Ditemukan 1173 data
1.Tn. IKHSAN HENDRIYANTO
2.IKHSAN HENDRIYANTO
Tergugat:
1.Kepala Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2.CAMAT PAKEM
3.Camat Kecamatan Pakem ,Kabupaten Sleman ,Daerah Istimewa Yogyakarta
617 — 323
AdityaRizky Prapasa tanpa memeriksa secara mendalam permasalahanyang terjadi.Bahwa dalam surat No. 141/048 tertanggal 28 Januari 2020Tergugat II pernah mengutarakan jika proses seleksi sekretaris desadi Desa Harjobinangun tidak sesuai dengan prosedur yaitu:1) Pemberian nilai lokalitas dan pengalaman bekerja dilembaga desa,2) Pengumuman hasil seleksi dan hasil penyaringan,3) Kelengkapan dokumen permohonan rekomendasiyang diajukan kepada Camat Akan tetapi tidak pernahdiutarakan secara jelas dibagian
ABDUL RASYID, SH
Terdakwa:
AGUS SUTIKNO, SE.
82 — 25
Kas Desadi Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri mulai tahun2011sampai dengan tahun 2013 bertentangan juga dengan Pasal 187 ayat 1Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Sbydan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yangDerDUN YI :22 2222 2nn nn nnn nn nn nnn nn nn enn nn nee nnn nena nnn enn nena nnenennenenanannceAyat (1): Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada BankPemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUDmenerima
81 — 28
Bahwasaksi kenal Penggugat sejak lama sebagai kepala desadi Kampung Semangga, Distrik Semangga, sedangkan Tergugat saksikenal setelah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai suami istri.G: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugatdan Tergugat, akan tetapi Penggugat adalah teman kerja saksi.d. Bahwahubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnyasuami istri, akan tapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidaktinggal samasama.e.
498 — 384
akan dijadikanpedoman dalam rangka proses pelaksanaan ujian sehingga panitia diberikankewenangan untuk membuat ketentuanketentuan sepanjang itu tidakbertentangan dengan aturan diatasnya dan itu tidak perlu ijin dengan DinasPMD maupun bupati jadi kewenangannya ada di panitia; Bahwa selama di PMD tidak pernah ada sengketa terkait penafsiran Pasal23 ayat 3 selama peraturan daerah terbit hingga saat ini, ada tidak selainperkara ini; Bahwa apabila ada seseorang yang ingin mengikuti seleksi perangkat desadi
102 — 45
Photo copy kwitansi untuk pembayaran gajian umum Rt.07 105 x Rp.100.000, tanggal 30 April 2013, diberi tanda (T14):13.Photo copy keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi danPembinaan Pengusaha Kecil Nomor /73/Kpts/OT.210/98, Nomor01/SKB/M/II/1998 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desadi bidang usaha perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatankredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, diberi tanda (T16);14.
40 — 10
Saksi H.YAHYA, SITI AISYAH dan DANI yang dilaksanakanberdasarkan surat perintah Tugas dari Camat Pasak Talawangtertanggal 13 Januari 2015, untuk menghadiri Rapat Musrembang desadi Desa Batu Sambung Kec. Pasak Talawang dilaksanakan padatanggal 13 14 Januari 2015, menggunakan anggaran sebesar Rp1.250.000,.
49 — 10
Melaksanakan koordinasi dengan pasilitator Kecamatan / FKdan Tim koordinasi PNPMMpd Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mpd didaerahnya .e Melaksanakan Manajemen PNPM Mpd yang meliputi aspekaspek sosialisasi perencanaan pengorganisasian,pelaksanaan dan pengendalian / laporan .e Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersamasama FK danpelaku PNPMMpd lainnya yang bertujuan untuk membahaskemajuan kegiatan .e Mengawasi dan Evaluasi kinerja UPK dan TPK.e Fasilitator kecamatan mempasilitasi kegiatan musyawarah desadi
45 — 15
oleh para Terdakwa atasdana kompensasi SUTET adalah sebesar Rp. 3.449.034.530,19,Sedangkan keuntungan yang dinikmati oleh pihak lain/orang lain (dalamhal ini adalah warga masyarakat yang menerima dana kompensasiSUTET tetapi pengurusannya tidak melalui para Terdakwa) adalahsebesar Rp. 350.785.447,04Menimbang , bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan sebagaiTerdakwa 1 : SUGIYARNO, Spd.62Bahwa Terdakwapada tahun 2004 bersama Terdakwa Dwi, TerdakwaAgus, Terdakwa Didik ke desa melalui Kepala Desadi
116 — 69
hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara;Majelis Hakim Yang Mulia;Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentangPenetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat DesaTunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, telah dicabut denganPeraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentangPedoman Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa PerangkatDesa Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desadi
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
202 — 117
Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada para perangkat desadi Kabupaten Kaur untuk melengkapi persyaratan Pemberian NIPDtersebut sebagaimana Surat Nomor: 80022/282/DPMD/KK/2020tertanggal 12 Agustus 2020 perihal Pengelolaan Administrasi DataHalaman 10 dari 213 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bol.Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang kemudian dikirim melalui ParaPejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa;Bahwa kemudian pada awal Januari 2021, Terdakwa bersama dengansaksi Hasanuddin Bin Ahmad
Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada para perangkat desadi Kabupaten Kaur untuk melengkapi persyaratan Pemberian NIPDtersebut sebagaimana Surat Nomor: 80022/282/DPMD/KK/2020tertanggal 12 Agustus 2020 perihal Pengelolaan Administrasi DataKepala Desa Dan Perangkat Desa yang kemudian dikirim melalui ParaPejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa;Bahwa kemudian pada awal Januari 2021, Terdakwa bersama dengansaksi Hasanuddin Bin Ahmad K., saksi Hayan Wianto, S.E, M.Si.
IMAM MUGHNI
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
2.TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
3.BUPATI NGANJUK
Intervensi:
FAJAR NUSANTORO
247 — 124
MengingatSurat keterangan Nomor 2354/SK/HK/10/2019 dan SKCK NomorSKCK/YANMAS/006580/X/2019/ INTELKAM adalah berdasarkanpengakuan PENGGUGAT dan Surat Nomor W14U27/1780/HK.03/X1/2019 tertanggal 7 Nopember 2019 adalahberdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk, sehinggadalam hal ini tidak ada kejujuran dari PENGGUGAT.Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2019 semua bakal calon Kepala Desadi undang pada tahapan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon KepalaDesa Pacewetan.
133 — 12
los pasar diundang untuk kumpul di Balai Desa,membahas masalah pungutan biaya pembangunan yang dikenakan kepada parapedagang dengan nilai per kiosnya sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Bahwa pembangunan revitalisasi Pasar Plumpang yang melaksanakanpembangunan adalah Kepala Desa yaitu Terdakwa TUMITO ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana pembangunan revitalisasi PasarPlumpang ;Bahwa pembangunan revitalisasi Pasar Plumpang kurang lebih ada 60 los / kios ;Bahwa pada waktu rapat di Balai Desadi
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
NASIRIN PANCA KURNIA bin SUDIR MUHADI
130 — 30
Bahwa untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan SosialPenguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Program Sarjana Membangun Desadi Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2011tersebut diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa(SMD) tahun 2011 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danHAL 157 DARI 202 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg.Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan SuratPerjanjian
Bahwa untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan SosialPenguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Program Sarjana Membangun Desadi Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2011tersebut diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa(SMD) tahun 2011 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan SuratPerjanjian Kerjasama Nomor : 348/HK.130/F3/10/2011 tanggal 22 OktoberHAL 167 DARI
YUYUNG INDRA CAHYA
Tergugat:
BUPATI Kabupaten Bandung
Intervensi:
ENANG SODIKIN
179 — 128
Camat Rancaekek (sesuai dengan fotokopi) ;Fotokopi Surat Keputusan Camat RancaekekKabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/X1/2017tanggal 17 Nopember 2017 tentang PengangkatanKepala Desa Rancaekek Kulon KecamatanRancaekek Kabupaten Bandung masa bakti 20172023 (Sesuai dengan asli);Fotokopi Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala DesaDi Kabupaten Bandung (Sesuai dengan fotokopi
112 — 59
Rata,dan Ngecen, dan waktu itu sebelum Gestok (gerakan satu oktober).Bahwa saksi menanyakan sampai 3 (tiga) kali tapi jawabannya tetap samayaitu nanti saya akan usahan cari penggantinya setelah saya sembuh ;Bahwasaksi tidak tahu siapa Kepala Istana Tampak Siring dari dahulu sampaisekarang dan saksi tidak tahu kapan dibangunnya Istana Tampaksiringtersebut.Bahwa saksi tahu dan pernah melihat presiden pertama yaitu IR soekarno keIstana Tampaksiring, serta beliau sempat jalanjalan ke keperkampungan Desadi
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I MADE CATUR ADNYANA, SH
139 — 65
PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;> Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH. menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi
PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
MUSLIHAT, S
84 — 23
Bank Kalbar dengan Nomor Rekening1301011250.2. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) untuk pembayaran Pembuatan Jembatan Rambat Labuh danRumah Posyandu dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2018 Tanggal06 Agustus 2018.3. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp440.696.000,00 (empat ratus empatpuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untukpembayaran Pembangunan Jembatan Rambat Beton dan RumahPosyandu serta Tambat Labuh dari Dana Desa dan Alokasi Dana DesaDi
64 — 62
Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: "Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,Ad. 3. $3 Perkara Korupsidilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusdidasarkan pada besarnya masingmasing pos pada
118 — 22
/ 20112008 Rp. 1.040.000.000,00XI1/2008Semoi Dua 356/PemSD/ 20112008 Rp.1.040.000.000,00X1/2008Suka Raja 423/PemSR/ = 20112008 Rp. 1.040.000.000,00X1/2008Sukomulyo 40/PemSM/ 20112008 Rp.X1/2008 780.000.000,00Tengin Baru 437/Pem 20112008 Rp. 780.000.000,00TBI/2008Bukit Raya 403/PemBR/ 20112008 Rp. 780.000.000,00XI1/2008Wonosari 341/PemWS/ 20112008 Rp. 780.000.000,00XI1/2008Karang Jinawi 273/PemKJ/ 20112008 Rp. 260.000.000,00X1/2008 Menimbang, bahwa setelah dana ditampung di rekening masingmasing Desadi
62 — 22
(lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa setelah Tersangka menerima titipan /meminta uang pungutan PajakBumi dan Bangunan dari Para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desadi Desa Sedayu tersebut Tersangka tidak pernah menyetorkan ke Bank yangditunjuk (BKK), melainkan telah habis Tersangka gunakan untuk kepentinganTersangka pribadi ; 98Bahwa uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Terdakwaterima dari para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa di Desa SedayuKecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri