Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
353206
  • Pada tataran dokrin yang berkembang dinegara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teoriyang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyakdiadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut Undangundang (strict liability), jadi pertanggungjawaban korporasi sematamataberdasarkan bunyi Undangundang.
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
14353
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu: Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahnwa seseorang saja melakukan delict, sedangorang
Register : 18-10-2021 — Putus : 03-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN RANAI Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran
Tanggal 3 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
MAZLAN ALIAS LAN BIN H USMAN
331359
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua) yaitu kesengajaanberupa kehendak (maksud) dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahul);Menimbang, bahwa dari 2 (dua) istilah inilan dokrin mengenaikesengajaan ini berasal sehingga terdapat 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :1.
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 15 Agustus 2016 — AHMAD FAUZAN, S.Sos bin ABD SOMAD
8028
  • OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orangperorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentangsubyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depanpersidangan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Fauzan, S.Sosdengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum dan halaman 1 Putusan ini;Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum adalahmanusia (naturliike persoon) dan Badan Hukum, dalam praktek pengadilanmaupun dokrin
Register : 20-11-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 2983/Pid.B/2014/PN Mdn
Tanggal 28 April 2015 — - Ir. KHAIRUL ANWAR Bin ALM. BAHRUL KAMAL - H. HASBAN RITONGA
8613
  • Kadispora Parlautan Sibarani, dia selaku Kadisporasu saatmenggantikan Kadisporasu 2007, yang membuat transaksi tentangpenggunaan sirkuit itu, Karena pembangunan sirkuit itu ada dilahanorang lain,Menurut Ahli bahwa secara dokrin, pertanggungjawaban hukum itu bisadipandang dari Administrasi Negara, dan Pidana.
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 105 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2017 — MOCHAMAD TAUFAN BHARATA Bin JAUHARI SASTRAADMAJA
12852
  • Akan tetapisudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama ;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (dee/neming) menurutsifatnya terdiri dari :a. deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap pesertadihargai sendirisendiri ;b. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban daripeserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasamayang erat maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta
Register : 24-09-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 17 September 2012 — Wungow Harry Rofian.SH.STH
16858
  • Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam notapembelaannya pada pokoknya menolak tuntutan Jaksa, menyatakan bahwa terdakwabersalah tetapi tidak dapat dihukum karena tidak turut merugikan keuangan Negaradan apabila yang mulia majelis hakim dapati berdasarkan alat bukti dan keyakinanHakim Terdakwa bersalah, maka Terdakwa mohon belas kasihan Majelis hakimkiranya menjatuhkan hukuman seringanringanya , Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
ABDUR RASID KOEDOEBOEN,SE
15499
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasiturut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu : Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakandelict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapi ia menggunakan oranglain untuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
SAPIRIN alias UJANG TUKUL bin SU.IR
7844
  • karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 21 Agustus 2017 — DADANG SUPRIATNA. SP. MP.
10325
  • Akan tetapisudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama ;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (dee/neming) menurutsifatnya terdiri dari :a. deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap pesertadihargai sendirisendiri ;b. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari pesertayang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yangerat maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta
Register : 29-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ELDA FITRIANI, S.Pd binti BARMAN
8269
  • unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
DIDIT SUPRIANTO PUTRA Bin SAMDIN
6344
  • unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — EDI SANTONI
248194
  • Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bglmemberi atau menjanjikan sesuatu" tersebut haruslah ditujukan kepadahakim.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang siapa yangdimaksud hakim dalam unsur tersebut.Menimbang bahwa berdasarkan teori dan dokrin
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
402757
  • menggelapkan karena itudomainnya hukum keperdataan memang posisi ini suatu kelemahan karenadakwaan menggunakan pasal 55 KUHP tentu dakwaan ini dari BAP,kelemahan penyidik tidak menguraikan pasal 55 KUHP para meternya itujarang di BAP jarang didakwaan ke depan supaya minta kepada penyidikkarena pleger, doen pleger mede pleger, uit lokker atau mede plegerkanada ukurannya, pasal 55 digunakan esensinya pelakunya lebih satu orang,fungsi atau ekstensi menemukan pertanggung jawaban masing masingsecara dokrin
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, MSi
8915
  • Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsur delik alternatif, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat dipertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik kelima adalah turut sertamelakukan atau diartikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam dokrin
Register : 27-07-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
137117
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu : Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict,
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin Alm H. ABDUL KARIM JOHAN
141104
  • unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsur delik alternative, dan berdasarkan padapertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
100165
  • Orang yang turut serta melakukan (mede pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu: Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict,sedang
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
283287
  • PBR234Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atauhubungan famili maupun pekerjaan ;Bahwa latar belakang keahlian Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UII di bidanghukum Pidana sebagai pengajar di S1, S2, dan S3, selain itu juga di Universitaslain dan juga Ahli sering memberi keterangan di kepolisian dan Pengadilantermasuk di Mahkamah Konstitusi ;Bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam perkara Tindak PidanaKorupsi adalah dalam dokrin Hukum pidana yang bersifat
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
33055
  • Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti lainnyasesuai daftar bukti dikembalikan kepada masingmasing yang berhakmenerimanya;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair atas diri Terdakwasebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatankeberatan yangtelah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam NotaPembelaanya Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan harus dinyatakanuntuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan