., ;e Bahwa benar makusd dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenisshabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untukdijual ;e Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu itu tanpa ijin dari pihakyang bewrwenang ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan akanmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternativeyaltu :Kesatu. : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Atau Kedua

seluruh aspek, baik formilmaupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quodengan mencantumkan dasardasar hukum dari peraturan perundangundangan yang berlaku, dalildalil syari serta logika hukum secara rinci, namundemikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untukmenambahkan pertimbangan hukum sendiri sekaligus menanggapi memoribanding Pembanding sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyusun

perkara lain;

Hasan Sadikin Bandung ;e Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa lagimengerjakan pekerjaan saksi sebagai supir sampai dengan sekarangkarena untuk membuka mata saja dan berjalan, saksi sudah merasapusing ; Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksisaksi danjuga keterangan terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakahterdakwa dapat dipersalahkan telah melakukuan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun

;Bahwa dengan Penggugat tidak menyusun secara sistematisgugatanya dengan cara menggabungkan gugatan Pokok perkara dan Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 54/Pat.SusPHI/2016/PN. PALpermohonan Putusan Sela maka patutlah Majelis HakimyangmemeriksaPerkara ini memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). ;B. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;2.

Penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanapembangunan dan pembinaan masyarakat;Pelaksana pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;Membuat peraturan desa bersamasama dengan BPD;Menyusun rencana pembangunan desa; 22200 =oo 20Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaanpembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.g. Pelaksana kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;h.

pergunakan untuk biaya pengobatan ibu terdakwasebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), memberi anak terdakwasebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa seharihari;Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun

Bahwa dalam kondisi TERGUGAT Il sebagaiPengelola Anggaran dan Pengelola Aset harus menyusun laporan akhirkeuangan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Tahun2017 dan terkait dengan pencatatan kKeuangan aset dan keuangan atasOBJEK SENGKETA sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlakutentang pengelolaan aset dan keuangan pemerintah daerah, sehinggaOBJEK SENGKETA masuk dalam pos aset tetap dengan statusKonsruksi Dalam Pekerjaan, dan belum terbayarnya sisa pembayarandalam Kontrak/Perjanjian

Bahwa dalam pekerjaan konstruksiOBJEK SENGKETA (dengan proses pemilihan Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan dalam WHuruf A KRONOLOGIS Angka 6)TERGUGAT secara teknis telah dibantu oleh TERGUGAT III dalammelakukan pengawasan sekaligus menyusun laporan berkala pencapaianpekerjaan pembangunan OBJEK SENGKETAA QUO .Vide Pasal 11 Ayat (2) .PERPRES 54/2010 tentang Penunjukan TimPengawasSelain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:a.mengusulkan kepada

PA/KPA:1)perubahan paket pekerjaan;dan/atau2)perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b.menetapkan timpendukung;c.menetapkantimatautenagaahlipemberipenjelasanteknis(aanwijzer)untukmembantu pelaksanaan tugas ULP; dand.menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/Jasa.2.4.Bahwa dengan dasar tugas dan kapasitas sebagai Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan Angka 6 ( kronologis), TERGUGAT III telah secaraperiodik menyusun dan melaporkan perkembangan kegiatan OBJEKSENGKETA A QUO

sisa pembayaran dan tidak mau melakukan serahterima hasil pekerjaan, yang hal ini menyulitkan TERGUGAT dalammelaksanakan kewajibannya sebagai Pengguna Anggaran dan PenggunaBarang untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun2017.Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan dalam Huruf A Angka25, TERGUGAT sebagai pemimpin Badan RSUD KabupatenBatang sebagai unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dengan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai salahsatu tugas pokok menyusun

dilaksanakan secara serasi, terpadu denganupaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upayarujukan.Ayat (2): Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyaifungsi sebagai berikut :a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;b. penyelenggaraan pelayanan medis;c. dst...Ayat 3 : Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DirekturRumah Sakit Umum Daerah mempunyai uraian tugas:a. menyusun

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaHalaman 11Putusan No.93/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdn 12f. Mencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yangmasuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuai denganrencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komitesekolah, dewan guru dan masyarakat sekitar sebagai wujudtransparansi dan akuntabilitasi dari pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berat..

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaMencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak beratyang masuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuaidengan rencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelasrusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komite sekolah, dewanguru dan masyarakat sekitar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasidari pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat..

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah.

Soeharyo, S.H. yang digunakan Penggugat sebagairujukan dalam menyusun dasar/alasan gugatan perbuatan melawan hukum ini, tidakmenyatakan adanya kewajiban sewamenyewa atas Kioskios tersebut.

Kenyataan sebaliknya, Tergugatlah yang dirugikan karena Tanah dan Kioskios hak milik Tergugat dikuasai,diduduki, dan disewakan oleh Penggugat kepada Pihak Ketiga tanpa izin Tergugatsampai hari ini.Penggugat menggunakan Pasal 1365, KUH Perdata untuk menyusun dalilgugatannya, tetapi tidak dapat membuktikan unsurunsur perbuatan melawanhukumnya. Unsur perbuatan mana? Unsur melawan hukum mana? Unsurmerugikan mana? dan Unsur kesalahan mana?

Kenyataan sebaliknya, seketika sewamenyewa atas Tanah dan Kioskios tersebut berakhir pada Tahun 2012, seketika itupula Penggugat dengan melawan hukum menguasai, menduduki, dan menyewakanTanah serta Kioskios tersebut kepada Pihak Ketiga tanpa izin Tergugat sampai hariini.Bahwa Penggugat menggunakan phrase tidak disewakan dalam menyusun dalilkerugian Materil dan Immateril tersebut di atas untuk membuat citra yang burukkepada Tergugat, seolaholah Kioskios tersebut dikuasai dan diduduki olehTergugat.

Bahwa dengan kelalaian penyidik yangtidak cermat, serta tidak teliti dan tidak sempurna dalam menyusun BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), maka Surat Dakwaan yang di buktikan dipersidangan menjadi alasan hukum dalam menyusun penuntutanterhadap Terdakwa menjadi cacat hukum, sehingga berdampak segalaalat bukti, dan keterangan saksi menjadi tidak sah karena bertentangandengan ketentuan Undangundang yang berlaku, yang manasebagaimana di atur sesuai dalam KUHAP Pasal 183, adapunpertimbangan hukumnya alat bukti

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, bahwa dalam perkara ini Jaksa PenuntutUmum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas dalamkonteks perkara dimaksud tidak ditafsirkan/tidak dibaca dan

Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis;2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;3. Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4. Membuat papan pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran dan papanperingatan kepada karyawan untuk berhati hati dalam penggunaan api terutamapada saat musim kemarau;5. Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat kebakaran lahan;6.

Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis.2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;15Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4.

Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis.2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;3. Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4.

MBA sebagaimana termuat dalam Amdal, adalah:e Menyediakan anggaran yang memadai untuk membuka lahan;e Menyusun SOP membuka lahan tanpa bakar;e Melaksanakan proses buka lahan tanpa bakar;e Membuat papan pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran danpapan peringatan bagi karyawan untuk berhatihati dalam penggunaan apiterutama musim kemarau;e Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat kebakaran lahan;e Membuat lumbung air disekitar kebun sebagai sumber air untukmemadamkan api bilamana terjadi

Dimana unsur N inidi butuhkan tanaman untuk menyusun biomassa tanaman;e Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan bulk density (BD)tanah menjadi meningkat. Peningkatan BD tanah sebesar 0,29 gram/cm?yaitu dari 1,07 gram/cm pada tanah tidak terbakar menurun menjadi 1,36gram/cm? pada tanah terbakar;e Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan porositas tanahmenjadi menurun.

TahunAnggaran 2014;Bahwa saksi ZULPENEDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Camat Bukit Bestari Tahap Tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang telahHalaman 4 dari 120 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRmenerima Surat Keputusan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran padatanggal 05 Mei 2014, dan sejak saat itulah saksi ZULPENEDI, ST sebagaiKuasa Pengguna Anggaran selaku PPK melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, kemudian saksi ZULPENEDI, ST menyusun

persiapan pekerjaandengan mulai menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),kemudian saksi ZULPENEDI, ST menyerahkan HPS senilai Rp.1.690.420.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratusdua puluh ribu rupiah) kepada ULP dengan item pekerjaan :e Land Clearing;e Pembuatan Direksi Keet;e Mobilisasi dan demobilisasi;e Pengukuran / Pas.

ROBERT PASARIBU, M.M. menerangkan :Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRBahwa Saksi sebagai Pengguna Anggaran/PA berdasarkan SK WalikotaTanjungpinang Nomor 485 Tahun 2013 tentang Penetapan PA/PB padaSKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang TA 2014 tertanggal 31Desember 2013;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai PA dalam kegiatan pekerjaanpembangunan gedung Kantor Camat Bukit Bestaritahap tahun 2014 diDinas PU Kota Tanjungpinang adalah :1. menyusun RKASKPD;2. menyusun

dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;13. melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepaladaerah melalui sekretaris daerah;Bahwa ada sebagian besar tugas PA yang sudah dikuasakan kepada KPAberdasarkan SK Walikota Nomor 139 tahun 2014, sehingga saksi hanyamelaksanakan tugas sebagai PA yaitu menyusun

./1616e Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun laporan akhir kegiatan sendiri dan membuat LaporanPertanggungjawaban sendiri, dengan memalsukan tandatanganbendahara desa seolaholah pelaksanaan kegiatan dengan ADD telahdilakukan sesuai prosedur.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, baik uji administrasi, uji fisik dilapangan serta konfirmasi

melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakan denganmemalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;e Membentuk .../3939e Membentuk Tim Pelaksana Desa tanoa melalui Musyawarah, dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Desa ;e Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun

dengan cara :e Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;e Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Desae Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun

cara :Tidak .../119119Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana DesaMemegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;Menyusun

Purbalingga dengan cara :Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana DesaMemegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;Menyusun

Hasil peninjauan atausurvey ke lokasi tersebut seharusnya nanti dapat menjadibahan untuk menyusun Rencana Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan, yaitu :a Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)b Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RPRHL)c Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RTnRHL)Sehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh terdakwa ELDIS, SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanHalaman 21 dari 216

Hasil peninjauan atausurvey ke lokasi tersebut seharusnya nanti dapat menjadibahan untuk menyusun Rencana Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RPRHL)Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RTnRHL)Sehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh terdakwa Eldis, SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal

RKA SKPD.b Menyusun DPA SKPD.c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja;d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;f Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada pimpinan;Halaman 135 dari 216 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg5g Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;h Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnyaberdasarkan

kuasa yang dilimpahkan oleh kepala SKPD;i Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala SKPD.Bahwa yang dikuasakan kepada saksi adalah :Menyusun RKA / perencanaan anggaran Tindakan yang saksi lakukan adalahPada sebelum tahun anggaran sekitar bulan September, kita membuat rencanaanggaran, dibuat pada bidang lalu diserahkan kepada kasi, lalu kasi menyerahkankepada Kepala Dinas ;Menyusun DPA SKPD / Rencana kan rencana kegiatan per DPA :Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah membuat draft

SPT);Untuk nagari Sambungo adalah CV Setia Jonathan ( JoniAdra);Halaman 141 dari 216 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.PdgBahwa yang menyusun Dokumen Kontrak untuk masingmasing kegiatantersebut adalah Rekanan bersamasama dengan KPA, PPTK dan PejabatPengadaan sebagai satu kesatuan.

olehpenyedia;2. meminta laporanlaporan secara priodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuankontrak ;4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamkontrak yang telah ditetapbkan kepada penyedia;Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa MARGARETHA MARIAALACOQUE ERLINA RATNAWATI melaksanakan tugas dankewenangannya dengan menyusun

Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siapsehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010: dalamRUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasiteknis barang/jasa yang akan diadakan, begitu pula dalam Pasal 64 ayat 3Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:UndanganInstruksi kepada pesertaSyaratsyarat umum kontrakSyaratsyarat khusus kontrakDaftar kuantitas dan harga9209 5 Sepek

Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siapsehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun2010: dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunyamemuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, begitu puladalam Pasal 64 ayat 3 : Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:a. Undanganb. Instruksi kepada pesertac. Syaratsyarat umum kontrakHal. 51 dari 109 Hal.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan Barang/Jasa;Bahwa benar Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa Ilmelaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyusun danmenetapkan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 31 Juli 2012 yangkemudian oleh terdakwa Il diajukan kepada ULP Pokja V KotawaringinTimur pada tanggal 13 Agustus 2012 dimana ternyata penyusunanHPS ini dilakukan hanya berdasarkan RAB yang disusun oleh saksiArbandi dan disetujui oleh saksi dr.

Oleh karena itu, PPK harus menyusun HPSberdasarkan sumber data yang valid sehingga menghasilkan nilai yangdapat dipertanggungjawabkan sumbernya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyataTerdakwa Il dalam kedudukan dan tugasnya tidakmelaksanakan Kegiatan pengadaan sesuai ketentuan perundang undanganyaitu tidak melakukan survey ke lapangan untuk mencari informasi harga alatkesehatan yang di butuhkan tersebut akan tetapi hanya berdasarkan RAByang disusun oleh saksi Arbandi

Panitia Pengadaan Barang dan Jasae Menyusun Dokumen Pengadaan berupa : Jadwal Pengumuman, Donwload Dokumen,Anwizijing (penjelasan), apload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran,evaluasi penawaran, apload berita acara pelelangan, penetapan penyedia, pengumumanpemenang, masa sangkah, pembuatan Surat Penetapan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ),Penandantangan Kontrak.e MembuatJadwal Proses Pelelangane Mengevaluasi Dokumen Penawarane Menetapan hasil PelelangananB. Pengelola Teknis1.

Pembanguanruang publik, sebesar Rp. 250.000.000Bahwa saksi (selaku konsultan perencana) menyusun rincian Anggaran biaya, atas dasarperkiraan volume dan biaya untuk berdasarkan standar harga yang berlaku pada waktu itu,untuk mengetahui berapa besar kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk biaya RehabilitasiGelanggang Remaja Cisaat tersebut.Bahwa saksi membuat rincian dan gambar perencanaan, yang diserahkan kepada Ketua Komite(Sdr.

Lomri Maladi) karenaselamainiKonsultan perencanatelah menyusun RAB berdasarkan Standar Harga yang telah ditetapkan1.3. ZAELANI, SE, Bandung,40 Tahun/05 Maret 1974, Laki laki, Indonesia, Kp. Cihurang, Rt 02,Rw 08, DesaCidadap, KecamatanSimpenan, Kabupaten Sukabumi, Islam,PNS (SekretarisKomite), S1 pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangansebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikanketerangan.

Dadang Sunandar, MM.Anggota : Didi Tardi, ST.Anggota : lis KurniasihBahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan musyawarah pengangkatan ataupenunjukkan Komite dan saksi langsung diberitahu oleh terdakwa Lomri Maladi(KetuaKomite) bahwa namasaksi telah adadi SK Bupati SukabumiBahwa yang saksi ketahui, yang menyusun anggota dari Komite tersebut adalahterdakwa Lomri Maladi ( Ketua Komite).Bahwa saksi menerangkan pernah ada rapat sebanyak 1 kali di Wisma PGRI di KotaSukabumi sekitar akhir tahun 2011

Deha Cipta untuk membuat atau menyusun gambarperencanaan pada bulanJanuari tahun 2011 dengan Direktur dari CV. Deha Cipta yaitu DediSudrajat atas dasar kepercayaan karna anggaran tersebut belum ada yang akan dijadikansyarat usulan pencarian dana.Bahwa pada saat terdakwa menyuruh CV.

Menyusun RKASKPD;b. Menyusun DPASKPD;Hal. 4 dari 114 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2015c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;a moaMengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;h.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;j. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;k. Melakukan pemeriksaan kas kepada bendahara minimal 3 (tiga) bulansekali;. Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;m.

Menetapkan tim teknis dan/atau b.Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melaluisayembara/kontes;Bahwa Terdakwa MELANCTON UMBU SULUNG, Ir., selaku PenggunaAnggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tanggal 28 Desember 2011 mempunyai tugas sebagai berikut:a.b.a> oaMenyusun RKASKPD;Menyusun DPASKPD;Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;Melaksanakan

anggaran SKPD yang dipimpinnya;Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya;Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;Melakukan pemeriksaan kas kepada bendahara minimal 3 (tiga) bulansekali

anggaran SKPD yang dipimpinnya;Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya;Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;Hal. 45 dari 114 hal.

menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapbkan dalamAPBDesa; dan;e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa;Kewenangan Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Qanun Kabupaten AcehTimur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong, yaitusebagai berikut:a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampongberdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut;b) mengajukan Rancangan Qanun Gampong;c) menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuanbersama Tuha Peut;d) menyusun

dan mengajukan Rancangan Qanun Gampongtentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuanbersama Tuha Peut;e) menyusun RPJMG dan RKPG~ melalui musyawarahperencanaan pembangunan gampong;f) melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan;Hal 30 dari 105 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPkK/2017/PNBnag) membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikanpembangunan gampong secara partisipatif;h) pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;i) mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa;4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa;5.

MUHAMMADSABRI selaku Pendamping Desa Gampong Keude untuk menyusun AnggaranPendapatan dan Belanja (APB);Bahwa pada saat penarikan di Bank BPD Aceh Sdri. USNAH TUTI selakuBendahara melakukan penarikan dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaGampong (APBG) Desa Gampong Keude setelah di lakukan penarikan Sdr. T.Sufri Munawar selaku Kepala Desa (Keuchik) langsung meminta Dana AnggaranPendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Desa Gampong Keude tersebutuntuk disimpan oleh Sdr. T.

MUHAMMADSABRI selaku Pedamping Desa Gampong Keude untuk menyusun AnggaranPendapatan dan Belanja (APB);Bahwa saksi menanyakan langsung kepada Sdri. USNAH TUTI selakuBendahara di rumahnya yang melakukan penarikan Dana AnggaranPendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Desa Gampong Keude yaitu Sdri.USNAH TUTI selaku Bendahara dan Sdr. T. Sufri Munawar selaku Kepala Desa(Keuchik) dan dana tersebut disimpan sendiri oleh Sdr. T.

Pasal 22 ayat (1) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang berbunyi : PA menyusun Rencana Umum Pengadaanbarang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masingmasing.2. Pasal 22 ayat (3) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Rencana Penganggaran biaya pengadaan.Lampiran Il huruf A nomor 3 poin a nomor 2) sub poin d) Perpres RI No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Berbunyi : dalam menyusun HPS telah memperhitungkan antara lain PPNdan keuntungan serta biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyediamaksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.Lampiran VI huruf B nomor 1 huruf sub poin C) Perpres No. 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang

HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku penggunaanggaran tidak menyusun perubahan Rencana Umum dan Kerangka AcuanKerja sesuai sifat dari pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat yangsemula untuk dilelangkan kepada pihak ketiga, kKemudian berubah menjadiswakelola. Dan tetap menggunakan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerjauntuk dilelangkan dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang rapat yangHalaman 27 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.diswakelolakan, sehingga Terdakwa Drs.

HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku penggunaanggaran tidak menyusun perubahan Rencana Umum dan Kerangka AcuanKerja sesuai sifat dari pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat yangsemula untuk dilelangkan kepada pihak ketiga, kemudian berubah menjadiswakelola. Dan tetap menggunakan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerjauntuk dilelangkan dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang rapat yangdiswakelolakan, sehingga Terdakwa Drs.