Surat Nomor 001/RLSM/XI/2018 tanggal 02 Januari 2018, yang padaintinya Tergugat dapat meninjau ulang kebijakan/keputusan Tergugatuntuk dibatalkan terkait kebijakan menutup salah satu jalan di PasarTanah Abang;2. Bahwa dari inti ke 3 (tiga) surat tersebut baik ucapan Pribumi, PelayananRumah Sakit maupun Penutupan Jalan di Pasar Tanah Abang, tidak adasatupun yang melibatkan dan menyebabkan kerugian langsung kepadaPenggugat;3.

Surat Nomor 001/RLSM/X1/2018 tanggal 02 Januari 2018, yang padaintinya Tergugat dapat meninjau ulang kebijakan/keputusan Tergugatuntuk dibatalkan terkait kebijakan menutup salah satu jalan di PasarTanah Abang;.

Faktanya tidak adasama sekali kebijakan maupun perlakuan diskriminasi dari GubernurProvinsi DKI Jakarta berdasarkan polarisasi pribumi maupun nonpribumi hingga saat ini;b.

Surat Nomor 001/RLSM/XI/2018 tanggal 02 Januari2018, yang padaintinya Tergugat dapat meninjauulang kebijakan/keputusanTergugatuntuk dibatalkanterkaitkebijakanmenutup salah satu jalan di PasarTanah Aban1.

Bahwa Penggugat mempermasalahkan kebijakan Tergugat untukmenutup salah satu jalan di Pasar Tanah Abang dimana dalam positadan petitum gugatannya menyampaikan Tergugat telah melanggarUndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Jalan, yang untuklebih jelasnya dikutip sebagai berikut:Posita Alinea 2 halaman 3Bahwa Tergugat dalam rangka menjalankan tugas pemerintah telahmelakukan kebijakan untuk menutup salah satu jalan di Pasar TanahAbang dan menjadikan jalan trotoar untuk masyarakat berdagang(berjualan

Oleh karena itu, sayatidak pernah diberikan kebijakan program stimulus restrukturisasi kredit ataupembiayaan dari PT. Indomobil Finance Cabang Denpasar;4.

Bahwa saya mohon dapat melanjutkan angsuran kredit mobil denganmemberikan saya kebijakan program stimulus pandemi Covid 19.Dengan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 11/POJK.03/2020 tahun 2020 Tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019, kami mengajukan permohonanpenyelesaian terhadap Perkara Perdata No. 2/Pdt.G.S/2021/PN Gin, sebagaiberikut:Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Padt.G.S/2021/PN Gin1

Indomobil Finance Indonesia pada hariKamis tanggal 23 November 2017;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkalnya akan tetapi memohon agardiberikan keringanan/kelonggaran waktu untuk melunasi keterlambatanpembayaran dengan cara diberikan kebijakan program stimulus restrukturisasikredit atau pembiayaan dari PT.

Indomobil Finance Cabang Denpasar karenausaha Tergugat mengalami penurunan atau kendala akibat adanya PandemiCovid 19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJkK)Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tahun 2020 Tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019, apalagi Tergugat telan berupayabeberapa kali menghubungi maupun mendatangi pihak Penggugat untukmeminta diberikan restrukturisasi, hal tersebut dibenarkan

CountercyclicalDampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang disahkan pada tanggal 16Maret 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor48/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus PerekonomianNasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019 yang disahkan pada tanggal 1 Desember 2020, dimana peraturantersebut dikeluarkan oleh Pemerintah adalah dimaksudkan untuk

Kebijakan Penggunaan Sistem Komunikasi Elektronik ConocoPhilips;3. Menyatakan Putus dan berakhir Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat sebesar Rp140.642.625,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang Pisah = Rp56.257.050,00b.

Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Bawasda PropinsiBanten ; Dan untuk satu kegiatan Non Rancangan Peraturan Daerah yaituevaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di PropinsiBanten guna mengevaluasi produk produk hukum dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan Propinsi Banten yang dibuat olehUniversitas Padjajaran Bandung" Selain ia terdakwa H.

Bantenuntuk biaya administrasi SPJ kajian kebijakan Pemdaditerima oleh Cepi Dian tanggal 23 Nopember 2004Rp.20.000.000,15) Kwitansi dari pemegang kas Sek. DPRD Prop. Bantenuntuk pembayaran kekurangan Perda usul inisiatifditerima oleh terdakwa Iwan Rosadi, SH tanggal30 Desember 2004 Rp.75.000.000, 16) Kwitansi dari pemegang kas Sek.

BantenRp. 1.704.545,28) SSP PPH Pasal 22 atas bahan seminar kajian 4 Raperdausul inisiatif Dewan Rp.146.591,29) SSP PPn atas bahan seminar kajian 4 Raperda usulinisiatif Dewan Rp.977 .2738,30) SSP PPH Pasal 22 atas pengadaan bahan seminarevaluasi kebijakan pemerintah Rp.204.545, 31) SSP PPn atas pengadaan bahan seminar evaluasikebijakan pemerintah Rp.1.363.636, 32) SSP PPn atas akomodasi dan konsumsi kegiatan seminarkajian evaluasi kebijakan pemerintah Prop.BantenRp.10.363.636, 33) SSP PPn atas akomodasi

Bantenuntuk biaya administrasi SPJ kajian kebijakan Pemdaditerima oleh Cepi Dian tanggal 23 Nopember 2004Rp.20.000.000,15) Kwitansi dari pemegang kas Sek. DPRD Prop. Banten24untuk pembayaran kekurangan Perda usul inisiatifditerima oleh terdakwa Iwan Rosadi, SH tanggal30 Desember 2004 Rp.75.000.000, 16) Kwitansi dari pemegang kas Sek.

Bahwa atas kebijakan Tergugat, para Penggugat menuntut terns agarhak baik hak atas upah dan serta hak kepastian bekerja di penuhiTergugat;6. Bahwa juga para Penggugat mencoba menyadarkan Tergugat ataskebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Ketenagakerjaandi maksud;Halaman 2 dan 27 halaman No. 981Pdt. SusPHI/2016/PN, Mdn7.

Begitupun Tergugat tidak memberikan apresiasi baik, atas niat tulus8.Para Penggugat, dengan tetap tidak bersedia melaksanakan hak paraPenggugat;Bahwa kebijakan merumahkan buruh dengan tidak melaksanakan hakatas upah yang biasaditerima merupakan tindakan yangbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimanadisebut dalam ketentuan Pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenaga kerjaan:"Pengusaha wajib membayar upah buruh, apabila buruh bersediamelakukan pekerjaan yang telah

dijanjikan tetapi pengusaha tidakmempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan langseharusnya dapat dihindari pengusaha. "9.Bahwa jelas dan terang selain itu kebijakan perusahaan PT.

Tergugat yang mernbuat kebijakan merumahkan paraPenggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upah yangbiasa diterima para Penggugat tanpa mekanisme hukum yang berlakumengisyaratkan bahwa tergugat tidak mematuhi Hukum yang berlaku ditanah air,12.

Bahwa oleh karena inisiatif sepihak Tergugat dengan merumahkanpara Penggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upahyang biasa diterima merupakan kebijakan diluar procedural dan lebihcenderung ingin menghiiangkan hak para Penggugat ataspesangon (misbruik van recht) memperlihatkan itikad buruh dariTergugat dan tidak mungkin lagi Tergugat disadarkan akankekeliruannya, oleh karenanya Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri MedanCq.

Asas Profesionalitas; (7) .AsasAkuntabilitas;Bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Termohon jelasjelas melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asasketerbukaan.

dan strategi penataan ruangwilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembanganstruktur ruang dan pola ruang;Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008menyebutkan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya;danc. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategisnasional:Bahwa Kebijakan dan strategi pengembangan KEL

Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat' secarabertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggaraan Negara;d.

Putusan Nomor 42 P/HUM/2014Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008menetapkan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruangwilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembanganstruktur ruang dan pola ruang;Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008menyebutkan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya;danc. kebijakan dan

Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;b.

untuk pemungutan hasil hutan kayuyang berasal dari hasil langsung penebangan dan maksimal 20 ton untukpemungutan hutan bukan kayu.Bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah.Penyelenggaraan kebijakan daerah merupakan tindak lanjut darikebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan pembangunandan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan untukpeningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah dalam rangkakesejahteraan masyarakat.Bahwa konsekuensi yuridis dari kebijakan pusat

dengan memberikan ijin pemungutanhasil hutan kayu masyarakat hukum adat atau IPKMA sebagaimanadalam surat Gubernur Provinsi Papua nomor: 5222/3386/SET tanggal22 Agustus 2002.Bahwa kebijakan Gubernur Papua yang memberikan IPKMA tersebutdengan mengacu pada ketentuan keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor: 317/KPTSII/1999 tanggal 7 Mei 1999 yangmengatur hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat padaareal hutan produksi.Menimbang bahwa dengan terbentuknya Provinsi Irian Jaya Baratberdasarkan

Gubernur Papuakarena suatu kebijakan tidak dapat mengalahkan suatu undangundang ataubertentangan dengan undangundang sehingga menurut pendapat JaksaPenuntut Umum, kebijakan Gubernur tersebut adalah tidak sah apalagikebijakan tersebut tidak didasarkan pada undangundang Otonomi Khususyang belum sempurna karena belum ditindak lanjuti dengan Perdasus danPerdasi yang pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dan MRP;Hal. 23 dari 23 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007Bahwa masyarakat setempat menurut/prakarsa sendiri

Kebijakan ini akanmembuka peluang terjadinya penebangan hutan. Di samping itu, jangkawaktu ijin yang hanya satu tahun tidak akan mengikat pemegang ijin untukHal. 24 dari 24 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007melaksanakan kewajibannya yang antara lain melakukan Rehabilitasi Hutan(Penanaman).

Bahwa dapat dibenarkan bahwa masyarakat adat sepanjang kegiatannyamasih ada dan keberadaannya diakui, dapat melakukan pemungutan hasilhutan, tetapi hanya untuk pemenuhan kebutuhan seharihari masyarakatadat yang bersangkutan, tidak dalam bentuk pemberian ijin pengelolaanhutan seperti yang diberikan kepada Terdakwa;Bahwa oleh karena itu kebijakan Gubernur Provinsi Papua yang menerbitkanijin IPKMA tersebut bertentangan dengan UndangUndang No. 41 Tahun1999; karena membuka peluang terjadinya penebangan

Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,- (enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,-(enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar copy nama-nama PNS melalui jalur kebijakan

yang pada kolom baris ke 6 7.8 terdapat nama-nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang ;- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI No Rekening 0604-01-009949-50-2 An Mardjoni;- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nama CPNS yang diajukan melalui jalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam) orang yang pada nomor 56, 67, 58 terdapat nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang 8 (delapan) lembar nama-nama orang

yang membantu saudara Mardjoni mencari peserta yang mau mengikuti jalur kebijakan , yang pada lembaran ke-6 terdapat nama Antonang 1 (satu) rangkap dokumen Surat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan kepada Saudara Drs H.

Jambi, bisa menjadikan orang yang mau jadi PNS tanpates melalui jalur kebijakan di BKN. Dan Terdakwa MARDJONI sudahsering menjadikan orang PNS melalui jalur kebijakan tersebut, dan pastilulus. Karena Terdakwa MARDJONI, mempunyai jalur khusus di BKNjakarta. Dan setelah penyerahan uang, sekitar 3 (tiga) minggu akanmendapatkan SK NIP dari BKN.

