Ditemukan 92 data
39 — 21
UUNo. 8 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 aya (3) UU No. 8 Tahun 1999bahwa klausula baku yang bertentangan dengn Pasal 18 ayat (1) dan ayat(2) UU No. 8 Tahun 1999 yaitu klausula baku Pasal 5.1 juncto Pasal 5.2juncto Pasal 5.3, dan Pasal 10.2 juncto Pasal 10.2.1 juncto Pasal 10.2.2,dan Pasal 10.3 juncto Pasal 10.3.1 juncto Pasal 10.3.2 junto Pasal 10.3.3,dan Pasal 10.4 juncto Pasal 10.4.2 serta Pasal 13.15PERJANJIANPOKOkKdalam hal iniadalahPerjanjian
569 — 783
Istri;10.1.2. anak lakilaki (Tergugat) ;10.1.3. anak perempuan (Penggugat ); dan10.1.4. anak perempuan (Penggugat Il) ;10.2 Harta Peninggalan/ Warisan Almarhum Bapak kandung paraPenggugat, dan bagian masingmasing Ahli Waris, sebagai berikut :10.2.1. Satu bidang tanah luas kurang lebih 7.390 m?, atas namaTergugat, dengan batasbatas sebagai berikut :> Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.
22 — 15
ini pun penggugatmelakukan kebohongan;10.1 Penggugat selalu dan selalu berbohong,kalau memang sudah10.2lunas semua hutangnya mana surat atau bukti tandabuktipelunasannya, penggugat tidak melampirkannya;Di tanggal 23 Juni 2016 tergugat menghubungi Sdr.Simbolontempat penggugat berhutang via hp no.hp 082171894097,Sdr.Simbolon mengatakan bahwa penggugat baru membayarRp.100.000, dan bersisa Rp.60.000, dan menurut keteranganSdr.Simbolon penggugat berkata kalau kak syafril nanya bilangSaja sudah lunas;10.2.1
71 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
Somad) juga telahmengajukan surat permohonan untuk menghuni gedung itu untuksementara dengan suratnya tanggal 11 Juli 1987 (bukti TT.II/2) dankemudian dilengkapi dengan surat perjanjian tanggal 25 Juli 1987(bukti TT.II/3);Bahwa ternyata suami Tergugat Il Rekonvensi telah lupa akanstatus dalam menempati gedung PNI tersebut dan keluartamaknya, sehingga yang bersangkutan berniat memiliki gedungdan tanah dimaksud sebagai milik dengan alasan telah tinggal disana bertahuntahun;10.2.1. Bahwa sdr. J.
60 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23439/PP/M.1/13/2010 tanggal3 Mei 2010, Halaman 4 Alinea ke3).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam SuratUraian Banding (SUB) Nomor : S1337/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 6April 2009 melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 atas Construction inprogress sebesar Rp.1.463.693.482,00 dengan kronologis sebagai berikut :10.2.1.
74 — 28
Warhandi Malias Warhandi binti Mamma, yaitu :10.2.1.H. Syamsuddin bin Mamma (TurutTergugat 1);10.2.2. Muh. Amir bin Mamma (Turut Tergugat 2);10.2.3. Hj. Erna binti Mamma (Turut Tergugat 3);10.2.4. Hj. Wati binti Mamma (Turut Tergugat 4);10.2.5. Rahmawati binti Mamma (Turut Tergugat 5);10.2.6. M. Akbar bin Mamma (Turut Tergugat 6);11. Bahwa sepeninggal H. Amran alias Haji Amran Azis dan Hj.
21 — 6
Biaya lainnya berupa:10.2.1. Susu, : Rp. 305.000, perkaleng, dengan hitunganratarata bayi menghabiskan 34 kaleng dalam sebulan,sehingga apabila ditotal yakni sejumlah Rp.1.220.000 perbulan dan apabila dikalikan sampai dengan anak umur 5tahun adalah Rp.73.200.000, ( Tujuh puluh tiga juta duaratus ribu rupiah);10.2.2.
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
39 — 13
Agar lebihjelas, Penggugat uraikan Replik atas jawaban Tergugat tersebut, sebagai berikut:10.2.1. Bahwa pasal 4234 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuktidak berbuat sesuatu i10.2.2. Balwa dalam perkara a quo antara Tergugat dengan Penggugat~memiliki hubungan kontraktual sebagaimana Surat Perjanjian Keija(KONTRAK): Nomor : 602/ 148/KPABM/KONT/SMDANGGANA/V/2016Pts.
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggarAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya sebagai berikut :10.2.1. Asas Kepastian Hukum.Karena Tergugat tersebut tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan kepatutan dan keadilan dalam kebijakanmenyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik ;10.2.2.
133 — 15
Kerugian immateriil :10.2.1. Penggugat walaupun sudah terima pemberian dari Tergugat IIsebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) denganadanya perbuatan melawan hukum ini mengalami tekanan batin,depresi, sakitsakitan, dikarenakan disuruh mengosongkan ObjekSengketa) dan menyerahkan ke Tergugat III tanpa10.2.2.
35 — 16
Kerugian immateriil :10.2.1. Penggugat walaupun sudah terima pemberian dari Tergugat Ilsebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)dengan adanya perbuatan melawan hukum ini mengalamitekanan batin, depresi, sakitsakitan, dikarenakan disuruhmengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan ke TergugatIll tanpa syarat;10.2.2.
32 — 16
SAHIRUNBIN AMAQ SETIMAH yakni INAQ SAYUTI cerai hidup danmemperoleh 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya yakni:10.2.1. H. YANTI BIN H. SAHIRUN (T. 15)10.2.2. IRIN BIN H. SAHIRUN ( + ) PutungMenetapkan secara hukum bahwa istri ke Ill (tiga) H. SAHIRUN BINAMAQ SETIMAH yakni INAQ MUNAH cerai hidup dan memperoleh1 (Satu) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :10.3.1. INAQ DAR BINTIH. SAHIRUN (T.T. 8)Menetapkan secara hukum bahwa isitri ke IV (empat) H.
76 — 23
Ahmad binYatim juga telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :10.2.1. Bagian pertama untuk H. Tgk Ahmad bin Yatim denganluas tanah + 950 m2, yang terletak di Jl. Ir. Mohd. Thaher(depan kantor Dinas Pengairan/ PU Kota Banda Aceh),Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota BandaAceh, dengan batasbatas sebagai berikut :Utara dengan Toko Imran; Barat dengan Jl. Ir. Mohd.
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
37 — 11
Agar lebihjelas, Penggugat uraikan Replik atas jawaban Tergugat tersebut, sebagai berikut:10.2.1. Bahwa pasal 4234 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuktidak berbuat sesuatu i10.2.2. Balwa dalam perkara a quo antara Tergugat dengan Penggugat~memiliki hubungan kontraktual sebagaimana Surat Perjanjian Keija(KONTRAK): Nomor : 602/ 148/KPABM/KONT/SMDANGGANA/V/2016Pts.
19 — 4
Kewajiban tergugat :10.2.1. Hutang pada Bank Danamon Simpan Pinjam Cabang Empangsebesar Rp. 530.170.843, (lima ratus tiga puluh juta seratus tujuhpuluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);Hal. 44 dari 46 Put.
17 — 2
Bahwa mengingat akibat perceraian ini, TergugatRekonpensi secara hukum berkewajiban untuk memberikan nafakahyang diperinci sebagai berikut:10.2.1. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)10.2.2. Nafkah mutah sebesar Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah);Halaman 9 dari 53 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2021/PA.Smp10.2.3.
Gregorius Gerakik Laga Making
Tergugat:
Hermina Jawa Kumanireng
117 — 44
Bahwa, obyek sengketa tersebut terdiri dari 2 bidang tanahyaitu :10.2.1. Bidang tanah yang diperoleh penggugat dari hasiljual beli dengan Alm. Yohanes Helu Mungkin, dengan luas :200 m2 persegi: Utara: Falentinus Basah; Selatan : Frengky Paruh; Barat: Arnoldus Arakian; Timur : Hermina Jawa Kumanireng;10.2.2.
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamsidangsidang yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat olehPemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal ataspenyerahan lokal/dalam negeri; (vide Putusan Pengadilan PajakNomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 4Alinea ke4).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)melakukan koreksi atas penyerahan lokal dengan tarif 10% dengankronologis sebagai berikut :10.2.1
29 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam Surat Uraian Banding (SUB) Nomor: S706/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 26 Februari 2009 melakukan koreksiatas Biaya Kantin dengan kronologis sebagai berikut:10.2.1.
TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahmemberikan contoh buktibukti pendukung selama prosespemeriksaan (vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.23246/PP/M.1/ 15/2010 tanggal 26 April 2010, Halaman6 Alinea ke1).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam Surat Uraian Banding (SUB) Nomor: S706/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 26 Februari 2009 melakukankoreksi atas Biaya Kantin dengan kronologis sebagaiberikut:10.2.1.
71 — 43
. : LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPSidik/142/X/2015/Ditreskrimsus,yang diterbitkan oleh Termohon dibuat pada tanggal yang bersamaan yaitutanggal 27 Oktober 2015, bahkan Pemohon tidak pernah dipanggil1811.12.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 KUHAP untuk didengarketerangannya terlebih dahulu sebelum ditetapbkan sebagai tersangka.10.2.1.