Nomor 511 K/Pdt.SusPHI/2015tidak diperbolehkan untuk mengurangi gaji pokok dalam melakukandemosi sesuai pertimbangannya tersebut;Bahwa gaji pokok dan penghasilan (take home pay) yang diperolehpekerja sangat tergantung dan terpengaruh serta melekat pada posisi danjabatan pekerja sesuai struktur dan skala upah yang ditetapkan dandiberlakukan oleh Pemohon Kasasi, dan mengenai hat tersebut sudahdiketahui oleh Termohon Kasasi dan diatur dalam Peraturan Perusahanyang berlaku, serta tidak dipersalahkan

oleh Mediator dalam Anjurannya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidakmemperhatikan ketentuan Kepmen tanggal 8 April 2004, Nomor Kep. 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, yang dalam halini Pemohon Kasasi yang menyusun struktur dan skala upah dalampenetapan upah pekerja/ buruh di perusahaan, sehingga demosi yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi secaraotomatis mengikuti struktur dan skala upah yang berlaku untuk jabatanyang diberikan kepada

sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (SatuJuta Rupiah), sebanyak 1 (Satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeliuntuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Terdakwa bahwa sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah),sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untukdipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis SabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tes Urinepada hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadapTerdakwa di Poliklinik Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat tes urineOne Step Metaaphetamin Test Device (Urine) dengan hasil positif (+) sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Nurdin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritastersebut dananya sudah ada. Dalam hal ini saksi mengatakan bahwaH.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan skala prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan skalaprioritas tersebut dan diajukan dalam rapat pleno DPRD Kota Bontang; Bahwa hasil rapat pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek denganskala prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada Walikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah : "... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek skala prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintahtidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakanoleh kotraktor;3.

Bukti Surat1.Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa I, dengan skala 1300/Luas = 456 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidakdicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Il, dengan skala 1350/Luas = 1.3822 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Ill, dengan skala 11000/Luas = 5.459 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya

Skala 1:250,000 wilayah negara. Skala 1:1.000.000 LaRTRWKab Kulon Progo arahon kebijakan don stretegi pemanfoatanruang wilayah kabupeten. Skala 1:50.000 arahan kebijakan dan strategipemanfectan ruang wilayah KSN TamenNasional Gunung Merapi. Skele 1:50.000 RTR KSNPecpres 70/2014 RDTR KawasanKota YogyakartaPerda 1/2018Rencene secara terperinel skale: 1:5.000 dilengkapi denganperaturan zonasiHalaman 43 dari 67 halaman.

UntukKepentingan Umum, bandar udara termasuk dalam kategori atauklasifikasi kepentingan umum;Oleh karena itu, pendirian bangunan untuk kepentingan umum (dalam halini bandar udara) dimungkinkan untuk dilaksanakan pada kawasan rawanbencana alam geologi (termasuk kawasan rawan bencana tsunami);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaTahun 20092029 yang merupakan arahan kebijakan danstrategipemanfaatan ruang provinsi skala

Putusan Nomor 32 P/HUM/2019Kemudian berdasarkan hasil overlay peta tematik bencana tsunami(Sumber: inarisk.bnpb.go.id) dengan peta pola ruang RTRW Provinsi DIY,Kabupaten Kulon Progo berada pada kawasan dengan tingkat tsunamisedang dan tsunami rendah (gambar 7);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruangkabupaten skala 1:50.000, pengaturan arahan rencana

: 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

MKSyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses' pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tanggamiskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada Kecamatan Kajuara dibentukkelompok simpan pinjam yang salah satunya

MKSyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses' pendanaan' usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tanggamiskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada Kecamatan Kajuara dibentukkelompok simpan pinjam yang salah satunya

Tentunya ini merupakan suatu pengaturanyang tidak masuk akal dan tidak mungkin dapat diterapkan,terlebih pada kawasan tersebut telah didirikan sebagai tempatusaha skala kecil dan besar oleh masyarakat;(f) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf(e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat(3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 telahbertentangan dengan Pasal 51 PP 26/2008;Hal. 15 dari 32 hal. Put.

Perda Prov Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur urusanyang menjadi kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan "skala" yaituskala Pusat, skala provinsi dan skala kabupaten/kota.

tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Banmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

Jember atas nama RAWUNG HARIEJOHANES, lelu melinat skala yang tertera dalam sertifikat tersebutkemudian disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya, maka diperolehbahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebut adalah 12 (duabelas) meter kea rah timur ditarik dari dasar bangunan paling luar;Pihak Badan Pertanahan Nasional Jember kemudian melakukanpengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasar bangunan palingluar pada sebelah timur yaitu tembok, sampai sejauh 12 (dua belas)meter, ternyata

Jember atas nama RAWUNGHARIE JOHANES, lelu melihat skala yang tertera dalam sertifikattersebut kemudian disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya, makadiperoleh bahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebut adalah 12(dua belas) meter kea rah timur ditarik dari dasar bangunan paling luar;ePihak Badan Pertanahan Nasional Jember kemudian melakukanpengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasar bangunan palingluar pada sebelah timur yaitu tembok, sampai sejauh 12 (dua belas)meter, ternyata

Setelah pihak Badan PertanahanNasional Jember kemudian melihat sertifikat tersebut, dari skala yang terteradalam sertifikat tersebut kemudian disesuaikan dengan ukuran yangsebenarnya maka diperoleh bahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebutadalah sejauh 12 (dua belas) meter ditarik dari dasar bangunan paling luar.Setelah dilakukan pengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasarbangunan paling luar pada sebelah timur yaitu tembok, hingga sejauh 12 (duabelas) meter, ternyata letak tunggak

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasimasyarakat dalam bentuk usulan pembangunan dengan SkalaPrioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRDKota Bontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulanproyek dengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannyakepada Walikota Bontang; Bahwa

Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayaroleh Pemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yangdikerjakan oleh kotraktor;3.

/PK/PJK/2016ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah pemegang Kontrak KaryaGenerasi VII dengan Pemerintah Republik Indonesia sejak tanggal 6Februari 1998 untuk kegiatan penambangan dan pengolahan bijih nikeldan kobalt (Proyek Weda Bay Nickel) di Halmahera Tengah danHalmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;Proyek Weda Bay Nickel ini merupakan proyek industri skala

Nilai investasi proyek tersebut mencapai US$3,000,000,000.00 (tiga miliar dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp.27.000.000.000.000, (dua puluh tujuh triliun Rupiah) untuk Tahap dengan skala produksi sebesar 35.000 ton nikel per tahun dan kemudiandilanjutkan ke Tahap II sebesar 30.000 ton nikel per tahun.

;Dengan skala investasi demikian besar, proyek Weda Bay Nickel inimerupakan salah satu proyek yang sangat strategis untuk mendorongpercepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur.

Bahwa hanya karena Penggugattidak mengisi daftar formulir dianggap tidak mempunyai kinerja sehingga berdampakterhadap dikuranginya hakhak pekerja, dan tidak sesuai dengan pasal 92 ayat (1) UUNo. 13 Tahun 2003 Pengusaha menyusunn struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (bukanpenilaian subyektif); Bahwa pemberian insentif berdasarkan kinerja telah dilakukan sejak dulu, dan sekarangyaitu pada awal tahun ditetapkan bersama antara perusahaan

Perlu kami tegaskan bahwa Perusahaanberhak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi (Vide Pasal 92 ayat (1)12UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan);Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan pola level sebenarnyadidasarkan pada pola yang cenderung tidak adil dan diskriminasi....

bukti P.8 Undangundang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikatpekerja/ Serikat Buruh pasal 4 ayat (1), menerangkan bahwa Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahateraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya ; Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan; 222222 2222 e Pasal 92 ayat (1), Pengusaha menyusun struktur dan skala

Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan yangbernama Salda Mokodongan dan telah tinggal bersama perempuantersebut ,= Tergugat seorang pedagang telur dengan skala besar;= Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;= Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat, agarrukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudahtinggal Bersama dengan perempuan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, ternyatakeadaan rumah tangga

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Tergugat berusia 55tahun dan bekerja sebagai pedagang ayam petelur dengan skala besar, makadilihat dari sisi produktif dan kelapangan, Tergugat termasuk orang yangproduktif dan mempunyai kelapangan rezki, dan jika di tinjau dari kebutuhanprimer isteri, maka sejogyanya istri mendapatkan haknya yang layak, dengandemikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat bukanlah orang yang tidakberkemampuan sehingga dapat membebaskan dirinya dari kewajibanmembayar nafkah

TPK/2021/PT BDGBahwa Terdakwa dan Priyadi Kardono sudah lama saling mengenal karenakeduanya samasama tergabung dalam komunitas Masyarakat AhliPenginderaanJauh Indonesia (MAPIN) dan juga samasama anggotaKeluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) ;Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaan deng.bidang bisnis penjualan data citra satelit skala tinggi maupu menengah yarbernama PT.WAINDO SPECTERRA.

Salah satu hasil mengenaioptimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besesekitar Rp80.000.000.000,0@elapan puluh milyar rupiah) dikarenakanperubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputusoptimalisasi ini akan digunakan untuk pengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempatdiRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WUJANARTO selaku Pth.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG) menemui PRIYALKARDONO dan saat itu ANTONIUS

Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : SR373/D5/02/202Itanggal06 Mei 2021 yaitu sejumlahRp137.751.858.765,54eratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus limapuluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh lima rupiah lima puluh empat sen ), yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO. aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaandengan bidang bisnis penjualan data citra satelit skala

TPK/2021/PT BDGhasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaranyang cukup besar sekitar Rp80.000.000.00@@@pan puluh milyarrupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi1:50.000dan diputuskanoptimalisasiini akan digunakan untukpengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat diRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selakuPlh.

Adapun anggaran kegiatan terdiri dariRp45.000.000.000,0@ntpat puluh lima milyar rupiah) hasil revisiPetunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rp73.000.000.000,00(tujuh puluh tiga milyar rupiah hasil optimalisasi kegiatan pemetaanRBI skala menengah ;Usulan optimalisasi anggaran yang dimuat dalam Revisi DIPA itukemudian diteruskan ke DitJen Perbendaharaan dan disetujui daydipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT.

Pekerjaan Modeling.e miniatur.e model skala antara 1:5e model skala 1 : 1 (master positif)3. Pekerjaan Pembuatan Kerangka dan Cetak Negatif.4. Pekerjaan Pengecoran Kerangka Cetakan Negatif.5. Pekerjaan Pengecoran Perunggu.6. Pekerjaan Penyetelan Patung.7. Pekerjaan Finishing Pewarnaan.Ill. Pekerjaan Pemasangan Patung ;1. Pembongkaran patung.2. Pekerjaan Konstruksi Rangka Patung di lokasi.e Pekerjaan konstruksi rangka patung baja siku.e Pekerjaan konstruksi rangka patung baja WF.3.

Pekerjaan Modeling.e = miniatur.e model skala antara 1:5e model skala 1 : 1 (master positif)3. Pekerjaan Pembuatan Kerangka dan Cetak Negatif.4. Pekerjaan Pengecoran Kerangka Cetakan Negatif.5. Pekerjaan Pengecoran Perunggu.6. Pekerjaan Penyetelan Patung.7. Pekerjaan Finishing Pewarnaan.Ill. Pekerjaan Pemasangan Patung ;1. Pembongkaran patung.Halaman 35 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.2.

Pekerjaan Modelinge = Miniatur Rp. 12.500.000e Model skala antara 1:5 Rp. 113.240.000e Model skala 1:1 (Master Positif) Rp. 566.200.000.c. Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif Rp.366.225.000d. Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif Rp.501.600.000e. Pekerjaan Pengecoran perunggu Rp. 3.549.200.000f. Pekerjaan Penyetelan Patung Rp. 52.725.000g. Pekerjaan Phinising pewarnaan Rp. 102.600.000e Pekerjaan pemasangan patung Rp. 367.562.890, dengan kegiatana.

Pekerjaan pembuatan patung Rp. 5.269.290.000, (lima milyar duaratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan kegiatan := Pekerjaan gambar desain gambar patung Rp.5.000.000, (limajuta rupiah).= Pekerjaan Modelinge Miniatur Rp. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus riburupiah).e Model skala antara 1:5 Rp. 113.240.000,( seratus tiga belasjuta dua ratus empat puluh ribu rupiah).e Model skala 1:1 (Master Positif) Rp. 566.200.000.

Pekerjaan pembuatan patunge Pekerjaan gambar desain gambar patunge Pekerjaan Modelinge = Miniature Model skala antara 1:5 Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatife Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatife Pekerjaan Pengecoran perunggue Pekerjaan Penyetelan Patunge Pekerjaan Phinising pewarnaanc.

Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tam miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharianmingguan, maupun musiman. Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana UsahaAnggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dill) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dan disahkansebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui RapatAnggota dan ditandatangani oleh saudara ACHER LABETO selaku Ketua GapoktanNailaka.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dan disahkan sebagaidokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui Rapat Anggota danditandatangani oleh Ketua Gapoktan (saudara ACHER LABETO).

RUB disusun berdasarkan RUA (Formulir 2a) oleh petani anggota yang didasarkanpada informasi hasil identifikasi pote nsi ekonomi yang dilakukan oleh PenyuluhPendamping meliputi usaha budidaya sektor pertanian pangan, holtikultura ,Peternmakan, Perkebunan dan Usaha Non Budidaya seperti usaha industri rumahtangga , pertanian , pemasaran skala kecil / bakulan dan usaha lain yang berbasispertanian ;3.

RUB disusun berdasarkan RUA (Formulir 2a) oleh petami anggota yang didasarkanpada informasi hasil identifikasi potensi ekonomi yang dilakukan oleh Penyuluh46Pendamping meliputi usaha budidaya disektor pertanian pangan holtikultura,peternakan, perkebunan, dan usaha non Budidaya seperti usaha indsutri rumah tanggapertanian pemasaran skala keci/bakulan dan usaha lain yang berbasis pertanian ;3.

Foto copy Skala (denah/gambar) yang diberi tanda T2;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkandengan aslinya di muka persidangan dan telah diberi materai secukupnya serta telahdilegalisir di depan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sahmenurut hokum;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas pihakTergugat, di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T1 berupa fotocopy kwitansiKwitansi tertanggal 11 Mei 1983, yang pada intinya hanya menerangkan bahwaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyah,tidak dapat dijadikan dasar sebagai alas hak dasar kepemilikan tanah akan tetapi buktitersebut dapat dipergunakan untuk mendukung bukti lain sehingga bukti ini masih akandipersesuaikan pula dengan bukti lain yang mendukung;Menimbang, bahwa bukti bertanda T2 berupa fotocopy Skala

mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1 yang menjelaskan jikaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyahakan tetapi tidak menyebutkan dimana letak/lokasi tempat yang dibeli oleh Baharuddin35Kimang (tergugat) tersebut dan pada kenyataannya bukti T1 tersebut juga tidak didukungdengan alat bukti lainnya sehingga bukti ini tidak akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T2 berupa fotocopy Skala

P4tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi berdasarkan pertimbangantersebut diatas memiliki persesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya sehinggaMajelis Hakim ikut mempertimbangkannya sebagaimana uraian diatas (Vide37yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1498 K/PDT/2006 kaidah hukumnya bahwafotocopy dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah selama itu didukung danmendukung alat bukti yang lain);Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat bertanda T2 berupa fotocopy Skala