Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2014 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb
Tanggal 16 Desember 2015 — HENDRY DWI PRABOWO, S.IP
115 — 188
  • sehinggadibuatkan addendum terhadap kontrak pekerjaan pengadaan buku tahun2010 yang menurunkan nilai volume buku tanpa mengurangi nilai kontrakpekerjaan.Terhadap addendum tersebut Majelis Hakim sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :1) Terdakwa mengajukan permohonan addendum dengan alasanpenawaran yang diajukan terdakwa berbeda dengan kontrak.Menurut ahli KILAT, SE, bahwa dalam pengadaan barang/jasahanya ada dua alasan untuk melakukan addendum terhadapkontrak, yaitu apabila terdapat force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PDT.SUS/2010
DIRUT PT. KERAMINDO MEGA PERTIWI; YOYADAS WAU, DKK.
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain ituPenggugat II juga tidak pernah melakukan demospontan;Bahwa Pasal 164 ayat 3 UndangUndang No. 13Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 66/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 23 Juli 2013 — HUSIN LA BIRU.
126 — 69
  • Dari sekian banyak pasal misalnya ditemukansuatu pasal yang mengatur perihal keadaan darurat atau force mayeur . Dalam pasal inidikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapatdikecualikan dengan syarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 19-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 30-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB
Tanggal 20 Agustus 2018 — Ir. JOHN TANGKUMAN
185 — 87
  • Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan. Dengan mengacu padapenjelasan di atas, pengenaan denda melebihi ketentuan (5%) harus tetapdilakukan oleh Pemerintah.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 47 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG
Tanggal 9 Januari 2014 — JAMPUR SYPRIANUS, AMd.
65 — 67
  • Tiga Dara Manis) sebanyak 2 kali mengenaiketerlambatan pekerjaan;Bahwa benar Suplier meminta adakan perpanjangan 20 hari, tetapipekerjaan juga belum selesai seluruhnya;Bahwa benar yang didroping Aki basah, Aki yang didatangkan merekG Force;Bahwa benar yang ikut sertifikasi barang datang adalah Ketua TPK(Musa Baok), Fas.Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus);Bahwa benar sempat datang barang, tetapi tidak layak karenamonocristal, sedangkan kalau dalam kontrak adalah jenis Polycristal,kemudian barang Dikembalikan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 12-04-2018 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr
Tanggal 12 April 2018 — CV. Semoga Jaya Lawan Fahrudin Nor DKK (19 Orang).
126 — 11
  • terbuktibahwa pemberentian operasional CV SEMOGA JAYA merupakan inisiatifdan kehendak dari Tergugat, yang dengan sendirinya berakibat hilangnyakesempatan kerja bagi seluruh pekerja di lingkungan CV SEMOGA JAYAmilik Tergugat ;Menimbang, bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan menyatakan ;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-06-2015 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K /Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — Sitna,S.P als Otes Binti Djuma Umarsuni
206 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jurisprudence, P. 24), bahwa sengaja kami kutippandangan Hakim Buklev L.J ini, agar mengingatkan kita bahwa sistemperadilan di Indonesia berbeda dengan sistem peradilan anglo saxonyang menerapkan asa the binding force of precedence (keterikatan Hakimpada preseden). Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsidengan No. 24 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.Tte atas nama Terpidana Drs.Ibrahim Arif dan putusan pada perkara tindak pidana Korupsi No. 25 /Pid.Tipikor / 2013 / PN.Tte atas nama Terpidana M.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus -TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — I. Said Mardha Abbas, ST Bin Alm Said Abbas Hasyim. II. Munzir, S.Pd Bin Alm. Abdul Jabar III. Samsul Gani Bin Alm. Ansari IV. Oka Farizal, SE Bin T. Anwar V. Remi Gustina, SS Bin Alm Rukman VI. Faisal, ST Bin Nyak Nan VII. Ardiansyah Bin Alm. Razali
102 — 35
  • Bahwa perkataan PPTKyang akan memindahkan atau memecat Para terdakwa yang honorer( .................... ) tidaklahdipandang sebagai force majeur sehigga para terdakwa berbuat diluar kehendaknya sendiri,sehingga karenanya pembelaan para terdakwa ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana teruraimaka semua unsur dari Pasal 3 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-06-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. LIMAN JAYA ANUGERAH VS 1. SUPRIYONO, DKK
93 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengurus SerikatPekerja dan anggota Serikat Pekerja sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan.hal tersebut terbukti dengan dipanggilnya beberapa anggota yangdianggap masih baik untuk dipekerjakan kembali;Pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 930 / Pdt.G / 2014 / PN. Sby.
