Saksi Asis Miskar Bin La Bandingi, didepan persidangan dan dibawahsSumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Anak ditangkap karena membawa senjata tajam jenis badikpada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wita diJalan Gatot Subroto Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab.

Surat NomorKEP1100/WPJ.06/2013 tersebut Pemohon Bandingi terima pada tanggal 21Agustus 2013.Produk Hukum Yang Menjadi DasarBahwa sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1984 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No. 28 Tahun 2007, kami mengajukan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1100/WPJ.06/2013 tertanggal 21 Agustus2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan

Bahwa terhadap dalildalil Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum yanglain, pada intinya membantah dalildalil Memori Bandingi tersebut danmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untukmenolak atau mengesampingkan Memori Banding tersebut .5.

masingmasing pada tanggal 27 Januari 2020 dan padatanggal 6 Maret 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas PemberitahuanPermintaan Banding masingmasing Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pin;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 Maret 2020sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/BandingI

ke 8 dari halaman 43 Putusan Pengadilan Pajak,Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:bahwa dalam proses menghasilkan dengan menyuruh pihak lain untukmelakukan kegiatan tersebut, maka perusahaan yang melakukanpekerjaan tersebut menerima biaya untuk pengerjaannya, sedangkanbahanbahan diberikan oleh pihak yang menyuruh, dalam hal ini bahanyang diserahkan adalah Tandan Buang Segar (TBS) Kelapa Sawit.Dalam sengketa ini pihak yang menyuruh untuk menghasilkan CPOadalah Pemohon Bandingi

akta perjanjian.Yang akhirnya hanya dapat memparaf tiap lembar perjanjian dantandatangan diakhir akta perjanjian.Jadi, pada saat Pemohon Banding/Penggugat mengajukanpembiayaan/permohonan Kredit, maka Termohon Banding /Tergugat (PT.BPD Jateng) lah yang membuatkan perjanjiannya,dan Pemohon Banding/Penggugat tinggal disuruh paraf lembardemi lembar dan tanda tangan diakhir perjanjian, tanpa diberiwaktu dan kesempatan untuk memahami isi perjanjian kreditantara Pemohon Banding/Penggugat dengan Termohon BandingI

Dalamhal ini pihak Pemohon Banding (debitur) sebagai pinak yang pasif,artinya dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, isi atauklausulklausul perjanjian kredit telah dibakukan dan dituangkandalam format yang dibuat dan ditentukan oleh Termohon BandingI/Tergugat (Bank/kreditur), sehingga Pemohon banding (debitur)tinggal membubuhkan tandatangannya saja dan menerima sajasyaratsyarat yang disodorkan oleh Termohon banding I/Tergugat apabila ingin mendapatkan kredit yang dimaksud.

karena untuk rantai penghubung tidak mempunyai fungsi lainselain penghubung atau penyambung;Kesimpulan:Pos Tanf 731~000 dengan Bea Masuk 5%, PPN 10%, dan PPnBM10%;Bahwa yang menurut hasil pemeriksaan Auditor Pos Tarif 7315.19.1200 denganBea Masuk 7,5% namun alasan auditee tersebut tidak diterima oleh Auditor;Bahwa Pos Tarif HS 7315.89.1200 (BTBMI 2007) sama dengan 7315.89.1000(BTKI 2012), sedangkan 7315.90.9000 (BIBMI 2007) sama dengan7315.90.2000 (BTKI 2012);Bahwa selain alasan di atas, Pemohon Bandingi

Adanya perbedaan HS pada CoO, PIB,dan ataupenetapan PFPD tidak serta merta membatalkan Co0 tersebut sepanjangkeabsahan dan halhal lainnya sesuai;Bahwa penjelasan lebih lanjut tersebut huruf b dan huruf c menjadi semakinberarti dalam upaya penemuan kebenaran formal dan material permasalahanhasil audit ini, terlebin lagi jika faktanya telah memberatkan kemampuanfinansial (tagihan BM dan PDRI) dan sekaligus mempengaruhi secara psikologisterhadap reputasi bisnis yang selama ini Pemohon Bandingi usahakan

SuratNomor KEP1103/WPJ.06/2013 tersebut Pemohon Bandingi terima padatanggal 21 Agustus 2013;Produk Hukum Yang Menjadi DasarBahwa sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1984tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, kami mengajukan Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1103/WPJ.06/2013 tertanggal21 Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan

Putusan Nomor 850/B/PK/PJK/2015KEP1096/WPJ.06/2013 tersebut Pemohon Bandingi terima pada tanggal 21Agustus 2013;Produk Hukum Yang Menjadi Dasar.Bahwa sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1984 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, Pemohon Bandingmengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1096/WPJ.06/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan

Dalam sengketa ini pihakyang menyuruh untuk menghasilkan CPO adalah Pemohon Bandingi, sedangkanbahan yang dipergunakan dan diserahkan oleh Pemohon Banding kepada pihakketiga adalah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

18 Februari 2020 dan pada tanggal 10 Februari 2020,sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Bandingmasingmasing Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat HukumPara Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Februari 2020yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 3Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor6/BandingI

Terbanding Nomor KEP671/WPUJ.01/2011 tanggal 26Agustus 2011 sebesar Rp1.383.631.892,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor 00060/207/08/125/10 tanggal 16 Juni 2010 sebesarRp1.645.633.416,00 untuk Masa Pajak Oktober 2008, telah dibayar denganperincian sebagai berikut: Uraian (Rp) %PPN Kurang Bayar 691.815.946,00 100Sanksi Kenaikan 691.815.946,00Jumlah yang masih harus dibayar 1.383.631.892,00 Pajak yang harus dibayar dalam rangka bandingi

Bahwa peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Termohon BandingI / Tergugat I kepada Termohon Banding VI / Tergugat VI secara normatif yuridistidak sah menurut hukum, karena peralihan hak atas obyek sengketa dilakukanoleh orangorang yang tideak berhak, terlebih peralihan hak tersebut setelahadanya pelimpahan hak atas obyek sengketa oleh Termohon Banding / Tergugat Ikepada Pemohon Banding / Penggugat dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa berdasarkan alasanalasan /

memori bandingnya tertanggal 20 Oktober2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa, pada Putusan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 Oktober2020, menjatuhkan vonis hukuman terhadap kami selaku Terdakwa dengan pidanapenjara 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 ( DelapanRatus Juta Rupiah ), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidanadenda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan.Bahwa, permohonan Bandingi

DALILDALIL PERMOHONAN BANDINGI.

DALILDALIL PERMOHONAN BANDINGI.

SuratNomor KEP1105/WPJ.06/2013 tersebut Pemohon Bandingi terima padatanggal 21 Agustus 2013.Produk Hukum Yang Menjadi Dasar;Bahwa sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1984 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU Nomor 28 Tahun 2007, kami mengajukan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1105/WPJ.06/2013 tertanggal 21 Agustus2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan

memori bandingnya tertanggal 20 Oktober2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa, pada Putusan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 Oktober2020, menjatuhkan vonis hukuman terhadap kami selaku Terdakwa dengan pidanapenjara 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 ( DelapanRatus Juta Rupiah ), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidanadenda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan.Bahwa, permohonan Bandingi

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrangtersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Januari 2020sesuai Akta Permintaan Banding masingmasing Nomor 1/BandingI/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pin ,dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20 Januari2020 sesuai relas pemberitahuan

Bahwa terbitnya Suratsurat yang dimohonkan olehTERBANDING/PENGGUGAT terhadap PEMOHON BANDINGI/TERGUGAT untuk dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum dantidak mengikat sejak semula yang merupakan suatu produk Tata UsahaNegara (TUN) yakni dengan dikeluarkannya surat pembagian waris olehPengadilan Agama adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yangbersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat KewarisanHalaman 6 dari 18