Ahmad Syamsul Huda selaku penyedia jasa dengan surat Nomor 197/PPHT/X1/2008 tanggal 24 November 2008 mengajukan permintaan untuk dilakukanpengujian dengan hammer test kepada Laboratorium Bahan dan KonstruksiUndip Semarang yang kemudian hasilnya tertuang dalam Laporan HasilPengujian Beton dengan Hammer Test dari Laboratorium Bahan dan KonstruksiUndip Nomor : 1394/BK/ tanggal 27 November 2008 nilai ratarata fc (nilairatarata kuat tekan) dari rigid pavement adalah 317,93 kg/cm, namun demikianatas 30

sebesar Rp.70 juta dibebankan kepada Tergugat Ikarena itu sudah ada diatur dalam perjanjian kredit ;Bahwa bunga kredit didalam perjanjian antara BPR dengan Tergugat I sebesar Rp. 18% ;Bahwa hutang pokok tetap menjadi hutang pokok, bunga tetap menjadi bunga, danbunga tidak berbunga lagi ;Bahwa yang menyetorkan uang sebesar Rp.80 juta adalah Tergugat I sendiri ;Bahwa pihak yang dirugikan adalah pihak Bank dan efek yang terjadi dari adanya kreditmacet ini sangat menganggu karena pihak bank akan terkena PPHT

Bahwa pertimbangan judex facti tidak melihat adanyapenyimpangan dalam pembuatan Berita Acara Penaksiran Harga(BAPH) dan tidak ada rekayasa untuk menyesuaikan denganharga yang telah ditetapbkan antara Bupati dengan M.Ghozi danPanitia Penaksir Harga Tanah (PPHT) telah melaksanakantugasnya dan Berita Acara Penaksiran Harga (BAPH) tersebuttelah diserahkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah;.

pengecekan sertifikat tanggal 29 Mei 2017 dan dinyatakanaman, dan sertifikat terdaftar di buku tanah dan tidak dilakukan pemblokiransertifikat, setelah pemecahan, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat NO 208Rante Paku Tallunglipu seluas 2000 meter tertanggal 14 Agustus 2017 setelahitu dilakukan pengecekan sertifikat tertanggal 28 Agustus 2017 dan dinyatakanaman tidak dalam proses pencegahan oleh pihak siapapun besoknya tanggal 28Agustus 2017 para pihak menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPHT

perubahan tersebut yaitu padaatanggal 01 Juli 2021 ,diberi tanda bukti T15;Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Perdata Nomor 1183/Pdt.G/2020/PN Dps16.Fotocopy Perubahan Akta Kuasa menjual NO. 29 atas kesalahanpencantuman tanggal dan Nomor Nik pada data Penggugat ,tertulis pada AktaPerubahan tersebut tertanggal 15 Mei 2017 tetapi tanggal penerbitan Aktaperubahan tertsebut tertanggal 01 Juli 2021 , diberi tanda bukti T16 ;17.Fotocopy tanda terima berkas tertanggal 12 Juli 2021 yang diterbitkan olehNotaris PPHT

GEDE TIASA; WAYAN SUWECA, ST dari pemilikdengan harga Rp. 500.000.000, dan dihadapan Notaris/ PPHT PUTUHAMIRTA, SH dibuatkan PPJB nomor 11 dan Surat Kuasa Menjualnomor 12 dimana penjual memberikan kuasa menjual kepada saksiterhadap tanah tersebut serta semua kewajiban pajak baik PPH danBPHTB serta PBBP2 ditanggung oleh saksi; Bahwa dalam pengurusan proses jual beli anah tersebut, saksimeminta bantuan kepada KETU SURYANA yang saksi ketahui adalahseorang PNS di Kantor Bakeuda Kab.

KEP51.02.7/ IV/ 2018 dimana sebelumnya saksipernah menjabat sebagai Kasubsi Peralihan Pembebanan/ PPHT padaKantor Pertanahan Kota Denpasar. Adapun tugas dan kewenangan saksi adalah mengumpulkan danmengolah data dan memberikan pertimbangan yang berkaitan denganPendaftaran Hak atas Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan.

SusTpk/2018/PN Mks Halaman 70Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT tapikami juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan lain, dalamkontrak ini bukan hanya paket 20 tapi ada sekitar 5 kegiatan yang harus kamiserah terimakan pada bulan itu ;Bahwa selaku tim PPHP yang melaksanakan pemeriksaan, back up datatersebut saksi peroleh dari Pejabat Pembuat Komitmen, sebelum dari PejabatPembuat Komitmen sumber data itu dari pihak penyedia dan disahkan olehkonsultan pengawas

terhitung6 bulan kedepan ;Bahwa setelah itu ada permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepadasaksi untuk serah terima akhir pekerjaan ;Bahwa saksi tahu proyek tersebut bermasalah pada saat masih dalam masapemeliharaan ;Bahwa kami terlambat melakukan FHO karena kondisi kekurangan personil danbanyak paket pekerjaan yang kami serah terimakan, idealnya setelah menerimaSurat permohonan dan telah terima back up data harus segera dilaksanakan;Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT

mulaiterhitung 6 bulan kedepan ;Bahwa setelah itu ada permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepadasaksi untuk serah terima akhir pekerjaan ;Bahwa saksi tahu proyek tersebut bermasalah pada saat masih dalam masapemeliharaan ;Bahwa kami terlambat melakukan FHO karena kondisi kekurangan personildan banyak paket pekerjaan yang kami serah terimakan, idealnya setelahmenerima surat permohonan dan telah terima back up data harus segeradilaksanakan;Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT

pekerjaan ;Bahwa saksi tahu proyek tersebut bermasalah pada saat masih dalam masapemeliharaan ;Bahwa tim terlambat melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut karenakondisi kekurangan personil sedangkan banyak paket pekerjaan yang haruskami periksa dan serah terimakan, idealnya setelah menerima suratpermohonan dan telah terima back up data harus segera dilaksanakan ;Bahwa saksi laksanakan 1 minggu sebelum tanggal 15 Februari 2017 ;Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT

Halaman 71Bahwa setelah itu ada permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepadasaksi untuk serah terima akhir pekerjaan ;Bahwa saksi tahu proyek tersebut bermasalah pada saat masih dalam masapemeliharaan ;Bahwa kami terlambat melakukan FHO karena kondisi kekurangan personil danbanyak paket pekerjaan yang kami serah terimakan, idealnya setelah menerimasurat permohonan dan telah terima back up data harus segera dilaksanakan;Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT tapikami

terhitung6 bulan kedepan ;Bahwa setelah itu ada permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepadasaksi untuk serah terima akhir pekerjaan ;Bahwa saksi tahu proyek tersebut bermasalah pada saat masih dalam masapemeliharaan ;Bahwa kami terlambat melakukan FHO karena kondisi kekurangan personil danbanyak paket pekerjaan yang kami serah terimakan, idealnya setelah menerimaSurat permohonan dan telah terima back up data harus segera dilaksanakan;Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT

mulaiterhitung 6 bulan kedepan ;Bahwa setelah itu ada permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepadasaksi untuk serah terima akhir pekerjaan ;Bahwa saksi tahu proyek tersebut bermasalah pada saat masih dalam masapemeliharaan ;Bahwa kami terlambat melakukan FHO karena kondisi kekurangan personildan banyak paket pekerjaan yang kami serah terimakan, idealnya setelahmenerima surat permohonan dan telah terima back up data harus segeradilaksanakan;Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT

pekerjaan ;Bahwa saksi tahu proyek tersebut bermasalah pada saat masih dalam masapemeliharaan ;Bahwa tim terlambat melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut karenakondisi kekurangan personil sedangkan banyak paket pekerjaan yang haruskami periksa dan serah terimakan, idealnya setelan menerima suratpermohonan dan telah terima back up data harus segera dilaksanakan ;Bahwa saksi laksanakan 1 minggu sebelum tanggal 15 Februari 2017 ;Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pertama kami bukan saja tim PPHT

lahir Bandung, 24April 1963, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta,berdomisili dengan AlamatBanjar Dinas Kodok, DesaUlakan, Kecamatan Manggis,Kabupaten Karangasem, yangselanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT V;Notaris / PPHT yang beralamatJalan Ahmad Yani, Karangasem,yang selanjutnya disebutsebagai :TURUT TERGUGAT I;Beralamat Jalan JendralSudirman, yang selanjutnyadisebut sebagai :TURUT TERGUGAT IL;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah

Kutim pada tahun 2010;Bahwa setahu saksi saat melakukan pengecekan lokasi lahan kondisinyaberupa hutan bakau (tidak ada kegiatan);Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN SmrBahwa sepengetahuan saksi untuk besaran luasan lahan yangdibebaskan Saksi tidak tahu pastinya namun menurut kabar yang Saksidengar sekitar 100 Hektar dengan Dasar kepimilikan PPHT (tingkatKecamatan), Segel (tingkat Kantor Desa);Bahwa benar Saksi sebagai staf Desa Sangatta Utara tidak pernahmelakukan pengukuran terhadap

PenerimahasilPekerjaan, pengertian bisa dilihat di ayat 1 angka 10 Perpes No 54 Tahun2010 dia adalah memeriksa dan menerima, terus kalau dia Panitiaorangnya menimum (tiga) tetapi kalau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanorangnya sendiri, dia menerima pekerjaan yang nilai tidak lebih dariRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapbkan sebagai PPHPadalah bahwa PPHP keberadaannya ada di pasal 7 ayat 1 huruf dtugasnya diatur di pasal 18, Pasal 18 bunyinya PPHT

Bahwa, Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI ) adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang diatur secarakhusus dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPersilisihan Hubungan Industrial (PPHI ), sebagaimana ketentuan pasal 57Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PersilisihanHubungan Industrial ( PPHT) ;.

