Ditemukan 5456 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba110 paba210 paba10 pasal pasalli pasalle pasalai pasalma pasalia pasal170 pasal13 pasal109 pasal18 pasal70
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-08-2008 — Putus : 29-09-2008 — Upload : 28-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 228/Pdt.G/2008/PTA.Sby
Tanggal 29 September 2008 — Pembanding v Terbanding
14 — 11
  • tersebut dibebankan kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi / Terbanding ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi / Pembanding untuk menghadirkan anak Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang bernama ANAK 3 umur 7 tahun agar dapat didengarketerangannya di depan persidangan, karena masih belum cukup umur, denganalasan akan mempengaruhi beban psikologi anak tersebut, sehingga penerapan Pasal10
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 30-08-2016 — Putus : 16-09-2016 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 138/Pdt.P/2016/PA.PLG
Tanggal 16 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
  • ANAK 4 bin PEMOHON I, umur 8 tahun;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahdilaksanakan sesaui dengan syari'at/Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1)dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi HukumIslam;Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P1, P2 dan P3,Pemerintahan setempat telah mengakui keberadaan
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Pal
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
  • Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 23-12-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 567/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2020 — Pemohon:
1.Eddy Mulyono
2.Erni Rachmawaty
16 — 3
  • Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohoanan Nomor:567/Padt.P/2019/PN.SmrMenimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 10-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
1.SYAHRUNI
2.SHERLYANA
19 — 3
  • kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 484/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pemohon:
SUGIANTO LAWINATA
17 — 5
  • kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 18-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 505/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
Nur Rabiyatul Adhawiyah
20 — 3
  • kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Pal
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5
  • Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Pal
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
  • Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Perceraian
Register : 02-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PA PRAYA Nomor 0323/Pdt.P/2013/PA.PRA.
Tanggal 27 Agustus 2014 — -SRI WAHYUNI BINTI TARPI -SUHANDI BIN MUHSININ
15 — 10
  • Kompilasi Hukum Islam Pasal10. Bahwa Tergugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan tidakmampu Nomor 471/186/JG/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah , KecamatanPraya, Kabupaten Lombok Tengah; 11. Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak WakilKetua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pal
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 6
  • Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum
Register : 30-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 4/Pid.C/2019/PN Gsk
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HASAN MANGALLE, S.H.
Terdakwa:
AGUS TONO
103 — 46
  • menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Agus Tono;Setelah mendengar uraian singkat dakwaan dan sebagainya;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Memperhatikan barang bukti/suratsurat yang terlampir dalam berkasperkara;Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa telahmelakukan suatu) perbuatan yang dipandang oleh Undangundangsebagaimana dalam dakwaan merupakan Perbuatan Pidana harus telahmemenuhi unsurunsur dari Pasal pasal 3 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan pasal10
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 18-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.PLG
Tanggal 17 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
  • Pemohonbertempat tinggal Jalan xxx Kota Palembang; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mendapat keturunan bernamasatu orang anak bernama, Xxx, Perempuan, umur 8 bulan; Sekaranganak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di ats,terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut tidakdilaksanakan sesaui dengan syariat/Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1)dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal10
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 04-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Ckr
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 17
  • Nomor405/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 10 Agustus 2018 yang telah berkekuatanhukum tetap, tetap berkewajiban untuk menafkahi ke 3 ( tiga ) orang anak,dan bila Pihak Pertama mendapat jodoh lagi tetap juga mempunyai kewajibanuntuk menafkahi juga anakanaknya;Pasal9.Pihak Kedua harus melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini palinglambat 1 ( satu ) minggu setelah putusan perdamaian dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaraNomor : 2131/Pdt.G/2018/PA.Ckr;Pasal10
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 15-07-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 24-11-2011
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA.Yk
Tanggal 16 Agustus 2011 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
95 — 52
  • kasasi sesuai maksud pasal 43ayat (1) dan penjelasannya Undang undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubahdengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhirdiubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa perkara aquo bukan perlawanan ataspenetapan pencegahan perkawinan sesuai maksud pasal 18Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak memenuhisyarat untuk diajukan sebagai perkara tingkat bandingmeskipun telah diterima oleh Panitera sesuai maksud pasal10
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.Pal
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
  • Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2273/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI lawan PT WAVIN DUTA JAYA
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat dan tidak bersifat erga omnes sertatidak memiliki parameter terukur menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 5 dan Pasal 17 sampai dengan 19 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal10
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 561/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
Ratna Wati
69 — 3
  • Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor : 561/Padt.P/2019/PN SmrMenimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Perkebunan
Putus : 06-03-2018 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017
Tanggal 6 Maret 2018 — HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN
188 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Djuanda Sawit Lestari dan yang menerima ganti rugi adalah H.Kosim bin Anang;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.SusLH/2017 Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas lain di atas lananyang diklaim oleh Terdakwa tersebut selain hanya memasang papannama dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk meminta gantirugi atas tanah sesuai surat yang Terdakwa miliki; Berdasarkan keadaan tersebut unsur delik mengerjakan,menggunakan, menduduki dan atau menguasai sebagaimana dalam Pasal10/7 Huruf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 April 2013 — SRIYANTI ANTON KUNSANG, S.Pd. SD Binti ANTON KUNSANG
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal10 ayat (3) yang menyebutkan Pimpinan dan atau Pejabat Departemen/lembaga/Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaranatas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkandalam anggaran belanja Negara;2. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasartahun 2008 dan 2009:a. Bab I.
    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal10 ayat (3) yang menyebutkan Pimpinan dan atau Pejabat Departemen/lembaga/Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaranatas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkandalam anggaran belanja Negara;Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/20132.
    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal10 ayat (3) yang menyebutkan Pimpinan dan atau Pejabat Departemen/lembaga/Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaranatas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkandalam anggaran belanja Negara;2. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasartahun 2008 dan 2009:a.Bab .