Patrialis Akbar yangmenyatakan :"restorative justice (keadilan restoratif) digunakan untuk memberikanrasa keadilan bagi masyarakat dengan syarat penyelesaian perkara diluar pengadilan dan Tersangka tak harus dikirim ke penjara adalahbahwa korban telah memaafkan".

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilanHakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, AriefHidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad FadlilSumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober,tahun dua ribu empat belas dan sembilan Hakim Konstitusi

yaitu Arief Hidayatselaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, WahiduddinAdams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, Dewa Gede Palguna, danSuhartoyo, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enambelas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, serta diucapkan dalam SidangPleno Mahkamah Konstitusi terouka untuk umum pada hari Selasa, tanggal duapuluh delapan, bulan April, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul10.57 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi

Arief Hidayat selaku Ketuamerangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria FaridaIndrati, Patrialis Akbar, dan Dewa Gede Palguna, masingmasing sebagaiAnggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan DewanPerwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sebagai contoh : perjanjian untukmembunuh;Hal ini ditegaskan oleh Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum danHAM yang menjabat saat itu melalui surat klarifikasinya nomorM.HH.UM.01.0135, tertanggal 28 Desember 2009 perihalPermohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU No. 24Tahun 2009, sebagaimana kami kutip dibawah ini (denganpenegasan) :... kami berpendapat bahwa Pasal 31 UndangUndang Nomor 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara sertalagu Kebangsaan ... penandatanganan

Terpilin padaKongres XIII KOWANI Tahun 2009: Daftar Hadir Rapat Anggota Komisi VIII DPR Rldengan TERGUGAT II Intervensi, Tertanggal Senin,30 Agustus 2011.n..40 Bukti T I/ PR 40n..41 Bukti T I/ PR 41n..42 Bukti T I/ PR 42n..43 Bukti TI/ PR 43n..44 Bukti T I/ PR 44n..45 Bukti Tl/ PR 45: Surat dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia No.0000 112 / Skel/DPP IWAPI / XI / 2009, TertanggalJakarta, 2 November 2009, Hal Pemberitahuan danKepengurusan DPP IWAPI Masa Bakti 2007 2012,yang ditujukan Kepada Bapak Patrialis

Akbar MenteriHukum dan HAM RI: Surat dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia No.0000 113 / Skel/ DPP IWAPI / XI / 2009, TertanggalJakarta, 2 November 2009, Hal Permohonan Audiensi,yang ditujukan Kepada Bapak Patrialis Akbar MenteriHukum dan HAM RI: Surat dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia No.0000 1151 Skel/DPP IWAPI / XI / 2009, TertanggalJakarta, 2 November 2009, Hal Permohonan Audiensi,yang ditujukan Kepada Ibu Linda Amalia Sari, MenteriNegara Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Republik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Praperadilan,khususnya Pasal 77 KUHAP, sesungguhnya memang memperluas penafsiranterhadap Pasal 77 KUHAP, namun demikian Putusan MK tersebut belum berlakusecara positif karena belum dimuat dalam suatu peraturan perundang undanganyang mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut;Bahwa Putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1V/2014 tidak mengubah ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP, sebagaimana yangdisebutkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis

Akbar dalam concuringopinion, di mana seharusnya pembentuk undangundang mengakomodasinyadalam kebijakan hukum terobuka pembentuk undangundang (open legal policy);Bahwa sebagaimana disampaikan Syukri Asy'ari dan kawankawan dalam Modeldan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UndangHalaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap10.Undang (Studi Putusan Tahun 20032012), Pusat Penelitian dan PengkajianPerkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah

yang menjadi aset tapi tanah belummerupakan aset;Bahwa masalah tanah Lapas Klas ITA Pontianak belum pernah ditemukan buktibahwa tanah tersebut sudah dibayarkan hanya ada ganti rugi tanam tumbuh, jadiperlu ditentukan harga tanah tersebut supaya diketahui berapa yang harusdibayarkan untuk ganti rugi tanah tersebut;Bahwa saksi ada diundang dalam rapat pembahasan tentang penangguhanpencairan ganti rugi tanah LP Klas ITA Pontianak di kediaman Menteri Hukumdan Ham RI yang ketika itu menterinya adalah Patrialis

Akbar.

Akbar menyatakan tidak boleh merampas hak masyarakat.

PATRIALIS AKBAR yang memiliki SAUNG BACAALQURAN Sdr. SANUS! yang memiliki SAUNG BAITUL MAL, untukHal.86 Putusan Nomor 11 1/Pid.SusTPK/2019/PN.Bag.orang beramal, rehab masjid; Sdr. SAMSU UMAR; Sdr. TUBAGUS CHAERI WARDANA yang memilikiSAUNG Tanaman dan Pemancingan Sdr. SETYA NOVANTO yang memiliki SAUNG Tanaman; Sdr. FAHMI DARMAWANSYAH yang memiliki SAUNGPengajian; Sdr. RAJA MOHAN; Pembuatan SAUNGSAUNG tersebut adalah atas seizinKALAPAS.

psikologis antara staf dengan parawarga binaan, khususnya napi Tipikor, dimana ketika saksimemerintahkan untuk melakukan pengecekan barangbarangyang dilarang dalam kamar tahanan, sebelum pengecekanHal.116 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.barangbarang tersebut sudah tidak ada dalam kamar tahananmereka jadi tidak ada hasil pengecekan, sudah bocor duluaninformasi tersebut.Bahwa saksi juga terdapat dilema dalam menerapkan aturan,karena warga binaan salah satunya ada mantan atasan saksiyaitu PATRIALIS

AKBAR mantan Menteri Hukum dan HAM,karena saksi orang timur yang masih mengenal ewuhpakewuh, melihat mantan atasan saksi didalam saksi harusmenerapkan kepada Pak PATRIALIS AKBAR terlebih dahulubaru menerapkan kepada yang lain.Terhadap iuran saksi baru mengetahui saat adanya kasus ini.Bahwa saksi diangkat menjadi PNS tahun 1988 oleh MenteriHukum dan Ham, saksi pernah dari staf dampai menjabat Kasidi Lapas Sukamiskin sejak tahun 1995 sampai dengan 2003.Saksi diangkat menjadi Kepala Lapas Sukamiskin

stricta, dan lex certa darisuatu norma UndangUndang dan dapat merugikan hak konstitusional warganegara.Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohonputusan seadiladilnya (ex aequo et bono) maka frasa pemufakatan jahat dalamPasal 15 UU Tipikor harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatkarena bertentangan dengan UUD 1945.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilanHakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, AnwarUsman, Patrialis

Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Dewa Gede Palguna,Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahundua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Agustus,tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno MahkamahKonstitusi terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulanSeptember, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB,oleh sembilan Hakim Konstitusi

yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkapAnggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, DewaGede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

Akil Mochtar, selaku Ketua merangkapAnggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagaiAnggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti,dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpadihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Nomor PAS.2.LVII.16319.PK.01.05.06 Tahun2011 atas nama Arthur Pelupessy ; b PENGGUGAT II, Nomor PAS.2.XXXI.7940.PK.01.05.06 Tahun2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama Mohamad Taufik, SE bin Sahlan Kartoatmodjo ;c PENGGUGAT II, Nomor PAS.2.XXXVI.8930.PK.01.05.06 Tahun2011 tanggal 30 Juni 2011 atas nama Wawan Hermawan, SE ; 8 Bahwa kemudian pada bulan oktober 2011, Presiden Republik Indonesiatelah melakukan reshuffle kabinet, dimana termasuk Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia diadakan pergantian dari Patrialis

Akbar, SH.

dokter gigi dari unsur profesi yaitu organisasi profesi dalamhal ini Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia,kemudian ada dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, AsosiasiInstitusi Pendidikan Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit serta unsurmasyarakat;Bahwa menurut Ahli KK bukan Lembaga Eksekutif dan bukan LembagaPemerintahan tapi berdiri otonom dalam negara dan langsung di bawahPresiden sesuai dengan pendapat yang diberikan langsung oleh ProfesorJimly Ashidige dan Profesor Patrialis

Akbar di dalam dua kali sidang yangdilakukan KKI yaitu untuk meyakinkan tentang posisi KKI tersebut;Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUNJKT.

termasuk ada atau tidaknya kerugian negara.Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwaterhadap permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata dapatdalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah seharusnya menolakpermohonan a quo.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto,Manahan M.P Sitompul, Patrialis

Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan September, tahundua ribu enam belas, dan pada hari Senin, tanggal lima, bulan Desember, tahundua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusiterobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari,tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB, oleh sembilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, AnwarUsman, Maria Farida Indrati, Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto,Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasingsebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asyari sebagai PaniteraPengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili,Dewan Perwakilan

Menteri Hukum danHAM, Patrialis Akbar, sebagai Tergugat IV;Putusan perkara PerdataNo.87/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.27e Negara Republik Indonesia cq. PresidenRepublik Indonesia cq. Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Muhaimin skandar, sebagaiTergugat V;e Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebagaiTergugat VI;e Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai Tergugat VII.b. Yang Menjadi Target adalah kepentingan privatperusahaanperusahaan swasta bukan kepentingan umum.

