Ditemukan 8757 data
126 — 29
Selanjutnya beberapa hari kemudian Inspektorat KPU RI turun keKPU Propinsi Jawa Timur untuk melakukan verifikasi dan audit internal; Bahwa saksi tidak mengetahui SPM mana saja yang memuat pengadaan fiktifsebab saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui bukti pengeluarannyakarena setahu saksi semua bukti pengeluaran disimpan oleh PPSPM danBendahara untuk di bukukan dan ditata usahakan berkasnya; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana modus/cara dalam melaksanakanpengadaan fiktif yang merupakan
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
RAJAB, S.Pd. Bin AIYUB
109 — 72
dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
45 — 10
bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artian materiilyang tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tersebutberdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 dipertimbangkan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga yang akandipertimbangkan oleh majelis dalam putusan ini hanyalah sifat melawan hukumsecara formil saja.Menimbang bahwa unsur melawan hukum~ adalah merupakanisntrtumen/modus
153 — 66
Menjelang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini terungkap, Terdakwa telahmencoba mengajukan permohonan pembiayaan dengan modus yang sama hinggasebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah), namun tidak berhasil.
86 — 10
Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikHalaman 278 Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibaty;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini
250 — 68
pendapatnya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pada saat melakukan penghitungan kerugian negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan danPerbekalan Dalam Rangka Wabah Flu Burung (Avian Influenza) TahunAnggaran 2006 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, waktu itu Ahlisebagai PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)namun saat ini Ahli sudah pensiun dini;Bahwa modus
memintakepada BPKP sebagai lembaga audit untuk menghitung secara pastikerugian tersebut, belum tentu perkiraan penghitungan kerugian negaraversi penyidik dan hasil penghitungan BPKP sama;Bahwa ahli tidak serta merta menggunakan bahan ekspose untukmenghitung kerugian negara, data dan bahan yang didapat saat eksposehanya data awal yang diperoleh dalam proses penghitungan kerugiannegara;Bahwa penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan di dalam pengadaanyang dilakukan audit oleh ahli dijadikan dasar untuk melihat modus
81 — 35
Dealdeal tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar danmerupakan modus/indikasi perobuatan melawan hukum.Bahwa apabila rangkaian pelaksanaan pemberian hibah tidak sesuai denganaturan, maka ada kerugian negara, termasuk orangorang yang mendapat danahibah tersebut.Bahwa menurut Ahli para pihak yang mendapat dana tersebut pasti mengetahuibahwa uang yang diterima melalui rekening tersebut berasal dari dana hibah.Bahwa auditor harus berdasarkan fakta dan informasi awal kerugian negara bisasaja sudah
99 — 22
yangdiajukan oleh Terdakwa selaku pihak penyedia jasa.Menimbang, bahwa mencermati rangkaian kegiatan yang telahdilakukan oleh Saksi USMAN TAUFIQ selaku PPK dan TerdakwaMUHAMMAD WALDI selaku Kontraktor Pelaksana dalam kegiatanpengadaan seragam Linmas lapangan lengkap Kabupaten/Kota di ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Majelis mendapati bahwa telahterjadi adanya persamaan kehendak yang saling mendukung antarakeduanya untuk memperoleh keuntungan dari keuangan Negara yangdikelolanya dengan modus
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
192 — 99
dengankegiatan usaha.b) Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yangtidak ada transaksinya (fiktif).c) Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPNtanpa dilengkapi Faktur Pajak.2) Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain :a) Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitunganPajak Keluaran.b) Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak ataumenerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPTMasa PPN.c) Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor.Bahwa Modus
79 — 78
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil., Kemudian penjelasan pasal
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
RICHI RAHMAN Bin ARDIN
67 — 28
sosial dan ekonomi masyarakatsecara luas, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime yangpemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; Kedua: dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan kKeuangandan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan sertakelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; Ketiga: sebagai upaya merespon perkembangan kebutuhan hukumdi masyarakat, agar dapat lebin mudah dalam pembuktian, sehingga dapatmenjangkau. berbagai modus
57 — 22
dilakukan perjalanan dinas di duatempat sekaligus, masalah ada SPPD bisa tumpangtindih hal itu pertama tidakterlepas dari peranan Sekwan karena pihak Sekwan yang membikinkan SPPD,seharusnya juga ada kontrol dari Sekwan, dan kedua juga peranan Bapak SEWAYAHALI, STh yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bontang mestinyadia tahu itu.Bahwa banyaknya SPPD tumpang tindih / yang ternyata fiktif atau menyimpang,saksi menjelaskan penyimpangan SPPD yang dilakukan anggota DPRD KotaBontang itu ada 2 modus
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. MIHDAR
136 — 66
/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisanpergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya,maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkan agardapat menjangkau berbagai modus
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
64 — 43
Jur Andi Hamzahtersebut adalah paling tepat dipakai pengertian *melawan hukum sebagai tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkanagar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diaturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa
105 — 194
memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement de pouvoirdalam hukum administrasi,makasecara melawan hukum dalam konsep hukum pidanadapat dipararelkan dengandaad van wilekeur atau tindakan yang sewenangwenangatau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukumadministrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
43 — 79
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
238 — 145
menjadi dasar para ahli mengatakan bahwadelikdelik pemalsuan itu kerugiannya, atau potensi kerugiannya yangbersifat materil dan in materil;Bahwa menurut Ahli, unsur (elemen) yang harus terpenuhi adalah bahwaseorang telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan ataumenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 KUHP, dapat terjadi dengan dua cara (straf modus
102 — 24
tahun 2001 menyebutkanBahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Di dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan :*Agar dapat menjangkau berbagai modus
175 — 54
Dalamketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikan kKeuangan atau perekonomiannegara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit,
Terbanding/Terdakwa : DIDI LAKSAMANA
356 — 116
UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikianmenjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitumemperkaya diri Sendiri atau orang lain tersebut ;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.