM. ARWIN KADAKA.Bahwa selama dalam pelaksanaan cetak sawah berdasarkan perjanjian KontrakKerjasama antara Ir.

selaku Tim Teknis yang diserahkankepada saksi untuk saksi tanda tangan dan mengetahui selaku KuasaPengguna Anggaran tanggal 1 Januari 2013, sedangkan untuk pelaksanaanperpanjangan pekerjaan (adendum) yang kedua dibuat pada hari senin tanggal22 tanpa bulan tahun 2013 yang juga dibuat oleh Terdakwa dan saksi selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya sebatas mengetahui dan tandatangan.Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya pelaksanaanperpanjangan pekerjaan(adendum) bukan berdasarkan keadaan memaksa atau force

19/2/2021KelurahanKerasaan,PematangBandarSimalungunTanahTanah adat PemeriksaanSetempat dilakukan pada19 Februari 2021(setelah agenda kesimpulan)tanggaldikarenakan PA SimalungunLockdown akibat ada pegawaiyang terpapar virus Covid19; Tidak bisa diukurkarena saksi tidak mengetahuibatasbatasnya; Para Penggugatdan Para Tergugat tidak hadirdalam Pemeriksaan Setempatdi Simalungun; Kota Balikpapan,KalTim umahbawah PemeriksaanSetempat tidak terlaksana olehPengadilan Agama Balikpapankarena PPKM / Covid19(Force

Putusan No. 339/Pdt.G/2020/PA.KtbMenimbang, bahwa pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut tidakdapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dikarenakan adanyakebijakan PPKM akibat virus Covid19 di wilayah Balikpapan (Force Majeun;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, objek berupa 1(satu) unit rumah bawah atas nama Ronald Saragih yang terletak di JalanSenayan Bawah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, 1 (Satu) unit rumahatas nama Ronald Saragih yang terletak di Jalan

Bahwa Material on site (MOS) masuk dalam progres pekerjaan, dan ikutdibayarkan dalam pencairan termyn sesuai dengan SPM yang saksitandatangani; Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak anak Ill pekerjaan tidakselesai dan progress hanya sampai dengan 81 %; Bahwa sampai dengan berakhirnya pekerjaan ada pekerjaan yang tidakterpasang karena ada masyarakat yang tidak mau tanahnya digunakanuntuk pemasangan pipa dan menurut PPK Burlian Darhim penolakantersebut termasuk Force Mayor, sehingga dilakukan pemutusan

kontrakpadahal sudah saksi ingatkan bahwa penolakan masyarakat tidaktermasuk force mayor; Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pembebasan lahanadalah Pemda, terkait adanya lahan yang tidak dapat dibebaskan dilahanWKS, karena menurut WKS pembebasannya harus seizin pemerintahPusat, karena WKS sendiri mendapat izin pengelolaan lahan daripemerintah pusat; Bahwa saksi pernah sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan untukmemverifikasi dokumen pencairan, saat itu saksi ada memverifikasidokumen pencairan

berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang j kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia(force

terhadap Para Penggugat harus berdasarkan padapasalpasal dan ketentuan hukum yang mengatur tentang PemutusanHubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 dan Peraturan PerundangUndangan lainya;Menimbang, bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan menyatakan ;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Selain dari pada itu, nyata juga bagi Majelis bahwa perbuatan Terdakwa HARIS MANANSARAGIH sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum itu bukanlah merupakanPembelaan terpaksa, bukan merupakan hasil dari keadaan yang memaksa (force majeur), bukanmerupakan pelaksanaan perintah yang salah dan tidak pula dapat dikategorikan sebagaipelaksanaan perintah perundanganundangan sehingga dengan demikian maka Majelis dapatmemastikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya

Penyangga Modul Surya sebanyak 80 unit Sistem charge controller merk Solar sebanyak 80 unit Batteray merk G FORCE N7065D31R.12 VDC 70 AH sebanyak 80unit Rumah Betteray bahan plastic sebanyak 80 unit Tabung lampu TL Philip 10 watt, O05 Ampere, 12 VDC sebanyak 240unit Kabel modul surya ke sistem kendali jenis NYYHY uk 2 x 2,5 mm?sebanyak 595 meter. Kabel instalasi lampu jenis NY YHY uk 2 x 2,5 mm?

Dan adapun jenis dan merk barang yang saksi teliti dan saksi periksauntuk masingmasing unit PLTS berupa:** Model Panel Surya 50 WP sebanyak 80 unit.* Penyangga Modul Surya sebanyak 80 unit* Sistem charge controller merk Solar sebanyak 80 unit* Batteray merk G FORCE N7065D31R.12 VDC 70 AH sebanyak 80 unit+ Rumah Betteray bahan plastic sebanyak 80 unit* Tabung lampu TL Philip 10 watt, 05 Ampere, 12 VDC sebanyak 240 unit** Kabel modul surya ke sistem kendali jenis NYYHY uk 2 x 2,5 mm?

Nias, dan tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecualikarena dalam keadaan foce majeure;Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam melaksanakanpekerjaan tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambarperencanaa;Bahwa adapun itemitem pekerjaan tersebut adalah Ruang Kelassebanyak 2 (dua) ruangan kelas dengan ukuran 8 x 7 meter, danditambah dengan meublair;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukanpembayaran terhadap saksi yaitu :i. pembayaran tahap Pertama sebesar 40%

Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangHalaman 148 dari 226Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Mdnmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.

Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaanmesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkanpengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompatersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadihalhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelahrumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang manaketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumahgenzet

LHD/LP/2a/2016, tanggal30 Mei 2016, Subject: Proposal Number150408BIndonesian Air Force 2xAW101 Troop Transport,Hal 47 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

IGBU150408B May 2015 (AgustaWestlandProposal to the Indonesia Air Force for the Supply of twoAW101 Troop Transport Helicopters).v. Harga Perkiraan Sendiri Ouner Estimate tentang PengadaanHelikopter Angkut tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara.vi. Dokumen Pengadaan Helikopter Angkut Kelompok Kerja UnitLayanan Pengadaan: SUBDISADAERO Dinas PengadaanAngkatan Udara Tahun Anggaran 2016.vii.

Nancy Urania; Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab saham SIAPdilakukan suspend oleh BEI, namun langkah yang dilakukan yaitudengan menerima konsekuensi force sell yang dilakukan PTDanareksa Sekuritas dan bila tidak dapat menyelesaikan kewajibantersebut maka menyetujui lelang jaminan tambahan berupa tanah; Bahwa jaminan tersebut adalah tanah Sdr. Nancy karena itikadbaik dari Sdr.

Benar, sampai dengan saat ini Ahli belum pernahmenemukan saham yang masuk dalam LQ45 kemudian disuspendkemudian didelesting dan selanjutnya saham tersebut relestingkemudian menjadi LQ45 kembali; Bahwa Ahli berpendapat bahwa apabila saham disuspendsehingga tidak dapat dilakukan force saled maka anggota bursadapat meminta debitur melakukan penyetoran atas jaminan tersebut(yang tidak dapat di force saled);Ahli Dr. (C) Junaidi Cerdas Tarigan, SH., MM.

danperuntukannya, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 danketentuan turunannya tentang pengelolaan perbendaharaan; Bahwa Ahli berpendapat bahwa Perusahaan Sekuritas BUMNyang mengelola saham dari para anggota bursa PerusahaanSekuritas BUMN maka seluruh dana yang dikelola tersebutmerupakan uang negara, sesuai dengan UU Nomor 17 Pasal 2Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bahwa menurut Ahli, kKerugian negara adalah kekurangan asetatau kekayaan negara karena sesuatu perbuatan melanggar hukum,lalai, ataupun karena force

