AMIRHADI,SE,ST,MM selaku Kuasa Pengguana Anggaran dan bertanggungjawabmelanjutkan tugas dan tanggungjawab PPTK ke I mengawasi jalannyapekerjaan proyek hingga selesai 100%;Bahwa yang menjadi PPTK pertama dalam Proyek pembuatan talud betonpenahan ombak di desa baja tersebut adalah Sdr. Wahyudi;Bahwa yang menjadi alasan sehingga Sdr. Wahyudi sebagai PPTK pertamadigantikan oleh Saksi sebagai PPTK Kedua karena Sdr.

Bungo,dan saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguana Anggaran pada proyek kegiatan penyediaanoperasional madrasah tahun anggaran 2009 dengan menggunakan dana APBD Kab.Bungo tahun anggaran 2009.Bahwasaksi sebagai Pegawa Negeri Sipil memiliki Nomor induk pegawai ( NIP )196338000110100.Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat keputusanKepala Dinas Pendidikan nomor : 14 tahun 2009, tanggal 28 Januari 2009, tentangPenetapan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan

Halmahera Barat, yaitu Saksi H.AMIR HADI,SE,ST,MM selaku Kuasa Pengguana Anggaran danbertanggungjawab melanjutkan tugas dan tanggungjawab PPTK ke mengawasi jalannya pekerjaan proyek hingga selesai 100%;Bahwa yang menjadi PPTK pertama dalam Proyek pembuatan talud betonpenahan ombak di desa baja tersebut adalah Sdr. Wahyudi;Bahwa yang menjadi alasan sehingga Sdr. Wahyudi sebagai PPTK pertamadigantikan oleh Terdakwa sebagai PPTK Kedua karena Sdr.

selaku BendaharaH.lyet sedangkan Bendahara proyek Badam Pangkalan siapa adalah Pak Ayo ;Bahwa Pada Pertemuan ketiga, karena pertemuan di Klinik Lamaran lebih dari satukali ;Saat itu Terdakwa Hj.Yani bilang : Kenapa yang 2,5 % harus ke saya tapiH.lyet diam saja ;bahwa saksi pernah menerima uang Rp.5.000.000, (lima juta) untuk perbaikanmobil dinas yang dikeluarkan oleh Bendahara Kantor ;Bahwa selama saksi bekerja dalam pengurusan Proyek Badami pangkalan,saksi tidak pernah diintervensi oeh PA= Pengguana

Timur T.A 2012 dan Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Nomor 800/K353/VII/2013 Tentang Pembentukan TimVisitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Dana Hibah ProvinsiKalimantan Timur T.A 2013, tugas saksi adalah mengkordinir kegiatanpemilahan proposal yang diberikan oleh Biro Sosial sesuai denganKabupaten dan Kota asal Proposal Permohonan, setelah itu saksimemberikan proposal itu kepada ketua Tim Visitasi; Bahwa setahu saksi Tim tersebut memiliki Anggaran dan saksiFATHURRAKHMAN sebagai Kuasa Pengguana

tahun anggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;

Saiji Gunu Makmur Abadi dan sudah dibuatkan beritaacara pemeriksaan pekerjaan dengan nomor :55616/PPTK34/XII/2010tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh PPTK Sadr.SURIANSYAH, staf tehnis laoangan HERY SAPUTRA,S.Sos, Direktur CV.Mitra Consultan HAMDANI,ST yang disetujui oleh Pengguana AnggaranDrs. FAHRODIN,MM dan kontraktor pelaksana PT.

adalah Pejabat Fungsional yang dalam melaksanakantugasnya secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD dan secara Administrasibertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melaluiPejabat Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD).Bahwa secara fungsional Saksi bertanggungjawab kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah dan Secara Administrasi Saksi bertanggungjawab Kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguana

HAMDANI,ST yang disetujuioleh Pengguana Anggaran Drs. FAHRODIN,MM dan kontraktorHalaman 235 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.pelaksana PT. Saiji Gunu Makmur abadi Sdr. LAOQDE YUSUFEFENDI.Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat laporan hasil kemajuanpekerjaan dilapangan setiap bulannya kepada PPTK adalahkonsultan pengawas Sdr. HAMDANI dan pihak kontraktorterdakwa LAODE YUSUF EFENDI selaku direktur utama PT.

Pengguana Anggaran dan Pejabat yangmenandatangani SPM telah berpotensi merugikan keuangan negara.Dengan demikian dalam perkara ini merupakan wujud perbuatanantara Terdakwa Selaku PPK bersamasama dengan EDDY JAYA selakuKuasa Direktur PT. Mentari Indofar dan dr.

MarcyanMora Mandiri, sedangkan untuk proses lelang sepenuhnya dilaksanakanoleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi DKI Jakarta, dimanadalam kegiatan tersebut, saksi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta no 2037 tahun 2013 tanggal 27 desember 2013 tentangpenetapan pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa penggunaanggaran/kuasa pengguana barang pada satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014

dalam bentuk:d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan danpengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yangditetapkan dalam DIPA;Halaman 18 dari 402 PutusanNomor 12/Pid.SusTPK/2017/PT.PBRe. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatanperjanjian/kont rak pengadaan barang/jasa dan pembayaranatas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yangditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan yang ada padaTerdakwa selaku Kuasa Pengguana

tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam bentuk:d.melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan danpengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yangditetapkan dalam DIPA;melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatanperjanjian/kont rak pengadaan barang/jasa dan pembayaranatas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yangditetapbkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan yang ada padaTerdakwa selaku Kuasa Pengguana

tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam bentuk:d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan danpengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yangditetapkan dalam DIPA;e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatanperjanjian/kont rak pengadaan barang/jasa dan pembayaranatas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yangditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan yang ada padaTerdakwa selaku Kuasa Pengguana

Eddy Junaedi, M.Pd (Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi), Kuasa Pengguana Anggaran adalahsaksi H. Ucu Kuswandi, SH, M.Si (Kepala Bagian Produk DPRD danPerundangUndangan Pada Bagian Persidangan, Risalan Rapat DanPerundangUndangan Sekretaris DPRD Kota Cimahi); sedangkan sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan PembahasanRancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Perundanganundangan adalah saksi Drs.

adalah efisien,efektif, transparan, non diskriminatif dan akuntabel ;Bahwa yang dimaksud dengan non diskriminatif adalah semua diperlakukansama, tidak boleh berbeda;Bahwa dalam suatu Kementerian / Lembaga (K/L) itu Menteri adalah sebagaiPengguna Anggaran (PA), dan tugas PA diantaranya menunjuk PejabatPembuat Komitmen (PPK), menunjuk Unit Layanan Pengadaan (ULP),Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dan lain sebagainya;Bahwa PA boleh melimpahkan kewenangannya sebagian atau seluruhnyakepada Kuasa Pengguana

tahu uang pengembalian kerugian uan gNegara dari para terdakwa yang saksi tahu bukan atas nama para terdakwamelaluai pengacaranya bukan dari orangorang tertentu yang mengatas namakanpara terdakwa ;Bahwa betul saksi dalam Formulasi dakwaannya menerapkan kalimat utk keduaterdakwaBahwa kwalitas kedua terdakwa ada hubungannya dengan para Terdakwabansos sebagai bersama sama (turut serta) ;Bahwa pada saat itu para terdakwa mendisposisi usulan usulan pencairan bansosdada Rosada dalam jabatan Walikota dan Pengguana