Tanggal 8 Juli 2015 — ZT HOLDING PTE. LTD., melawan 1. PT BANK RESONA PERDANIA dkk
96 — 26
  • Arbitration ; === 22222 2In the event of any dispute arising out of or in connection with this Agreement,including any question regarding its existence, validity or termination, such disputeshall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance withthe Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (the SIACHalaman 27 dari 121 Perkara Nomor 930/Pdt.G/2014/PN.SBY2828Rules) for the time being in force, which SIAC Rules are deemed to be incorporatedby
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 09/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 30 Mei 2012 — - Mulyani (Terdakwa) - Zainur Arifin, SH (JPU)
93 — 31
  • Hal ini bertentangan dengan kontrakNo. 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009 tanggal 17 September 2009 pasal 5tentang jangka waktu pelaksanaan dan serah terima perstasi pekerjaan , Jangka waktu penyelsaian pekerjaan tersebut dalam ayat 2 pasal 5 initidak dapat dirubah oleh pihak kedua kecuali adanya keadaanmemaksa seperti yang di atur dalam pasal 13Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang kKeadaan memaksa (Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud
    TP Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang keadaan memaksa( Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian iniadalah peristiwa peristiwa yang berada diluar kemampuanpihak pertama dan pihak kedua yang dapat mempengaruhikinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak yaitu :a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai danbanjir)b. perang, Huru hara, pemberontakan, kerusuhan dankekacauan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
130 — 25
  • yang diterima oleh Endang Kusrianto.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Permintaan Keterangan(BAPK) terhadap pihakpihak terkait:Bahwa Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwenangan/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force
    Kerugian Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wenangan/kesempatanatau. sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force majore).Dalam konteks pasal 2 dan 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum Penghinaan
Register : 21-07-2009 — Putus : 03-11-2009 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BATURAJA Nomor 461/PID.B/2009/PN.Bta
Tanggal 3 Nopember 2009 — - SAMSUL FUAD Bin H. BERLIAN - HARMAIN, SKM Bin M. ROMLI - MAT SARIM, SKM Bin A. HAKIM
87 — 6
  • Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diperkenankan kecualiterjadi Force Majueref. Penyerahan barang yang dianggap sah apabila dapat dibuktikandengan suatu Berita Acara Penerimaan/pemeriksaan Barang yangdibuat dan ditandatangani oleh panitia penerima barang yangditunjuk oleh pihak pertama.g.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-08-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3433/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Agustus 2011 —
77 — 28
  • Sedangkan berdasarkan PedomanPengelolaan Bidang Investigasi yang diterbitkan oleh Deputi147Bidang Investigasi BPKP pada tahun 2005, yang dimaksuddengan Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaanNegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia ( force majeur) ;Bahwa atas kerugian Negara tersebut menurut saksi dalamaudit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Juli 2017 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
56 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016Keuangan Negara, khususnya UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menuangkandalam suatu definisi yang berupa berkurangnya aset /kekayaan Negara karena suatu perobuatan melanggar /melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Kerugianyang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritasakan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitukepada rakyat apalagi sifat bantuan keuangan partai politiksendiri berdasarkan keterangan Ahli DR.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
194 — 116
  • Daerah dan dapat digunakan sampai dengantahapan berakhir tanpa adanya NPHD baru;4) Dalam hal sampai dengan berkhirnya seluruhtahapan pengawasan pemilinan Bupati dan wakil Bupatikabupaten Buru tahun 2017 masih terdapat sisa Danahibah, Pihak Kedua harus mengembalikan sisa DanaHibah kepada Pihak kesatu dengan cara disetor kerekening Kas Daerah Kabupaten Buru paling lambat 3( tiga ) bulan setelah selurun tahapan pengawasanPemilinan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Pasal 8 : Keadaan Memaksa ( FORCE
