Ditemukan 9695 data
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
353 — 206
Pada tataran dokrin yang berkembang dinegara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teoriyang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyakdiadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut Undangundang (strict liability), jadi pertanggungjawaban korporasi sematamataberdasarkan bunyi Undangundang.
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
143 — 53
Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu: Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahnwa seseorang saja melakukan delict, sedangorang
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
MAZLAN ALIAS LAN BIN H USMAN
331 — 359
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua) yaitu kesengajaanberupa kehendak (maksud) dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahul);Menimbang, bahwa dari 2 (dua) istilah inilan dokrin mengenaikesengajaan ini berasal sehingga terdapat 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :1.
80 — 28
OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orangperorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentangsubyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depanpersidangan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Fauzan, S.Sosdengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum dan halaman 1 Putusan ini;Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum adalahmanusia (naturliike persoon) dan Badan Hukum, dalam praktek pengadilanmaupun dokrin
86 — 13
Kadispora Parlautan Sibarani, dia selaku Kadisporasu saatmenggantikan Kadisporasu 2007, yang membuat transaksi tentangpenggunaan sirkuit itu, Karena pembangunan sirkuit itu ada dilahanorang lain,Menurut Ahli bahwa secara dokrin, pertanggungjawaban hukum itu bisadipandang dari Administrasi Negara, dan Pidana.
128 — 52
Akan tetapisudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama ;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (dee/neming) menurutsifatnya terdiri dari :a. deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap pesertadihargai sendirisendiri ;b. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban daripeserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasamayang erat maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta
168 — 58
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam notapembelaannya pada pokoknya menolak tuntutan Jaksa, menyatakan bahwa terdakwabersalah tetapi tidak dapat dihukum karena tidak turut merugikan keuangan Negaradan apabila yang mulia majelis hakim dapati berdasarkan alat bukti dan keyakinanHakim Terdakwa bersalah, maka Terdakwa mohon belas kasihan Majelis hakimkiranya menjatuhkan hukuman seringanringanya , Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
ABDUR RASID KOEDOEBOEN,SE
154 — 99
Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasiturut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu : Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakandelict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapi ia menggunakan oranglain untuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
SAPIRIN alias UJANG TUKUL bin SU.IR
78 — 44
karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
103 — 25
Akan tetapisudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama ;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (dee/neming) menurutsifatnya terdiri dari :a. deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap pesertadihargai sendirisendiri ;b. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari pesertayang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yangerat maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ELDA FITRIANI, S.Pd binti BARMAN
82 — 69
unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
DIDIT SUPRIANTO PUTRA Bin SAMDIN
63 — 44
unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
248 — 194
Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bglmemberi atau menjanjikan sesuatu" tersebut haruslah ditujukan kepadahakim.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang siapa yangdimaksud hakim dalam unsur tersebut.Menimbang bahwa berdasarkan teori dan dokrin
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
402 — 757
menggelapkan karena itudomainnya hukum keperdataan memang posisi ini suatu kelemahan karenadakwaan menggunakan pasal 55 KUHP tentu dakwaan ini dari BAP,kelemahan penyidik tidak menguraikan pasal 55 KUHP para meternya itujarang di BAP jarang didakwaan ke depan supaya minta kepada penyidikkarena pleger, doen pleger mede pleger, uit lokker atau mede plegerkanada ukurannya, pasal 55 digunakan esensinya pelakunya lebih satu orang,fungsi atau ekstensi menemukan pertanggung jawaban masing masingsecara dokrin
89 — 15
Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsur delik alternatif, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat dipertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik kelima adalah turut sertamelakukan atau diartikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam dokrin
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
137 — 117
Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu : Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict,
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin Alm H. ABDUL KARIM JOHAN
141 — 104
unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsur delik alternative, dan berdasarkan padapertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
100 — 165
Orang yang turut serta melakukan (mede pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu: Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict,sedang
283 — 287
PBR234Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atauhubungan famili maupun pekerjaan ;Bahwa latar belakang keahlian Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UII di bidanghukum Pidana sebagai pengajar di S1, S2, dan S3, selain itu juga di Universitaslain dan juga Ahli sering memberi keterangan di kepolisian dan Pengadilantermasuk di Mahkamah Konstitusi ;Bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam perkara Tindak PidanaKorupsi adalah dalam dokrin Hukum pidana yang bersifat
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
330 — 55
Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti lainnyasesuai daftar bukti dikembalikan kepada masingmasing yang berhakmenerimanya;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair atas diri Terdakwasebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatankeberatan yangtelah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam NotaPembelaanya Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan harus dinyatakanuntuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan