Ditemukan 85 data
Pembanding/Tergugat I : KECIK Diwakili Oleh : KECIK
Terbanding/Penggugat : ATAN HUSIEN
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZULKHAINEN
Turut Terbanding/Tergugat II : HENDRIK MUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat III : RAJA KHAIRUDDIN
70 — 35
Karimun Kab.Karimun, berdasarkan Surat Kuasa No. 22/ KHTR/SK/AHT/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungBalai Karimun pada tanggal 25 Februari 2016 dibawahRegister No. 107/SK.II/ 2016/PN.Tbk, selanjut disebutsebagai: TERBANDING semula PENGGUGAT;2.
60 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 459 PK/Pdt/2013 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA.007/SK.II/1993 (Buku 11 MA) khususnya yang berkaitandengan pengurusan piutang dan lelang negara; UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 293/KMK09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Tentang Pengurusan PiutangNegara;Majelis Kasasi/Judex Facti mengabulkan permohonan kasasi ParaPemohon Kasasi PT.
1.Muhammad Kenan Lubis SH
2.Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Ramli karo karo
2.Tambar Malem Sembiring
55 — 23
Amal semula berasaldari konsesi Tanjung Putri seluas 3821 ha dan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor SK.II/56/Ka tanggal 4Agustus 1962 diberikan HGU kepada CV Amal akan tetapi tidak pernahddaftarkan sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai olehNegara, kemudian terhadap sebagian areal HGU tersebut yaitu seluas600 ha tealh digarap oleh masyrarakat sehingga areal tersebutdikeluarkan dari HGU dan menjadi objek redisribusi berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara
1.Imelda Panjaitan, SH
2.Muhammad Kenan Lubis SH
Terdakwa:
1.Saidi
2.Tumuji Als Untung
53 — 17
Amal semula berasaldari konsesi Tanjung Putri seluas 3821 ha dan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor SK.II/56/Ka tanggal 4Agustus 1962 diberikan HGU kepada CV Amal akan tetapi tidak pernahddaftarkan sehingga statusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai olehNegara, kemudian terhadap sebagian areal HGU tersebut yaitu seluas600 ha tealh digarap oleh masyrarakat sehingga areal tersebutdikeluarkan dari HGU dan menjadi objek redisribusi berdasarkanHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI â SUMEDANG â DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
202 — 36
SK.II/ 16/Ka/64tanggal 7 April 1964, Hak erfpacht tanah perkebunan Jatinangor di KabupatenSumedang tersebut, hapus karena hukum, dan selanjutnya dikuasai olehPemerintah Pusat in casu Departemen Perkebunan, yang penguasaanya/pengelolaannya oleh Pemerintan Pusat diserahkan kepada PerusahaanPerkebunan Negara Karet;Pada tahun 1964, tanah tersebut (termasuk perkebunan Pamegatan di Garut,perkebunan Togo di Djasinga dan perkebunan Tjikasungka di Djasinga) dimohonoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada
SK.II/16/Ka/64 tanggal 7 April 1964 mengenaiperkebunan Pamegatan di Garut dan perkebunan Djatinangor di Sumedang dariPPN Karet dan memberikan kepada Pemerintah Daerah Djawa Barat yang diwakilloleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat, yaitu :Perkebunan karet Djatinangor diKabupaten Sumedang dan Perkebunan teh Pamegatan di Kabupaten Garut;Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.17/HGU/65 tanggal 22 Maret 1965 tersebut, pada tahun 1967 terbit SertipikatHGU tanggal 31 Agustus
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Pinkan Gerungan,SH
115 — 261
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor40/SK.II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang didaftar di kepaniteraan PengadilanNegeri Manado pada tanggal 19 Februari 2014 dengan No.Reg.100/SK/2014.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang terlampirserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Manado Nomor : 04/ Pid.Sus / 2014 / PN.MDO tanggal3 Juli 2014 dalam perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat
118 — 40
Surat-surat :a. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor: ML/SK.II/15.04.02 perihal Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah a.n.
