Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (8) ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat ( 2 ) UU No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwaKetentuan mengenai pengadaan

, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat

Maros, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriMaros, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obatdaftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang biasa disebut Yesussebanyak 15 (lima belas) saset dengan isi persasetnya sebanyak 4 (empat)butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, danmutu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, yang dilakukan dengan caracara atau

Bahwa obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yangbiasa disebut Yesus tersebut tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan darikemasan aslinya) sehingga berdasarkan keterangan saksi abhiHARTADI, S.Si., Apt., MM. obat tersebut tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidakboleh didistribusikan/dijual.

Trinexyphenidyl termasuk dalam kelasobat antiklonergik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu, inimembantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebin dan produksisaliva serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderitaparkinson, antikolinergik dapat menghentikan kejang oto parah padapunggung leher dan mata yang terkadang disebabkan oleh obat psikiatri; Bahwa standar dosis dewasa Trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinsondosis standar 6 sampai 10 mg/hari dalam 3 sampai

gangguanurinasi, mual muntah, palpltasi, amnesia, insomnia dll, yang itu bisa melebihiefek euforia yang diharapkan, ketika efek euforia tercapai, efekefek lainyang berbahaya mungkin sudah duluan menghinggapi dan bahkan bisaberakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksinya; Bahwa setelah saksi melihat obatobat tersebut dapat saksi jelaskanbahwa obatobat tersebut tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan darikemasan aslinya) sehingga obatobat tersebut termasuk dalam kategoritanpa izin edar dan tidak memenuhi standar

Nabire atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihHalaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nabtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telan melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.30WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi darimasyarakat adanya penjualan jamu dan obat tradisional yangmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan atau mutu, lalu sekitar pukul 19.00 WIT Saksi AIPTU ANISKARI dan BRIPDA ASYER serta anggota Opsnal lainnya berkumpul

diPasaran, maka dapat disimpulkan bahwa obat Bahwa terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obattradisonal tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik obat,pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter,Lembaga Peneliti / Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resepDokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteriberdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga tidakmemenuhi standar

Perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut : Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.30WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi darimasyarakat adanya penjualan jamu dan obat tradisional yangmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan atau mutu, lalu sekitar pukul 19.00 WIT Saksi AIPTU ANISKARI dan BRIPDA ASYER serta anggota Opsnal lainnya berkumpul

Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al Quran padasurat al Baqarah ayat 241;Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatukewayjiban bagi orangorang yang bertakwa;Menimbang, bahwa untuk menetapkan mutah ini Majelis Hakim tetapmengkombinasikan unsur kemampuan Pemohon dan standar kelayakannyabagi Termohon, sehingga dengan demikian dapat dan pantas dipenuhi olehPemohon serta bernilai dan berharga bagi Termohon;Menimbang

majelisberkesimpulan mutah Termohon ditetapkan, sebagaimana kesediaanPemohon, yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Termohon akan menjalani masa iddah selama 3(tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari atausetara dengan 3 (tiga) bulan, maka sangat beralasan jika Termohon ditetapkanuntuk diberikan nafkah selama menjalani masa iddah tersebut;Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah iddah ini, Majelis Hakimmengkombinasikan unsur kKemampuan Pemohon dan standar

Islam, pekerjaan Penjual Ikan,bertempat kediaman di Jalan Latanratu, Kelurahan Takatidung,Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengakusebagai lpar Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawahsumpahnya sebagai berikut :Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernamaMasita binti Baba, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencanapernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat,ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anakPemohon masih di bawah standar

pekerjaanPekerja Tambak, bertempat kediaman di Lingkungan Perumtel, KelurahanMadatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebutmengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan pada pokoknyamenerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernamaMasita binti Baba, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencanapernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat,ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anakPemohon masih di bawah standar

Namun seharusnya, dari buktibukti yangsudah diberikan Terbanding dapat lebih teliti untuk menafsirkan versi pemeriksa,baru kemudian di konfirmasi, menurut standar operasional pemeriksaan;3. bahwa dalam uji bukti, datadata yang menjadi perbedaan, sudah dilakukan ujikebenaran materi.

