Bawa awal dan sumber timbulnya hubungan hukum antaraPara Penggugat dan Tergugat adalah berasal dari adanyaperjanjian/kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tk IILabuhanbatu dengan UD. TOGAR untuk membangun rukoruko di atas tanah Pemerintah Daerah Tk II Labuhanbatudimana UD. TOGAR diberi hak penguasaan untukdipakainya sendiri atau diserahkan kepada pihak lain dalamjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ;. Bahwa setelah masa penguasaan 25 (dua puluh lima) tahunyang dimiliki oleh UD.

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT : Bahwa tindakan Tergugat dalammengeluarkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan hukum Perdata,yang oleh Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannyadinyatakan keputusan tersebut tidak termasuk pengertian Keputusan TataUsaha Negara, dimana awal dan sumber timbulnya hubungan hukum antaraPara Penggugat dan Tergugat adalah berasal dari adanya perjanjian /kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tk.

;Menurut hemat TERGUGAT sebagaimana juga pada tanggapan atas angka 1 diatas tidak jelas yang melatarbelakanginya apa ada hubungan hukum apa antaraPARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selain dari itu PARA PENGGUGAT telahkeliru memaknai isi Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Idustrial, yang menunjukkepada hukum materiil yaitu Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Harus dibuktikan adanya Skorsing

Bahwa menanggapidalil posita PARA PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara padaangka 9 memang sudah semestinya hubungan hukum/hubungan kerja antaraPARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengacu pada UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga peraturanpelaksananya;6.

%) dari Tergugat VI atas perjanjian dimaksudterhadap objek tanah sebagaimana SHM No. 282 dan 283 tersebut ; Bahwa dengan demikian, apapun persoalan yang timbul sebagai akibatdari adanya perjanjian Jual Beli tanah (obyek sengketa), sebagaimanadiakui secara tegas dan didalilkan dalam dalil Butir 3, 4, 5, 6, 7, 8gugatan aquo, dan Akta Kuasa Menjual No 8 dan Akta Kuasa MenjualNo 9, masing masing tertanggal 5 Pebruari 2013 (Lihat Bukti T VI 4dan 5) adalah murni persoalan hubungan keperdataan semata antaraPara

BUKTIP3, YANG MANA SAMPAI SAAT INLAKTA PERJANJIANNO 72 IN BELUM PERNAH DIBATALKAN ANTARAPARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING YANGDIBUAT OLEH TERBANDING Il SELAKU NOTARIS. Akta Perjanjian No 74 terhadap SHM 282 antaraINDRIYANI SIDDIK dengan TERBANDING yang dibuatoleh TERGUGAT Il ( selaku Notaris ). yang dalamPerjanjian ini telah Dicantumkan Harga tanah Per are begitu juga owaktu. dan tempo Pembayaran.BUKTI P4..

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum butir 2, 4 dan 5yang menuntut Menetapkan sisa pokok pinjaman Para Penggugat sebesarRp.880.926.999, sesuai dengan SLIK yang dikeluarkan oleh OJK; danMengembalikan SHGB Nomor 1101 yang merupakan hak ParaPenggugat,karena secara hukum dengan terjualnya Obyek hakTanggungan (jaminan) SHGB Nomor 1101/Jangli dalam pelaksanaanlelang tertanggal 12 Juli 2018 maka hubungan hukum yang terjadi antaraPara Penggugat selaku Nasabah dan Tergugat selaku Bank yaituhubungan

berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq;Shadaqah dan Ekonomi syariah.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 perkara ini adalah termasuk perkara ekonomi syariah maka termasuk tugasdan wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antarapara

SHT No. 05915/2015Peringkat V (Keempat) tanggal 01 Juli 2015;Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan kalau kredit yangditerima Para Penggugat tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan ParaHalaman 68 dari 78 Putusan Nomor 205/Padt.G/2020/PN MdnTergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa adanya Perjanjian Kredit antaraPara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat IV adalah atas kesepakatanpara pihak;Menimbang, bahwa meskipun adanya perbedaan pendapat mengenaiterjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat

dengan Tergugat sampaiTergugat IV, tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur karenaobjek gugatan dalam perkara a quo sudah jelas yaitu Perjanjian Kredit antaraPara Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat IV, sehingga eksepsitentang gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas adalah tidak beralasanhukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat V tentang gugatan Penggugat salahalamat (error in persona) dan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium

,(delapanpuluh dua milyar delapan ratus lima jutarupiah) tanpa adanya agunan yangditransfer melalui 3 rekening tanpa memberitahu Para Penggugat dan tanpamejelaskan kegunaan uang tersebut dan agar permasalahan dalam perkaraaquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka seharusnyaPT.Bank Mandiri Cabang Kapten A.Rivai Palembang ikut juga ditarik sebagaiPihak Tergugat dalam Perkara Aquo agar permasalahan yang terjadi antaraPara Penggugat dengan Tergugat II dapat diselesaikan secara tuntas

Kepala DesaKuala Puntian dan Camat Talang Kelapa selaku pihak yang sangatmengetahui dan juga bertandatangan dalam Berita Acara Hibahtertanggal 16 Desember 2005 tersebut dan selain itu PT.AgronusaBumi Lestari selaku pihak yang juga ada menguasai sebagian lahanHibah dimaksud, maka sudah jelas gugatan Para Penggugat kurangpihak, dan seharusnya Kepala Desa Kuala Puntian, Camat TalangKelapa dan PT.Agronusa Bumi Lestari ditarik sebagai Pihak TurutTergugat dalam Perkara Aquo agar permasalahan yang terjadi antaraPara

Kerja Kota Samarindadalam mediasi antara MediatorDisnaker Kota Samarindadengan Para Penggugat danTergugat tanggal 18 Agustus2015; P36Foto copy Anjuran Nomor :567/260/105 tanggal 30September 2015 dari mediatorDinas Tenaga Kerja KotaSamarinda kepada ParaPenggugat s/d XIll danTergugat; P37Foto copy Surat tanda terima dariTergugat tanggal 8 Desember2015 atas Anjuran Nomor :567/260/105 tanggal30September 2015 darimediator Dinas Tenaga KerjaKota Samarindakepada Tergugat; P38Foto copy Risalah mediasi antaraPara

anjuran dari KuasaHukum Para Penggugat XIV s/d XIX kepada Kepala Dinas TenagaKerja Kota Samarinda tanggal21 Desember 2015; P40 : Foto copy Anjuran Nomor :567/2/105 tanggal 30 Nopember2015 dari mediator DinasTenaga Kerja Kota Samarindakepada Para Penggugat XIV s/dXIX dan Tergugat; P41 : Foto copy Surat tanda terima dariTergugat tanggal 11 Januari2016 atas Anjuran Nomor :567/2/105 tanggal 30 Nopember2015 dari mediator DinasTenaga Kerja Kota Samarindakepada Tergugat; P42 : Foto copy Risalah mediasi antaraPara

Oleh sebab itu, pertanyaan mengenai keabsahandari PerjanjianPerjanjian merupakan "sengketa atau perbedaan antarapara pihak yang timbul dari Perjanjian .... yang akan diselesaikanmelalui proses arbitrase";b.

Oleh karenanya,pertanyaan ini merupakan bagian dari "Ssengketa atau perbedaan antarapara pihak yang timbul dari Peranjian ... yang akan diselesaikanmelalui proses arbitrase".Jelas bahwa pertanyaan mengenai Nilai Subkontrak, LingkupPekerjaan, Perbaikan Pekerjaan Rusak dan Cacat serta Variasi dariPekerjaan Subkontrak merupakan pertanyaan yang dapat diselesaikanBahwa, apabila SubContract Agreement for Wet Works (Tower Il) Reference No.

BAHWA selain itu, Para Penggugat juga tidak mempunyai alas hak(legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo (Exceptio PersonaStandi In Judicio/Disqualificatoire), karena hubungan hukum antaraPara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir jauh sebelumGugatan a quo didaftarkan.

Yangpada pokoknya menyatakan bahwa hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pada adanyaPKWT, yang mana PKWT tersebut ada batas waktuberlakunya, dan berlaku sebagai undangundang bagi parapihak yang membuatnya, dan pada saat berakhirnya jangkawaktu PKWT tersebut, Tergugat tidak pernahmemperpanjangnya lagi. Dengan kata lain secara hukumperjanjian/kontrak kerja tersebut telah berakhir.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RlNomor:KEP.100/MEWN/ VI/2004.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, makadalil Gugatan Para Penggugat Angka 16 halaman 14 haruslahDITOLAK karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.50.Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil GugatanPara Penggugat Angka 17 s/d 20 halaman 15 dan 16, yangpada pokoknya menyatakan bahwa hubungan kerja antaraPara Penggugat dan Tergugat secara

menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :e Bahwa saksi adalah karyawan /Pekerja PT.lsopanel dengan jabatansupervisor pada bagian produksi, yang mulai bekerja dari tanggal 01Desember 1997 ;e Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2015 Perusahaan memutuskan PHKterhadap seluruh karyawan/ Pekerja termasuk juga saksi dan Para Penggugatikut terkena PHK sebanyak 115 orang ;116Bahwa saksi tidak tahu alasan perusahaan melakukan tindakan PHK ;Bahwa para karyawan telah melakukan musyawarah secara bipartit antaraPara

Bahwa saksi adalah karyawan /Pekerja PT.lsopanel dengan jabatan Leaderpada bagian Landasan yang mulai bekerja dari tanggal 13 November 2001 ;Bahwa saksi adalah karyawan tetap di Perusahaan PT.Isopanel ;Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2015 Perusahaan memutuskan PHKterhadap seluruh karyawan/ Pekerja termasuk juga saksi dan Para Penggugatikut terkena PHK sebanyak 115 orang ;Bahwa saksi tidak tahu alasan perusahaan melakukan tindakan PHK ;Bahwa para karyawan telah melakukan musyawarah secara bipartit antaraPara

Bahkan yang lebih parah, alatalat produksi yang menjadi asetperusahaan telah dijual oleh owner sendiri tanpa pertanggungjawaban yangjelas kepentingannya untuk apa.Bahwa saksi tahu kondisi Perusahaan karena saksi menjabat asistenmanager yang memiliki korelasi dengan manajerial perusahaan.Bahwa para karyawan telah melakukan musyawarah secara bipartit antaraPara Penggugat dengan Pihak Perusahaan tanggal 30 Juni 2015 gunamembicarakan persoalan pesangon akibat PHK dan saksi pun pada saat ituhadir dalam

Dari Proses mediasiyang telah diupayakan secara maksimal tersebut tidak ada kesepakatan antarapara pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur Mediasi sehinggaproses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan hasil Mediasitertanggal 3 April 2017, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatantersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan para

Dalam hal demikian, DirekturJenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnyapenghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antarapara Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

Para Termohon Kasasisependapat berkenaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBandung, sepanjang menyangkut pertimbanganpertimbangan hukumtentang eksepsi dalam perkara ini; Bahwa namun untuk pertimbangan hukum yang selebihnya yakniberkenaan pokok perkara baik dalam konvensi dan maupun dalamrekonpnesi' Para Pemohon Kasasi amat keberatan, karena Majelis HakimPengadilan Tinggi Bandung, demikian pula Judex Facti tingkat pertamaterbukti keliru dalam memahami alasan serta pokok utama sengketa antaraPara

Selain itu bukti P.1 dan P.2 tercantum jelas letak tanah/obyeksengketa yang diperjualbelikan yaitu di bawah Tanjung Daiba (kiniLingkungan III, RT. 010/RW. 005, Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo)dan telah bersesuaian dengan saksi Penggugat atas nama Usman Nduadibawah sumpah yang menerangkan pula bahwa: Obyek sengketa antarapara Penggugat dan para Tergugat dulunya terletak di Tanjung Daibasekarang di Kampung Tengah, serta obyek sengketa berserta pohon kelapatersebut dulunya milik Basira dimana

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dimana penggugatminta ganti rugi tanah seluas 210.072 Hektar sedangkan Tergugat memilikitanah usaha kurang lebih 160.000 M (16 Hektar) sehingga patut untukdikesampingkan dan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan ParaPenggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yangmenjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara iniadalah siapakah pemilik tanah obyek sengketa yang disengketakan antaraPara

Sertipikat Hak milik Nomor 10716.bejidibatalkan oleh Pengadilan Agama;Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat pada point 4, 5, 6 Halaman 4Penggugat menanggapi bahwa dalam hal tersebut Gugatan tersebutJelas dan sesuai dengan Fakta Hukum dan kami baru mengetahuiTergugat 1 meninggal dunia setelah gugatan ini didaftarkan;Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat pada poiny 7 dan 8 Halaman 4Penggugat menanggapi bahwa dalam hal tersebut Tergugat telahmenjelaskan bahwa Penggugat ingin membatalkan akta hibah antaraPara

telah salah menerapkanhukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkandan memutus perkara a quo yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:a. bahwa Judex Facti telah salah menilai pokok perselisinan dalam perkara aquo,b. bahwa pokok perselisinan dalam perkara a quo adalah perselisihan antarapara

Terlawan IV dan Turut Terlawan tersebuttidak beralasan maka adalah layak, adil dan berargumentasi hukum apabilaeksepsi tersebut, patut apabila ditolak;Dalam KonvensiHalaman 34 dari 41 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN KpnDalam pokok perkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan padapokoknya adalah mengenai perbuatan melanggar hukum para Terlawan;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal bahwa antaraPara

tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan olehHalaman 25 dari39Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Lbjpelbagai pihak tanopa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanahsengketa, membangun pondokpondok secara main hakim sendiri dan lainsebagainya di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama materigugatan dari Para Penggugat sebagaimana yang telah terurai diatas makaMajelis Hakim berpendapat jika yang menjadi pokok permasalah antaraPara

Basir sebagai Pembell ;Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalamsengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antaraPara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi, sehingga tidak memenuhi unsurunsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai ketentuan Pasal 1 angka10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian