• Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan azasazas umumpemerintahan yang baik;Bahwa gugatan Penggugat tersebut sungguh merupakan gugatan yangterlampau dini diajukan, sebab penerbitan sertipikat in litisdilaksanakan di atas tanah bekas tanah milik Indonesia yang telahdilepaskan haknya oleh pemiliknya berdasarkan Rincik Persil 2 SIIKohir Nomor: 210 Cl dan 793 Cl yang kemudian oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatanmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 530.3

  eksepsi dipergunakankembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan pokok perkara inl;Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang sebelumnya diakuisecara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukumTergugat; Bahwa Tergugat melaksanakan proses penerbitan atas sertipikat in litisberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:530.3

  dengan tegas menolak seluruh dalilGugatan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegasoleh Tergugat IIntervensi ;Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebutmohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagianPokok PerkaraBahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidangtanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sungguminasa, KecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa, SK Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:530.3

  Kementerian Keuangan ;Bukti T 2 : Foto copy sesuai dengan asliSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/184/53/1990, tanggal 17 Maret 1990; Bukti T 3 : Foto copy sesuai dengan asliNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, tanggal 11 Maret 1990, yangditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang HakHak AtasBukti T 4 : Foto copy sesuai dengan asliSurat Perhitungan Biaya

• Acara Hasil Survey Lokasi DinasPertanian dan Kehutanan, Kabupaten Takalar Nomor 521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Takalar Nomor 700/2093/WASkepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, TransmigrasiKependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 595/230/TTKC/ IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Teguran ;1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan,Kabupaten Takalar Nomor 530.3

  Bahwa Departemen Transmigrasi Republik Indonesia dengan SuratPengantar Nomor 530.3/53.03/2000 tangal 30 Desember 2000 mengajukanpermohonan untuk menerbitkan sertifikat kepada Kepala BPN WilayahPropinsi Sulawesi Selatan atas tanah seluas 700 Ha. terletak di DesaPunaga/Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, danselanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulawesi Selatanmeneruskan permohonan tersebut ke Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia dengan suratnya Nomor 560.1173453

• Berdasarkan usulan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanProvinsi Nusa Tenggara Barat memproses dan karena telah memenuhisyarat maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor sk.530.3/53/1/10/62/1994 yang menjadi dasar penerbitan sertipikat obyek sengketa ;. Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwapenerbitan obyek sengketa adalah sah berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

• Bahwa Sertifikat Hak Pakai 00016/Pabuwaran tanggal 12 Maret2009 diperoleh dari pemberian hak oleh Negara melalui SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas No.SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31 Desember 2008. Didalamkolom huruf i) Penunjuk Sertifikat Hak Pakai jelas tertera bahwatanah tersebut penggunaannya adalah untuk Kampus UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto;.

  Bahwa setelah Tergugat cermati, Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyumas No.SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31 Desember 2008 jelasditujukan kepada Tergugat . Dalam hal ini Tergugat lah Pihakyang berkepentingan atas keputusan tersebut bukan kePenggugat.

  SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31Halaman 26 , Putusan Nomor 487/Pdt/2018/PT SMGDesember 2008. Di dalam kolom huruf 1) PetunjukSertifikat Hak Pakai jelas tertera bahwa bidang tanahtersebut penggunaannya yakni untuk Kampus UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto;Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banyumas No.

  SK.29/530.3/11.27/2008tanggal 31 Desember 2008, jelas ditujukan kepadaTergugat (yang sekarang sudah dialinkan kepadaTergugat Il) untuk dipergunakan oleh Tergugat Ill, makaoleh karena itu yang mempunyai kepentingan hukum ataskeputusan tersebut adalah Tergugat Il dan Tergugat Ill,bukan Penggugat;Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyaikepentingan terhadap bidang tanah yang dilekati SertifikatHak Pakai No. 00016/Pabuwaran atas nama Tergugat (yang sekarang sudah dialihkan kepada Tergugat Il);Berdasarkan

  tidakberwenang mengadili perkara yang menyangkut keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (KantorPertanahan Kabupaten Banyumas) Perkara ini merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Semarang);Dalam Pokok Perkara; Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugatkecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergu gat;Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa penerbitan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal31122008 Nomor SK.29/530.3

• gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pinrang (selaku tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hakpakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang diperatunkan prosespenerbitannya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BadanPertanahan......Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor :530.3

  ......tentang Pendaftaran Tanah serta senantiasa berpedoman kepada asasasasumum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas ketelitian, kecermatandan kepatutan hukum dengan uraian sebagai berikut;Sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, KecamatanDuampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrangpenerbitannya melalui proses pemberian hak sesuai surat keputusan kepalakantor Wilayah badan pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29Nopember 2006 nomor : 530.3

  Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat sebab semestinya yangdigugat Penggugat adalah kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi......Propinsi Sulawesi Selatan selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkankeputusan tata usaha negara berupa surat keputusan kepala kantor wilayah BPNPropinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 530.3/101.09/53 19/2005 yang merupakan dasar kepala kantor BPN Kabupaten Pinrangmeneribitkan sertipikat hak pakai nomor : 00019

  /Kelurahan Pekkabata/2005 suratukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m2atas namaPemerintah Kabupaten Pinrang sehingga gugatan Penggugat untuk menerbitkansertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m2 atas nama PemerintahKabupaten Pinrang tidak dapat dilaksanakan sebelum menggugat/membatalkansurat keputusan kepala kantor wilayah propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29Nopember 2005 Nomor : 530.3

• Bahwa Sertifikat Hak Pakai 00016/Pabuwaran tanggal 12 Maret2009 diperoleh dari pemberian hak oleh Negara melalui SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas No.SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31 Desember 2008. Didalam kolomhuruf 1) Penunjuk Sertifikat Hak Pakai jelas tertera bahwa tanahtersebut penggunaannya adalah untuk Kampus Universitas JenderalSoedirman Purwokerto;c.

  Bahwa setelah Tergugat cermati, Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyumas No.SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31 Desember 2008 jelas ditujukankepada Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat lah Pihak yangberkepentingan atas keputusan tersebut bukan ke Penggugat.

  SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31Desember 2008. Di dalam kolom huruf 1) PetunjukSertifikat Hak Pakai jelas tertera bahwa bidang tanahtersebut penggunaannya yakni untuk Kampus UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto;b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banyumas No.

  SK.29/530.3/11.27/2008tanggal 31 Desember 2008, jelas ditujukan kepadaTergugat (yang sekarang sudah dialihkan kepadaTergugat II) untuk dipergunakan oleh Tergugat III, makaoleh karena itu yang mempunyai kepentingan hukum ataskeputusan tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat Ill,bukan Penggugat;C.

  SK.29/530.3/11.27/2008tanggal 31 Desember 2008, dan surat keputusan tersebut jelasditujukan kepada Tergugat sehingga dalam hal ini Tergugat lahyang berkepentingan atas keputusan tersebut, oleh karenanyasecara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan atasSertifikat Hak Pakai 00016/Pabuwaran;b.

• Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3

   persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrikbeserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanahmilik daerah yang dimanfaatkan sebagai jalan kereta api;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensimengajukan bukti Surat T1 berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkanbahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Kota Madiun, Jatim, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwaberdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka Sertipikat Hak Pakai Nomor43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   menyewa tersebut telah berakhir pada tahun 2009;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya terhadap obyeksengketa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan buktisurat PRK 1 berupa berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkan bahwaHalaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN MadSertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur diSurabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   tanah : 9.995 m2, Gambar Situasi No : 1047,tanggal 31121988, atas nama Pemegang Hak Pakai Direktorat JendralPerhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq.Perusaahaan Umum Kereta Api, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegangsah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak PakalNomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya,tanggal 1771991, No: 209/530.3/35/1991, Gambar Situasi tanggal 31121988 No.1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasnama pemegang hak Direktorat Jendral

• Dalam hal ini yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalahSurat Keputusan Pemberian Hak atas tanah tersebut yang diterbitkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNo. 530.3/16/03/5301/ 97 tanggal 1951997 ;Dengan demikian jika Penggugat hendak mempersoalkan tindakan pejabatyang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negaradalam sengketa ini, seharusnya yang dijadikan sebagai

  No. 69 PK/TUN/2011Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 2 diatas, bahwa dasar penerbitanSertifikat (Buku Tanah) Hak Pakai 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997 adalahKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan No. 530.3/16/03/5301/ 97 tanggal 1951997, makaseharusnya yang digugat dalam perkara ini jika terbukti ada perbuatanmelawan hukum dalam menerbitkan Keputusan Pemberian Hak atas tanahtersebut adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkanKeputusan

• Pemerintah Kabupaten Sumbawa, selanjutnya karena berkasyang diajukan tersebut dinilai lengkap dan memenuhi syarat untuk diproses, makaberdasarkan kewenangan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5Tahun 1973 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa TenggaraBarat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah untuk PemerintahKabupaten Sumbawa yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 10 Agustus 1994 Nomor :sk.530.3

  Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap ;Bahwa dasar hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atasnama Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah berdasrkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat No.SK.530.3/53/1/10/62/1994 tanggal 10 Agustus 1994, sehingga seharusnya KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dijadikanTergugat.

