Ditemukan 1138 data
240 — 155
begitu yang menjadijangkauan maupun sifat independensi tersebut.Bahwa, jika menganalisis Undangundang Komisi Yudisial yang dihubungkandengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbit belakangan, dan Undangundang Mahkamah Agung yang dijudicial review oleh Putusan MahkamahKonstitusi tersebut, kesemuanya berinduk pada Pasal 24b ayat (1) Undangundang Dasar 1945, dan oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbitbelakangan dengan membawa norma hukum baru, dan pada norma hukum awalterdapat titik singgung
45 — 26
terdakwamenunjukkan alasan adanya kekhilafan hakim mengenai adanya unsurmenyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan dan kedudukan dengan mengungkapkan sejumlah bantahandan faktafakta namun tidak mendasarkannya kepada faktafakta sidang.g.Keberatan terdakwa yang menyatakan adanya kekhilafan hakimmengenai unsur Kekhilafan Majelis Hakim tentang unsure yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sangattidak factual dan relevan karena tidak ditemukan titik singgung
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
314 — 321
Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang merupakanwilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha NegaraSANTA NC) ssc ere eee neice rnin neni enemaMenimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan penggugat yang padapokoknya penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguji mengenai halprosedur penerbitan kedua objek sengketa a quo apakah bertentangan atau tidakdengan peraturan perundangundangan dan asas umum pemerintahan yang baikatau bukan dan untuk mengetahui adanya titik singgung
64 — 16
HILMI.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik danketerangan yang dituangkan didalam BAP adalah benar.Bahwa saksi pernah menjadi bendahara Desa Sumber Mulia mulaisekitar tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2009 persisnya saksi lupa;Bahwa saksi membenarkan adanya pungutan fee desa kepada pelakupertambangan dengan besaranRp.17.000, /ret ;Bahwa tidak ada Perdes yang secara knusus mengatur mengenai feeDesa tetapi di singgung di Peraturan Desa (PERDES) Sumber MuliaNo.02/PEM/SM/I/20072011
93 — 23
Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389), Sedang dalam dakwaanSubsidairitas biasanya disusun secara berurutan dari yang terberat sampai yang teringandalam pasal yang serumpun;Menimbang, bahwa Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaanSubsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat,dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir
161 — 41
Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau bantuan tersebut cair.Bahwa saksi tidak tahu apakah Kadis pernah singgung tentang bantuantersebut atau tidak. Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan Koperasi Cempka Raya sampaistatus hukumnya sebab yang menangani masalah itu adalah Kepala Seksikelembagaan. Bahwa saksi tidak tahu apakah Koperasi Cempaka Raya statusnya sudahberbadan hukum atau tidak.Bahwa saksi tidak tahu apakah rekomendasi tersebut drafnya sudah adadalam komputer atau dibuat draf baru.
89 — 26
Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) dan Gugatan Para Penggugat bercampur aduk berkenaan dengan (adanya dua) PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) danGugatan Para Penggugat bercampur aduk berkenaan dengan (adanya)Perobuatan Melawan Hukum, halmana setelah Turut Tergugat mencermati ternyata ada dua Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi,yang mana kedua Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakanmasingmasing peristiwa hukum tersendiri dan tidak ada titik singgung
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
257 — 132
Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Atas Tanah, yaitu:Halaman 22 dari 138 Halaman Putusan Nomor
TUKRAN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Usep Heriyanto, Dkk
421 — 583
Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, dengan pembatasan tertentu. karena lahirnyaperaturan perundangundangan yang baru dan pembatasan karenayurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknyamenyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili diPeradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitankeputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak atas tanah ataukeputusankeputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungandengan tanah;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung
920 — 615
Ada 12 kriteria yang lain, termasuk putusan pengadilan yang pernahmengukuhkan sebelumnya atau juga karena pendaftaran dibeberapanegara, tadi sudah ahli singgung, yang menjadi perdebatan berapanegara; 10 tapi negaranya kecilkecil atau 3 tetapi negara besar,bagaimana, ukurannya bukan kuantitative tetapi kualitative.
632 — 491
Kalau murni masalah material substansi yang menjadipokok perselisinan maka Hakim bisa memutuskan untuk kasus ini tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Perdata;Bahwa menurut pendapat Ahli, mensinergikan antara Hukum Perdata denganHukum Administrasi apabila ada titik singgung antara keduanya. Kalau secaraformalistik melihatnya bahwa secara positif apabila Hukum Perdata dibawa keHukum Administrasi tentang tenggang waktu maka tidak dapat di proseskarena telah lewat waktu.
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana telah kami singgung baik dalam Plaidoi maupun padaawal memori ini, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres RI No. 8 Tahun2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintahtidak tepat diterapbkan dalam kasus a quo karena dana proyek ini bersumberpada Mata Anggaran 57 (bantuan sosial pendidikan), dan pengawasannyabukan pada PPK, apalagi pencairan danya sekaligus (bukan pertermynsebagaimana dimaksud dalam Perpres RI No. 8 Tahun 2006) ;3) Bahwa tindak pidana koropsi dapat
52 — 30
Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
789 — 244
Namun olehkarena tidak terdapat jumlah yang pasti berdasarkan hasil perhitungan lembagaakuntan publik yang kredibel dan dapat dipedomani perhitungan taksiran barangbarang jaminan dimaksud, maka Mejelis hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat perhitungannya dapat dilakukan pada saat melakukan eksekusi terhadappidana tambahan membayar Uang Pengganti terhadap Terdakwa;Ketiga, bahwa dalam praktek senantiasa dijumpai titik singgung antara ketentuanundangundang tindak pidana korupsi dengan ranah hukum
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
974 — 1748
Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh TerbesarPancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP JadiSulit Ditemukan (fotokopi dari print out);: Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soalCovid19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);: kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan PejabatPublik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: Tribunnews, Viral Menkes Terawan Salahkan Pembeli Masker,Singgung
109 — 72
Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNBDGdibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitan sertipikatobyek sengketa; dBahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak hakkeperdataan yang diakui / diklaim adalah merupakan milik Penggugat,yang mana hal ini adalah merupakan Kewenangan
LR 19/D/VIH/52/1974, terhadap sebagian bekastanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukan redistribusi landreformkepada para pemegang hak, serta telah dipenuhi/dibayarnya kewajiban kepadaNegara sehubungan penerbitan sertipikat obyek sengketa, oleh karena itu telahsecara jelas dan terang benderang tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkanpada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaandengan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
996 — 1610
memang dalam kondisi ada "Perselisihnan Partai politik" baikperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadaphak anggota Partai Politik; pemecatan tanpa alasan yang Jjelas; sertapenyalahgunaan kewenangan yang dilakukan P3B, namun perselisihantersebut belum diselesaikan melalui mekanisme Pasal 32 UU Parpol, dengandemikian sepanjang tidak ada penyelesaian secara internal melaluiMahkamah Partai maka secara dejure haruslah dianggap tidak terdapatperselisinan;Menimbang, bahwa titik singgung
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
207 — 111
Prajudisial lafsiong.... makadisitu dikatakan jika terjadi titik singgung pidana dan perdata pada prinsipnyahentikanlah proses meskipun rumusan pidananya tidak tegas mengatakansebaiknya hentikanlah. Tetapi kKemudian dia juga merujuk pada perma, tetapidisitu lakukanlah pertimbangan yang sebaikbaiknya. Jadi pada akhirnya semuaHalaman 82 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.
85 — 28
Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanHal. 111 dari
88 — 17
Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya; Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung