YASIN, Kewarganegaraan Indonesia,Lahir : di Suka Makmur 20 Juli 1974, PekerjaanWiraswasta, Agama Islam, Domisi di Desa Lae IkanKecamatan Penanggalan Kota Subulussalam PropinsiAceh, Pemegang KTP bernomor : 11.7502.20074.0001,dalam hal ini diwakili semula oleh Kuasa HukumnyaHasnan Manik, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor HASNAN MANIK, SH.MH &ASSOCIATES, yang beralamat di JI.

sehinggapekerjaan proyek selesai di kerjakan ;Bahwa benar Dinas PU telah mengembalikan dana ke Kas daerah kab.Abdyasebesar Rp.800.000.000, untuk mengembalikan dana uang muka kerja yangtelah di ambil oleh PT HMS, dan uangnya berasal dari uang yang akan dibayarkan kepada Hasbi Kanda sebesar Rp.1.400.000.000, sehingga HasbiKanda menerima uang tunai dari Nazaruddin dari hasil pekerjaan tersebutsebesar Rp.600.000.000, lagi ;= Bahwa benar dokumen dokumen profil perusahaan dari PT HMS, serperti :Surat keterangan Domisi

PBRe Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang berupa fotocopyKTP/Kartu domisi, KIA, Patograf dan dokumen itu merupakan persyaratanuntuk mengajukan klaim Jampersal ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ataukeberatan terhadap keterangan saksi tersebut.6.

Puskesmas, karena halitu dikoordinir oleh Bidan Koordinator ;Bahwa dari pasien yang ditolong ada yang membayar ada pula yang tidakkarena tidak diberitahukan oleh bidan yang bersangkutan dan saksi tidak bisamemilahnya ;Bahwa setahu saksi bisa saja seorang bidan membantu persalinan sebanyak40 pasien tetapi yang di klaim hanya 7 pasien ;Bahwa semua ibu yang melahirkan masuk dalam program Jampersal tidakmemandang status sosial ;Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang berupa fotocopyKTP/Kartu domisi

ARMAN, SH, SARMAN, SH,ZAEN HOTIB, Para Penerima Kuasa adalah Aggota Bidkum Polda Metro Jayayang memilih domisi Hukum pada Kantor Polda Metro Jaya yang berkeduduka diJI. Jend.

Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat merupakan warga negaraBelanda dan tahun 1996 datang ke Tanjungpinang sebagai turis, yang manaTergugat tidak memiliki tempat tinggal atau domisi tetap di kota Tanjungpinang melainkan berdomisi tetap Tergugat di Singapura sehinggaseharusnya gugatan Penggugat diajukan ke alamat Tergugat di Singapura;2.

Lancar Prima untuk perusahanTunggal Putra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo MitraEnergi dan Putra Indragiri Sukses, tetapi atas faktur Pajak tersebut pernahditanyakan oleh Bapak Imron Hidayatullah, AR, kantor KPP Pratama JakartaTanjung Priok, dan saya telah mengirim surat kepada Kantor PelayananPajak mengenai tempat domisi empat perusahaan tersebut yaitu TunggalPutra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo Mitra Energidan Putra Indragiri Sukses yang menyatakan bahwa

sepengetahuan saksi setelah Penggugat diberhentikan pembangunan didesa berjalan dengan baik dan telah berhasil menyelenggarakanpertandingan sepak bola dalam rangka menyambut hari kemerdekaan R.1pada tanggal 17 Agustus;Bahwa, saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama sebelum Penggugatdilantik sebagai Kades Sembilang pada tahun 2000 an atau + 10 tahunmengenal Penggugat;Bahwa, saat saksi menjadi Ketua RT, Penggugat menjabat sebagai KadesSembilang;Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai domisi

SUPRIYO IMAN yang berstatus sebagai suamiistri;Bahwa berdasarkan datadata yang ada di desa bahwa saksi korban danterdakwa adalah berstatus suami isteri;Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui bahwa tujuan terdakwa mengajukanpindah domisi adalah untuk menikah lagi dengan seorang wanita;Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN BItBahwa selanjutnya berdasarkan surat pengantar pindah domisili dari saksi,selanjutnya terdakwa membuat Kartu Keluarga baru dengan alamat domisili diPerum Griya Thamrin

Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo juga tidak memenuhipersyaratan administrative untuk badan hukum, yaitu tidak memilikidomisili badan hukum yang jelas karena domisi badan hukum PPLP PTPGRI versi Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBVhanya disebutkan berkedudukan di Kota Malang, dibandingkan denganSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU87.AH.01.08. Tahun 2013 dengan penyebutandomisili PPLP PTPGRI dibawah kepemimpinan Drs.

jumlahnya serta bukti kepemilikan/suratsuratkepemilikan sudah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam dokumenpenawaran karena Pokja sudah mengecek pada saat EvaluasiDokumen Kualifikasi serta Pembuktian Kualifikasi, namun untukSPESIFIKASI umur alat Saksi tidak ada mencocokkan antara alat yangdisediakan oleh rekanan dengan analisa harga alat di HPS dikarenakanSaksi tidak ada menyerahkan rincian analisa alat di dalam HPS olehPPK, dan untuk fisik Saksi ada melihat alatnya di lapangan yaitu ketempat domisi

lumlahnya serta bukti kepemilikan/suratsuratkepemilikan sudah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam dokumenpenawaran karena Pokja sudah mengecek pada saat EvaluasiDokumen Kualifikasi serta Pembuktian Kualifikasi, namun untukSPESIFIKASI umur alat Saksi tidak ada mencocokkan antara alat yangdisediakan oleh rekanan dengan analisa harga alat di HPS dikarenakanSaksi tidak ada menyerahkan rincian analisa alat di dalam HPS olehPPK, dan untuk fisik Saksi ada melihat alatnya di lapangan yaitu ketempat domisi

