Hal ini haruslah dilakukan pembuktian apakah TERGUGATmengalami force majeur atau tidak selama melaksanakan pembangunan Halaman 9 Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT.DKIApartemen Lenteng Agung City.

Bahwa tidak dapat diselesaikannyaApartemen Lenteng Agung City tepat waktu, TERGUGAT punyaalasansebagai berikut :a.Bahwa dalam ketentuan pasal 20 Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) Nomor : 400/PPJB/LACITY/VIV2013 tertanggal 6 Juli 2013tentang FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) terdapatketentuan yang pada intinya apabila keterlambatan atau kegagalanpembangunan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yangsecara layak dan patut tidak dapat dihindari atau berada diluarkemampuan PIHAK PERTAMA

Bahwa atas tunduhan PENGGUGAT yang menyatakan bahwaTERGUGAT telah melakukan wanprestasi atas keterlambatanpembangunan apartemen telah TERGUGAT jelaskan yang pada Halaman 12 Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT.DKI10.11.12.pokoknya menyatakan keterlambatan pembangunan apartemendikarenakan adanya faktor Force Majeur, dengan demikianTERGUGAT tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatanwanprestasi;Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka13 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan

dengan adanya perubahan regulasi dari Pemda DKI sepertiperubahan ijin lantai yang semula 24 lantai berubah menjadi 17 lantai,perubahan peraturan ketahanan gempa dari SNI 2002 menjadi SNI 2012, danadanya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 218/G/2013/PTUNJKT, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaktepat untuk dikatakan force majeure (keadaan memaksa) karena force majeure(keadaan memaksa) adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapatdihindari, tidak dapat diatasi

dalam jangka waktu yang singkat, dan tidak dapatdiperkirakan akan terjadi karena sifat kejadiannya tibatiba dan tidak terelakkan.Menurut Pembanding bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukumdalam mempertimbangkan Pasal 20 ayat (2) Perjanjian Pengikatan Jual BeliNomor 400/PPJB/LACITY/VIV2013 tanggal O6 Juli 2013 mengenai forcemajeure yang mana didalam Pasal 20 tersebut telah disebutkan salah satu halyang menjadi force majeure selama perjanjian berlaku adalah adanyaperubahan peraturan perundangundangan

Bahwa juga sesuai dengan ketentuan Akad Pembiayaan AlMurabahah Nomor 73 tanggal 25 Juli 20 16 dimana pasal 15 Force Majeuretelah dinyatakan dengan tegas bahwa setiap peristiwa yang timbul akibatForce Majeure maka akan diselesaikan oleh para pihak secaraHalaman 6 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.Pykmusyawarah dan mufakat, akan tetapi hal ini belum pernah dilakukanantara Para Pelawan dengan Terlawan;16.

Bahwa tidak benar adanya alasan Pelawan dan Pelawan II untuk tidakmembayar cicilan kepada Terlawan karena mengalami Force Majeure(Banjir di Pangkalan) karena sebelum terjadinya Banjir di daerahHalaman 52 dari 92 Halaman Putusan No 383/Pdt.G/2017/PA.PykPangkalan, Para Pelawan tidak lagi melaksanakan angsuran/pembayarancicilan pada Terlawan;7.Bahwa yang mengalami Force Majeure bukanlah Pelawan danPelawan Il tapi adalah pedagang yang berada di Kecamatan Pangkalandimana Pelawan dan Pelawan Il yang mendistribusikan

majeure yaitu peristiwayang disebabkan oleh bencana lam, kerusuhan, pemberontakan,peperangan dan /atau ketentuan pemerintah atau Bank Indonesiayang harus didahulukan dari pelaksanaan akad ini; pasal 15 angka 3 menyatakan setiap permasalahan yangtimbul akibat terjadinya peristiwa force Majeure maka akandiselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakattanpa mengurangi hak Bank dalam akad ini; pasal 17 angka 1 menyatakan apabila pembiayaan belumjatuh tempo namun kolektibilitas telah memburuk

force majeure maka 1.nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepadapihak lainnya termasuk Bank 3 . force majeure dapat diselesaikan dengancara musyawarah dan mufakat tanpa mengurangi hak bank dalam akadini;Menimbang, bahwa hak Bank dalam akad ini antara lain tersebutdalam pasal 9 yang menyatakan menyimpang dari ketentuan pasal 6 Bankberhak menuntut, menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun yangmemperoleh hak atas hutang nasabah untuk dibayar seketika dansekaligus apabila terjadisebagai

Majeure danapabila terjadi juga Force Majeure tidak dapat mengurangi hak Bankdengan maksud Force Majeure tidak perlu dipertimbangkan karena tidakdapat untuk mengurangi hak Bank menagih hutang Pelawan sebesar yangtelah disepakti dalam akad Nomor 73 pasal 2 angka 2 dan angka 3;Menimbang, bahwa oleh karena pasal 21 huruf KHES menyatakanpara pihak itu terikat dengan akad yang telah disepakatinya, dan diantaraakad yang telah disepakati tersebut antara lain pada pasal 2 angka 1 dan2 akad pembiayaan al

Penggugat karena telah tidak menghiraukan niat baikPenggugat yang tetap meyakini dan optimis masih sanggup mengelolaperusahaan dengan baik.Bahwa Penggugat sangat menyesalkan terhadap surat Tergugat untukmelelang hak tanggungan atas nama Penggugat tersebut, karenaPenggugat sudah menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada Tergugatmengenai niat baik dari Penggugat untuk memperbaiki kondisi keuanganperusahaan, bahwa juga menurunnya keuangan perusahaan diakibatkansesuatu yang tidak dapat dihindarkan (force

majeure ); sebagaimanakondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak di bawah 5% yang mana dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti itu pasti tidakmendukung pertumbuhan perusahan secara bagus.Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY19.20.21.22.23.Bahwa force majeure adalah berarti "kekuatan yang lebih besar" yaitu Suatukejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapatdihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidakdapat dilaksanakan sebagaimana

Artinya diluar akal dan prediksiPenggugat mengapa kondisi keuangan akhirakhir ini tidak bisa prestasikepada Tergugat, tidak sebagaimana sebelumnya sangat prestasi terhadappembayaran bunga kepada Tergugat.Bahwa yang termasuk kategori keadaan Force majure adalah peperangan,kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan karyawan, kebakaran danbencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yangberwenang.Bahwa kondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak dibawah 5 % tersebut menurut

Penggugat merupakan force majeure bagiperusahaan Penggugat sehingga perusahaan Penggugat tidak berkembangsecara pesat dan cepat.Bahwa Kredit yang bermasalah ini mempunyai dampak yang sangat luasterhadap seluruh aspek perekonomian.

Bahwa telah terjadi kKeadaan memaksa (force majeure) padaAgustus hingga Januari dari tahun 2007 hingga awal tahun 2013,bentuk force majeure tersebut ialah Pecahnya tanggul air laut diPluit sehingga mengakibatkan Banjir Rob yang sering terjadi diKawasan Muara Baru, sebagaimana hal tersebut dijelaskan didalamsurat keterangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum(PERUM) Perikanan Indonesia, Cabang Jakarta, Nomor Ket30/KCJKT/V/2015, tetanggal 20 Mei 2015 (bukti terlampir), dan suratketerangan yang dikeluarkan

Padamasamasa keadaan force majeure, kegiatan usaha yang dijalankanoleh PT. Indoboga Jaya Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali)mengalami hambatan kerugian baik kerugian materil dan immateriil.Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2105/B/PK/PJK/201 7b.

Bumi Panen Raya), karena kondisi dankeadaan force majeure. Kegiatan tersebut dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), agar tetapHalaman 22 dari 30 halaman.

Sehingga apabila munculsengketa perpajakan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dapatmemberikan keputusan yang seadiladilnya yang mengandung tigaunsur hukum dalam suatu putusannya, yakni Kepastian Hukum(Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan(Gerechtigkeit).Bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pasca kejadian force majeure, mengalamikerugian yang sangat berdampak bagi kegiatan usaha Perseroanhingga saat ini.

Hal tersebutdapat tercermin dari pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang tidak mempedulikan keadaan force majeure dan pembenaranatas koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Termohon Banding).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah menjalankan segala aspek perpajakan yang telah ditetapkanoleh hukum perpajakan di Indonesia dan telah menerapkan AsasKepatuhan sesuai dengan perundangundangan dan/atau peraturanyang berlaku.

Kendalakendala / permasalahanpermasalahan tersebuttermasuk keadaan kahar ( force majeure) sesuai yang dijelaskan padasyaratsyarat umum kontrak bagian B.4 poin 37.1. surat perjanjianHalaman 4 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDNkontrak Nomor : 640/111/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015, tanggal 25september 2015 jo Addendum01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor :640./1429/ADD01/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015, tanggal 22 Oktober2015;9.

Bahwa suatu keadaaan kahar (force majeure) secara ketentuan hukumyang berlaku tidak dapat dikenakan sanksi, hal ini sebagaimana jugatelah diatur pada syaratsyarat umum bagian B.4 poin 37.5 suratperjanian kontrak Nomor : 640/111/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015,tanggal 25 september 2015 jo Addendum01 Surat Perjanjian Kontraknomor : 640./1429/ADD01/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015, tanggal 22Oktober 2015;10.Bahwa Penggugat telah beberapa kali membuat laporan kepadaTergugat atas kendalakendala lapangan yang Penggugat

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi dasar(feiteliike ground) suatu gugatan, hal ini terlihat dalam GugatanPenggugat poin 8 yang menyatakan bahwa semua kendalakendala/Permasalahanpermasalahan yang Penggugat hadapidilapangan temasuk keadaan kahar (force majeure). SedangkanKeadaan kahar yang dimaksud oleh Penggugat adalah keadaankahar menurut pengertiannya dan pemahaman penggugat sendiri..

TA.2015)hingga berakhir masa perpanjangan waktu tidak pernah terjadi KaharHalaman 15 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN(Force Majeure) dan sejak mulai perpanjangan waktu dari tanggal 27Desember 2015 s/d 14 Februari 2016 dilokasi pekerjaan tidak benar adapenolakan dari ahli waris.

Menyatakan bahwa kendalakendala lapangan yang Penggugat alamidalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar TradisionalDesa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA. 2015) bukankeadaan kahar (force Majeure) melaikan akibat kelalaian Penggugat.3.

Bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 November 2018dan 15 November 2018 adalah force majeure sehingga Para Tergugattidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap kejadian tersebut;2. Bahwa keputusan untuk memindahkan pelatinan yoga danakomodasi peserta yoga ke Ananda Cottages adalah keputusansepihak yang dibuat oleh Penggugat tanpa berkonsultasi dengan ParaTergugat; dan3.

Pasal 1245 KUHPdt.mensyaratkan Force Majeure sebagai berikut:a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutharuslah tidak terdugaoleh para pihak;Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 76/Pat.G/2019/PN Ginb. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadapihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut.C. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kesalahan pihak debitur;d.

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kKesalahan para pihak;e.

Tidak ada itikad buruk dari pihak debitur;oleh karena itu unsur diluar kendali adalah unsur yang menghilangkankelalaian atau kesalahan pihak yang tidak melakukan kewajibannya.Biasanya force majeure diakibatkan oleh bencana alam seperti gempabumi, kebakaran dan angin topan; keadaan perang; huru hara dan /ataukebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomiyang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ARTINYAforce majeure harus berdampak dan dirasakan secara meluas BUKANHANYA

Hal ini pun menuai tanggapan baik dari para pesertapelatinan yoga;5) Bahwa PENGGUGAT harus buktikan atas analisanya terhadapperistiwa hujan dan angin kencang pada tanggal 13 dan 15 November2018 yang disimpulkan tidak berdampak meluas layaknya bencanaalam sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai force majeure;6) Bahwa faktanya PENGGUGAT saat kejadian hujan dan anginkencang pada tanggal 13 dan 15 November 2018 tidak beradadilokasi akomodasi RM dan HS.

;Bahwa, definisi dari force major/keadaan kahar/force mejeure yang diambildari wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas adalah sebagai:Keadaan kahar (bahasa Perancis: force majeure yang berarti "kekuatanyang lebih besar") adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kKemampuanHalaman 20 dari 26 hal.Put.

tidak pernah ada;Bahwa, umumnya klausula keadaan kahar/force major/force majeuredipergunakan di dalam kontrak perjanjian dimana kedua belah pihak atausalah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya dikarenakankeadaan kahar/force major/force majeure.

Sedangkan Penggugat danTergugat I, Il dan Ill tidak terikat dalam kontrak yang memasukan klausulakeadaan kahar/force major/force majeure karena itu gugatan dari Penggugatadalah gugatan perbuatan melawan hukum;Bahwa, dari penjelasan ini dapat Penggugat simpulkan peristiwa kecelakaankapal tersebut diatas bukanlah diakibatkan oleh force major seperti yangdipertimbangkan oleh Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,sehingga Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III haruslah bertanggungjawab atas akibat

Distan 11 September 2008 (Bukti T5) yang dikutip ulang sebagai berikut :PASAL 24 :KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) :1. Yang dimaksud keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kehendak keduabelah pihak sehingga pekerjaanyang telah ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.2.

Yang digolongkan dengan keadaan Kahar (force majeure) pada Pasal24 ayat 1 di atas adalah : Peperangan Kerusuhan Revolusi bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanahlongsor, wabah penyakit dan angin topan.3. Keadan memaksa (force majeure) ini tidak termasuk halhal yangmerugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian kedua belahpihak.4.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karenaterjadinya keadaan memaksa (force majeure) tidak dapat dikenakansanksi.5. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya sesuatu yangmemaksa (force majeure) diserahkan kesepakatan kedua belah pihak.6. Halhal yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadan memaksa(force majeure) diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.Bahwa, sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian / kontrak PerjanjianNo. 521.6.857.

Keadaan memaksa (force mejeure).PASAL 24.KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE).1.Yang dimaksud keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaanyang telah ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat di penuhi ;Yang digolongkan dengan keadaan Kahar (force majeure) pada Pasal24 ayat 1 di atas adalah peperangan kerusuhan revolusi, bencanaalam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor,wabah penyakit dan angin topan ;Keadaan memaksa

(force majeure) ini tidak termasuk halhal yangmerugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian kedua belahpihak ;Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karenaterjadinya keadaan memaksa (force majeure) tidak dapat dikenakansanksi ;Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya sesuatu yang memaksa (force majeure) diserahkan kesepakatan keduabelah pihak ;Halhal yang diambil untuk mengatasi terjadinya kKeadan memaksa(force majeure) diserahkan kepada kesepakatan kedua belah

Keterlambatan Pemohon Banding Untuk Mendapatkan Nomor PendaftaranPIB Terjadi Karena FaktorFaktor Di Luar Kemampuan Pemohon Banding(Force Majeure). bahwa Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya membatalkanKeputusan Terbanding KEP5318 karena keterlambatan Pemohon Bandinguntuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB terjadi karena faktorfaktor di luarkemampuan Pemohon Banding (force majeure);. bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan faktorfaktor tersebut, dalamtabel di bawah ini Pemohon Banding terlebin

Putusan Nomor 1091/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan Sengketa mendapat nomorpendaftaran pada tanggal 21 April2014 (pada saat PMK No. 64/2014dinyatakan telah berlaku) makaPemohon Banding dibebankan tambahbayar PPnBM sebesar 50%. 3. bahwa berdasarkan kronologi di atas, maka keterlambatan Pemohon Bandinguntuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB dari kendaraankendaraan impor(termasuk Barang Impor Obyek Sengketa) terjadi karena faktorfaktor di luarkemampuan Pemohon Banding (force majeure) sebagai

Pemohon Banding sebelumnya beranggapan bahwapembebanan pajak barang impor mengacu pada peraturan yang berlakupada tanggal barang impor masuk ke daerah pabean (wilayah RepublikIndonesia);4. bahwa peraturan dalam bidang perpajakan mengenai force majeure adalahSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE24/PJ.43/2000 tentangPenegasan Tentang Pengertian Force Majeure dalam Surat Edaran NomorSE21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB)Pemotongan/Pemungutan PPh ("SE No. 24/2000").

Butir 3 huruf a SE No.24/2000 mengatur bahwa pengertian force majeure antara lain adalah suatukeadaan yang terjadi di luar Kekuasaan wajib pajak karena keadaan yangtidak dapat diduga sebelumnya, sebagai berikut:"Pengertian "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luarkekuasaan manusia seperti: ... dikarenakan suatu keadaan atau kejadianalamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya."5. bahwa lebih lanjut Butir 2 SE No. 24/2000 menegaskan bahwa force majeuremerupakan alasan pembenar untuk

membebaskan wajib pajak darikewajiban pembayaran pajak, sebagai berikut:"untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yangberada diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga akan mengakibatkanmenderita kerugian dan tidak akan terhutang Pajak Penghasilan,permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yangdiajukan oleh Wajib Pajak dapat dikabulkan"6. bahwa karena keterlambatan Pemohon Banding untuk mendapatkan nomorpendaftaran terjadi karena faktorfaktor yang tidak

Penggugat, maka Tergugat memberitahukan kepada Penggugat kalau tidakdilunasi maka seluruh asset Penggugat akan dilelang;Bahwa Penggugat mengetahui jika Kredit yang di ajukan di Bank Mandiri(Persero),Tbk Cabang Kota Ternate (Tergugat) telah di sertai denganAsuransi, sehingga Pengugat datang ke Bank Mandiri (Persero) Tbk,Cabang Kota Ternate (Tergugat) untuk mengklaim Asuransi atas PinjamanKredit Modal Kerja dikarenakan keadaan yang sifatnya Force Majeure,namun pihak Tergugat menyampaikan kalau Asuransi

majeure telah menutup kemungkinankemungkinan atau alternatif lain bagi pihak yang terkena force majeure untukmemenuhi kontrak", Jo.

Majeure dan bagaimana cara pelunasan, dan kapanhutang tersebut dinyatakan lunas, dengan demikian perjanjian tersebutkabur atau tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian, dan sangatmerugikan Penggugat.

baik ingin membayar tapi tidak ada kemampuan danada kemampuan tapi tidak mau membayar, dan dalam perkara a quo,nasabah ada kemauan tapi tidak ada kemampuan sehingga tidak bisalangsung melelang;Bahwa pihak yang harus mengeluarkan pernyataan force mayor adalahdari pihak kepolisian berdasarkan pada penyelidikan yang mendalamjika ada korban yang melaporkan penyebab terjadinya force mayortersebut, namun jika tidak ada yang melaporkan keadaan force mayortersebut maka cukup dengan surat keterangan yang

Penggugatmengetahui Jika kredit yang diajukan ke Tergugat telah disertai dengan asuransisehingga Penggugat datang ke Tergugat untuk mengklaim asuransi ataspinjaman kredit modal kerja karena force majeure, namun pihak Tergugatmenyampaikan kalau asuransi yang diikut sertakan kepada Penggugat hanyamengcover bila terjadi kebakaran atau force majeure hanya berlaku 1 (Satu)tahun;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P1 yang samadengan bukti surat Tergugat bertanda T1 berupa Surat Penawaran

Wirjono kusumo ;Dalam Pokok Perkara :LsGugatan Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat Telah MengabaikanKeadaan Memaksa (overmacht) Oleh Instansi Berwenang SehinggaSebagaimana Perjanjian Tersebut Menurut Pasal 15 Dapat DiqualifisirSebagai Force Majeure ;Bahwa berdasarkan ketentuan dari 15 tentang Force Majeure ayat 12.2.Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagaiberikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan banjir bandang,wabah penyakit, adanya perang, peledakan

;Sesuai Pasal 15 ayat 12.3 tersebut maka pihak yang lebih dahulu mengetahulwajib memberitahukan kepada lainnya selambatlambatnya dalam waktu 14hari setelah terjadi Force Majeure. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 tersebutsecara tegas menyatakan : tentang adanya tindakan yang secara nyataberpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini..

DinasKehutanan Propinsi Kalimatan Timur, akibat adanya kejadian tersebutPemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat menjadi korban padahalPemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sebagai Mitra yang beritikadbaik dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat selaku Mitra yangberhatihati dalam menentukan kerjasama padahal segala daya upaya telahdilakukan oleh kedua belah pihak namun adanya tindakan Pemerintah yangsecara nyata berpengaruh terhadap Pelaksanaan perjanjian ini dikualifisirmenjadi keadaan Force

Majeure akibat adanya daya paksa (over macht)tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 12 ;Sehingga dengan demikian gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima Atau Ditolak ;.

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo di tingkatPengadilan Negeri, Termohon Kasasi kemudian memberikansangkalan dengan menyatakan bahwa pada saat kejadian telahterjadi force majeure dengan demikian, Termohon Kasasi tidak dapatdimintai pertanggung jawaban;3.

majeure) yang dialami ataumemang benar quad non terjadi force majeure pada saat berlayarmenuju Gresik, sudah sepatutnya Termohon Kasasi menghadirkansaksi mata yang dapat memberikan keterangan di bawah sumpahyang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi ombak yangbesar pada saat perjalanan sehingga menyebabkan kapal TK MuliaMandiri IX tenggelam di Laut Jawa.

Put Nomor 2821 K/Pdt/2014Kasasi akan meneguhkan dalilnya bahwa telah terjadi force majeure;B.

Somasi dari Para Penggugat tersebut,telah dijawab oleh kuasa Tergugat melalui surat tanggal 1 Pebruari 2016 yang isinyaTergugat menyatakan dengan tegas bahwa semua kerusakankerusakan tersebutsematamata disebabkan oleh faktor alam, dalam hal ini, adalah ABRASI, bukan olehkelalaian Tergugat seperti dimaksud dalam gugatannya, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 5 Akta No.2 tanggal 25 Januari 2010 tentang Perjanjian Kerjasama, maka semuakerusakan tersebut adalah force majeure, sedangkan menurut pasal

Majeure dan berdasarkan Pasal 5 Akta No. 2 tanggal 25 Januari 2010 tentangPerjanjian Kerjasama, maka semua akibat yang timbul karena Force Majeure menjadi bebantanggung jawab serta resiko Para Penggugat sendiri.

majeur) harus ditetapkanterlebin dahulu dengan penetapan Bupati/Walikota, dan di Banyuwangi untuk tahun2010 hingga 2015 tidak pernah ada penetapan abrasi sebagai kedaan bencana alam(force majeur).

Majeure dan menjadi tanggung jawab dan resiko ParaPenggugat, oleh karena itu tidak benar jika Tergugat dinyatakan wanprestasi ( ingkar janji ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik,duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal yang diakui kedua belah sebagaifakta fakta yang tidak perlu dibuktikan antara lain : 1.

majeure ) ataumasih dimungkinkan Abrasi tersebut dicegah dengan usaha yang maksimal ?

Majeure/overmachtA.

majeure pada umumnya meskipun para pihak tidakHal 6 dari 58 Put No 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlomengaturnya secara jelas dalam Perikatan (Akad) akan tetapi haltersebut telah menjadi hukum kebiasaan yang tidak tertulis bahwaapabila terjadi kKeadaan memaksa maka secara otomatis melekattanggung jawab dan implikasi hukum apabila keadaan memaksa(Force Majeure/Overmacht) tersebut terjadi, sebagaimana sejalandengan Pendapat Ricardo Simanjuntak.

Artinya, walaupun para pihak tidak secaraspesifik mengatur keberlakuan doktrin Force Mejeure dalamperjanjiannya, tetap saja demi hukum doktrin Force Majeure tersebutdapat berlaku sebagai alasan hukum bagi salah satu pihak yang tidakdapat melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telahdiperjanjikan dalam perjanjianBahwa syaratsyarat untuk disebut bahwa suatu kejadian adalahforcemajeure atau overmacht tidak ada perbedaan yang fundamentalsebagaimana sejalan dengan yang diatur dalam hukum positif

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeura tersebutharuslah "tidak terduga oleh para pihak;b. Persitiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadapihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut;c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Mejeure tersebutdiluar kesalahan pihak debitur;d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kKesalahan para pihak;e.

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya "force mejure itu diluarkesalahan pihak debitur;4. Peristiwa yang menyebabkan terjadi "force mejure tersebut bukankejadian yang disengaja oleh debitur;5. Para pihak tidak dalamkeadaan itikad buruk;6. Jika terjadi "force mejure" maka kontrak tersebut menjadi gugurdan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolaholahtidak pemah dilakukan perjanjian;7. Jika terjadi "force mejure", maka para pihak tidak boleh menuntutganti rugi;8.

Majeure).Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, disebutkan : Dalam hal ini, kejadiankejadian yang merupakan force majeure tersebuttidak pernah terduga oleh para oleh para pihak sebelumnya.

majeure, yaitu :1.

Force Majeure Absolut, antara lain = gempa bumi, kebakaran, banjir, danlainlain;2.

Force Majeure Relatif, antara lain = keputusankeputusan pejabatpemerintah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, tergugat terbukti telah membeli dagingsapi dari Negara Australia dan New Zealand tanpa hambatan apapun, namunsetelah sampai ke Negara Indonesia/ Pelabuhan Tanjung Priuk, ternyata daging sapitersebut tertahan oleh keputusan pejabat bea dan cukai, padahal Tergugat telahmemiliki ijinijin yang lengkap untuk melakukan impor daging sapi, karenanyatidak ada unsur kelalaian dalam melakukan

Putusan No.422/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.perbuatan Tergugat tersebut termasuk Force Majeure Relatif, sehingga tidak dapatdibebankan ganti rugi oleh Penggugat.5 Terhadap dalil gugatan point No.8, No.9, dan No.10Bahwa dari data keuangan Tergugat, Penggugat telah membayar sebesarRp.5.976.419.931, (Lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratussembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah ) untuk pembelian dagingsapi, namun hingga saat ini daging sapi tersebut masih tertahan oleh

Keterlambatan Pemohon Banding Untuk Mendapatkan Nomor PendaftaranPIB Terjadi Karena FaktorFaktor Di Luar Kemampuan Pemohon Banding(Force Majeure)1. bahwa Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya membatalkanKeputusan Terbanding KEP5070 karena keterlambatan Pemohon Bandinguntuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB terjadi karena faktorfaktor di luarkemampuan Pemohon Banding (force majeure);2. bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan faktorfaktor tersebut, dalamtabel di bawah ini Pemohon Banding

Putusan Nomor 1090/B/PK/PJK/2017 (termasuk Barang Impor Obyek Sengketa) terjadi karena faktorfaktor di luarkemampuan Pemohon Banding (force majeure) sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 1090/B/PK/PJK/2017pembebanan pajak barang impor mengacu pada peraturan yang berlakupada tanggal barang impor masuk ke daerah pabean (wilayah RepublikIndonesia);4. bahwa peraturan dalam bidang perpajakan mengenai force majeure adalahSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE24/PJ.43/2000 tentangPenegasan Tentang Pengertian Force Majeure dalam Surat Edaran NomorSE21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB)Pemotongan/Pemungutan PPh ("SE No. 24/2000").

Butir 3 huruf a SE No.24/2000 mengatur bahwa pengertian force majeure antara lain adalah suatukeadaan yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak karena keadaan yangtidak dapat diduga sebelumnya, sebagai berikut:"Pengertian "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luarkekuasaan manusia seperti: ... dikarenakan suatu keadaan atau kejadianalamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya."5. bahwa lebih lanjut Butir 2 SE No. 24/2000 menegaskan bahwa force majeuremerupakan alasan pembenar untuk

membebaskan wajib pajak darikewajiban pembayaran pajak, sebagai berikut:"...untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yangberada diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga akan mengakibatkanmenderita kerugian dan tidak akan terhutang Pajak Penghasilan,permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yangdiajukan oleh Wajib Pajak dapat dikabulkan"6. bahwa karena keterlambatan Pemohon Banding untuk mendapatkan nomorpendaftaran terjadi karena faktorfaktor yang tidak

Bahwa oleh karena keadaan tersebut berada diluar bataskemampuan Penggugat dan Turut Tergugat, maka tidakberoperasinya stasiun BBG yang diakibatkan oleh tidakadanya pasokan gas PT Pertamina, adalah termasuk dalamKeadaan Memaksa atau Force Majeure yang mengakibatkanPara Penggugat / Turut Tergugat tidak dapat membayar sewalahan, sehingga berlaku Pasal 10 Perjanjian Sewa Lahansebagai berikut:Apabila terjadi halhal diluar kKemampuan (force majeure)salah satu pihak yang berakibat tidak dapat dilaksanakan

majeure), yaitu PT Pertamina yangseharusnya bertanggung jawab untuk memasok gas kepada 3 (tiga)areal SPBG tersebut, tidak sanggup menyuplai gas sehinggamenimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena SPBG tidakdapat beroperasi.Bahwa atas alasan tersebut, Para Penggugat pada gugatannyameminta diberlakukan ketentuan Pasal 10 perjanjian yangmenyatakan:apabila terjadi halhal di luar kemampuan (force majeure) salah satupihak yang berakibat tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian kerjasamaHalaman 30

Putusan Perkara Nomor : 585/PDT/2018/PT.DKI14.15.ini sebagian atau seluruhnya, maka kedua belah pihak akanmengadakan musyawarah untuk meninjau kembali perjanjian baiksebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan halhal yang sudahdilaksanakan .Bahwa ketentuan mengenai force majeure diatur dalam Pasal 1244KUH Perdata yang menyebutkan:Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum menggantibiaya, rugi, dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa haltidak atau tidak pada waktu yang tepat

dilaksanakannya perikatan itu,disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapatdipertanggung jawabkan padanya, karenanya itu pun jika itikad buruktidaklah ada pada pihaknya.Bahwa alasanalasan force majeure yang dikemukakan ParaPenggugat pada gugatannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10Perjanjian, karena pengertian force majeure itu adalah terjadinyasesuatu yang tidak terduga yang menyebabkan tidak dapatterbayarnya suatu hutang, namun Turut Tergugat mengakuibahwa masih terdapat hutang

yang harus dibayar danmenyanggupi untuk melakukan pembayaran secara bertahapsebagaimana disampaikan pada surat Turut Tergugat kepadaTergugat nomor 37/AAP/SRT/VI/2017 bulan Juni 2017, sehinggaalasan force majeur pada gugatan Para Penggugat haruslahditolak.B.

Dengan demikian TERGUGAT sudahada unsur tidak baik kepada PENGGUGAT sebagaimana yang kamiuraikan pada posita angka 4 dibawah ini;Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT karena TERGUGAT telahmelakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGATdimana atas terjadinya force majeure TERGUGAT tidak memberikansolusi tetapi justru sangat memberatkan PENGGUGAT keadaaan yangdiluar kKemampuan di tengah adanya pandemi COVID 19 TERGUGATbukannya memberikan solusi tapi malanh memberikan ancaman sertaintimidasi

Seharusnya TERGUGAT tidak bisamenghitung denda dan bunga ditengah terjadinya force majeure yangdialami PENGGUGAT dan adanya pandemi COVID 19 yang sampai saatini belum selesai. Atas tindakan TERGUGAT tersebut jelas sangatmemberatkan PENGGUGAT dalam hal ini karena sebagaimana uraianposita angka 4 diatas PENGGUGAT disuruh melunasi hanya dalam jangkawaktu 2 bulan pada waktu PENGGUGAT melakukan atau memenuhipanggilan TERGUGAT pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021;.

Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi Setiap Orangberhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhakatas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untukberbuat atau tidak berbuat sesuatu. yang merupakan Hak Asasi.Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yangMenurut Hukum Harus Dilindungi.Bahwa atas terjadinya force majeure yang dialami PENGGUGAT dimasapandemi COVID 19 seharusnya TERGUGAT

dikesampingkan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat;Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapatmenyatakan seorang debitur telah melakukan pebuatan wanprestasi adalah harus adakesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materil), namun11demikian sebelum hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut pada diridebitur, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah ada alasan alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan force

majeure (keadaan memaksa) dalamdiri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, olehkarenanya hakim perlu, mempertimbangkan mengenai hal hal apa yang menjadipenyebab tidak dipenuhinya perestasi oleh tergugat;Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorang debitur tidakdapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinyaprestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakanseorang debitur berada

dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimana keadaanforce majeure didalam buku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan keadaantertentu atau keadaan keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkanbukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karenafaktor diluar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkanoleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya dimana dengankeadaan tersebut membuat debitur

tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimanayang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu saja;Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak ada dalil yangmenyebutkan bahwa tidak dipenuhinya prestasi karena disebabkan oleh keadaan memaksa(force majeure) serta tergugat didalam persidangan tidak pula dapat menunjukan ataumembuktikan adanya alasan alasan lain yang diperkenankan oleh hukum yang dapatmenunda/membebaskannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, oleh karena itu

Tidakdimuatnya ketentuan tentang force majeur karena memang resiko resikoyang terkait dengan pemberian kredit telah dimitigasi oleh PENGGUGAT danTERGUGAT dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dimaksud.

Bahwa Pembanding mengajukan putusan provisi sematamata hanyamenghindari dari kerugian yang lebih besar akibat dari peristiwa kebakaran(force majeur) akibat terjadinya korsleting arus listrik pendek dan agar pihakTerbanding melakukan penghapusan bunga pasca terjadinya kebakaransebagaimana pendapatProf.

Bahwa dengan ditutupnya asuransi kebakaran atas agunan kreditPEMBANDING, maka peristiwa kebakaran yang terjadi atas agunankredit PEMBANDING bukanlah merupakan force majeure (keadaanmemaksa) karena sudah diantisipasi dari awal dengan menutupasuransinya.

majeure dalam perjanjian dan atau kesepakatanapabila terjadi suatu bencana dan atau musibah yang menimpaPEMBANDING;3) Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING halaman 3 butir 6menyatakan bahwa PT Mandiri AXA General Insurance hanyamenghitung kerugian yang diderita PEMBANDING akibat darikebakaran (force majeure) tersebut bukan merupakan para pihakuntuk menyelesaikan baki debet pokok PEMBANDING :4) Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING halaman 3 butir 7menyatakan bahwa pihak asuransi dalam hal ini PT

Hasil klaim asuransi ini denganpersetujuaan TERBANDING juga dapat digunakan untuk memperbaikitoko PEMBANDING yang terbakar dan/atau membeli kembali stockbarang dagangan sehingga PEMBANDING dapat melanjutkanusahanya.2) Bahwa dengan terjadinya peristiwa kebakaran atas toko dan stockbarang dagangan milik PEMBANDING, tidak beralasan lagi peristiwakebakaran dikategorikan sebagai force majeure karena sudahdipertanggungkan kepada PT Mandiri AXA General Insurance.