Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/2016b.)Laporan Keuangan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalahlaporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan;Angka 1 huruf bSetiap emiten dan perusahaan public yang pernyataan pendaftarannyatelah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkalakepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurangkurangnya1 (satu) dalam bentuk asli;Angka 1 huruf cLaporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:1.

melaksanakan prinsipketerbukaan dan memberikan perlindungan kepadamasyarakat pemodal, perlu adanya ketentuan untukmengatur Keterbukaan Informasi Terhadap Emitenatau Perusahaan Publik Yang LaporanKeuangannya mendapat Opini Selain Wajar TanpaPengecualian,b. bahwa dalam rangka memberikan informasi yanglebih cepat dan akurat kepada investor mengenaikondisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publikserta dalam rangka mengikuti perkembangan PasarModal global, maka dipandang perlu untukmenyempurnakan Peraturan Bapepam

Nomor Kep17/PM/2002 tentang Kewajiban PenyampaianLaporan Keuangan Berkala, dengan menetapkanKeputusan Ketua Bapepam yang baru;Bahwa dari kedua diktum menimbang sebagaimanatersebut pada huruf a dan huruf b di atas dapat diketahuidengan jelas bahwa maksud dan tujuan dari ketentuansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 255/PMK.03/2008, dan maksud dan tujuan dariketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KetuaBapepam Nomor KEP36/PM/2003 adalah sangat berbeda,dan perbedaannya adalah

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor 7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM

berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan ketua BAPEPAM berkenan dengankewenangan tersebut;

) cqKepala Biro Perasuransian yang sejak 2011 telah dialihkan tugas dankewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);Berdasarkan Surat Kepala Biro Perasuransian Bapepam Nomor S2767/BL/2011 perihal pengaduan klaim tanggal 5 Maret 2012 yang ditujukankepada Pemohon yang pada pokoknya meminta penjelasan (klarifikasi)mengenai pengaduan klaim atas Polis Performance Bond yang diajukanoleh Turut Termohon (Surat Bapepam Nomor S2767/BL/2011) (bukti P12) atas Surat Bapepam Nomor S2767/BL/2011, Pemohon memberikantanggapannya

Nomor S5355/BL/2012 tersebut di atasmerupakan surat tanggapan atas Surat Laporan Turut Termohon tanggal 20Februari 2012 dan surat tanggapan Pemohon tanggal 13 Maret 2012 yangditerbitkan setelah BAPEPAM (OJK) mempertimbangkan seluruh faktafaktadan keteranganketerangan yang diperoleh BAPEPAM (OJk) baik keterangandari Pemohon selaku Terlapor maupun dari Turut Termohon selaku Pelaporyang pokok surat tersebut hanya mengakui atas nama APD sebagai pihakTertanggung (Obligee) bukan atas nama Turut Termohon

;Bahwa surat tanggapan BAPEPAM Nomor S5355/BL/2012 di atasmembuktikan bahwa pihak yang berhak atas Klaim Pencairan PerformanceBond tersebut apabila Turut Termohon II terobukti melakukan perbuatanwanprestasi (cidera janji) adalah atas nama Asia Petroleum Development(Glagah Kambuna) Limited (APD) bukan atas nama Salamander (TurutTermohon ).

Adapun Surat Tanggapan BAPEPAM Nomor S5355/BL/2012merupakan bukti yang sangat menentukan dalam proses pembuktianHalaman 41 dari 136 hal. Put.

Nomor 220 B/Pdt.SusArbt/201672.73.79.mengingat BAPEPAM (OJK) sebagai Institusi Pemerintah yang mempunyaiotoritas dalam melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan dalam rangka memberi perlindungan terhadappelaku jasa keuangan telah melakukan pemeriksaan terlebin dahulusebelum mengeluarkan tanggapan tersebut, akan tetapi Termohon samasekali tidak mempertimbangkan bukti tersebut;Bahwa perbuatan Termohon yang sama sekali tidak mempertimbangkan surattanggapan BAPEPAM

;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biayaperkara ; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telahmengajukan Jawaban tertulis tertanggal 31 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagaiI Dalam PokokPerkara :1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanPenggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya olehPAGE2 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanKetua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(selanjutnya disebut Bapepam

22029222222 nn none nn nen nnne7 Bahwa Menteri Keuangan adalah pihak yang diberikan amanat oleh UUNo. 2/1992 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usahaperasuransian (vide Pasal 10 UU No. 2/1992), dan setiap pihak yangmelakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari MenteriKeuangan (vide Pasal 9 Ayat (1) UU No. 2/1992) ;8 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1495 PMK 184 Tahun 2010Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (selanjutnyadisebut PMK 184 Tahun 2010), Bapepam

dan LK mempunyai tugasantara lain melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidanglembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;=+9 Bahwa berdasarkan Pasal 1497 huruf k PMK 184 Tahun 2010, salah satuunit instansi eselon II dilingkungan Bapepam dan LK adalah BiroPerasuransian.

AJB Bumiputera1912) mengangkat Direksi yang mempunyai kompetensi dan integritasguna mengelola dana nasabahnya dengan16 Bahwa dengan demikian syarat sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (4)huruf b UU PTUNterpenuhi ; 17 Bahwa sebaliknya berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b UUPTUN,permohonan penundaaan tidak dapat dikabulkan karena kepentinganumum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannyakeputusantersebut ;18 Bahwa tujuan pelaksanaan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.

(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Republik Indonesia (BAPEPAM LK)Nomor : KEP437/BL/2012, tertanggal 6 Agustus 2012, TentangPenetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas namaFaizal.

BinataParama, Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia;Bahwa total 26 BPD belum bunga yang dikeluarkan BPD;Bahwa kerjasama ada perjanjian yang dibuat yaitu pembuatan obligasi jugadengan lembaga lain seperti Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan Publik,Bapepam;Bahwa benar tentang Perjanjian Penerbitan Obligasi;Bahwa kurang lebih perjanjian tersebut berisi kewajiban bank antara lain :menjauhkan kerugian setelah audit Bapepam, aturan publik, pemberi kewajibanadalah Bank Maluku;Bahwa setelah perjanjian selesai

AAA sebagaipenjamin, kemudian para investor memberi bantuan;Bahwa ada problem dari Akuntan Publik ternyata ada koreksi dari Bapepam;Bahwa benar release 2011, Desember 2011 landing Obligasi dan diperolehcukup besar dengan likuidasi yang ada;Bahwa PT. AAA yang mencari investor untuk membeli Obligasi;Bahwa kerjasama dengan PT.

BinataParama, Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia;Bahwa total 26 BPD belum bunga yang dikeluarkan BPD;Bahwa kerjasama ada perjanjian yang dibuat yaitu pembuatan obligasi jugadengan lembaga lain seperti Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan Publik,Bapepam;Bahwa benar perjanjian penerbitan Obligasi;Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2016/PN JKT.SELBahwa benar perjanjian tersebut berisi kewajiban bank antara lain : menjauhkankerugian setelah audit Bapepam, aturan publik, pemberi kewajiban adalah

Bank Maluku diawali padabulan Juni 2011 sampai dengan Januari 2012 dan Alasan Public Ekspose yangdirencanakan bulan Juni 2011 tidak dapat dilaksanakan disebabkan belumadanya surat pernyataan pra efektif dari Bapepam, dan pengaruhnya dengan PT.Bank Maluku adalah mundurnya jadwal public ekspose, Prospektus untukobligasi PT. Bank Maluku selesai dibuat dan disetujui oleh BAPEPAM padatanggal 30 Desember 2011 dan Prospektus untuk obligasi PT.

Bank Malukuselesai dibuat dan disetujui oleh BAPEPAM pada tanggal 30 Desember 2011 dandi sampaikan kepada Publik dan investor;Bahwa yang mencari Investor pembeli Obligasi Bank Maluku adalah PT. AAASekuritas, dan investor/pembelinya adalah Perbankan, Reksadana, Asuransi danisntitusi lain;Bahwa karena Dana Obilgasi di dapat pada bulan Januari 2012 sedangkan padaBulan Desember 2011, PT. Bank Maluku memerlukan pendanaan sebesar Rp.300 Milyar dan PT.

Penggugat uraikan di atas, Penggugatmerupakan Notaris yang telah terdaftar dan memiliki Surat TandaTerdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yangmelakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalamPeraturan Nomor VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BadanPengawas Pasar Modal Kep37/PM/1996 tentang Pendaftaran NotarisYang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal angka 1 yang menyatakan:angka 1Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wayibterlebih dahulu terdaftar di Bapepam

Nomor Kep37/PM/1996 peraturan Nomor VIII.D.1:Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan pasar modal angka 1yang menyatakan:Angka I;Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wayjibterlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam peraturan ini;Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.

Nomor VIII.D.1 LampiranKeputusan Ketua Bapepam Nomor Kep37/PM/1996 TentangPendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (untukselanjutnya disebut dengan Peraturan VIII.D.1) dan Pasal 17 ayat (1)huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal(untuk selanjutnya disebut dengan POJK 67/2017), Notaris yangmelakukan kegiatan di Pasar Modal wajib melaporkan perubahan datadan informasi termasuk perubahan alamat

kepada Bapepam (sekarangOtoritas Jasa Keuangan/in casu Tergugat);Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.

BuktiT 7 : Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 Lampiran KeputusanKetua Bapepam Nomor Kep37/PM/1996 TentangPendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di PasarModal, (foto kopi dari foto kopi);8. BuktiT 8 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara PelaksanaanPungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, (foto kopi darifoto kopi);9.

202922222 22 none nnn nn nnn e7 Bahwa Menteri Keuangan adalah pihak yang diberikan amanat oleh UUNo. 2/1992 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usahaperasuransian (vide Pasal 10 UU No. 2/1992), dan setiap pihak yangmelakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari MenteriKeuangan (vide Pasal 9 Ayat (1) UU No. 2/1992) ;8 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1495 PMK 184 Tahun 2010Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (selanjutnyadisebut PMK 184 Tahun 2010), Bapepam

dan LK mempunyai tugasantara lain melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidanglembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku ;=+~9 Bahwa berdasarkan Pasal 1497 huruf k PMK 184 Tahun 2010, salah satuunit instansi eselon II dilingkungan Bapepam dan LK adalah BiroPerasuransian.

AJB Bumiputera1912) mengangkat Direksi yang mempunyai kompetensi dan integritasguna mengelola dana nasabahnya dengan16 Bahwa dengan demikian syarat sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (4)huruf b UU PTUNterpenuhi ; 17 Bahwa sebaliknya berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b UUPTUN,permohonan penundaaan tidak dapat dikabulkan karena kepentinganumum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannyakeputusantersebut ;18 Bahwa tujuan pelaksanaan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No :KEP436/BL/2012, tanggal

Nomor 78 tahun 2007 Jo PeraturanHalaman 53 dari 89 halaman Putusan No.149/G/2012/PTUNJKTPAGEberlaku,2930Bapepam dan LK Nomor 4 Tahun2009 ;Bahwa dengan demikian syarat sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (4)huruf b UU PTUNterpenuhi ; Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (4)huruf a UU PTUN tidak terpenuhi, sedangkan sebaliknya syaratsebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN terpenuhi,maka permohonan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaanKeputusan Ketua Bapepam

(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Republik Indonesia (BAPEPAM LK)Nomor : KEP436/BL/2012, tertanggal 6 Agustus 2012, TentangPenetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas namaNirwan Daud.

Namun Saksi M.Ali Said Kasim, S.E tidak mengetahui dibayar ke rekening YPPI yang mana oleh PT.Bina Investama;Bahwa, pengurus YPPI tidak diperbolehkan menginvestasikan dana ke perusahaanmenejer investasi yang tidak memiliki izin dari BAPEPAM karena dana yangdiinvestasikan tidak bisa dijamin oleh BAPEPAM (Negara). Dan pengurusmempunyai hak untuk mengeluarkan uang dari Kas YPPI untuk membayar sewaruangan PT.Bina Investama, membayar pembuatan interior ruang kerja PT.

Izin sebagai menejer investasi dari BAPEPAM;3. Sertifikasi sebagai Direktur yang dikeluarkan oleh BAPEPTI.Bahwa, PTI.Bina Investama hanya mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan Ham RI pada tanggal 06 Juni 2007. PT. Bina Investama tidak pernahmemiliki izin sebagai menejer investasi dan Saksi Agustinus Sri Widodo tidak pernahmemiliki sertifikasi dari BAPEPAM sebagai Direktur di PT.

Bina Investama belum memiliki izin sebagai menejer investasidari BAPEPAM tetapi PT. Bina Investama sudah mengelola dana milik YPP dan Saksi Halaman 101 dari 160 Putusan No. 1584/Pid.B/2016/PN.JKT.PSTAgustinus Sri Widodo belum mendapatkan sertifikasi dari BAPEPAM sebagai DirekturPT. Bina Investama (perusahaan pengelola dana) tetapi Saksi Agustinus Sri Widodomenerima penunjukan tersebut.

Bina Investama tidak memiliki izin dari BAPEPAM sebagai perusahaansecurytas (Maneger Investasi) ;Pada tanggal 2 Juli 2007, Terdakwa Baridjussalam Hadi selaku Ketuapengurus YPPI mengeluarkan uang dari Kas YPPI sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) ke rekening BCA milik PT.

Bina Investama belum memiliki ijin sebagaiperusahaan Securitas (Manager Investasi) dari BAPEPAM pada saat Terdakwamengeluarkan uang YPPI untuk investasi ke PT. Bina Investama dan Terdakwa maumengeluarkan uang tersebut untuk Investasi ke PT.

No.59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst1028hal tersebut didasarkan pada Angka 4 huruf c Peraturan Bapepam No.

Hal tersebut di dasarkan pada ketentuanPeraturan Bapepam No.

X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 yangmenyatakan:Angka huruf bEmiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadiefektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LKpaling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertaidengan laporan dalam salinan elektronik (soft copy)Angka 2 huruf cLaporan Keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dandiumumkan kepada masyarakat paling

Nomor 1459 K/Pdt/2017Pluit Selatan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 Februari 2017;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Dan:OTORITAS JASA KEUANGAN (QOJK) d/h BAPEPAM, berkedudukan di Gedung Sumitro Djoyohadikusumo, Jalan LapanganBanteng Timur Nomor 24, Jakarta, dalam hal ini diwakili olehMULIAMAN D.

Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia,ternyata tidak mempunyai izin menjadi wakil agen penjual Efek Reksa Dana(WAPERD), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam :e Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek ReksaDana (WAPERD) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006.e Peraturan Nomor V.B.3 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek ReksaDana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep10/BL/2006tanggal 30 Agustus 2006 ; dane Peraturan

Nomor V.B.4 tentang Pelaku Agen Penjual Efek Reksa Dana,Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep11/BL/2006tanggal 30 Agustus 2006.Sehingga perbuatan Tergugat Il (LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, DKk)dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa, perobuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh BankCentury, berikut para pengurusnya yaitu Tergugat Il (Lila KomaladewiGondokusumo) dan Wanprestasi yang dilakukan PT.

Sebagai contoh, penyediainformasi yang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lainlain;2. Kondisi dimana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuatmemiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yangmemiliki sistem pengendalian internal lemah3.

murabahah dalampraktek perbankan syariah di Indonesia telah ditetapbkan dengan Fatwa DewanSyariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 TentangMurabahah, meskipun pada mulanya fatwa tentang murabahah ini diperuntukkanperbankan namun kemudian menjadi rujukan bagi kegiatan perekonomian syariahlainnya, termasuk lembaga keuangan non bank, dan atas dasar itu otoritas yangberwenang membuat regulasi lembaga keuangan non bank, yakni (dahulu) BadanPengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM

&LK) telahmengeluarkan Peraturan Ketua Bapepam & LK Nomor PER04/BL/2007 tentangAkadAkad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan PembiayaanBerdasarkan Prinsip Syariah;Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Murabahah NomorNo. 040712410566 antara Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan bahwa fasilitasPutusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smglembar 7 dari 32 halamanPembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Perusahaan kepada Konsumen adalah(1) Harga Perolehan Rp 16.410.000,00, (2) Vang muka Rp 1.625.270,00

Pribadi; Fasilitas pembiayaan akan dicairkan apabila Konsumen telahmembayar uang muka sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 butir 2 Pasal 1Perjanjian ini serta membayar : (1) Biaya administrasi Ro1.374.730,00;Menimbang bahwa telah ternyata substansi Perjanjian PembiayaanMurabahah tersebut tidak mengandung halhal yang bisa membatalkan perjanjiantersebut, karena dari segi pengertian dan substansi Perjanjian PembiayaanMurabahah tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 23 35Peraturan Ketua BAPEPAM

Pasal 1angka 5 Peraturan Ketua Bapepam & LK No.

Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah Broker.Dan atas pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami keberatandengan alasan sebagai berikut : MenurutUndangUndang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal Pasal 5 mensyaratkan bahwa seseorang Broker/Dealerharus memiliki ijin terlebih dahulu dari Bapepam (Badan PengelolaPasar Modal) ; Bahwa perusahaan efek/perusahaan sekuritas i.c PT.

TrimegahSecuritas, Tok yang bertindak selaku : (i) Penjamin Emisi/Underwriter,(ii) Perantara Pedagang Efek/Broker/Dealer, (iii) ManajerInvestasi/Investment Manager ; Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas di bursa PerusahaanEfek/Perusahaan Sekuritas mengangkat atau menunjuk orang perorang yang memiliki kKeahlian dan ijin dari Bapepam untuk mendudukijabatan : (i) Wakil Penjamin Emisi Efek, (ii) Wakil Perantara PedagangEfek, (ili) Wakil Manager Investasi ; Selanjutnya ketiga jabatan tersebutlah

melakukan kegiatan di bursa efeksesuai fungsinya masingmasing mewakili perusahaan untuk diri sendiri(perseroan) atau nasabah ;Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa bukanlah seorang broker di pasar modal ;Bukan pula orang yang memiliki ijin broker dari Bapepam ; Bukan pula Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT.

efektif.Bahwa dalam Pasal 74 UUPM mengatur:(1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke45 (keempat puluh lima)sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggalyang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapatmeminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atauPerusahaan Publik.(3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atautambahan informasi, Pernyataan

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian PernyataanPendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam (vide Pasal 77 UUPM).9. Berdasarkan angka 1 huruf a.1) Peraturan Bapepam IX.A.2 tentang Tata CaraPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Keputusan Ketua Bapepam danLK Nomor: KEP122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam RangkaPenawaran Umum menyatakan bahwa:a.

Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi halhal berikut:1) Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumenpendukungnya kepada Bapepam dan LK dalam bentuk serta mencakupinformasi yang ditetapbkan untuk Penawaran Umum sesuai denganPeraturan Nomor: IX.A.1.10. Bahwa berdasarkan angka 3 huruf a Peraturan Bapepam yang sama, disebutkan:a. Bapepam dan LK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasikepada Emitenuntuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaankepada umum.

Umum; ataub) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yangdisampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi;atau2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagiperubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.12.

Angka 3huruf a Peraturan Bapepam IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran DalamRangka Penawaran Umum, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umumjo. Angka 1 Peraturan Bapepam IX.A.3, Keputusan Ketua Bapepam dan LKNomor: KEP44/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara UntukHal. 150 dari 252 hal.

Bapepamtersebut di atas.Bahwa Penggugat adalah "PT Biasa atau tertutup,*Bukan PT Go Public atau Tbk.Bahwa Keputusan Ketua Bapepam No.Kep44/PM/1991 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No. Kep44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep25/PM/2003 Jo. Pasal 70 Ayat 1 Jo. Pasal 70 Ayat 1Jo.

Keputusan Ketua Bapepam No.Kep265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No.Kep44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep25/PM/2003 dan oleh karena ternyata perizinanBapepam tersebut tidak pernah dimintakan makasudah terbukti penerbitan Sertifikat Global Note atuaSurat Bond tersebut bertentangan dengan Perundangundangan dan public policy di Indonesia yaitu UUPasar Modal dan Keputusan Bapepam No.Kep44/PM/1991 Jo.

Keputusan Ketaua Bapepam No.Kep265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No.Kep44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep25PM/2003.4.8.

Keputusan Ketua Bapepam No.Kep265/PM/1992 Jo.Keputusan Ketua Bapepam No.Kep43/PM/1996 Jo. KeputusanBapepam No.Kep44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua BapepamNo. Kep25/PM/2003 Jo. Pasal 70 ayat 1 Jo.

Keputusan Ketua Bapepam No.Kep265/PM/1992Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep43/PM/1996 Jo. KeputusanBapepam No.Kep44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua BapepamNo.Kep25/PM/2003 Jo. Pasal 70 ayat 1 Jo.

Bahwa ternyata PENGGUGAT bukanlah karyawan yang beritikad baikdan karyawan yang jujur dalam memberikan informasi tentang siapadirinya kepada TERGUGAT pada saat seleksi penerimaan calonkaryawan, karena PENGGUGAT mempunyai banyak masalah diBAPEPAM LK, sehingga pada waktu diajukan PENGGUGAT dandilakukan fit dan propert test oleh BAPEPAM LK untuk jabatan yangdilamar oleh PENGGUGAT yaitu selaku Direktur Utama, hal ini dapatterlinat dengan jelas dalam surat dari Bapepam LK, Nomor : S2434/BL/2011, tanggal

9 Maret 2011, yang selengkapnya berbunyi :berkenaan dengan Pencalonan PENGGUGAT / Sdr Hadi Pranowosebagai Direktur Utama belum dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena yang bersangkutan dinilai belum memenuhi ketentuanPeraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LKHal. 8 dari23 hal.Put.Nomor 439 K/Pdt.Sus/2012No.

Dana hasil penerbitan pinjaman subordinasi dan biaya bunga ataspinjaman tersebut dicatat dalam buku besar BDI cabang Cayman Islandssesuai dengan prinsip dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.Laporan Keuangan tersebut juga telah dilaporkan oleh Pemohon Bandingkepada Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)serta telah dipublikasikan di media massa;bahwa dengan demikian, dapat dibuktikan pula bahwa analisis, pendapatserta sangkaan Terbanding bahwa BDI Kantor Pusatlah yang menerbitkanpinjaman

Apabila BDIKantor Pusat dianggap sebagai pihak yang terutang, maka pencatatan ataspenerbitan pinjaman subordinasi akan dilakukan oleh BDI Kantor Pusat, bukan BDIcabang Cayman Islands;bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang diawasi secaraketat oleh Bank Indonesia dan sebagai perusahaan terbuka yang senantiasamelaporkan kegiatan usahanya kepada Bapepam, tidak mungkin BDI Kantor Pusattidak mencatat penerbitan pinjaman subordinasi di dalam buku besarnya apabilasesungguhnya BDI

Dalam prospektus tersebut juga telah dilengkapi dengan LaporanKeuangan Konsolidasian Tahun 2003, 2002 dan 2001 seperti yang diatur dalamKeputusan Ketua Bapepam No.

Pasal 21 UU Pasar Modal, secara tegas diatur bahwaReksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanyadapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak.Lebih lanjut, untuk dapat bertindak sebagai Manajer Investasi harusmendapat ijin sebagai Manajer Investasi dari pihak Otoritas JasaKeuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga24Keuangan "Bapepam dan LK) sebagaimana dimuat dalamketentuan Pasal 30 UU Pasar Modal dan mematuhi ketentuanPeraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11, yang

merupakanLampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP480/BL/2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang PedomanPelaksanaan FungsiFungsi Manajer Investasi (selanjutnya disebut"Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11).Adapun bunyi dari ketentuanketentuan sebagaimana disebutkan diatas, akan TERGUGAT uraikan dibawah ini:Pasal1 ayat (11) UU pasar Modal, berbunyi sebagai berikut :ManajerInvestasi adalah Pihak yang kegiatan usahanyamengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelolaportofolioinvestasikolektif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) danayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.Pasal 30 UU Pasar Modal, berbunyi sebagai berikut:(1)Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagaiPerusahaan Efek adalahPerseroan yang telahmemperoleh izin usaha dari Bapepam.Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usahasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukankegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, PerantaraPedagang Efek, dan atau Manajer Investasi sertae.26kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkanoleh Bapepam

.(3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai PenjaminEmisi Efek, perantara Pedagang Efek, dan atau ManajerInvestasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yangjatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikatdeposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan ataudijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yangditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untukmemperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.(4) persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efekdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Namun Saksi M.Ali Said Kasim, S.E tidak mengetahui dibayar ke rekening YPPI yang mana oleh PT.Bina Investama;Bahwa, pengurus YPPI tidak diperbolehkan menginvestasikan dana ke perusahaanmenejer investasi yang tidak memiliki izin dari BAPEPAM karena dana yangdiinvestasikan tidak bisa dijamin oleh BAPEPAM (Negara). Dan pengurusmempunyai hak untuk mengeluarkan uang dari Kas YPPI untuk membayar sewaruangan PT.Bina Investama, membayar pembuatan interior ruang kerja PT.

Izin sebagai menejer investasi dari BAPEPAM;3. Sertifikasi sebagai Direktur yang dikeluarkan oleh BAPEPTI.Bahwa, PTI.Bina Investama hanya mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan Ham RI pada tanggal 06 Juni 2007. PT. Bina Investama tidak pernahmemiliki izin sebagai menejer investasi dan Saksi Agustinus Sri Widodo tidak pernahmemiliki sertifikasi dari BAPEPAM sebagai Direktur di PT.

Bina Investama belum memiliki izin sebagai menejer investasidari BAPEPAM tetapi PT. Bina Investama sudah mengelola dana milik YPP dan Saksi Halaman 101 dari 160 Putusan No. 1584/Pid.B/2016/PN.JKT.PSTAgustinus Sri Widodo belum mendapatkan sertifikasi dari BAPEPAM sebagai DirekturPT. Bina Investama (perusahaan pengelola dana) tetapi Saksi Agustinus Sri Widodomenerima penunjukan tersebut.

Bina Investama tidak memiliki izin dari BAPEPAM sebagai perusahaansecurytas (Maneger Investasi) ;Pada tanggal 2 Juli 2007, Terdakwa Baridjussalam Hadi selaku Ketuapengurus YPPI mengeluarkan uang dari Kas YPPI sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) ke rekening BCA milik PT.

Bina Investama belum memiliki ijin sebagaiperusahaan Securitas (Manager Investasi) dari BAPEPAM pada saat Terdakwamengeluarkan uang YPPI untuk investasi ke PT. Bina Investama dan Terdakwa maumengeluarkan uang tersebut untuk Investasi ke PT.