Ditemukan 461890 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-06-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 15/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 24 Desember 2014 — YAYASAN ITTR YULIUN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
114109
  • Dalam Eksepsi:----------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tentang tidak adanya kepentingan Penggugat (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan;-------------------------------------------------------------- Dalam Pokok Perkara :-------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;---------------------------------2.
    Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan;a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 8Kelurahan Pulau Karam tanggal 09 April 2012 Surat Ukur tanggal 27 April 2011 Nomor00021/2011 luas 5.709 M atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian18Pertahanan RI TNIb.
    PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT (LEGALSTANDING); 7 22 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnBahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (legal standing) untukmengajukan gugatan, karena Penggugat tanpa hak menempati tanah milik TNI AD terletak diJalan Teratai, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.
    Yuliar Joni selaku orangtuaPenggugat, dimana dalil substansial gugatan Penggugat mengenai sengketakepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidakberwenang mengadili melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;2 Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat (Legal Standing);e Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (legal standing)untuk mengajukan gugatan, oleh karena Para Penggugat tanpa hak menempati tanahmilik TNI AD terletak di Jalan Teratai
    Standing), karena Penggugat (YayasanITTR Yuliyun) 0.ITTR Yuliyun) tidak dapat membuktikan apakah Yayasan ITTR Yuliyun yang dahulu YayasanITTR, milik pribadi Alm.
    Standing haruslahdikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi1, tentangPenggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan dikabulkan, maka terhadapeksepsi lainnya dari Tergugat, Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat II Intervensi2 tidak perludipertimbangkan lagi;Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan olehkarena
Register : 23-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 1/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 24 Juli 2019 — DEMIANUS PETTA (Sebagai Penanggungjawab Matarumah Sialana Lumayela Muale), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : YAFET L. SAHUPALA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, beralamat Kantor OBH Yayasan Lappan di Jalan K.H. Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin, RT.005/RW.16 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/OBH Lappan/ TUN/2019, tertanggal 10 Pebruari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. BUPATI MALUKU TENGAH, Tempat kedudukan di Jalan Geser No.4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. MASUHADJI TUAKYA, S.H.,M.H. ; 2. ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H. ; 3. M. ARAS MADUSIRA, S.H.,L.L.M ; 4. ALI LATUPONO, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 02/SK/2019, tertanggal 28 Januari 2019 ; Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku ; 5. DANIEL W. NIRAHUA, S.H.,M.H. ; 6. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H ; 7. IRMAWATY BELLA, S.H.,M.H. ; 8. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H. ; 9. MELKY I. SUPUSEPA, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Pebruari 2019 ; Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, berlamat Kantor di LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNER Jalan PHB, RT.020/RW.007, Halong Atas,, Kecamatan Baguala, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. ORELIUS CAESAR KASTANYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Raja Negeri Lilibooi, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H. ; 2. EMMY O. BACO, S.H.,M.H. ; 3. WENDY POLHAUPESSY, S.H.,M.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Maret 2019; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum H.E.W & Rekan di Jalan Diponegoro No.24 Gedung Kempoeng Radja (Depan BPR Modern Expres) Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
316898
  • DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai legal standing Penggugat;II. DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    DALAM EKSEPSIMENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGATBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986dikatakan ;Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.Berdasarkan ketentuan tersebut diatas
    Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat; Bahwa pada pokoknya Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukumyang dirugikan akibat tidak ditetapbkannya keputusan dan/atau tidakdilakukan tindakan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara,dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bu pati MalukuTengah Nomor: 141458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan KepalaPemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, KabupatenMaluku Tengah;b.
    Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat;Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadapsuatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif di dalamHal. 74 dari 85 Hal.
    standing mengajukan gugatan adalahapakah Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan akibatditerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat secara hukummemiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangundangNomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?
    DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa selajutnya dikarenakan eksepsi Tergugat danTergugat Il Intervensi mengenai legal standing Penggugat dinyatakan diterimamaka terhadap pokok perkara sengketa quo juga tidak akan dipertimbangkanlebih lanjut, serta terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidakditerima (Niet onvankelijk verklaard);Hal. 82 dari 85 Hal.
Register : 22-09-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-01-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 12 Januari 2017 — MUSANIH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, SHARI JESSICA
7340
  • M e n g a d i l iDalam eksepsi : -------------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Berkwalitas (Legal Standing sebagai Penggugat); -----------------------------------------------------Dalam pokok perkara : ----------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ---------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar
Register : 10-07-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 18 Nopember 2014 — SUWARDIH, DKK M E L A W A N : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN D A N : YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MUSLIM ASIA AFRIKA
11877
  • DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kompetensi untuk mengajukan gugatan (legal standing); II. DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
Register : 22-11-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN PALU Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
1.RENDI MONTILALU
2.ANTONA KARIMUN
3.MUHAJIR S BUNTIO
4.HARDONO SEMPO
Tergugat:
CV. WARNA SARI
15940
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Kuasa Tergugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili Tergugat;
    2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dengan verstek;
    3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Negara.
Register : 27-06-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 21-03-2024
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 69/G/TF/2023PTUN.BDG
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat I : TAUFIK HIDAYAT Penggugat II : 2. RIZKY MAULID SUMADILAGA Tergugat : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
158102
  • M E N G A D I L I:DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing ;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Register : 10-10-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 03-02-2023
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 26/G/2022/PTUN.PTK
Tanggal 31 Januari 2023 — KHAIDIR MUDAH MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
16384
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI: - Menerima eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat (legal standing); DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Register : 05-01-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 26-08-2024
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sgt
Tanggal 22 Agustus 2024 — PT KEMILAU INDAH NUSANTARA tergugat BADIANOOR penggugat MAHMUDI penggugat
1314
  • DALAM EKSEPSI1.Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;DALAM POKOK PERKARA1.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Register : 01-04-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 168/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2015 — - RINTO MAHA, S.Psi.,S.H LAWAN - GUBERNUR SUMATERA UTARA - KETUA DPRD SUMATERA UTARA - MENTERI DALAM NEGERI
12552
  • M E N G A D I L I ;- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal Standing) mengajukan hak gugat organisasi dalam perkara aquo.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.271.000.- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
    Standing) dalam perkara aquo ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan legalitas dimaksud di atas,Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :1.
    Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum(Legal Standing) Mengajukan Gugatan ;2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;3.
    Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan gugatan : Bahwa berdasarkan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok samasekali tidak mengenal hak gugat organesasi, dan bilapunPenggugat memahami organesasi yang didirikannya tersebutadalah untuak mewakili pegiat demokrasi, maka berdasarkankaidah hukum yang terurai dalam Peraturan Mahkamah gung diatashak gugatan kelompok tersebut hanyalah dibenarkan terhadappelanggaran hukum
    , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa bentuk Surat Gugatan Penggugat adalah HakGugatan Organisasi (legal standing) sehingga pertamatamaperludiperiksa dan dipertimbangkan kedudukan hukum (standio in judicio) dariPenggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo mendalilkandirinya adalah Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyailegalitas terdaftar di Kesbang Pol dan Linmas Pempropsu dengan nomor689.F/BKBPM/VI/2009
Register : 08-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 10/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 5 Juli 2021 — PT. NILA UTAMA NUSANTARA Vs 1. BUPATI KOLAKA UTARA, 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
247169
  • Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan (legal standing) Penggugat;II. Dalam Penundaan:Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat; III. Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
    KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat yakni :a. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayah IUPEksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARANOMOR 540/194 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.
    Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Orang atau Badan Hukum Perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau
    PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING 16.Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN telah mengatur tentangkualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaiberikut :Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.KDIOrang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
Register : 01-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp
Tanggal 6 Desember 2018 — Juminah Lawan Yayasan Pendidikan Budi Mulia Louder Sekilah Dasar SD Budi Mulia
205720
  • Mengabulkan eksepsi tergugat mengenai penggugat tidak mempunyai legal standing atau kapasitas dalam mengajukan gugatan Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaaard) 2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu rupih)
Register : 11-07-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2023/PTUN.MDN
Tanggal 2 Nopember 2023 — Penggugat:
Rafaela M.O. Siahaan. S.E.
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba
185141
  • MENGADILI

    Eksepsi:

    - Menerima eksepsi tentang kepentingan (legal standing) Penggugat;

    Pokok Perkara:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 562.500,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima RatusRupiah).
Register : 08-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 5 Juli 2021 — PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA (P) Vs 1. BUPATI KOLAKA UTARA, 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
253251
  • Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan (legal standing) Penggugat;II. Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;III. Dalam Pokok Sengketa:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
    KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa olehTergugat yakni:a. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayahIUP Eksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARANOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.
    Tentang Kedudukan Hukum ( Legal Standing Penggugat):Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: Orang atau Badan HukumPerdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itudinyatakan batal
    PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING 16.Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN telah mengatur tentangkualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaiberikut:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
Register : 14-06-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 21/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat:
KUWATO
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
2810
  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum/legal standing Penggugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

    2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.065.000 (Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Register : 08-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Kirawan
Tergugat:
GANDI HARJONO DIREKTUR CV SURYAMAS WIRATAMA
14257
  • M E N G A D I L I :

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai legal standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH;
    2. Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
    3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandung cacat
    Kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing, dengan alasan yang pada intinya menyatakansebagai berikut:1. Bahwa, gugatan Penggugat diajukan diwakili oleh kuasanya bernamaBenny Wahyu Sujatmiko, SH, dimana dalam surat kuasanyadisebutkan bahwa Benny Wahyu Sujatmiko, SH sebagai Advokat;2.
    Mengenai kuasa Penggugat atas nama Benny Wahyu Sujatmiko, SHyang dinayatakan tidak memiliki legal standing:1.Bahwa, surat kuasa yang dijalankan oleh kuasa Penggugat (BennyWahyu Sujatmiko, SH) telah memenuhi syarat formil surat kuasasebagaimana ketentuan SEMA No.01 Tahun 1971 jo SEMA No.06Tahun 1994;Bahwa, Benny Wahyu Sujatmiko, SH telah menerima kuasa dariPenggugat dengan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2018.
    tersebut menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan kuasaPenggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal standinguntuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatanterhadap Tergugat adalah beralasan hukum, karenanya cukup beralasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugatmengenai legal
    standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko,SH telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjuteksepsi Tergugat yang lainya;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Hal. 15 dari 17 hal.
    Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatanterhadap Tergugat;3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandungcacat formil:DALAM POKOK PERKARA:Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1/Pdt.SusPHI/2019/PHI.
Register : 16-11-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 142/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 Maret 2018 — H. SUMONO VS CAMAT KECAMATAN BEKASI UTARA
17540
  • M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan ;----------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-------------------------------------------
    Legal Standing Penggugat ; 1. Penggugat terpilin sebagai Ketua RW.XI berdasarkan pemilihan yangdilakukan secara langsung, bebas dan rahasia oleh warga RW. XI,berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus RW. 011 Kelurahan TelukPucung tanggal 17 September 201 42.
    Mohon putusan yang seadiladilnya(xt AU O Gt ICN jens eee erence en ernMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawabannya tertanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagaiDe riKUt jnn2= 22 anne anne nen eee ce ence nce cee ce nee ee cece ee cence cece nec cne ceePenggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing);Pengugat dalam gugatannya mengklaim sebagai Ketua Rukun Warga (RW).11, Kel.Teluk Pucung, Kec.Bekasi Utara.
Register : 18-08-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 109/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 15 Desember 2015 — CV. DANAU TOBA HOTEL VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. MADE OKA MASAGUNG
132102
  • --------------------------------------------- M E N G A D I L I :-----------------------------------DALAM EKSEPSI;---------------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan;---------------------DALAM POKOK PERKARA;-------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----------
    ;Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikandapat memiliki hak untuk menggugat (Legal Standing), maka harusmemenuhi unsurunsur sebagaiberikut:Orang atau badan hukum perdata ;Kepentingannya dirugikan ;Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;Bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata UsahaNegara yang menimbulkan kerugian tersebut. ;7.
    Penggugat tidak mempunyai dasar danalasan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatanIN1;Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat tanpadasar hak sama sekali karena Penggugat tidak mempunyaihak apapun atas tanah seluas 6.385 m?
    Surat Edaran MahkamahAgung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 ;Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:L.Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan;Bahwa gugatan diajukan Penggugat tanpa dasar hak sama sekali karenaPenggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah seluas 6.385 m yang terletakdi Jalan Raya Puncak, Kampung Sukamulya, Desa Kopo, Kec.
    standing)Penggugat untuk mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) berikutpenjelasan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 di atas, maka Majelis berpendapatbahwa Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum (legal standing)menurut undangundang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaradan gugatannya dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannyaKeputusan
    standing) untuk mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa Keputusan Tergugat a quo, olehkarena itu eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Penggugat tidak mempunyai kedudukanhukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan adalah patut dan adil untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi Tergugat II Intervensidikabulkan, maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perludipertimbangkan lagi ;DALAM POKOK PERKARA ; 22222222202
Register : 15-07-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 345/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 27 Januari 2015 — - Alvon Kurnia Palma / Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LAWAN - Walikota Medan / Drs.H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si - Direksi PT. Arga Citra Kharisma (ACK) - Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemko Medan / Ir. Arief S. Trinugroho
427166
  • M E N G A D I L I :Dalam Eksepsi :- Menerima eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III ;- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan (tidak mempunyai Legal Standing / Persona Standi in Judicio) ;Dalam Pokok Perkara :- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
    MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata secara gugatan dengan acara Legal Standing, pada peradilan tingkatpertama terhadap para pihak dibawah ini, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), sebuahbadan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukumNegara Republik Indonesia yang didasari Akta Notaris Dr. lrawanSoerodjo, SH, M.Si, Nomor : 186 tanggal
    Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan perkara Nomor : 820 / Pdt. G/ 1989 / PN. Jkt. Pstyang di putus tanggal 7 Agustus 1989 oleh Majelis Hakim : GdeSudharta, SH, Ny. Surti Harry Pramono, SH, dan Prof. Dr. PaulusEffendi Lotulung, SH, dimana telah diakui kedudukan hukumorganisasi masyarakat untuk mengajukan gugatan ;b. Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan perkara Nomor : 213 / Pdt. G / 2000 / PN.
    standing dalam mengajukan gugatanaquo dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvanklijk Verklaarrd) ;2.
    Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk MengajukanGugatan dalam Perkara Aquo ;Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan aquo, sehingga bertentangan dengan asaslegitima persona standi in judicio, karena Penggugat tidak memenuhisyarat yang sudah telah ditentukan secara imperatif dalam pasal 92ayat 3 Undang Undang Nomor : 32 tahun 2009 tentang LingkunganHidup untuk mengajukan gugatan aquo ; Dalam anggaran dasarPenggugat sebagai yayasan tidak menegaskan secara khususbahwa
    Tentang Legal Standing Penggugat untuk MengajukanGugatan Aquo ;Bahwa Para Tergugat keliru menyatakan Penggugat tidak memiliki LegalStanding untuk mengajukan perkara a quo, karena fakta hukumnyaPenggugat memiliki kemampuan dalam mengajukan hak gugatansebagaimana yang dijelaskan dalam AD / ART Penggugat, danPenggugat telah konsisten secara terus menerus menyoroti penegakanhukum secara luas termasuk tentang lingkungan hidup yang akandibuktikan dalan pembuktian ;2.
Register : 17-10-2022 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Pbr
Tanggal 15 Maret 2023 — Penggugat:
Abd Awam
Tergugat:
SUTANTO
10439
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (tentang legal standing) ;
    2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
    3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;
Register : 27-06-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2022 — PT. PEGADAIAN >< 1. ARIE INDRA MANURUNG ; 2. DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
821209
  • DALAM EKSEPSI- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik TergugatII. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)