189 — 148
., Advokatadvokat/Konsultan Hukum baik secara sendirisendiri maupun bersamasamaberkantor, Pengacara dan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES diJalan Majapahit 1820, Komplek Majapahit Permai Blok B 122123, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 47/SK.II/2015,, tertanggal 17 Pebruari2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandibawah Register Nomor: 716/SK/HKM/III/15 tertanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untukmenyelesaikan perkara ini secara
446 — 798
,M.H. dan Hari Kristianto,S.H.M.kn, sebagai Advokat /Penasehat Hukum , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Guntur , yang berkantor dan / beralamat di Jalan Majapahit No.18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B, Jakarta 10160, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ /SK.II/ 2016 tanggal 19 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai .PEMOHON;
,M.H. dan HariKristianto,S.H.M.kn, sebagai Advokat /Penasehat Hukum , baik bersamasamamaupun sendirisendiri, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Guntur , yangberkantor dan / beralamat di Jalan Majapahit No.1820, Komplek Majapahit PermaiBlok B, Jakarta 10160, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ /SK.II/ 2016tanggal 19 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai ................... PEMOHON;MELAWAN:KEJAKSAAN AGUNG, Cq.
77 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
sertifikat hak guna bangunan yang menjadiobyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkanoleh Tergugat batal dan tidak sah21.Penerbitan Sertifikat Sertifikat Hak Guna BangunanYang Menjadi Obyek Sengketa Dalam Perkara A quoTidak Didasarkan Pada Fakta Fakta Lapangan YangSebenarnya, Terutama Luas Tanah Dan NamaPemilik/Pemegang Hak Milik22.Bahwa penerbitan sertifikat sertifikat hak gunabangunan yang menjadi obyek sengketa dimaksuddidasarkan pada Surat Keputusan Bupati/ KetuaPanitia Landreform Nomor : SK.II
98 — 26
Surat-surat :a. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor: ML/SK.II/15.04.02 perihal Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah a.n.
198 — 22
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 40/SK.II/2014tanggal 11 Februari 2014 yang didaftar di kepaniteraanPengadilan Negeri Manadopada tanggal 19 Februari 2014 dengan No.Reg.100/SK/2014.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Agustus 2014,No.06/PID.SUS/2014/PT.MND. serta berkas perkara No.04/Pid.Sus/2014/PN.
88 — 54
SK.II/18/Ka tentang pemberianHak Guna Bangunan atas TANAH NEGARA seluas 10.803 M?,terletak di Balige, Daerah Tingkat I Tapanuli Utara kepada Fa.KARL SIANIPAR COMPANY, berkedudukan di Balige.P17 Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1 /Pardede Onan / Sonak Malela tanggal 22 Maret 1976 atas nama Fa.KARL SIANIPAR COMPANY berikut Lampirannya GAMBAR PPLNo. 29 /75 tanggal 22 Maret 1976.P18 Foto Copy Gambar dan Rancang Bangunan PabrikPertekstilan / Pertenunan Fa.
284 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
DepartemenPenerangan tersebut, maka:a Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor telah mengeluarkan PersetujuanPemanfaatan Ruang untuk lokasi Pembangunan Perumahan RS/RSSterletak di Kelurahan Sukmajaya (sekarang Kelurahan Tirtajaya),Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten DT II Bogor dengan Surat Nomor591/10.Ta.Pem, tanggal 1 Mei 1997 (Bukti P6);b Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah mengeluarkan IzinLokasi untuk Pembangunan Perumahan dengan Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 015/SK.II
331 — 157
;Halaman 11 S/d Halama 56 PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2018/PN Sk.II.3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VEERKLAARD);4.
1216 — 1277
Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor955/SK.II/VII/2 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuatdan ditandatangani oleh dr.
265 — 70
KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit No. 18 20,Kompleks Majapahit Permai Blok B123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.047/SK.II/2014 Tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Lawan1 PT. WIRA KARYA SAKTI, beralamat di Jalan Iswahyudi No. 1, Jambi, dalamHal ini diwakili oleh Kuasanya Rivai Kusumanegara, SH, Endar Sumarsono,SH., CHandra M.
74 — 58
PstMenimbang, bahwa terlepas dari bagaimana sikap Para Tergugat danPara Turut Tergugat terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut karena tidak pernahdilaksanakan atau dikabulkan dalam proses pemeriksaan perkara ini haruslah ditolak;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsidengan dalildalil sebagai berikut : nne neem enna= Surat Kuasa Khusus No.10/SK.II/2013, tanggal 25 Februari 2013, yangdiberikan
79 — 91
SK.II/L.R/VIII50/1969;3.2. Menetapkan sepenuhnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat tanggal 19 September 1963 No. 151/A/VIII50/64tanggal 31 Desember 1964 (diantaranya).4.
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
311 — 108
JOHAR FIRDAUS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan CemaraGading Nomor: 23, Rt/Rw. 004/003, Kelurahan Delima,Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Riau;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK.II/2020tanggal 10 Maret 2020, memberikan kuasa kepada :71. DESYANA, S.H., M.H;2. YULIANA, S.H., M.H;3.