Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 26/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
LILIK LIANA. DR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
1.RISKY BAGUS RISWANTO
2.AGUS WIDODO
3.GATOT HARYANTO
352 — 185
  • Titik singgung kewenangan mengadili Pengadilan TUN denganPengadilan Umum:Mahkamah Agung No.88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994.Kaidah Hukum: "Walaupun Objek Gugatan yang diajukan ke PERATUNadalah surat keputusan Pejabat TUN berupa surat perintah bongkar dariwalikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah hak milikseseorang, maka masalah ini benar merupakan wewenang dariPERATUN, namun kemudian ternyata di dalam proses pembuktianHalaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJMmenyangkut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/PDT/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — I. 1. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA, dk, II. II. DR. H. ABDUL RAUF, DSOG VS Ny. RUMITA BUTARBUTAR
398 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatdengan yang diajukan Tergugat; Nomor 1860 K/Pdt/1984 Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumpembuktian karena tidak seksama menilai dan mempertimbangkansemua fakta yang ditemukan dalam persidangan; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388 K/Pdt/1985 menyatakanPutusan Pengadilan Tinggi tidak saksama mempertimbangkan semuafakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan; Putusan Mahkamh Agung Nomor 317 K/Pdt/1987, pada tingkat kasasiputusan Judex Facti dinyatakan onvoldoende gemotiveerd yangbertitik singgung
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 18-04-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN RBI
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.FERRY DARMAWAN BIN H.ANWAR
2.VERA DHARMAWAT BINTI H.ANWAR
3.CHAIRIL BIN H.ANWAR
4.MANFALUTHI BIN H.ANWAR
5.CITRA BINTI H.ANWAR
Tergugat:
1.Drs. M.SULTAN SALIM ALIAS MUHAMAD SULTAN SALIM
2.H.ABDARAB M.SALEH
3.H.GAZALI
4.H.ANWAR H.A.KARIM
5.BANK NEGARA INDONESIA CABANG BIMA
6.MASRIL
100 — 114
  • Alhamdulillah putusan Mahkamah Agung R.I.No. 127i.k/Pdt/1995 dalam amar putusannya tersebut, antara lain hanyamenyebutkan Ruko dengan Sertifikat No. 363, 364 dan 101 milik oranglain yang tidak ikut berperkara dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi.Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN.RbiRuko milik Terbantah Il sama sekali tidak di singgung yakni (ruko dengansertifikat No. 361 dan 362). Oleh karena itu Putusan Mahkamah AgungR.I.
Pengadilan PN AMURANG Perdata Tanah
Putus : 24-03-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN AMURANG Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Amr
Tanggal 24 Maret 2020 — LYDIA SUPIT LELENGB dkk lawan HENOCH ANDRIES REPI dkk
262 — 141
  • adalah orang Tumpaan;Bahwatanah Kantor Samsat Amurang juga milik Joseph Lelengboto;Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah;Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bertetangga sejaktahun 1970an sampai sekarang;Bahwa pada tahun 20042013 Penggugat sering datang ke Pondangkarena ada rumah di Pondang, tiap tahun pulang ke Pondang;Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah oleh Lydia;Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN AmrBahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah singgung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 10-02-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Februari 2016 — YANI RS L A W A N Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Ditreskrim Um Polda Jabar
422 — 158
  • mengkonfrontir kKeterangan saksi H.Koko T.Masoem sebagai pemilik tanah, Pemohon sebagai makelar danPelapor sebagai pembeli, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah kasusyang dilaporkan oleh Pelapor tergolong suatu tindak pidana atau transaksikeperdataan hal ini perlu dilakukan mengingat perbuatan yang dilaporkanadalah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang timbul sebagai ekses dari perikatan in casu jual beli tanah, dimanadalam kasuskasus yang demikian terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 26-06-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 27/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — JAJA SUPRIJADI, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DAN PT. TOR GANDA
204 — 133
  • demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwaTergugat mampu untuk mempertahankan dalildalil jawabannya;Halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUNPBRMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat mampu untuk mempertahankandalildalil jawabannya serta penerbitan obyek sengketa berdasarkan wewenang,prosedur maupun substansinya, maka terhadap gugatan Para Penggugatharuslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.tar
Tanggal 31 Januari 2017 — ALI SADIKIN MELAWAN KELURAAN PAMUSIAN Cq. KECAMATAN TARAKAN TENGAH Cq.PEMERINTAH KOTA TARAKAN
136 — 24
  • namun demikian, supaya menjadi bahan referensi bersama,penggugat menanggapi bahwa awalnya memang tidak ada hubungan hukumantara penggugat dan tergugat I, jika saja tergugat taat pada azasperjanjian kerja yang ditanda tangani sendiri, akan tetapi hubungan hukumitu menjadi ada oleh karena tergugat telah melakukan tindakan yangmerugikan penggugat yang didalamnya terselip kewenangan tergugat Il yangmestinya menjadi beban tergugat ternyata dibebankan secara tidak sahkepada penggugat, disinilah titik singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Intervensi:
1.SURYATI
2.ABDUL MANURUNG
3.YAEMUNIR
152 — 105
  • II dan D.IL,(dalamhalinitapabiladitarikgaris singgung dan benangmerahnya, bahwasannyadasar Persil maupun Bloknyasangat berjauhan dengan Tanah Milikdari (alm) BAANBIN SINAN)..
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pilkada
Putus : 19-05-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 9/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 19 Mei 2011 — - PENGGUGAT : ASMIN LAURA HAFID, SE, KAREL; - TERGUGAT : KETUA KOMISI PEMILU KAB. NUNUKAN
149 — 58
  • obyek sengketa a quo ;18Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugatjuga mengakui adanya pertentangan peraturan yang dikeluark anKPUi#neasitTereueatdencanperaturan yangPUT. 09/ G 2011/PTUN SMD. hlmi1l1 dari 103. ....... baberada diatasnya terutama yang berkaitan dengan netralitas TNI POLRI dalam politik praktis ;Bahwanetralitas khususnya TNI dalam politik praktissemakin tegas dengan adanya Buku Pedoman Netralitas TNIDalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008 sebagaimana yangtelah Penggugat singgung
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 12-01-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN PEMALANG Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pml
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
1.SUDINAR
2.TASWADI
3.AGUS DIRMANTO, S.Pd.
Tergugat:
1.MUH. MUGNI
2.SULISTYOWATI
Turut Tergugat:
1.MUNIAH
2.PPATS Kecamatan Taman
3.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG
109 — 24
  • pokok kehakiman terkait dalilargumentasi posita dan petitum surat gugatan/ perkara a quo menimbulkanketidak pastian hukum, mengadung perbedaan yurisdiksi lingkungan Peradilan,antara lain: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tata UsahaNegara maupun perkara diatur dalam KUHPidana, dalil argumentasi yanghendak disampaikan pada posita dan petitum harus jelas perkara apa yangHalaman 16 dari 78 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pmlhendak dimintakan putusan oleh Pengadilan sebab titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
186 — 73
  • Sunter, atas nama LIAUW TJHAI DJUN;19.Bukti P9a Buku yang berjudul "Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian1 Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan, CetakanPertama Februari 2010, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,halaman135; 20.Bukti P96 Buku yang berjudul "Kumpulan Buku Laporan Penelitian Tahun2014 Jilid 111" dengan Judul Topik Laporan Penelitian yangberjudul "Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan TataUsaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam SengketaPertanahan" halaman 2627 : 21.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1519 — 809
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • Yang ketiga, saksimenyampaikan sejak tahun 1994, saksi sudah dipercaya untuk berdakwahdari lapas ke lapas, rutan ke rutan.Pertama, saksi ingin sampaikan dengan pelaku pembunuh yangsesungguhnya Gunawan Santoso atau Ahin, bekas istrinya Ang Shui Yinatau Alis Anggono, juga teman baik. saksi terakhir ketemu di Singapura,tiga bulan lalu, satu bulan lalu masih ketemu di Pantai Mutiara lagi makan.saksi pernah singgung tanya masalah kasus pembunuhan, Alah sudahlahKoh Anton.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-05-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Oktober 2018 — - VINCENTIUS USATNESI sebagai Penggugat - YOSEPH MAISIR, S.H. sebagai Kuasa Hukum Penggugat - GREGORIUS MONEMNASI sebagai Tergugat
163 — 93
  • Eksepsi atas Obyek sengketa tidak jelas (error in obyektor);Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, apabilaluas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyek sengketa,maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnya apabilaterkait
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — RIKA HARIYATI, S.Pd.I melawan Bupati Kutai Kartanegara
169 — 92
  • Disisi yang lain,sebagaimana telah Penggugat singgung didalam Gugatannya bahwasebelum terbitnya obyek sengketa a quo Penggugat dan 6 orang lainnyasebelumnya telah dihentikan sementara untuk pembayaran gajinyamengingat hasil temuan dari Inspektorat sehingga dengan terbitnya obyeksengketa a quo maka tercipta kepastian hukum bahwa Penggugat memangHal. 48 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor 38/G/2016/PTUN.SMDtidak berhak untuk mendapatkan gajikarena Penggugat telah berbuat tidakjujur dengan merekayasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
236 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan MS.LUMME, SH.) dalam putusannya, melainkan sebaliknya diduga kuat HakimKasasi tersebut akan membenarkan Judex Facti yang membebaskanTerpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan PertamaSubsidair;Bahwa dalam memori peninjauan kembali ini perlu juga Terpidana/PemohonPeninjauan Kembali singgung bahwa sesungguhnya keterangan JOHANWINATA (saksi mahkota) yang berusaha melibatkan Terpidana/PemohonPeninjauan Kembali dalam hal korupsi
    MOHAMAD ASIKIN, SH., (Hakim Anggota) sebagaimanatersebut di atas, yang selanjutnya Hakim Kasasi akan membebaskanTerpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari Dakwaan Pertama Primairdan Pertama Subsidair;Bahwa perlu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali singgung, kalaupunJudex Facti dalam membahas unsurunsur dari pasal tentang tindak pidanapencegahan pencucian uang sebagaimana Dakwaan Kedua LebihSubsidair ada menyebutkan, yang pada intinya setelah lelang dilakukan,Rekening No. 8235040138 atas nama TONO
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 49/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 2 Februari 2012 — SUMALI, SH.,MH; RODJAI S IRAWAN, SH.,MH Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
78 — 49
  • merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan eksepsi eksepsi ParaTergugat ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena kedua Objek Sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang terkait dengan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 UangKehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc, terdapat titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 22 September 2014 — ZARKASYI melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
79 — 17
  • Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1890 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. ADYAWINSA PLASTIS INDUSTRIES KARAWANG VS PT. METROPOLITAN TIRTAPERDANA dan 1. ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H.,M.H., Kurator, 2. ALI SUMALI NUGROHO, S.H.,S.Sos., Kurator
265 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No.1890 K/Pdt/2015itikad buruk mengingat tidak sesuai dengan kaidah hukum yang diaturdalam: Pasal 2 Huruf e UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan Halaman 7980, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanTata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007, mahkamah Agung RI, tahun2008, mengenai titik singgung antara Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1641 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — LAZUARDI, ST.MT. BIN RACHMAD MARZUKI
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antara UU PTPK dan UUPerbendaharaan Negara terdapat titik singgung berkaitan dengan pengertian kerugianNegara. Hanya saja terjadi ketidak sinkonan di antara dua undangundang tersebut.Ketidak sinkronan ini berkaitan dengan pencantuman kata dapat pada frasa yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1)dan pasal 3 UU PTPK. hal ini memperliahtkan bahwa IT PTPK menganut pemahamankerugian Negara secara formil, tanpa harus terdapat kerugian yang nyata.
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk
Tanggal 28 Februari 2018 — - PENGGUGAT - TERGUGAT
82 — 41
  • NAMA ada 4 orang sebagaimana yang telahdipertimbangkan diatas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terbuktianak dari NAMA binti Harun ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III danANAK IV yang dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dariAYAH PENGGUGAT dan NAMA atau dengan sebutan yang lazim ahli warispengganti sesuai dengan maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam diatas;Menimbang, oleh karena ada ahli waris dari AYAH PENGGUGAT danNAMA yaitu ahli waris pengganti tersebut yang belum di singgung