Adapunhasil Audit Report menegaskan adanya adjusmentadjusment yang disesuaikandengan standar pencatatan;5. bahwa dengan selesainya uji bukti materi, dan sudah terjelaskannya perbedaanangka, buktibukti sudah disampaikan.

memiliki proyektil seperti potonganpotongan besi, pecahan kaca, yangsystem penyalaanya dengan diselut api sehingga menimbulkan suatu ledakan danmendorong proyektil tersebut kearah yang ditujudan jangkauan tergantung daritingkat kepadatan handak dan panjang laras ; Bahwa senjata api rakitan tidak memiliki spesifikasi knusus dari pabrik ; Bahwa senjata api rakitan jenis dumdum dapat membahayakan dan dapatmenimbulkan korban buat si pengguna maupun orang lain karenatingkatkeamanannya tidak mempunyai standar

keamanan yang dikeluarkan pabrik ; Bahwa yang berhak mengeluarkan senjata api, amunisi atau sesuatu bahanpeledak yakni perusahaanperusahaan yang mempunyai izin menggunakan bahanpeledak untuk kepentingan industry ; Bahwa oleh karena senjata api rakitan jenis dumdum 2 (dua) silinder yang dibungkus karet warna hitam ban berukuran panjang kurang lebih 45 cm tidakmemiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan yang dikeluarkan oleh pabrik,dengan demikian melanggar ketentuan UndangUndang ;Menimbang,

Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKSPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.REG.PERK: PDM53/JPT/Euh/05/2019 tanggal 20 Agustus 2019 meminta agarPengadilan Negeri memutuskan ;1.3..Menyatakan Terdakwa TAMMO BIN LANGGO dengan identitas tersebut di atasbersalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Menyatakan terdakwa Tammo Bin Langgo tersebut di atas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayananHal. 7 dari hal. 12 Put.No. 517/PID.SUS/2019/PT.MKSfarmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dalamdakwaan alternatif kedua;2.

Fajar, Suratman dan Wayan ;> Bahwa, benar adapun cara mengambilnya terdakwa tidak tahu pasti karenasaat itu Suratman menghubungi terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun kemudian terdakwajanjian dengan Suratman ketemuan di lapangan futsal Desa MargabaktiBTM unit XI Kec.Sinar Peninjauan Kab.Oku ;> Bahwa, benar waktu itu Wayan mau melihat dulu kemudian sepakat hargaRp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) ;> Bahwa, benar motor tersebut dijual dengan harga standar

Diskriminasi.Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.Bahwa status yang ditulis oleh Terdakwa pada media social Path secaradefault (standar) dapat dilihat atau dibaca oleh pengguna media sosial Pathyang berstatus sebagai teman Akun Path FLORENCE SIHOMBING.

Diskriminasi.Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.Bahwa Terdakwa patut mengetahui bahwa status yang ditulis padamedia sosial Path secara default (standar) dapat dilihat atau dibaca olehpengguna media sosial Path yang berstatus sebagai teman Akun PathFLORENCE SIHOMBING.

Nomor 921 K/Pdt.SusPHI/2020dilakukan oleh Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Para Penggugatyang tidak dibayarkan oleh Tergugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lain sebesar 15%berupa tunjangan kesehatan dan perumahan, sampai dengan gugatan inidiajukan berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) SumateraBarat 2019 dan/atau gaji terakhir yang diterima adalah dengan perinciansebagai berikut:(1) Penggugat Dedet Suhendra:Uang Pesangon 2x

Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Para Penggugatyang tidak dibayarkan oleh Tergugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lain sebesar15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan, sampai dengangugatan ini diajukan berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi(UMP) Sumatera Barat 2019 dan/atau gaji terakhir yang diterimaadalah dengan perincian sebagai berikut:(1) Penggugat Dedet Suhendra: Uang Pesangon 2x 4 x Rp2.289.228,00 = Rp18.313.824,00; Uang Penghargaan

Daya Kekuatan Pembuktian Materil,isi Keterangan yang tercantum harus disyahkan didalam perkara Aquo Kepala desa Lubuk Seberuk mengeluarkan pernyataanmengenai kisaran yang menjadi Standar penjualan dari pembeliantanah.Mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Judec Factie padaPengadilan Negeri Kayu Agung.2.

Bukti Surat P9, selain mempunyai pembuktian formil maupun Materiltentang harga tanah dikuatkan keterangan saksi Siswanto dibawahsumpah yang menerangkan objek lelang ini Casu dibawah hargapasaran /standar didesa Lubuk Seberuk dusun II Rt 04 KecamatanLempuing jaya (Komplek pasar) Sehingga layaklah bukti P9 tersebutdipertimbangkan oleh judex factie sebagai bukti sempurna.Oleh karenanya Pertimbangan judex factie A quo harus ditolak karenamerupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat menurut hukum.B.Judex

Menyatakan' terdakwa IMBAR SISWANTO als AMBAR BINSUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahoemelakukan tindak pidana Tanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja mengederkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki standar dan ataupersyaratan keamanan atau kenmafatan dan ~mutu =;sebagaimana diatur dalam Pasal. 196 UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalamsurat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa IMBAR SISWANTO als AMBAR BINSUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahoemelakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenngandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki standar dan atau persyaratan keamanan ataukemanfaatan dan mutu ;2.