Namun saksi percayadengan Terdakwa MARDJONI, karena Terdakwa MARDJONI jugasebagai PNS, Jadi saat ia mengatakan bahwa dirinya bisa menjadikanorang PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan, makanya saksimemberanikan diri cobacoba untuk mencari orang yang mau menjadiPNS tanpa tes melalui jalur kebijakan tersebut, namun akhirnya saksitersangkut dalam perkara sekarang Ini dan Sepengetahuan saksi, sampaisaat ini saksi tidak pernah mengetahui ada PNS yang dilantik melaluijalur kebijakan tanpa tes tersebut;

MARDJONI, 1(satu) rangkap dokumen daftar namanama CPNS yang diajukan melaluijalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam)orang, yang pada nomor, 56,57,58 terdapat nama BERN A REGINABR.SIMBOLON, RUT AGUSTINI BR SIMBOLON, RAHELINASrTUMORANG, 8 (delapan) lembar namanama orang yang memintatolong kepada Terdakwa MARDJONI mencari peserta yang maumengikuti jalur kebijakan, yang pada lembaran ke6, terdapat namaARITONANG, 1.

Lubuk Linggau selatan II Kota Lubuk Linggau danterdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan saudara ARIOS OSUNGGUmemperkenalkan terdakwa kepada sdr SUDUNG SIMBOLON karena adakeluarga sdr SUDUNG SIMBOLON yang akan mengikuti tes CPNS pusatHalaman 51 dari 86 Putusan Nomor 833/P id.B/2014/PN.LIgJalur kebijakan melalui seleksi administrasi atau tanpa melalui testertulis ;Bahwa Terdakwa menerangkan orang atau keluarga sdr SUDUNGSIMBOLON yang akan mengikuti tes CPNS melalui jalur kebijakan atautanpa melalui

Dan oleh karena itulah, maka terdakwa akhirnya tertarikdengan ajakan Sdr THAMRIN dan mulai mencari orang yang mau jadiPNS tanpa tes melalui jalur kebijakan;Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memang semua uang dari SdrSUDUNG SIMBOLON tersebut sudah terdakwa berikan kepada 7 (tujuh)orang yang batal mengikuti tes melalui jalur kebijakan. Dan untuk buktipenyerahan uang ketujuh orang tersebut ada.

Pertanyaannya adalah: tidakkooperatif dan tidak loyal tentang apa dan pada kebijakan Rektor yang mana,kebijakan yang seperti apa, dsb., dst.. Pernyataan itu sangat abstrak dansarat muatan emosional, kabur, abuabu, dan debatable.

Penggugatberprinsip bahwa untuk kebijakan Rektor yang saya nilai positif pastiPenggugat kooperatif dan loyal, tetapi untuk kebijakan yang Penggugat nilaicenderung mengarah pada halhal yang akan melanggar atau tidak sejalandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku pasti dengan tegasPenggugat akan menolak dengan caracara yang bijak dan santun melaluikesempatan konsultasi dengan Rektor. Artinya, Penggugat tidak akankooperatif dan loyal dengan kebijakan seperti itu.

Oleh karena kebijakan Tergugat adalahmempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh warga negara, baik peroranganmaupun kelompok dan bagi mereka yang melanggar kebijakan mendapatkan sanksi.Dalam ilmu hukum terdapat asas penting, yang dikenal dengan /ex specialis derogat legigenerali. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis)mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali).

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014tugas mendukung segala kebijakan Tergugat antara lain seperti, tinggal di kampusdengan rumah yang sangat representatif dan juga Penggugat tidak kooperatif denganpejabat atasan dan sesama Pembantu Rektor.

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemohon Kasasi sepertimenentang kebijakan pengiriman Dosen untuk melanjutkan kuliah S3 danmengenai pemotongan gaji dari pinjaman PNS sebagaimana terlihat dalambukti yang Pemohon Kasasi ajukan;d Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menyatakan Rektor adalah PejabatTata Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 01280/1982 tanggal 29 Juli 1982.

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

AburizalBakrie juga diberi mandat untuk mengambil kebijakan dan menentukan koalisidengan Partai Politik lain jika Ir.

Namun setelah dilakukan klarifikasi kepada yangbersangkutan. maka diperoleh keterangan bahwa dan beberapa kader tersebutternyata tidak TERBUKTI melanggar kebijakan Partai sedangkan kader yangnyatanyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan Partai tetapdiusut dan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya.

bahwaPenggugat telah melanggar Keputusan dan/atau Kebijakan Partai Golkar, yaknikebijakan Partai Golkar yang diambil oleh Ir..

Oleh karena PENGGUGATtidak mengikuti keputusan dan kebijakan Partai GOLKAR dalam Pilpres2014. maka tindakan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat(2) huruf d ART Partai GOLKAR. yaituMelakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusanatau kebijakan Partai.

Seluruhpengurus, fungsionaris, kader, anggota dan simpatisan PartaiGOLKAR harus mendukung kebijakan Partai GOLKAR ini danTerhadap pengurus, kader dan anggota yang tidak mengikuti dantidak mendukung kebijakan Partai GOLKAR yang mendukungpasangan PrabowoHatta agar diberikan sanksi yang tegas danmengacu kepada ketentuan/peraturan organisasi Partal GOLKAR.yakni AD/ART dan PO No. 13 Tahun 2011. dan kebijakan tersebutnyatanyata telah dilanggar oleh PENGGUGAT, sehingga dasar danpertimbangan TERGUGAT dalam

TERGUGAT mohon Majelis Hakim pemeriksamempertimbangkan Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 1,angka 14 menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang mengelola Daftar Hitamdimaksud; Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.Maka TERGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa belum FINAL,masih harus mendapat pengesahan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan

Bahwa berdasarkanPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam DalamPengadaan' Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1, angka 14menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang mengelola Daftar Hitamdimaksud; Maka TERGUGAT menyatakan bahwa penundaan pelaksanaanobjek sengketa adalah merupakan kewenangan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;JAWABAN6. TERGUGAT menolak dalildalil GugatanPENGGUGAT.7.

P12 : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar HitamHalaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa fotocopy yang ditandaidengan T 1 sampai dengan T 14 yang telah dimeteraikan dengancukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, buktitersebut adalah sebagai berikut :1.Menimbang, bahwa

T14 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam DalamPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (fotocopy darifotocopy);Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orangSaksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Saksi bernama HARRI RAHARDJA,menerangkan: Bahwa saksi tahu pada waktu pelelangan, PT.

Gugatan kurang pihak, seharusnya Penggugat juga menarik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RepublikIndonesia, Bupati Klaten sebagai Kepala Pemerintahan di daerahKabupaten Klaten, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Inspekturkabupaten Klaten sebagai APIP, Kepala Bagian Pembangunan sebagaipengendali kegiatan di Kabupaten Klaten, Kepala bagian layananpengadaan sebagai pelaksana lelang untuk masuk sebagai3.

suatu kebijakan yang dirasakan tidak adil dantidak memiliki kepastian hukum terhadap PENGGUGAT;.

Asas Professionalitas;Asas ini menekankan pentingnya pembuat kebijakan untuk bertindaksecara professional, dimana seharusnya TERGUGAT dalammelakukan pengambilan kebijakan dan atau Keputusannya konsistensehingga dalam keadaan apapun dapat dipertanggung jawabkanmengingat kebijakan dan atau keputusan tersebut dilaksanakan sesuaitugas dan tanggung jawabnya.

Dalam perkara ini jelas kebijakan dan atau keputusanTERGUGAT sangat merugikan masyarakat atau publik, karena alasanyang digunakan pencabutan adalah salah letak bidang tanah, maka haltersebut bukanlah bagian dan tanggung jawab masyarakat, tetapisesama penyelenggara Negara, kebijakan dan atau keputusan tersebutdapat berdampak ketidak percayaan masyarakat/publik baik kepadaTERGUGAT maupun penyelenggara/institusi lain.

Asas kecermatan;Asas ini menekankan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalammengeluarkan kebijakan dan atau keputusan harus mempelajari danmeneliti kebenarankebenaran dari semua aspek.

Dalam perkara inijelas TERGUGAT tidak melaksanakan asas ini, apabila dilaksanakanmaka somasi PENGGUGAT akan ditanggapi sebagai bagian darimasukan untuk menguji kecermatan dari kebijakan dan atau keputusanyang telah diambilnya sebagai bagian meminimalisasi baik terhadapadanya pelanggar hukum dan atau ;peraturan maupun pihak yang dirugikan akibat dari kebijakan dan ataukeputusan yang telah diambilnya.

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I), 4. PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I) berkedudukan di Gedung SMESCOUKM Lt.8, JalanGatot Subroto Kav. 94, JakartaSelatan.;Dalam hal ini memberi kuasakepada:. Setya Budi Arijanta. Jabatan Direktur Penanganan Permasalahan. Raden Ari Widianto. Jabatan Kepala Bagian. Yulianto Prihandoyo. Jabatan Kepala Sub direktorat BimbinganTekniS;. Dwi Satrianto. Jabatan Kepala Subdirektorat BantuanHUKUM) 222222 222222.

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawaipada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang beralamat Kantor di Gedung SMETower Lt.8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling94, JakartaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 923/DIV/12/2011, tertanggal 29 NopemberSelanjutnya disebut sebagai TERGUGATINTAN ANGKASA AIRDiwakili oleh MILA WINATA, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Komplek KIMU Jl. PintuGerbang Tol Cibitung Bekasi, pekerjaan DirekturUtama, bertindak untuk dan atas nama PT.

Akan tetapi hal itu merupakan sebuah kebijakan yangdapat mengatasi problematika jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat.Karena kinerja Pemerintah Papua Barat adalah sesuatu yang tidak terpisahkandengan kinerja Para Anggota DPRD, dimana secara administrative financialDPRD Provinsi Papua Barat sebagian besar ada pada kebijakan PemerintahProvinsi, termasuk bagaimana mengatasi kondisi kKeuangan Anggota DPRDProvinsi Papua Barat pada tahun 2010 tersebut.

Terdakwa secara institusional adalah kebijakan yang tidakbertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.

Apalagi kebijakan pemberianpinjaman tersebut didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiriHal. 42 dari 64 hal. Put.

Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa adalah kebijakan Pemerintah Provinsi yangdilakukan Ir.

Perbedaan pendapat dalam sebuah kebijakan bukanlah pelanggaranhukum, melainkan perbedaan pandang tentang sesuatu hal yakni kebijakanpemberian pinjaman kepada para Anggota DPRD Papua Barat.Bahwa kebijakan tentang pemberian pinjaman oleh Pemerintah DaerahProvinsi Papua Barat kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat melaluiSekda, atas nama Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.,bukanlah bentuk penyalahgunaan kewenangan menurut Pasal 3 UndangHal. 51 dari 64 hal. Put.

perubahandimaksud ;Bahwa, namun demikian sebelum kebijakan sistem pengupahan inidiberlakukan/dijalankan Tergugat memanggil para Penggugat (Ic.

Supirdumtruck) dan sekaligus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepadaseluruh supir termasuk para Penggugat, sehingga sebagian besar parasupir (rekan sekerja para Penggugat) menerima kebijakan ini dan sekaligusmenandatangani surat perjanjian bersama, dan sudah menjalankankebijakan perubahan sistem upah dari sistem upah bulanan menjadi sistemtrip/premi dan telah berjalan dengan baik, sedangkan bagi para Penggugatyang tetap tidak dapat menerima kebijakan tersebut karena merasa akanmempengaruhi pengupahan

Bahwa, dengan demikian sebelum kebijakan sistem pengupahan inidiberlakukan/dijalankan terlebin dahulu Tergugat memanggil seluruh supirtermasuk para Penggugat guna memberikan sosialisasi terhadap kebijakandimaksud ;.

Bahwa, dari seluruh supir termasuk para Penggugat, yang mengikutisosialisasi kebijakan itu, sebagian besar telah menerima danmenandatangani surat persetujuan bersama tertanggal 16 April 2013, sertatelah menjalankan kebijakan tersebut sampai saat ini ;(Vide : Bukti perjanjian bersama akan dijadikan bukti Tergugat pada saatpersidangan pemeriksaan buktibukti surat) ;8.Bahwa, sekalipun sebagian besar supir telah menjalankan kebijakanperusahaan dimaksud, dan ternyata para Penggugat tetap tidak dapatmenerima

kebijakan tersebut, namun Tergugat tidak pernah memaksakankehendaknya harus dilaksanakan dan pada akhirnya akan berlanjut kepadaPemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena persoalan ini hanyamenyangkut kebijakan perusahaan bersifat kepentingan, sehinggakebijakan ini tidak jadi diterapkan kepada para Penggugat ;Bahwa, benar Tergugat ada mengeluarkan surat skorsing kepada paraPenggugat tertanggal 16 April 2013 yang tujuan dikeluarkannya suratskorsing tersebut adalah untuk memberikan kepastian pada managementtrucking

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya, Telah terima dari HAMIDI Uang sejumlah Rp.220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh sdra.FERI Als HERIYANTO
• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya telah terima dari HAMIDI uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Uang masuk CPNS Jalur Kebijakan

  Korban Hamidi langsung memberikan uang sebesarRp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehinggatotal uang yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwaadalah sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk pengurusan Saksi Inman Firwanda Als Bin Hamidi (AnakKandung Saksi Korban Hamidi) menjadi CPNSBahwa setelah penyerahan uang secara bertahap tersebut, anakSaksi Korban tidak juga mendapatkan SK Pengangkatan CPNS,karena memang pengangkatan CPNS melalui jalur Kebijakan

  Saksi HAMIDI Als MIDI Bin SAPIRI;Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Terdakwa melakukanPenipuan tersebut yaitu pelaku datang ke rumah Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa KAKAK SAKSI BANTUMEMASUKAN ANAK KAKAK MASUK MENJADI CPNS MELALUIJALUR KEBIJAKAN (tanpa tes langsung mendapatkan SK) yangakan di tempatkan di Prov.Bengkulu tapi nanti belum tahu apakahdi tempatkan di Kabupaten yang pasti di Prov.Bengkulu.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya kronologis kejadiantersebut yaitu berawal dari

  Adek IparSaksi yang bernama BUDI adamenceritakan kepada Saksi bahwasanya ada temanya yangbernama HERIYANTO bisa membantu memasukan CPNS Melaluijalur Kebijakan Pusat ,kemudian Saksi katakan kepada adek iparSaksi tersebut kalau bisa nian telponlah kawanmu itu.

  Teluk Segara Bengkulu, yang dilakukan olehTerdakwaHERIYANTO Als HERI Bin SUDIRMANHERIYANTO AlsHERI Bin SUDIRMAN.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Saksi mengenalkansdra HERIYANTO dengan kakak lIpar Saksi yang bernama HAMIDItersebut yaitu Pada bulan Desember 2014 untuk hari dan tanggalSaksi lupa saat itu sdra HERIYANTO ada menelpon Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa BANG,KALAU ADOANAK ATAU PONAKAN YANG MINTAK BANTU UNTUK TES PNSJATAH KEBIJAKAN PUSAT HUBUNGI AKU,SAKSI BISA BANTUSaksi

  MELALUI JALUR KEBIJAKAN ITU ...KALAU ABANG ADO SANAK BOLEH KITO CUBOKANNAMUN AKU IDAK JANJI LOLOS ATAU TIDAK LOLOSNYO lalu kemudian selang beberapa minggu saudara BUDIHalaman 10 dari 16 halaman Perkara Pidana No. 321/Pid.B/2018/PN.Bgl............

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non