Pembanding/Penggugat XI : SERIKAT RIMBAWAN PEMBAHARUAN PERHUTANI (SERIMBA-PPHT) Diwakili Oleh : Muhamad Raziv Barokkah, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat XII : SERIKAT RIMBAWAN PERHUTANI (SERIMBA-PHT) Diwakili Oleh : Muhamad Raziv Barokkah, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat XIII : SERIKAT PEKERJA DAN PEGAWAI PERHUTANI (SP2P) Diwakili Oleh : Muhamad Raziv Barokkah, S.H., M.H.

Kutim pada tahun 2010;Bahwa setahu saksi saat melakukan pengecekan lokasi lahan kondisinyaberupa hutan bakau (tidak ada kegiatan);Bahwa sepengetahuan saksi untuk besaran luasan lahan yangdibebaskan Saksi tidak tahu pastinya namun menurut kabar yang Saksidengar sekitar 100 Hektar dengan Dasar kepimilikan PPHT (tingkatKecamatan), Segel (tingkat Kantor Desa);Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Smr Bahwa saksi sebagai staf Desa Sangatta Utara tidak pernah melakukanpengukuran terhadap

berdasarkan posita angka 16 dalam gugatannya, PENGGUGATmendalilkan bahwa sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telahmembayar lunas pita cukai sejumlah Rp 32.404.783.320 ; Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2017/PN.Mlg Halaman 33 dari 117 halamanf.Bahwa unsur pembayaran cukai oleh PENGGUGAT terdiri atas pembayaran cukaidan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) sebesar 8,4% dari HJE,sehingga kelebihan bayar yang didalilkan Pemohon sebesar 4.067.784.000 rupiahterdiri atas pembayaran cukai dan PPHT

Maka dari itu warga yangmenempati lahan tersebut belum memiliki surat PPHT serta suratsuratlainya sebagaimana pada poin 4 (empat) tersebut diatas, yang seharusnyaTurut Tergugat sebagai Kepala desa bersikap seperti kepala Desasebelumnya, sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetapdan/atau kesepakatan antar Pemilik Lahan dengan Para Tergugat;12. Bahwa setalah pergantian kepala Desa yang dijabat oleh Turuttergugat sejak tahun 2017.

Haris orangArab tapi tinggalnya di Bali dan terjadi jual belinya luas 33,24 hektar;Bahwa pada saat itu selaku pembeli adalah pak Y Husen Ibrahim,sedangkan penjualnya adalah saksi sendiri beserta para ahli waris yanglain;Bahwa harga nilai tanah saat itu, sesuai dengan pasal 2 sesuai denganPPJB yang berbunyi bahwa saksi dibayar 702.000 milyar bersih, biayabiaya pengurusan, sertifikat, biaya PPJB, PPHT , biayabiayapengosongan dll tanggungjawab pembeli sesuai ;Bahwa harga seluruhnya tanah itu seharga

APBD.TKP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yangtidak diakui dibuat oleh Heru Satmoko selaku Sekertaris PPTH, sehingga saksi NugrohoDjoko Kresnato, Spi, MSi. menyuruh saksi Hayuning Lestantum, SE, Msi. untuk memintatanda tangan pada Sriyadi, Ir.Chammad Mudzakir sebagai anggota PPHP dan hal tersebutditerangkkan oleh saksi Nugroho Djoko Kresnato, Spi, MSi. yang dipanggil oleh saksi Ir.Bambang Santoso,.MM. sebelum tanda tangan untuk memparaf Berita Acara PHO yangsudah ditanda tangani oleh seluruh anggota PPHT

Ir.SunarWibowo,Msc. selaku Direktur Maritek Jasa Utama telah dibuat Berita Acara serah terima keI tanggal 30 Desember 2011 yang dijelaskan pada lampirannya bahwa volume 7 (tujuh) unitkapal nilai Rp.10.938.889.500, diterima baik, baru, lengkap, dan dapat dioperasionalkandimana selaku KPA menanda tangani mendasarkan laporan Nugroho Djoko Kresnanto, Spi,MSi. selaku PPTK yang didukung laporan mingguan 100% dari Pengawas Lapangan yaituDani Harmiko, ST. dimana Ir.Djati Pramono selaku Ketua PPHP dan anggota PPHT

Saksi MANSUR BIN TAHMAT;Bahwa saksi tidak tahu mengenai persoalan Terdakwa ;Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Ketua PPK ;Bahwasaksi tidak pernah terima uang ;Bahwa saksi sebagai anggota PPHT / Anggota Pemeriksa/penerimabarang dalam pengadaan sepeda motor ;Bahwa saksi memeriksa semua kelengkapankelengkapan sepeda motoryang akan diserahkan ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebutdibuat Berita Acara dikirimkan ke Pengguna Anggaran ;Bahwa saksi tidak pernah menerima uang