HERIWAHYUDI als BANGJO Bin ABDUL SALAM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 46 / Pid.Sus

Buayan Kab.Kebumen, saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap terdakwaHeri Wahyudi als Bangjo ;Bahwa para terdakwa ditangkap karena ketiganya kedapatan telahmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;Bahwa sediaan farmasi yang telah diedarkan oleh para terdakwa adalahjenis Pil Hexymer ;Bahwa para terdakwa menyalahgunakan sediaan farmasi tersebutdengan cara menjual kepada orang lain tanpa menggunakan

Kebumen, saksi juga telahmelakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Wahyudi als Bangjo ;Bahwa para terdakwa ditangkap karena ketiganya kedapatan telahmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;Bahwa sediaan farmasi yang telah diedarkan oleh para terdakwa adalahjenis Pil Hexymer ;Bahwa para terdakwa menyalahgunakan sediaan farmasi tersebutdengan cara menjual kepada orang lain tanpa menggunakan resep

Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan /atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau PersyaratanKeamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Yaitu Setiap Orang Yang TidakMemiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan,Mengolah, Mempromasikan, dan Mengedarkan Obat dan Bahan BerkhasiatObatHalaman 34 dari 48 Putusan Nomor 46 / Pid.Sus / 2019 / PN.KbmMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut

PANJI SUBARKAH Als PANJUL BinHERMAN sambil menunggu ada orang yang memesan pil hexymer tersebut danHalaman 40 dari 48 Putusan Nomor 46 / Pid.Sus / 2019 / PN.Kbmpil hexymer tersebut dijual seharga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) perpaketnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengandemikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumAd.3 Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan /atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan

Bahwa berdasarkan butir 9 (Tanda Peringatan) Standar NasionalIndonesia (SNI) 0362482000 tentang syaratsyarat umum konstruksiEskalator yang dijalankan dengan tenaga listrik, dinyatakan sebagaiberikut:Tanda peringatan harus dipasang pada dinding balustrade masingmasing dekat pada landas bawah dan landas atas yang mudah dibacaoleh pemakai yang akan menginjak anak tangga. Kata peringatanantara lain:a. Hatihati atau waspada;b. Harap berpegang pada ban;Hal. 46 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Padt/2015c.

Secara teori, kaki Koroban tidak mungkin dapat mengakibatkananak tangga berjalan/escalator menjadi retak/patah, karena sesuai denganketerangan ahli maka serpihanserpihan tidak mungkin hancur disebabkanoleh kaki korban yang secara teori lebih lemah/rapuh;Bahwa menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 0362482000 tentang syaratsyarat umum konstruksi eskalator yang dijalankandengan tenaga listrik, knususnya butir 5.4.1. dinyatakan bahwa anakHal. 47 dari 55 hal. Put.

Bahwa untuk membuktikan tidak terpenuhinya standar perlindungandan keselamatan penggunaan escalator tersebut, telah dilakukanpembuktian yang dilakukan sendiri oleh Kuasa Hukum Para PemohonPeninjauan Kembali dihadapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat (pada saat dilakukannya sidang pemeriksaan ditempatpada tanggal 8 Februari 2011) dengan cara membenturkan kakiberulangulang kali sepanjang sisi kanan skirt guard escalator berjalanmenuju turun yang berada di lokasi kaki Korban terperosok (

Bahwa menurut NSPM media concullting dinyatakan Standar adalahsebuah dokumen berisi persyaratan yang perlu ditaati, dan secara umumtidak bertentangan dengan standar atau kode lain, atau bila diadopsimenjadi ketentuan hukum tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku. Di Indonesia, standar resmi pemerintah diterbitkan olehBadan Standardisasi Nasional untuk produk dikenal dengan namaStandar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan NSPM media conculltingHal. 49 dari 55 hal. Put.

Tidak menerapkan standar perlindungan dan keselamatan Penggunaescalator, yang mengakibatkan Korban mengalami kecelakaan padaescalator tersebut; danTidak melakukan Pemeliharaan atau perawatan tangga berjalan/escalatordengan baik;Hal. 52 dari 55 hal. Put.

Operasional ProsedurAdministrasi dan Laporan PertanggungjawabanBarang yang merupakan lampiran tidak terpisahkandari keputusan ini.Sedangkan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang PerumBulog No.

KD107/D0301/03/2009tanggal 23 Nopember 2009 ten tang Peraturan PergudanganNoDilingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang dijelaskandalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi danLaporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog No.

Sedangkan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang PerumBulog No.

Bahwa benar terdakwa OPOM ADAM sebagai kepala gudang tidakmelaksanakan standar operasioal prosedur penerimaan barang,penyimpanan barang, perawatan barang dan penyerahan barangserta laporan pertanggung jawaban barang secara benar sesuaidengan keputusan Direksi Perusahaan umum Bulog yangdijelaskan dalam standar operasional prosedur administrasi danlaporan pertanggungjawaban barang Perum Bulog.

KD107/D0301/03/2009, menyatakan bahwa penerimaan barang di gudangdicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikari dandilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi danLaporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak:terpisahkan dari keputusan ini.Sedangkan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog No.Dok: SOP27/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 menyatakanbahwa untuk setiap

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDIN alias SAHARalias UDINtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana dalam

membersihkan, mewangikan, mengubahpenampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi ataumemelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tentang Kesehatanmenyebutkan bahwa : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU No. 36 tentang Kesehatanmenyebutkan bahwa : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harusmemenuhi standar

Yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terdakwa bukan ahli farmasi ataupun memilikilatar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan hanya memiliki latarbelakang pendidikan Paket C serta tidak pernah mengikuti pendidikan,pelatinan maupun keterampilan mengenai kefarmasian dan bukanmerupakan tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam ObatKeras Daftar G, dimana obat tersebut tidak bisa dijual secara

bebas, karena harusmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu kesehatan yakni diantaranya harus diberikan kepada pasien denganindikasi tertentu berdasarkan resep dokter namun Terdakwa mengedarkan obattersebut tanpa adanya keahlian dan kewenangan;Menimbang, dengan demikian teranglah bahwa perbuatan terdakwamemenuhi unsur Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini terpenuhi dalamperbuatan terdakwa

, PT.Catur Karya Jasa) yangmelakukan usaha sewamenyewa tanah di sekitarpelabuhan ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ny Winda dari PT.PelitaUsaha Mandiri, di bawah sumpah saksi menyatakan bahwa banyakpenyewaan di luar lahan Pemohon Keberatan, yakni di lahan lain diluar wilayah pelabuhan ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi Muluk dariPT.Karbindo Abesyapradhi, pemilihan lahan yang disewa bukandidasarkan pada pertimbangan lokasi di dalam atau di luarpelabuhan, tetapi justru pada kepemilikan standar

disepakati kedua belah83 Bahwa pertimbangan hukum dari Termohon Keberatan adalahbertentangan / melanggar prinsip hukum beyond reasonable doubtdalam pembuktian suatu perkara persaingan usaha dimana untukperjanjian yang sama dengan klausul yang sama, dinilai berbedauntuk kemudian penilaian yang merugikan Pemohon Keberatandijadikan dasar untukmenghukum ; 84 Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaTermohon Keberatan terbukti tidak konsisten dan melanggar prinsiphukum dengan menetapkan standar

(vide angka 32.4 halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU1/2013) ;2 222222 nn nnn ncn nnn cn nnnPermintaan untuk memasukan klausul waiib bongkar muat atas permintaanpemilik barang sebagai konsumen karena Pemohon Keberatan dapatmemenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkankonsumen :113114115116Bahwa pencantuman klausul wajib bongkar di dalam perjanjiansewa lahan tersebut merupakan keinginan dari konsumen / pemilikbarang / penyewa lahan sendiri.

Hanya Pemohon Keberatan yangdapat memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan oleh parakonsumen / pemilik barang / penyewa lahan khususnya pemenuhankewajiban dari Pemohon untuk melakukan jasa bongkar muatselama 24 jam dengan standar waktu dan dukungan dari sumberdaya manusia yang handal, (vide angka 32.4 sampai dengan 32.6halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU1/2013) ;Bahwa mengenai kesimpulan yang ceroboh tersebut PemohonKeberatan perlu sampaikan bahwa Termohon Keberatan telahterbukti tidak menggunakan

Bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh PemohonKeberatan tersebut merupakan pengejewantahan dari kebiasaan didalam dunia pelayaran (shipping practice), UndangUndangPelayaran dan UndangUndang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, (vide angka 41 halaman 31 putusanperkara Nomor : 2/KPPUI/2013) ;Bahwa kualifikasi dari Pemohon Keberatan dalam hal memberikanjaminan pelayanan jasa kepelabuhan di area Pelabuhan Teluk Bayurantara lain adalah standar ketepatan waktu, kesiapan sumber

Sanggau atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mencoba melakukankejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainnya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, memperdagangkan barang yang tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ataujangka

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :1.Menyatakan terdakwa FERIKO alias Feri telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanaMemperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, tetapi tidak selesai pelaksanaan

Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,maka mengenai besarnya nafkah iddah, Hakim Majelis tingkat bandingsependapat dengan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama, karenanafkah tersebut telah dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimun,kepatutan dan keadilan, demikian juga dengan mutah telah sesuai dengannilai kKepatutan dan keadilan;Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak Terbanding pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hakhakTerbanding tersebut di atas, dibayar

Por.Pembanding, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf dKompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya hadhanah dannafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannyasekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, akan tetapimengenai besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak, Hakim Majelis tingkatbanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusanHakim Majelis tingkat pertama, karena nafkah tersebut belum dapatmemenuhi standar kebutuhan