Patrialis Akbar, S.H., M.H., Majelis Hakim dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa YLBHI dan ICWsebagai Para Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum/ /egalstanding dalam mengajukan gugatan tersebut karena tidak memilikikepentingan langsung yang dirugikan oleh KTUN yang dijadikanObyek Sengketa dalam perkara tersebut.

juga bertanya kepadaterdakwa, dan dijelaskan bahwa masih dalam tahap proses, dan saksi masihdisuruh untuk bersabar ;Bahwa kemudian saat akhir semester I, saksi dan beberapa rekanmahasiswa lainnya melakukan konfirmasi ke pihak pemyelenggara kampus,yakni kepada terdakwa selaku rektor UISB, dan dari penjelasan terdakwaSaksi mendapatkan informasi bahwa izin penyelenggaraan UISB sedangdalam tahap pengurusan, saksi disuruh bersabar dan saksi diberitahukanterdakwa ada Bapak Gamawan Fauzi, Fasli Jalal dan Patrialis

Akbar yangmembantu ;Bahwa Saat saksi berkuliah setiap tahunnya UISB ada menerima mahasiswabaru, yakni tahun ajaran 2010/2011 dan 2011/2012, dengan fakultas selainFikes ada Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Komputer, FKIPdan Pertanian ;Bahwa kemudian ketika pada saat saksi kuliah di semester V yakni tahun2011, saksi merasakan kejanggalan dalam perkulihaan yang dialaminya,yakni hanya semester satu yang memperoleh nilai mata kuliah dan disemester V nilai dirapel dalam satu Lembaran Hasil

Panitianya,namun pantian penerimaan untuk STAI sebelumnay otomatis juga panitianpenerimaan untuk UISB, hal ini atas perintah lisan terdakwa selaku Rektor ;Halaman 103 dari 17422.Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu dan sampai sekarang belum ada izinresmi tertulis dari pemerintah tentang pendirian dan penyelenggaraanUISB ;Bahwa selama menjadi Pembantu Rektor UISB, saksi ada menanyakanmasalah izin kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa izintinggal tanda tangan saja, dan Bapak Fasli Jalal serta Patrialis

Akbar sangatmendukung pendirian UISB ini ;Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sering ke Jakarta untuk mengurusizin UISB ;Bahwa kemudian pada tahun 2010, saksi keluar dari UISB, karenadikeluarkan oleh terdakwa ;Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;Dra.

Ibrahim, SH ; g PENGGUGAT VII, Nomor PAS.2.LII.14307.PK.01.05.06 Tahun 2011atas nama Hengky Baramuli ; 8 Bahwa kemudian pada bulan oktober 2011, Presiden Republik Indonesia telahmelakukan reshuffle kabinet, dimana termasuk Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia diadakan pergantian dari Patrialis Akbar, SH., digantikan oleh Dr.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, dituangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PATRIALIS AKBAR.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, dituangkan di Jakartapada tanggal 22 Januari 2010 Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia PATRIALIS AKBAR.12) Lampiran 12 : Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.32/Menhut!

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, dituangkan di Jakartapada tanggal 22 Januari 2010 Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia PATRIALIS AKBAR.12) Lampiran 12 : Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.32/MenhutlI/2010 tentang Tukar MenukarKawasan Hutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 JuliHalaman 73 dari 137 halaman putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG2010 Menteri Kehutanan Republik Indonesia ZULKIFLIHASAN, diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010Menteri Hukum dan

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id67 " E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkapAnggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman,Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar,sebagai Tergugat VII;Negara Republik Indonesia cq. Presiden RepublikIndonesia cq. Menteri Kesehatan, Endang RahayuSedyaningsih, sebagai Tergugat VIII;Negara Republik Indonesia cq. Presiden RepublikIndonesia cq. Menteri Sosial, Salim Segaf AlJufri, sebagaiTergugat IX;Negara Republik Indonesia cq. Presiden RepublikIndonesia cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Muhaimin Iskandar, sebagai Tergugat X;Negara Republik Indonesia cq.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar,sebagai Tergugat IV;(v) Negara Republik Indonesia cq. Presiden RepublikIndonesia cq.

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilanHakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, AnwarUsman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto,Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Dewa Gede Palguna, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahundua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober,tahun dua ribu

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.51 WIB, olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota,Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar,Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Dewa Gede Palguna, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagaiPanitera