Ditemukan 244 data
Terbanding/Tergugat I : RUDY D.H. SIHOMBING, S.H. M.H
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk
54 — 35
selanjutnya pada Pasal 4 UndangUndang Republik IndonesaNomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaHal. 9 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.2324.ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuanuntuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertiob dan tegaknyahuku, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat denganmenjunjung tinggi Hak Azazi Manusi
Terbanding/Tergugat I : MOHAMAD AFIFI
Terbanding/Tergugat II : SITI MASULAH
Terbanding/Tergugat III : SITI HUZAIROH
Terbanding/Tergugat IV : Camat Cilincing Jakarta Utara Qq Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat V : Lurah Rorotan Cilincing Jakarta Utara, Cq Barkah Sadaya
Terbanding/Tergugat VI : Slamet Musiyanto S.H
Terbanding/Tergugat VII : Dinas Pemerintah DKI Jakarta Qq Kepala Bangunan Perumahan Pengguna Anggaran Cq Ir Sukmana SE. MSI
179 — 145
Bahwasetiap perbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikan Kepentingan IndividuMasyarakat lainya. apakah perbuatan itu Layak dan Patut agar tidak merugikanorang lain.Syarat dan kententuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewayjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Menurut unsur norma perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan
48 — 5
Unsur Setiap Orang:00000002200een ne neen nn neeennneee Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapapunjuga yang dapat menjadi subjek hokum, yakni orang atau manusi sebagai pelaki tindakpidana.
20 — 11
Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah siapasaja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkanperbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukanalasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaAGUS ENDAR BUDI
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
ROCKY TIWA
48 — 10
Sertifikasi makanan dalam negeri.Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Son Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan peraturan perundangundangan adalahbagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolahdiperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusi termasuk bahantambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan pengolahan, dan atau pembuatan minuman dan yang menjadidasarnya adalah UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP nomor28 tahun 2004
16 — 3
Namanya manusi tidak pernah luput dari khilaf dan salah, wajarlah kalaumanusia berprasangka buruk, dugaan kurang baik karna kesempurnaanhanya milik Allah SWT.Asap tidak timbul kalau tidak ada api, kekerasan tidak akan terjadi dalamrumah tangga kalau tidak ada kejadian yang nyata keretakan danperselisihan tidak akan terbentuk kalau tidak ada halhal yang positif.6.
16 — 7
Unsur Barang Siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaHENDRIK Bin SUMANTRA
38 — 19
Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaDONI SAPUTRA
224 — 118
Sumber Kencana Indo Palma, seyogianya Penggugat melakukantuntutan hukum kepada Tergugat Il Intervensi dan Para pemegang sahamlainnya melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena menurut undangundang setiap Perubahan, peralihansaham, ganti nama Pemegang Saham suatu perseroan terbatas harus/wajibdisampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia untuk dicatat di dalam Administrasi Badan Hukum, maka Tergugatll Intervensi menjalankan amanat undangundang tersebut dan
AHUAH.01.030054756, telah dicatat didalam Administrasi Badan Hukum.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat padapoin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 halaman 4 dan 5 gugatannya yangintinya mengatakan : objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalamperkara aquo adalah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Undang UndangNo. 30/2014;Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia No.AHUAH.01.030054756 tertanggal
26 — 22
Terdakwa melainkan sebagai usahapreventif dan represif agar Terdakwa bisa menyesali dan menginsyafiperbuatanya, namun disisi lain hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwabukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan,akan tetapi bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak melakukanperbuatan tersebut dimasa yang akan datang;Bahwa dengan kata lain penjatuhan pidana yang diterapbkan kepadaTerdakwa lebih mengedepankan nilainilai pendidikan dan keimanan kepadaTerdakwa sebagai manusi
PT PROTOKOL SASANA JINAWI
114 — 203
,Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor AHU0062291.AH.01.01 Tahun 2018tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT.
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selama Penggugat berada di Jakarta, Penggugatberusaha untuk mengurus mutasi Penggugat denganmendatangi dan bertemu dengan Pejabat Pejabat yangberkompeten baik di Dirjend Imigrasi maupun di KantorDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusi' RI, sekaligusmenginformasikan dan berkonsultasi tentang permasalahanyang Penggugat hadapi, sehingga belum dapat melaksanakantugas di Kantor Imigrasi Klas I! = Nunukan.~ Hal iniHal. 4 dari 17 hal. Put.
576 — 741
Jabatan Analis Kepegawaian MudaBiro Kepegawaian Sekietars Jenderal Kementerian Hukum danHak Asasi Manusi Rl;Yudistia Iskgndar, A.Md. Jabatan Analis Kepegawaian PertamaBiro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukyn danHak Asasi Manusia RI; Natyvy ~AS YghHim. 3 dari 49 him. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.
226 — 144
Unsur barang siapa ; Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaadalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidakditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasanpeniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalahterdakwa KAMBALI
91 — 47
Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaXXXXXXXXXXXXXXXX
106 — 60
Sumber Kencana Indo Palma, seyogianya Penggugat melakukantuntutan hukum kepada Tergugat Il Intervensi dan Para pemegang sahamlainnya melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena menurut undangundang setiap Perubahan, peralihansaham, ganti nama Pemegang Saham suatu perseroan terbatas harus/wajibdisampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia untuk dicatat di dalam Administrasi Badan Hukum, maka Tergugatll Intervensi menjalankan amanat undangundang tersebut dan
AHUAH.01.030054756, telah dicatat didalam Administrasi Badan Hukum.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat padapoin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 halaman 4 dan 5 gugatannya yangintinya mengatakan : objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalamperkara aquo adalah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Undang UndangNo. 30/2014;Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia No.AHUAH.01.030054756 tertanggal
PT. PURNA GRAHA ABADI
Tergugat:
Kemente Dir Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
141 — 44
., Notaris diTasikmalaya berdasarkan pengesahan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusi R.I, Nomor : C12916HT.01.01.TH.2005, sebagaimana telah terakhir telahdirubah dihadapan Hj. Yati Rohayati, SH., Notaris diTasikmalaya yang telah diterima perubahannya olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusi R.I., NomorAHUAH.01.030090173 tanggal 18 Oktober 2016,Nomor AHU0122601.AHA.01.11. Tahun 2016 tanggal18 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya bernama : 1. YUDI RHISNANDI, SH ;2.
Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, SH
Terdakwa:
ILHAM
61 — 20
Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsubjek hukum, baik subjek hukum manusi ataupun badan hukum, yang didugamelakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitandengan Pertangaan apakah seseorang yang dihadapkan dipersidangan adalahpihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa Penutut Umum Itelag menghadapakan seseorangTerdakwa bernama ILHAM di
PT GATEWAY GUNA SELARAS
93 — 55
GatewayGuna Selaras yang unduh dari tanggal 14 Januari 2019dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, diberi tanda P10;24. Fotocopy sesuai asli Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) No. 86. 860. 771.4023.000 atas nama PT.Gateway Guna Selaras yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Jakarta Senen, diberi tanda P11; 25. Fotocopy sesuai asli Pendaftaran KesertaanBPJSKesehatan tertanggal 27 Desember 2018, diber tanda P26.
197 — 54
Habeas Carpus Act memberikan hak padaseseorang melalui suatu surat perintah Pengadilan menuntut pejabatyang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggarhukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidanaformiltersebut benarbenar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasankemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benarbenartelah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupunjaminan hakhak asasi manusi