Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 3052/DTF/2014tanggal 30 Oktober 2014, jenis/bidang pemeriksaan tanda tanganpalsu/dokumen palsu; yang diberi kode Novum 1;2. Putusan Perkara Pidana Nomor 298/Pid.B/20151PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Juli2015 atas nama Terdakwa Fransiska A. Pontoh, yang terbukti secara sahdan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat danPenggelapan", yang diberi kode Novum 2;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

No. 92 PK/Padt.SusPailit/2015Alasan hukum kedua:Bahwa dengan ini kuasa hukum Termohon Pailit/Pemohon PKmengajukan berupa bukti surat yang baru (novum) yaitu berupa "Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 3052/DTF/2014 tanggal 30Oktober 2014, jenis/bidang pemeriksaan tanda tangan palsu/dokumen palsu"(Novum 1); Adapun tanda tangan palsu/dokumen palsu berkaitan denganperkara ini adalah tentang 2 (dua) lembar Surat Kuasa seolaholah dari Ny.

TachianaSumampouw (Termohon Pailit/Pemohon PK) ternyata kedua tanda tangan yangada pada bukti surat tersebut di atas adalah non identik berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 3052/DTF/2014 tanggal 30 Oktober2014, jenis/bidang pemeriksaan tanda tangan palsu/dokumen palsu" (Novum 1);Bahwa Kedua alat bukti surat berupa Surat Kuasa tersebut di atassempat dijadikan salah satu bukti dalam perkara Kepailitan Nomor 27/Pdt.Sus/2014/P.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 September 2014, sehingga

Pontoh terbukti secara sah danmeyakinkan telah melakukan pemalsuan surat dan penggelapan;Bahwa dengan adanya bukti surat yang baru berupa: "Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 3052/DTF/2014 tanggal 30Oktober 2014, jenis/bidang pemeriksaan tanda tangan palsu/dokumen palsu"(Novum 1), maka putusan perkara kepailitan ini diputus berdasarkan pada buktiyang palsu, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim PK merubah putusanperkara kepailitan Nomor 27/Pdt.Sus/2014/P.Niaga.Jkt.Pst, tanggal

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : perbuatan percobaan pemalsuan surat serta dokumen ;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; - Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu ) map bening berisikan surat-surat dan dokumen

palsu berupa ;1. 1 (satu ) lembar KTP DKI Jakarta , Nomor NIK : 3175108770009 atas nama H.ISWAN ISRA ;2. 1 (satu ) lembar KTP DKI Jakarta, Nomor NIK : 317510600980010 atas nama Hj.

melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan percobaan pemalsuan surat serta dokumensebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHPidana.3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIASIH ASNI dengan pidanapenjara selama (satu ) tahun 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.4 Menyatakan barang bukti berupa : (satu ) map bening berisikan suratsurat dan dokumen

palsu berupa ;1. 1 (satu ) lembar KTP DKI Jakarta , Nomor NIK : 3175108770009 atasnama H.ISWAN ISRA ;2. 1 (satu ) lembar KTP DKI Jakarta, Nomor NIK : 317510600980010 atasnama Hj.

dari dakwaan Primair tersebut Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak73pidana : perbuatan percobaan pemalsuan surat serta dokumen ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10(sepuluh) bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) map bening berisikan suratsurat dan dokumen

palsu berupa ;1. 1 (satu ) lembar KTP DKI Jakarta , Nomor NIK : 3175108770009 atas nama H.ISWANISRA ;2. 1 (satu ) lembar KTP DKI Jakarta, Nomor NIK : 317510600980010 atas nama Hj.SULHAWATI;3. 1 (satu ) buah buku nikah Nomor : 676/62/I/2003 yang dikeluarkan dari Kantor KUAKecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.1 (satu ) lembar Kartu Keluarga No.3175100901099683 dari Rt.001/05 Kel.CipinangJakarta Timur.5. 2 (dua ) lembar Surat ijin Mendirikan Bangunan, Nomor : 09424/IMB/1998 yangdikeluarkan oleh pemerintah

2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD padaayat (2) huruf b menyebutkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotadengan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotayang dicoret dari Daftar Calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanKPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam :Pasal 65 yang berbunyi :Dalam hal Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapyang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen

palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64dibacakan setelan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotamenetapkan daftar calon tetapanggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota, putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetapdan :IHalaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013Pasal 75 yang berbunyi :Dalam hal Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapyang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

KabupatenMaros dengan Nomor Urut 7, Dapil 4 dari Partai Demokrat, berdasarkanlaporan masyarakat yang identitasnya tersebut tidak jelas padahalPenggugat/Pemohon Kasasi sebenarnya telah lolos verifikasi sesuaidengan bukti P2 berupa Berita Acara Verifikasi Perbaikan KelengkapanAdministrasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, tanggal 12 Juni2013, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 UndangUndang Nomor 8Tahun 2012 yang berbunyi Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadipemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen

palsu dalam persyaratanadministrasi bakal calon/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotaberkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untukmenindaklanjutinya sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi tidakpernah menggunakan dokumen palsu ataupun memalsukan dokumen, dansetelah mencermati Pasal 65 dan Pasal 75 tersebut diatas tidak adakorelasinya/nubungannya dengan substansi gugatan

yang diajukan olehPenggugat/Pemohon Kasasi, karena Penggugat sampai saat ini tidakHalaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2013pernah menggunakan dokumen palsu, apalagi suratsurat palsu, makapertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar tersebut diatas harus ditolak.Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata UsahaNegara Pemilu Pasal 1 ayat (2) huruf (a) berbunyi : KPU dan Partai

palsu tersebut dan terdakwa mengakui bahwaperbuatannya telah melanggar UndangUndang dan Hukum yang berlaku diNegara Republik Indonesia dan dapat merugikan Negara RepublikIndonesia;Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;2.Saksi ILHAM MAULANA, S.E. di Sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;

palsu tersebut dan terdakwa mengakui bahwaperbuatannya telah melanggar UndangUndang dan Hukum yang berlaku diNegara Republik Indonesia dan dapat merugikan Negara RepublikIndonesia;Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;Saksi MAHMUDANIL SYAHPUTRA di sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :3.Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga

Aceh Tamiang;Bahwa biaya Untuk pembuatan Surat/Dokumen palsu tersebut adalahsebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan saksi dijanjikan akanmenerima keuntungan dari pembuatan Surat/Dokumen palsu tersebut dariPutusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Ksp halaman 17 dari 30 halamanALI sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa saksijuga ada dijanjikan akan diberikan keuntungan namun saksi belum tauberapa;Bahwa saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul11.30 WIB

palsu tersebut dan terdakwa mengetahulkalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar UndangUndangyang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dapat merugikan NegaraRepublik Indonesia; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan; Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatanya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkansaksisaksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang buktiberupa: 1 (Satu) unit CPU merk SUN CASE bewarna

palsu tersebut, adalah dengan cara terdakwa buka Filepertinggal yang ada di Komputer milik terdakwa, kemudian di gantikandengan data yang baru sesuai dengan pesanan nama orang yang terdapatdalam Surat/Dokumen tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa Cetakmenggunakan 1 (satu) Unit mesin Printer merk EPSON warna hitam;Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yangberwenang untuk membuat ataupun mencetak Surat/Dokumen palsutersebut dan terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut

Menyatakan terdakwa ZAINADI Bin MUHAMMAD secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAINADI Bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;3.

Natunaatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengansengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumenpalsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRDkabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah

Natuna, dipersidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti memberi keterangansehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Pemilu yaitutentang dokumen palsu pada saat pendaftaran bakal calonlegislatif Kab. Natuna untuk pemilu tahun 2014 dan yangmenjadi pelakunya adalah terdakwa ZAINADI;Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPUKab.

Bunguran timur Kab.Natuna, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa benar saksi mengerti memberi keterangan sehubungan telahterjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa Zainadiyaitu adanya dokumen palsu pada surat pernyataan terdakwa;e Bahwa benar KPUD Kab Natuna ada membuka pendaftaran untuk calegyang mana pendaftaran tersebut dibuka mulai dari tanggal 9 sampaidengan tanggal 22 april 2013;e Bahwa benar pada saat KPU Kab Natuna membuka pendaftaran

palsu dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang memakai atau memakai surat atau dokumen palsu untukmenjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu ;Ad.1.

Nomor 8 tahun 2012tentang tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewanperwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini terdiri dari 2 (dua) elemenunsur yang bersifat alternatif, yaitu alternatif elemen unsur membuat surat ataudokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai danalternatif elemen unsur memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu,apabila

YOHANDA SAPUTRAIRSANDI alias YOHANDA sejumlah Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa:1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai denganbulan September 2018;2. Surat Keterangan Domisili;3. Surat Keterangan Usaha.Sdr.

YOHANDA SAPUTRAIRSANDI alias YOHANDA sejumlah Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai denganbulan September 2018;2. Surat Keterangan Domisill;3. Surat Keterangan Usaha.Sdr.

YOHANDA SAPUTRAIRSANDI alias YOHANDA sejumlah Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai denganbulan September 2018;2. Surat Keterangan Domisili;3. Surat Keterangan Usaha.Sdr.

Yohanda Saputra IrsandiAlias Yohanda sejumlah Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)untuk membuat dokumen palsu berupa :1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai denganbulan September 2018;2. Surat Keterangan Domisili;3. Surat Keterangan Usaha.Sdr.

Yohanda Saputra IrsandiAlias Yohanda sejumlah Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)untuk membuat dokumen palsu berupa :1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulanSeptember 2018;2. Surat Keterangan Domisili;3. Surat Keterangan Usaha.Sdr.

atas dasar surat atau dokumen palsu harus dibatalkan ;Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUX11/2014 tanggal11 November 2014 (Bukti P3) memutuskan :a.

Akantetapi faktanya dalil surat atau dokumen palsu dan perbuatan tipu muslihatyang didalilkan oleh PEMOHON sama sekali tidak diuraikan olehPEMOHON, hal ini membuat tidak jelas apa dasar permohonan yangdiajukan oleh PEMOHON.Bahkan PEMOHON dalam permohonannya halaman 7 dengan menyatakan"oleh karena itu surat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen palsuatau setidaktidaknya diduga palsu", maka PEMOHON sendiri secara tidaklangsung mengakui dalilnya mengenai dokumen palsu hanya merupakankesimpulan

dan dugaan PEMOHON sendiri, tanpa didukung faktafaktayang menunjukkan memang benar adanya dokumen palsu dan perbuatantipu muslihat.

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maks dalil PEMOHON yangmenyatakan ada dokumen palsu dalam memutus perkara No. 670/111/ARBBAN1/2015 adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Dan olehkarenanya sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON ditolak;1.

Nanette CahyanieHandari Adi Warsito SH Nomor 01 dan 03 tertanggal 3 Maret 2014sebagai dokumen "palsu" hanyalah Pemohon. Dengan kata lain, klaimtersebut masih bersifat subjektif.

Saipudin NomorPeserta B1320010030294 ;Bahwa ijazah yang digunakan oleh Tergugat dalam Pendafaran dan PemilihanKepala Desa berupa ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama/MadrasahTsanawiyah Tahun 2013 yang dikeluarkan olen Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Pemerintahan Kota Kendari tertanggal 01Juni 2013 Nomor Peserta B1320010030294 adalah atas nama orang lainbukan atas nama Tergugat;Bahwa atas perbuatan tersebut, Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum dengan menggunakan dokumen

Palsu berupa ijazah Paket BSekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2013 yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Pemerintahan Kota Kendari tertanggal 01 Juni 2013 sehingga dapatikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Wonua Jaya Kecamatan MoramoKabupaten Konawe Selatan Periode 2018 s/d 2024 ;Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, sehingga oleh KepanitiaanPemilihan Kepala Desa ikut menyatakan Tergugat dapat ikut dalam PemilihanKepala Desa Wonua Jaya Kecamatan

sebagai berikut :1.Dalam Ekseps'i :Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdataBahwa Gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dalampendaftaran dan pemilihnan Kepala Desa Wonua Jaya berupa ijazah paket BSekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah Tahun 2013 sebagaimanadidalilkan pada poin 5 gugatan ini adalah fitnah belaka karena sampai saat inbelum ada putusan pengadilan manapun yang berkekuatan hukum tetap (BHT)yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hukum denganmenggunakan dokumen

palsu (ijazah palsu) ;.

palsu berupa ijazah paket BSekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tahun 2013 tersebut,maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan NegeriAndoolo tidak berwenang dalam menentukan ssah atau tidaknya dan asliatau tidaknya dokumen berupa Ijazah Paket B Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2013 yang dikeluarkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaPemerintahan Kota Kendari tertanggal 01 Juni 2013 atas nama AsepSaipudin dalam hal ini Tergugat, sehingga

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen

palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

baik secara langsung maupun tidaklangsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawaseseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidakterorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayahHalaman 3 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN TjbIndonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayahNegara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasukiwilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sahmaupun dokumen

palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalananbaik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, sekira pukul 07.30 WIB,kapal KM.

palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan,baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karenaPenyeludupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa sebagai tekong

palsu, atautanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaanimigrasi maupun tidak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN TjbAd.1.

palsu, atau tanpamenggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasimaupun tidak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Asni Uge alias Asni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas