Mohon mengkabulkan Surat Permohonan Penyitaan Aset JaminanPembandingMenyatakan sah dan berharga alat bukti dan saksi yang diajukan oleh paraPembandingMohon memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai di Barabai No3/Pdt.G/2016/PN BRB Tanggal 19/April /2017Mohon menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanahserta bangunan Sertifikat Hak Milik No/330 dengan luas : 585m terletak diJl.

Dalam perkara a quo, permintaan bantuan hukum datang dari AmerikaSerikat yang tengah memeriksa perkara perdata penyitaan aset (civilasset forfeiture in rem), sedangkan belum dilakukan proses pidanaterhadap tindak pidana asal yang diduga terjadi di Malaysia. Dengandemikian, Indonesia hanya melakukan pemeriksaan terhadap dugaantindak pidana pencucian uang, yang jelas merupakan tindak pidanaturunan, tanoa memulai proses terhadap dugaan tindak pidana asalnya..

somasi/pemberitahnuan kepadaPenggugat langsung memberikan surat tugas kepada Tergugat II selakuSME Coll & Recovery Manager untuk melakukan pengumuman akan dilelang terhadap objek agunan tersebut.18.Bahwa seharusnya Pihak Tergugat memberikan kesempatan reschedulingkepada Penggugat guna upaya penyelamatan kredit karena Penggugatmasih mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembayaran kreditnyadikarenakan usaha dagang Penggugat masih berjalan dan belumdinyatakan pailit/oangkrut dan bukan melakukan penyitaan

aset agunankredit atau bahkan melakukan pelelangan terhadap agunan kredit tersebut.19.

Terhadap pelaksanaan penagihan pajak termasuk di dalamnyatindakan penyitaan aset Penanggung Pajak sebagaimanasengketa a quo, undangundang di bidang perpajakan telahmenjamin hak wajib pajak atau penanggung pajak yang mencarikeadilan terhadap sengketa pajak untuk menempuh upaya hukumsesuai dengan UU KUP dan UU Pengadilan Pajak yaitu hanyakepada Badan Peradilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal23 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana

dari Para Penggugat,Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2019/PN Cbn14.15.maka Jelas hal tersebut Tergugat telah menciderai perjanjian kredit yang telahdisepakati bersama;Bahwa seharusnya Pihak Tergugat memberikan kesempatan reschedulingkepada Penggugat guna upaya penyelamatan kredit karena Para Penggugatmasih mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembayaran kreditnyadikarenakan usaha dagang Para Penggugat masih berjalan dan belumdinyatakan pailit/oangkrut dan bukan melakukan penyitaan

aset agunan kreditatau bahkan melakukan pelelangan terhadap agunan kredit tersebut;Bahwa ternyata di luar dugaan Para Penggugat, Para Tergugat telahmelakukan upaya pengumuman lelang agunan melalui pengumuman lelangsecara email pada tanggal 27 Maret 2019 (lelang pertama ) kemudian Paratergugat telah mengumumkan lelang kedua tanggal 21 Mei 2019 melalui harianRadar Cirebon tertanggal 14 Mei 2019 terhadap beberapa objek agunan, yaitu:1 bidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai SHGB no. 314 luastanah

wajarsehingga Jurusita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan.Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuanjasa penilai";Bahwa berdasarkan kepada bunyi ketentuan Undang Undang Nomor 19Tahun 2000 maka tindakan pemblokiran/sita yang dilakukan terhadap asetmilik pribadi Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di JalanErlangga IV Nomor 7, RT 004, RW 003, Kelurahan Selong, KecamatanKebayoran Baru adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan menuruthukum karena penyitaan

aset milik pribadi Tergugat tersebut tidakdidahului dengan peletakan sita terhadap asetaset perseroan/perusahaanHalaman 9 dari 66 Hal.

Putusan Nomor 1209/B/PK/PJK/2016perdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakandenda terhadap kewajiban pendapatan negara dimana haltersebut didasarkan pada teori identifikasi;. bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis, badan hukum adalahsubyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia sehingga tidakmempunyai central bewustzijn oleh karena itu badan hukumtidak dapat melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri,badan hukum harus bertindak dengan perantaraan orangorangbiasa (naturlijke personen

hasil produksi Tergugat sebanyak 12% (duabelas persen) yang merupakan hak Tergugat sesuai perjanjian kontrakkerja sama antara Tergugat dengan BP Migas yang mewakillPemerintah Republik Indonesia, dan penyitaan aset Tergugat sebanyak12% (dua belas persen) dari hasil produksi Tergugat ini tidakmengganggu 88% (delapan puluh delapan persen) hak PemerintahRepublik Indonesia sebagaimana tertuang dalam struktur Anggaran danBelanja Negara (APBN).

Saksi ALI FATKUR ROHMAN Bahwa terjadi peralihan kewenangan PBB dari KPP kepada PemdaSesuai dengan berita acara tentang pengalihan atas kewenangan KPPke pajak daerah itu pada tanggal 31 Januari 2012 ;Putusan perkara No 39/Pdt.G/2018/PN.MLG Halaman 63Bahwa Didalam peralihan tersebut Didalam berita acaranya tidaktertuang tentang masalah sengketa tanah, yang ada masalah hutangpiutang, pembukuan penyitaan aset ;Bahwa Peralihan dari KPP ke daerah itu berupa: 1).

Tony,selanjutnya membuat Berita Acara danmelaporkannya kepada KPKNL/PUPN Jakarta I.Atasyaituketeranganantaralain46Bahwa selama penyitaan aset aset perusahaantidak boleh dipindahtangankan dan harusdirawat oleh pemilik perusahaan.Bahwa syarat tidak boleh dipindahtangankan danharus dirawat oleh pemilik perusahaan tersebutdimasukkan dalam klausule pada saatdititipkan.Bahwa terhadap aset yang disita termasuk cpopernah dilakukan pelelangan dari tahun 2008sampai dengan tahun 2010, pertama pada tanggal5

Penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak PT. Silva Inhutani Lampung danPT. Silva Lampung Abadi, Para Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;2. Penyitaan rekening giro di Bank Nasional dan Asing atas nama PT. SilvaInhutani Lampung, Para Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;3. Selengkapnya yang bertanggung jawab dan dapat disita jamin dan membayarkerugian Penggugat adalah berikut ini:Pemegang Saham, Pengurus PT.

1. PENYITAAN ASET TIDAK BERGERAK TANAH DAN BANGUNAN ILHAM W. SIREGAR.

• Barang Bukti Nomor Urut 39.1 berupa tanah dan bangunan berdasarkan 1 (satu) Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 01441, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Surat Ukur Nomor: 00068/Pulo/2015 tanggal 03-03-2015, luas: 94 m?

1. PENYITAAN ASET BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DISITA DAN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA HERU HIDAYAT

• Barang Bukti Nomor Urut 6.1 berupa 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00994 seluas 660 m² yang terletak di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan pemegang hak An. PT. Inti Kapuas Arowana, Tbk.

Berdasarkan anak kalimat posita gugatan Para Penggugat angka15, yang berbunyi (kutipan) :Dengan kelalaian pembayaran kredit oleh Pengurus Baru sangatmerugikan Penggugat Ill dan mengancam jaminan Penggugat dan adanya penyitaan aset jaminan milik Penggugat oleh BankInternational Indonesiaanak kalimat posita gugatan Para Penggugat angka 17, yangberbunyi :Bahva kekhawatiran Penggugat akan hilangnya hak milikPenggugat yang dijadikan jaminan Penqgugat Ill, apabilaHal. 57 Putusan No.719/PDT/2016/PT.DKIPenggugat

sejak tahun 20122023sedangkan yang menjabat Ketua Koperasi sebelumnya adalah Tergugat IIdari tahun 2005 s/d tahun 2019;Bahwa setahu saksi Tergugat I, III s/d Vil mengakui adanya pinjaman keBank atas nama Tergugat ;Bahwa agunan yang dipakai untuk melakukan pinjaman adalah angunanTergugat I;Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada melakukan pembayaran terhadapkekurangan;Bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 Koperasi yang melakukanpembayaran terhadap Bank;Bahwa setahu saksi Bank tidak ada melakukan penyitaan

aset Tergugat ;Bahwa untuk melakukan pinjaman seharusnya Ketua Koperasi menghitunghasil dari Kelompok Tani apakah cukup atau tidak; baru bisa dilakukanpeminjaman;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap jaminan dari Tergugat yaitu berupa SHM yaitu Kaplinh milik Tergugat I;Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah koperasi:;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II masingmasingmenyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Dalampenegakan hukum TPPU maka wajib dilakukan penyitaan aset ataubarang yang diduga berasal dari kejahatan.Dalam penegakan hukum TPPU maka wajid penelusuran uangdilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Jika seorang ada melakukan transfer atau mengalihkan sejumlah danakepada orang lain. tidak dapat serta merta dikategorikanmenyembunyikan atau menyamarkan jika ternyata konteks pengalihantersebut tidak dibuktikan.Dalam pembuktian TPPU khususnya menerima pengalihan ataupenempatan

Penegak hukum tidak dapatmenyita uang dari supir taksi tersebut, karena dengan membayarOongkos taksi pelaku pencurian tersebut tidak dapat dinilaimenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan.Secara teoritis, perampasan dan penyitaan aset/hasil kejahatandilandaskan pada pandangan bahwa tidak seorangpun berhak memilikikekayaan yang tidak patut dimilikinya. (Romli Atmasasmita, HukumKejahatan Bisnis, Paramedia Group : 2014, him. 56).

Berdasarkan anak kalimat posita gugatan Para Penggugat angka15, yang berbunyi (kutipan) :Dengan kelalaian pembayaran kredit olen Pengurus Baru sangatmerugikan Penggugat III dan mengancam jaminan Penqqugat Hal 57 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.dan adanya penyitaan aset jaminan milik Penggugat oleh BankInternational Indonesiaanak kalimat posita gugatan Para Penggugat angka 17, yangberbunyi :Bahwe kekhawatiran Penggugat akan hilangnya hakmilikPenggugat yang dijadikan jaminan Penqqugat

Tindakan Tergugat yang tidakmelakukan eksekusi barang jaminan setelan berakhirnya PerjanjianPembiayaan REPO, murni disebabkan karena tidak dapat di eksekusinyabarang jaminan akibat delisting olen Bursa Efek (BEI) atas sahamsahamSIAP dan adanya penyitaan aset jaminan berupa 4 (empat) bidang tanaholeh Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Jaminan yang Diberikan Penggugat menjadi Tidak BernilaiSeluruhnya dan Tidak Dapat Dieksekusi oleh Tergugat karena telahDelisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk

Muladi, SH dalam tulisannya di koranKompas tanggal 17 Februari 2011 yang berjudul StandarPembubaran Ormas Anarkis, antara lain ditulis bahwa dalamperkembangannya sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidakasing lagi dalam hukum pidana yang dapat dijatunkan bervariasi,bisa berupa sanksi pidana : denda administrasi, dibekukan,dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan, atau sanksi perdata: penyitaan aset, ganti rugi atau dalam pidana perpajakan dendaterhadap kewajiban pendapatan negara dimana hal tersebutdidasarkan