Eksepsi Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang KompetensiAbsolut, dimana pada pembahasan eksepsi ini pada intinya Tergugat IlIntervensi menyatakan dalam surat pelepasan hak nomor 20/SPHGR/I/2006tanggal 30 Januari 2006 tertera pada pasal 4 apabila terjadi perselisinandiantara pihak telah ditetapbkan domisi hukumnya di Pengadilan NegeriTangerang;Menimbang, bahwa konsepsi kewenangan absolut yangterkandung dalam

. : 5303030707950001 atas namaAdrianus Naikefi.Dokumen dokumen tersebut adalah sah dan tidak pernah dibuktiankepalsuannya, dan dikaitkan dengan keterangan Lukas Usboko selaku KepalaDesa yang pernah mengeluarkan surat domisi menandatangani dua lembarsurat keterangan domisili atas nama Yantiana Tanii dan Kornelis Dari Bere,artinya tidak ada dokumen palsu yang digunakan Para Saksi terkait rencanakeberangkatan Para Saksi;Menimbang, bahwa sebelum keberangkatan ke Papua berdasarkanketerangan saksi Yanerius

peraturan Gubenur ini berlaku, maka penyesuaianstruktur organisal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sertatata tertib PPPSRS dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitungsejak peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan PERGUB NO. 132Tahun 2018 pasal 60 ayat (1) menyatakan : Akta Pendirian, AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS harus dicatatkan dandisahkan oleh Kepala Dinas yang dibuktikan dengan nomor registrasipencacatan dengan diketahui dan ditembuskan kepada walikota sesualwilayah domisi

memberikantanggapan hukum atas jawaban yang diajukan Tergugat I, Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill yang dalam repliknya halaman 2 Point 2a menyebutkan bahwaperkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tegal karena selainpara pihak ; Tergugat IV, Turut Tergugat berkantor di Kota Tegal dan objeksengketa terletak di Kota Tegal (Forum Rei Sitea) dan hal ini telah secara tegasdiatur dan ditentukan dalam Akta Hibah yang dibuat Notaris Anna SulistijanaSantoso, SH yang secara tegas memilin domisi

.25.585.000.Tahun 2013 Rp. 33.375.000,Tahun 2014 Rp. 32.135.000,Tahun 2015 Rp. 22.075.000,Jumlah :Rp. 138.970.000,Bahwa dari total dana sebesar Rp. 138.970.000, (seratus tiga puluhdelapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut terdawatelah mengembalikan kepada para peserta penerima Bantuan PKH diDesa Sebayur Jaya senilia Rp. 13.050.000, (tiga belas juta lima puluhribu rupiah);Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI yangtelah memalsukan Surat Kuasa dan Surat Keterangan Domisi

yang didapat olehOrganisasi GAPESTRA tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa DanaHibah tersebut diberikan oleh Pemkab Natuna kepada OrganisasiGAPESTRA pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.300.000.000, (Tiga RatusJuta Rupiah).Bahwa Organisasi GAPESTRA mendapatkan bantuan Dana Hibah dariPemkab Natuna dengan cara mengajukan Proposal dan yang membuatProposal tersebut adalah sdr SUKIMAN ALIAS KIKI sendiri sedangkansyarat dalam pembuatan Proposal tersebut sepengetahuan terdakwa adalahharus melengkapi Surat Domisi

Hadi;mengenai proses penerbitan KTP itu harus berdasarkan data dalamKartu Keluarga/KK, apabila tidak tercantum dalam KK, maka saya selakuRT tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan Berdomisi, kecuali yangbersangkutan pindahan dari kota lain harus membawa surat pindah darialamat terdahulu, lalu kemudian dibuatkan Kartu Domisi lalu dimasukkandalam KK alamat baru untuk selanjutnya dibuatkan surat untukditeruskan ke kantor Kelurahan untuk pembuatan KTP di KantorKependudukan Kab.

., tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Februari1979, jenis kelamin lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha,pekerjaan Pengacara dan Pengajar, bertempat tinggal untuk domisi diApartemen Mangga Dua Court Lantai 9 Tower West W04, KelurahanMangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi penghuni dan pemilik Apartemen Mangga Dua Court,menjadi penghuni Tahun 2005 dan menjadi pemilik di tahun 2010 hinggasampai saat

daerah atas nama Djusengbin Namin No. 821 atas nama JUSENG bin NAMIN, tertanggal 20 juni 1976, BuktiPDR 32a (sesuai asli); Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama JUSENG bin NAMIN,tertanggal 9 Mei 1973, Bukti PDR 32b (sesuai asili);Foto copy Surat akta jual beli no. 403/KB.J/1987, tertanggal 12 Mei 1987,bukti 33a sesuai asili; Fotocopy surat keterangan iuranb pembangunan daerah atas nama SENANBIN KATEG, tertanggal 20 Juni 1976, Bukti PDR 33b (sesuai asli); Foto copy Surat Keterangan domisi

Bahwa Organisasi GAPESTRA mendapatkan bantuan Dana Hibah dariPemkab Natuna dengan cara mengajukan Proposal dan yang membuatProposal tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan syarat dalampembuatan Proposal tersebut sepengetahuan saksi adalah harusmelengkapi Surat Domisi dari Kantor Kecamatan, Surat KeteranganTerdaftar (SKT) dari Dinas Bakesbangpol, Susunan KepengurusanOrganisasi, Akte Pendirian Organisasi dari Notaris, Rekomendasi dari DinasBakesbangpol, Pembuatan Rekening Organisasi dan rincian