    MAJEURE )1) Keadaan kahar ( force majeure ) termasukkebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai,banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara,Halaman 334 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Ambperang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakanpemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung padapelaksanaan perjanjian ini;2) Tidak satupun atau pihak dikenai tanggug jawabuntuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian inisepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertundapelaksanaannya
    oleh keadaan kahar ( force majeure).3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terjadinya keadaankahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikanpemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkenadengan menerangkan keadaan kahar tersebut danmemberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangkawaktu. sejak keadaan kahar sampai pelaksanaandiharapkan terlaksana kembali.Pasal 9 : Penyelesaian PerselihanPasal 10:Pasal 11:1) Apabila dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadiperselisihan atau perbedaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
448 — 841
  • ResikoApabila hasil pengawasan dan ada temuan dilakukan peringatantertulis oleh pejabat berwenang sesuai dengan pedoman umumApabila terjadi kegagalan semasa pembangunan kebun sepenuhnyamerupakan tanggungjawab pelaksanaApabila terjadi force majeur maka akan diproses dengan ketentuanyang berlakuApabila kegagalan terjadi setelah kegagalan kebun akan dibebankankepada pihak petanib.
    Halhal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktupelaksanaan adalah sebagai berikut :1) pekerjaan tambah ;nhperubahan disain ;kK wW))) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;)5) keadaan kahar (force majeur) ;Bahwa Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, danpengeluaran bulan pertama.
    Pbr.c) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa ;d) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa ;e) keadaan kahar (force majeur).Sesuai dengan Pasal 34, dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 beserta perubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Bahwa Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, danpengeluaran bulan pertama.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK /2015/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2015 — WARYONO KARNO
435 — 2441
  • : 9YP142303, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model:STS00DMO002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Western Digital,Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N: 499053002,Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD, Merk:Corsair, Model: Force
    : 9YP142303, Kapasitas: 500 GB, Pengguna:Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model:STS00DMO002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas: 500 GB, Pengguna:Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Western Digital, Model:WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N: 499053002, Kapasitas: 320GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD, Merk: Corsair,Model: Force
    9YP142303, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model:STS500DMO002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas: 500 GB,Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Western Digital,Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N: 499053002,Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD, Merk:Corsair, Model: Force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 40 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps.
Tanggal 27 Januari 2016 — NI WAYAN RUSNADI, dk.
117 — 69
  • Deposito/ Surat Simpanan Berjangka No.54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang di dalamnyamenjelaskan kalau saksi I KETUT KURNIAWAN mempunyai uang depositosejumlah Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah), selain itu saksi I KETUTKURNIAWAN juga melakukan penambahan hutang tanpa seyin dansepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta,serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Nopember 2013 — BANU ANWARI
254 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EnergySpectrum juga mengajukan penundaan pembayaran pokok pembiayaannya sebagaiakibat force majeur dimana PT. IAT sebagai penyewa pesawat tidak membayar uangsewa kepada PT. Energy Spectrum. Yang dimaksudkan dengan mengajukanpenundaan pembayaran pokok, adalah penundaan pembayaran pokok yang "Pertama"saja, karena sesuai dengan Akta No. 3 Tanggal 1 November tentang PerjanjianPembiayaan dengan Prinsip Murabahah, PT.