Danareksa Sekuritas melanggar ketentuan/peraturan SOPDanareksa Sekuritas; Bahwa Terdakwa Marciano Hersondrie Herman, Saksi Sujadi,Saksi Erizal dan Saksi Jenpino Ngabdi juga memiliki Kehendak bebas,mampu menentukan kehendak sendiri, tidak ada pengaruh eksternaldalam melakukan persetujuan atas permohonan fasilitas pembiayaandebiturdebitur tersebut dengan merujuk ketentuan peraturan SOP yangberlaku atau sebaliknya dengan menyimpangi ketentuan peraturan SOPyang berlaku, termasuk di dalam mengeksekusi force

Joesoepjado, 1989 dan UU No 31 Tahun 1999 :Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaanNegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force majeure).Bahwa, Bentuk kerugian Negara antara lain pengeluaran suatusumber/kekayaan Negara/daerah (dapat berupa uang, barang)tidak seharusnya dikeluarkan, hilangnya

Bogor, sejak saat itu hanya daerahdaerah tersebut dimanaTermohon bisa melakukan distribusi berdasarkan Bukti T.LII8.Pada saat itu, Termohon tidak dapat memberikan jasa yang diperlukan,karena Termohon hanya memiliki nilai investasi yang kecil sebesar Rp.599.919.827, sebuah kantor sewa yang kecil dan daerah penyimpanansendiri dari kawasan Industri Cilandak serta dua truk kecil untukpengiriman di Jakarta.Akibat ketidakmampuan Termohon, Pemohon II harus menggantikanseluruh biaya Tenaga Penjualan (Sales Force

akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai , dan ; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwapengertian Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatau saran yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaandi luar kemampuan manusia (force

majeure), sehingga pengertiantersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut : 1) Pengeluaran suatu) sumber/kekayaan negara/daerah (dapatberupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besardari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 132 dari 2183) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnyaditerima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);4) Penerimaan

melakukan koordinasi dengan pihak BagianPerencanaan Kementerian Kesehatan di Jakarta, dan mendapat penjelasan bahwapengadaan alkes boleh dilakukan secara bersamaan dengan pengadaan fisik RumahSakit asal ada kepastian dari Konsultan bahwa rumah sakit tersebut akan selesaitepat waktu, dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;Bahwa alasan pembangunan fisik sumah sakit tidak selesai sesuai jadwal tahun2011 dikarenakan kontraknya diputus oleh Kuasa Pengguna anggaran yaituterdakwa sendiri dengan alasan force

Maros pada tahun 2011 sudah tidakberoperasi dan saksi TOFIKIN juga tidak pernah menandatangani daftar harga yangdibuat oleh skasi BAHARUDDIN;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, pada saat mendekatiwaktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan alkes akan selesai pada tanggal 02 Desember2011, gedung RSUD Kabupaten Gorontalo Utara belum jadi karena force majure,sehingga untuk pekerjaan uji fungsi dan instalasi tidak bisa dilakukan, oleh karenanya PAyakni terdakwa mengambil keputusan

pernahmenandatangani daftar harga yang dibuat oleh skasi BAHARUDDIN,sehingga pembuatan HPS yang dilakukan oleh saksi RONO ADAM dansaksi EDDY REFRIANDY telah melanggar ketentuan penyusunan HPSyang diatur dalam Pasal 66 ayat 7 Perpres No. 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, padasaat mendekati waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan alkes akan selesaipada tanggal 02 Desember 2011, gedung RSUD Kabupaten GorontaloUtara belum jadi karena force

(harus item demi item tidak boleh secara global dalammenentukan harga alkes); bahwa proses kerjasama antara Baharudin dari PT Sani Tiara Prima dengan PT Maros CA danPT Sinergi SS dalam hal penyusunan daftar harga yang dikirim ke Kantor Dinas Kes, Terdakwatidak mengetahuinya dan Tdw tidak mengarahkannya; bahwa proses pembangunan gedung RSUD ZUS itu belum selesai juga, padahal batas waktupenyelesaian akan berakhir, sehubungan hal itu Terdakwa, karena hal itu force majeur sehinggaunt pekerjaan intalasi