  (sesuai dengan Surat KeputusanKepala KantorWilayah BadanPertanahan NasionalProvinsi NusaTenggara BaratNomor :SK.530.3/53/1/10/62/1994 tanggal10 Agustus 1994( sesuai dengan Gambar SituasiNomor : 887/1994(daftar Isian 207)Tanah Negara tanggal31 Maret 1994 (sesuaidengan Daftar PengantarKantor PertanahanKabupaten SumbawaNomor :530.3/30/1994,Lampiran : SatuBerkas, Perihal :Permohonan HakPakai atas namaPemda. Tk. IISumbawa atas tanahnegara seluas 1.668 M?

• Putusan No 253/PDT/2019/PT MKSBahwa tanah objek sengketa adalah aset Pemerintah Kota Parepare yangdiperoleh berdasarkan pemberian hak pakai Sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang selanjutnya dituangkan dalamSertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas nama PemerintahDaerah Kota Parepare.

  Selain itu, tanah obyek sengketa adalahtanah yang tercatat dalam neraca aset milik Pemerintan Kota Parepareyang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak Pakai sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang sebelumnya difungsikan sebagailokasi Puskesmas Lumpue kemudian diubah menjadi Gudang Obat.

  Putusan No 253/PDT/2019/PT MKSbertanda T.I1 dan T.l2., dimana dari bukti tersebut diperoleh fakta jika benartanah objek sengketa adalah aset Pemerintah Kota Parepare yang diperolehberdasarkan pemberian hak pakai sesuai dengan Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16Oktober 2000, yang selanjutnya dituangkan dalam Sertifikat Hak Pakai No.00008/Kelurahan LumpuE atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare.Bahkan selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan

• tampak bahwa Penggugat mempunyai itikad tidak baikdengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TergugatI;Tidak Mempunyai Kepentingan;a.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat tidakmemberi akses jalan keluar dari tanah milik Penggugat;Bahwa Sertifikat Hak Pakai 00016/Pabuwaran tanggal 12 Maret 2009diperoleh dari pemberian hak oleh Negara melalui Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas No.SK.29/530.3

  SK.29/530.3/11.27/2008tanggal 31 Desember 2008 jelas ditujukan kepada Tergugat I. Dalamhal ini Tergugat lah Pihak yang berkepentingan atas keputusantersebut bukan ke Penggugat.

  SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31Desember 2008. Di dalam kolom huruf 1) PetunjukSertifikat Hak Pakai jelas tertera bahwa bidang tanahtersebut penggunaannya yakni untuk Kampus UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto;Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banyumas No.

  SK.29/530.3/11.27/2008tanggal 31 Desember 2008, jelas ditujukan kepadaTergugat (yang sekarang sudah dialinkan kepadaTergugat Il) untuk dipergunakan oleh Tergugat Ill, makaoleh karena itu yang mempunyai kepentingan hukum ataskeputusan tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat Ill,BUKAN Penggugat;Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 491/Padt/2018/PT SMGBahwa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyaikepentingan terhadap bidang tanah yang dilekati SertifikatHak Pakai No. 00016/Pabuwaran atas nama Tergugat

  Bahwa perlu Turut Tergugatsampaikan bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanHalaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 491/Padt/2018/PT SMGKabupaten Banyumas tanggal 31122008 Nomor SK.29/530.3/11.27/2008yang kemudian dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.00016/Desa Pabuwaran oleh Turut Tergugat sudah sesuai Prosedur yangberlaku sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 09 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas

• Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3

   persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrikbeserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanahmilik daerah yang dimanfaatkan sebagai jalan kereta api;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensimengajukan bukti surat T1 berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkanbahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Kota Madiun, Jatim, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwaberdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka Sertipikat Hak Pakai Nomor43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memperpanjang perjanjian sewamenyewa dan tidak pula membayar uang sewa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya terhadap obyeksengketa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan buktisurat PRK 1 berupa berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkan bahwaSertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur diSurabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   nama Pemegang Hak Pakai Direktorat JendralPerhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq.Perusaahaan Umum Kereta Api, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Halaman 60 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2021/PN MadMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegangsah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak PakalNomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya,tanggal 1771991, No: 209/530.3/35/1991, Gambar Situasi tanggal 31121988 No.1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasnama pemegang hak Direktorat Jendral

• Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3

   persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrikbeserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanahmilik daerah yang dimanfaatkan sebagai jalan kereta api;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensimengajukan bukti Surat T1 berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkanbahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Kota Madiun, Jatim, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwaberdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka Sertipikat Hak Pakai Nomor43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensitidak memperpanjang perjanjian sewa menyewa dan tidak pula membayaruang sewa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya terhadap obyeksengketa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan buktisurat PRK 1 berupa berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkan bahwaSertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur diSurabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   tanah : 9.995 m2, Gambar Situasi No : 1047,tanggal 31121988, atas nama Pemegang Hak Pakai Direktorat JendralPerhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq.Perusaahaan Umum Kereta Api, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegangsah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak PakalNomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya,tanggal 1771991, No: 209/530.3/35/1991, Gambar Situasi tanggal 31121988 No.1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor,Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2021/PN MadKecamatan Manguharjo, Kota Madiun

• SK.29/530.3/11.27/2008tanggal 31 Desember 2008. Di dalam kolom huruf i) PENUNJUK SertifikatHak Pakai jelas tertera bahwa tanah tersebut penggunaannya adalahuntuk Kampus Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;c. Bahwa sesuai ketentuan Hukum acara yang berlaku dinyatakan:"Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentinganakan perlindungan hukum.la mempunyai kepentingan untuk memperolehperlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak kepengadilan.

  KantorPertanahan Kabupaten Banyumas No.SK.29/530.3/ 11.27/2008 tanggal 31Desember 2008 jelas ditujukan kepada Tergugat . Dalam hal ini Tergugat lah Pihak yang berkepentingan atas keputusan tersebut bukan kePenggugat.

  SK.29/530.3/11.27/2008tanggal 31 Desember 2008. Di dalam kolom huruf i) PETUNJUKSertipikat Hak Pakai jelas tertera bahwea bidang tanah tersebutpenggunaannya yakni untuk Kampus Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto;b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas No.

  SK.29/530.3/11.27/2008 tanggal 31 Desember 2008,jelas ditujukan kepada Tergugat (yang sekarang sudah dialihkankepada Tergugat II) untuk dipergunakan oleh Tergugat III, maka olehHalaman 25 dari 54 Putusan Nomor 497/Pdt/2018/PT SMGkarena itu yang mempunyai kepentingan hukum atas keputusantersebut adalah Tergugat II dan Tergugat Ill, BUKAN Penggugat;c.

  PerkaraHalaman 40 dari 54 Putusan Nomor 497/Pdt/2018/PT SMGini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Semarang);DALAM POKOK PERKARAe Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat kecualiyang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa penerbitan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 31122008 NomorSK. 29/530.3/11.27/2008 yang kemudian dijadikan dasar penerbitanSertipikat Hak Pakai No. 00016/ Desa Pabuwaran

• No.530.3/1/10/06/HP/2006. Tanggal 1 Februari 2006 dan/atau PenerbitanSertifikat Hak Pakai No. 09 / Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa,Prop.

  Tanggal 27 Mei 2005.bidang Tanah yang diberikan Hak Pakainya dan/atau diterbitkan SertifikatHak Pakainya sesuai dengan Surat Ukurnya seluas 2.532 M2.adalah bidang Tanah yang terletak di watasan Kelurahan Pekat, Kec.Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;Bahwa kemudian Permohonan Hak yang dimohon adalah Hak Milik ,tetapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat NomorSK.530.3/06/1/10/HP/62/2006.

  Tanggal 17 Februari 2006 yang diberikanatas usulan Terlawan Eksekusi VI Ssesuai dengan Suratnya tanggal 11Februari 2006 No. 530.3/29/006. adalah Izin Hak Pakai , dan atas dasartersebut lalu diterbitkan Sertifikat Hak Pakainya atas nama TNI( Terlawan Eksekusi V ) oleh Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa ( TerlawanEksekusi VI) ;Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN.Sbw.

  No. 530.3/1/10/06/HP/006 tanggal 17 Februari 2006kepada TNI atas usulan Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa ( TerlawanEksekusi VI ) tidak procedural sesuai dengan ketentuan hukumnya, karenatidak ada dasar dan alas haknya yang jelas, sebab bidang tanah yangdimohonkan Haknya oleh Letkol. Inf. Gunawan Pakki ( Dandim 1607Sumbawa ) dulu letaknya di Wilayah Kel. Brang Bara, Kec.

  NTBmenerbitkan SK No. 530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia di atastanah obyek sengketa;Bahwa pengajuan permohonan Sertifikat untuk tanah obyek sengketa olehPihak Kodim 1607/Sbw telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan mengeluarkanSertifikat Hak Pakai Nomor : 09/Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa,Prop. NTB An.

• SAMSURI.Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Keputusan Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat IV)Nomor. 39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 Nomor urut : 29tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2383 M2 AtasTanah di Kelurahan Kaliwates, atas nama Pemerintan Kabupaten DaerahTingkat Il Jember/Tergugat I, karena tanah obyek sengketa adalah tanahbekas hak yasan atas nama SAHRIYA dan bukan bekas tanah negarasehingga dinyatakan tidak

• Sertipikat Hak Pakai tersebut telah memiliki penetapanpemberian hak dari pejabat berwenang yaitu Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa TenggaraBarat nomor : SK.530.3/115/1/92/62/97 tanggal 11 Nopember 1997.b. Bahwa asal muasal tanah yang dimiliki Tergugat !

  Ruchjat,MS), Nomor: 530.3/115/1/92/62/97 Tanggal 11 Nopember 1997 tentangPemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Tingkat NusaTenggara Barat untuk Balai Budidaya Laut atas sebidang tanah seluas25.082 meter persegi terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian dalil Para Penggugat padaposita angka 8 halaman 4 yang menyatakan: "Bahwa pada tahun 1998obyek sengketa dibuatkan sertipikat oleh Alm.

  Ruchjat, MS),Nomor: 530.3/115/1/92/62/97 Tanggal 11 Nopember 1997 tentangPemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Tingkat NusaTenggara Barat untuk Balai Budidaya Laut atas sebidang tanahseluas 25.082 meter persegi terletak di Desa Sengkol, KecamatanPujut, Kabupaten Lombok Tengah;Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas 25.082 meterpersegi di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengahberdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor; 17 Tahun 1998 adalahHalaman 28 dari 46 Putusan

• EKSEPSIGUGATAN LEWAT WAKTU (VERJARING); Bahwatanah objek sengketa adalah aset Pemerintah Kota Parepare yangdiperoleh berdasarkan pemberian hak pakai sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang selanjutnya dituangkan dalamSertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas nama PemerintahDaerah Kota Parepare.

  Selain itu, tanah obyek sengketa adalahtanah yang tercatat dalam neraca aset milik Pemerintah Kota Parepareyang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak Pakai sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang sebelumnya difungsikan sebagailokasi Puskesmas Lumpue kemudian diubah menjadi Gudang Obat.

  Gugatan Lewat Waktu (Verjaring);Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakangugatan Para Penggugat telah lewat waktu oleh karena tanah objek sengketaadalah aset Pemerintah Kota Parepare yang diperoleh berdasarkan pemberianhak pakai sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaParepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang selanjutnyadituangkan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas namaPemerintah Daerah Kota Parepare.

• Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3

   persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrikbeserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanahmilik daerah yang dimanfaatkan sebagai jalan kereta api;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensimengajukan bukti Surat T1 berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkanbahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Kota Madiun, Jatim, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwaberdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka Sertipikat Hak Pakai Nomor43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah Wahyudiono dan perjanjiansewa menyewa tersebut telah berakhir pada tahun 2005;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya terhadap obyeksengketa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan buktisurat PRK 1 berupa berupa Sertipikat Hak Pakai, yang menerangkan bahwaSertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur diSurabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   nama Pemegang Hak Pakai Direktorat JendralPerhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq.Perusaahaan Umum Kereta Api, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN MadMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur di Surabaya, tanggal 1771991, No: 209/530.3

   Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegangsah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak PakalNomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya,tanggal 1771991, No: 209/530.3/35/1991, Gambar Situasi tanggal 31121988 No.1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor,Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, tercatat atasHalaman 67 dari 70 Putusan Perdata

• Foto copy Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.8VIII1992, tentang Ralat/ surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi JawaTimur tanggal 19 Juni 1990 Nomor : 115/530.3/35/1990/1990 dan pembralan Pendaftaran hak Pakai Nomor 7(Gedangan atas nama Departemen Pertahanan dan KeamanannRepublik Indonesia tanggal 7 Juli 1992 diberi tanda P.12Menimbang, bahwa foto copy suratsurat diatas telahdicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali buktiP.4, P.6 dan p.12

  dinyatakan bahwa Sertifikat tersebuttidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah;Menimbang, bahwa dari bukti T.2 yait5u proses verbalpembelian penyerahan tanah tanggal 26 Nopember 1962 tidakmenunjukkan bahwa Orangorang yang telah menyerahkan tanahsebanyak 173 orang tersebut adalah sebagai orang yangmempunyai hak atas obyek tanah sengketa, karena dari buktiP.12 dapat dibaca bahwa Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah aBadan Pertanahan Nasional Propensi Jawa Timur tanggal 19 juni1990 No.115/530.3