Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
332 — 164
332 — 164
ada Actus Reus danMens Rea, Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, dan di Pengadilan,Hakim memerintahkan Terdakwa untuk membuktikan;Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapatdikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanyaunsur Actus reus dan unsur mens rea, unsur actus reus adalahesensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan,sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saatmelakukan perbuatan;Bahwa dikatakan Pencucian Uang apabila ada koroban modus
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
225 — 90
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
225 — 90
pertanggungjawaban pidana;Bahwa pada pasalpasal jucto 55 ayat (1) KUHP dan pasal 64 ayat (1)KUHP bahwa jika ia telah melakukan perbuatan bersama dengan oranglain yang memiliki keadaan sama dengan pelaku harus ada pihak lainyang melakukan penyertaan pada pasal 374 KUHP;Bahwa kedudukan antara pelaku, turut serta melakukan dan menyuruhmelakukan haruslah linier harus ada ikatan yang sama terkait denganperintahnya ;Bahwa pada 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan berlanjut terkait denganpenggelapan ada modus
orang lain untuk pembelian aset,pembelian barang berharga maupun membiayai kembali tindakkejahatanya;Bahwa ahli dapat mutasi transaksi atau rekening koran dengan mengutipapa yang telah disajikan oleh Bank karna saksi tidak memilikiHalaman 114 dari 497 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Madkewenangan mengambil data dari PPATK;Bahwa Penyidik menyampaikan kepada ahli uang yang patut didugaberasal dari tindak pidana masuk ke rekening istri Terdakwa sehinggatelah terjadi tindak pidana pencucian uang;Bahwa modus
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 2 April 2013 —
47 — 15
47 — 15
Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undangundang No. 20 tahun2001 menyebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan266sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.Menimbang
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E
58 — 24
58 — 24
Olen Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpanan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perobuatan meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaianmasyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perobuatan
Putus : 13-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Januari 2014 — Dr. ISMAIL.,M.Ag;
125 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 64 KUHP, dan Dakwaan Keduamelanggar Pasal 9 No. 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 dengan pertimbangan sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Khusussehingga dalam penanganan kasus tersebut juga khusus sehingga dapatmengungkap modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukantindak Pidana;Menimbang, bahwa kita semua setuju kalau kampus adalah tempat menuntutilmu dan dari kampus itu jugalah lahir putraputri
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
803 — 343
803 — 343
Tanggapan atas ilustarsi tersebutyaitu dalam polapola/modus pencucian uang ada kalanyapelaku pencucian uang itu mencampur harta kekayaan yangsah dengan harta kekayaan yang ia ketahui atau patut didugatidak sah dalam hal ini berdasarkan ilustrasi yang disampaikanbahwa bunga deposito dimana deposito tersebut berasal dariTindak Pidana Korupsi itu. bunganya dibayarkan untukkepentingan membayar cicillan kredit yang diajukan katakanlahdengan sah dengan cara yang sah.
Bercampurnya uang yangsah dan tidak sah tersebut salah satu juga modus operandipencucian uang dikenal dengan istilan coming ling dalambentuk menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan caramencampur itu yang pertama.
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
94 — 18
94 — 18
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
248 — 172
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
248 — 172
hukum tidak tertulis, sebaliknyaajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangandengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dariPerbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganutperngertian melawan hukum formil dan materili, hal ini dijelaskan di dalampenjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : Agar dapat menjangkau berbagai modus
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
110 — 32
110 — 32
Modus operandi penyimpangan dimaksud yaitu berupa pengeluaran biayafiktif atas izin tambahan biaya pendistribusian KPS dengan caramerekayasa bukti pengeluaran (kwitansi) berdasarkan arahan dan petunjukdari pejabat di Area Operasi Medan yaitu Koswini nippos 962256171.Selanjutnya hasil dari rekayasa pengeluaran tersebut disisinkan sebagiandananya untuk pejabat tertentu di Area Operasi Medan, yang melibatkankaryawan/pejabat.. Pihak yang terlibat / bertanggung jawab adalah :a.
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 10 Nopember 2016 — ERIC MATITAPUTTY, SE
114 — 40
114 — 40
Nusa Ina Pratamatahun 2007, yaitu Berdasarkan surat permintaan audit perhitungan kerugiankeuangan negara dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, kemudian dilakukanekspose kepada pihak BPKP untuk menjelaskan pokok permasalahan, kasus posisidan modus operandi serta buktibukti yang telah diperoleh penyidik Kejati Malukusebagai dasar penugasan untuk penghitungan kerugian keuangan Negara kemudianmemproses dan menerbitkan surat tugas untuk melakukan penghitungan kerugiankeuangan Negara, meminta Data atau
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
114 — 33
114 — 33
tersebutdapat dipidana ;Menimbang, bahwa Undangundang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tersebut merumuskan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiildengan dasar pemikiran :* Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang dimana uangnegara yang dikorupsi bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat ;* Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undangundang adalahkeuangan dan perekonomian negara ;* Kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
89 — 590
89 — 590
Oleh penjelasan umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapatHalaman 255 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum maiteriil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2234 — 650
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Persoalan aparatpenegak hukum dalam persoalan kualitas sumber daya manusia, makaketidakmampuan aparat penegak hukum tidak boleh mengubah substansi hukumpidana materill dan formil yang menjadi standar keadilan di bidang hukum pidana.Adalah salah dan tidak tepat jika persoalan ketidakmampuan aparat penegakdalam menegakkan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi yangmenyebabkan tindak pidana korupsi banyak terjadi dalam proses penyelenggaranegara dengan segala bentuk dan modus operandinya dijadikan
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 12 Desember 2013 — EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY
75 — 34
75 — 34
Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
427 — 1317
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
427 — 1317
Bahwadalam pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan tersebut termasukdalam modus use of nominee atau mempergunakan rekening pihak ketiga atasnama perusahaan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana namuntersangka I ketut Sudikerta menguasai cek dan BG atas nama perusahaan tersebutsehingga nantinya dapat mentransaksikan uang hasil tindak pidana tersebutseolah olah sebagai uang yang legal.
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
48 — 29
48 — 29
Oleh penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agarUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yangpositif, yaitu suatu perobuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukansebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifatmelawan hukum,
Putus : 08-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1621 K/PID.SUS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 — ERVAN FAJAR MANDALA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
164 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundangtersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
252 — 78
252 — 78
Di dalam PenjelasanUmum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikian rupa,sehingga meliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara *melawan hukum dalam pengertian formildan materiil;Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawanhukum
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
77 — 25
77 — 25
Bahwa inti delik (bestandeel delic) dari pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999jo UU Nomor 20 tahun 2001, adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, sebagaimanaPenjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragraf keempat : agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
129 — 47
129 — 47
Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.