Ditemukan 110 data
549 — 275
hukum sebagaiberikut :1.Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNIAD melaluipendidikan Akmil pada tahun 1990, setelah lulus pada tahun1993 dilantik dengan pangkat Letda Inf, sejak tanggal 30 Juli2010 berdinas sebagai Dandim 0822/Bondowoso dan saatkejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasaktif di Kodim 0822/Bondowoso menjabat sebagai Dandim0822/Bondowoso dengan pangkat Letkol Inf NRP1900014461068, saat ini Terdakwa menjabat sebagai KasiAthan LN Subdit Athan Dit Kersin Ditjen Strahan, Menhan
171 — 59
temuan TERGUGAT V dan Kemhan RItersebut maka pada tanggal 11 Maret 2015, TERGUGAT Ilmelakukan langkahlangkah awal dengan mengeluarkan SuratPenghentian kegiatan operasional Rumah Duka RSPAD GatotSoebroto paling lambat tanggal 20 Maret 2015 NomorB/1756/lIV2015 kepada TERGUGAT dengan pertimbangan :1) Berdasarkan Permenkeu RI dan Peraturan Kasad NomorPerkasad/4602/X1/2012 tanggal 28 Desember 2012 diterangkanbahwa pihak yang dapat menyewakan BMN adalah PengelolaBarang (Menkeu RI) dan Pengguna Barang (Menhan
252 — 994 — Berkekuatan Hukum Tetap
CMS merupakan perbuatan melawanhukum dan terpisah dengan perkara ini, karena pembangunan jalantol simpang susun Waru Tanjung Perak yang dilakukan pada tahun2006 belum mendapat persetujuan dari Kasad, Panglima TNI,Menhan dan Menkeu.Bahwa putusan Judex Facti di Tingkat Pertama yang dikuatkan olehputusan di Tingkat Banding berpotensi merugikan Negarakhususnya TNI AD cq. Kodam V/Brawijaya karena membenarkansemua perbuatan PT. CMNP maupun PT.
Terbanding/Terdakwa : THOMAS ANTHONY VAN DER HEYDEN
796 — 0
2012;
31.Copy Surat Keputusan Menhan Nomor : KEP/629/M/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
32.Copy Surat Perintah Menhan Nomor : SPRIN/603/M/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
33.Copy Surat Keputusan Presiden Nomor : 75/TPA tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016;
34.Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA/31/M/VII/2012 tanggal 24 Agustus 2012
35.Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA/14/M/IX/2016 tanggal 02 September 2016
36.Copy Surat Perintah MenhanNomor: SPRIN/718/M/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016
37.Copy Keputusan Menhan Nomor: KEP/785/M/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;
38.Copy Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 112/M.KOMINFO/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penggunaan Filling Satelit Indonesia GARUDA-2 pada Slot Orbit 123 BT;
39.Copy Kontrak Kemetrian Pertahanan RI dengan Avanti Communications Limited tanggal 06 Desember 2015 yang ditandata tangani oleh Agus Purwoto dan Nigel Fox;
40.Copy
230.Keputusan Otorisasi Pelaksanaan Sekjen Menhan Nomor : 179.A/XI/2016 tanggal 24 November 2016
231.Copy Surat Perintah Pembayaran Nomor : SPP/1385/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp. 157.262.350.000;
232.Copy Kwitansi dari Kasubdid Ben (Pekas) Kemhan sebesar Rp137.006.941.653 untuk keperluan pembayaran atas sewa satelit dari Avantie Communications Limited London tanggal 20 Desember 2016
233.Copy Cek BG dengan nomor seri ZJ 901215 tanggalPertahanan No.B/263/M/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Permohonan Otorisasi Pembiayaan Pengadaan Satelit MSS Indonesia (GSO 123o BT);
262.1 (satu) rangkap copy Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan Nomor S-675/AG/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Penyampaian SP-SABA 999.08 Tahun Anggaran 2016 untuk Pembayaran Tahap 1 Sewa Satelit dalam rangka pengamanan spektrum frekuensi L Band dan Slot GSO 123o BT Kemhan Tahun 2016;
263.1 (satu) rangkap copy Lembar Edaran Menhan, sumber surat dari Kabaranahan Kemhan No.ID/3229/2016/TDM tanggal 20 Oktober 2016 dan terlampir lembar disposisi sekjen dan surat Badan Sarana Pertahanan kepada Menhan tentang tindak lanjut Kontrak satelit;
264.1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan No.S-2569/AG/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pengesahan Revisi Anggaran;
265.1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Baranahan Kemhan TA. 2016 revisi
ALVIAND D, SH
Terdakwa:
SURESH KUMAR Bin KRISHAN LAL
295 — 937
adalah Melakukan pengecekan suratsurat Dokumen ke Zidam,melakukan pengecekan ke kantor Pertahanan Kota Palembang terkait prosespensertifikatan terdahulu yang dilakukan oleh Kodam II Sriwijaya karenasebelumnya telah ada pengajuan pensertifikatan dan menemui NotarisBadiah Azhari menanyakan keabsahan dokumen NV;Bahwa, bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan mess Garuda di JalanKH Ahmad Dahlan Bukit Kecil Palembang tersebut berupa Sertifikat Hakpakai nomor 175 tahun 2010 atas nama Pemerintah RI cq Menhan
371 — 226
Menhan Nomor KEP/205/M/II/2014 tanggal 27 Februari 20144) 2 (dua) lembar Kep. Menhan RI Nomor Kep/252/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.5) 13 (tiga belas) lembar Salinan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKN tanggal 18 Oktober 2013.6) 6 (enam) lembar Salinan Akta Kuasa.7) 5 (lima)lembar Salinan Akta Pernyataan.8) 17 (tujuh belas) ILembar BAST No BAST/ /11/2014 dari Brigjen TNI Teddy H.
391 — 0
Menhan Nomor KEP/205/M/II/2014 tanggal 27 Februari 20144) 2 (dua) lembar Kep. Menhan RI Nomor Kep/252/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.5) 13 (tiga belas) lembar Salinan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKN tanggal 18 Oktober 2013.6) 6 (enam) lembar Salinan Akta Kuasa.7) 5 (lima)lembar Salinan Akta Pernyataan.8) 17 (tujuh belas) Lembar BAST No BAST/11/XI/2014 dari Brigjen TNI Teddy H.
1195 — 889 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim menilai ParaTergugat, yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BP4UJS.Mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSJ;Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/201725.26.27.28.29.d.
245 — 250
AbidinJamien yang anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI berdasarkanSkep Menhan Nomor Skep/8230/VV/1991 tanggal 10 Juni 1991 danNomor Pokok Veteran 13.011.186 dan orangnya masih hidupberalamat di Kampung Sori Desa Nungga Kecamatan RasanaeTimur Bima.11, Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Kantor Sub Den Pom IX/22Bima tanggal 5 November 2014, diperiksa di Kantor Denpom IX/3Denpasar tanggal 26 Juni 205, diperiksa Di Kantor Denpom IX/3Denpasar tanggal 3 November 2015, diperiksa di Denpom IX/2Mataram tanggal
373 — 235
Bahwa pemberian uang Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah)tersebut digunakan untuk mengurus anggaran, Terdakwa ketahui setelahanggaran drone tidak turun, ALI FAHMI baru menceritakan bahwa uangRp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut digunakanuntuk mengurus anggaran di DPR, ALI FAHMI memberitahukan orang DPRyang berhubungan dengannya adalah FAYAKUN dari Komisi ;Bahwa Terdakwa mengenal FAYAKUN yang awalnya pindah dari Komisi VIIIke Komisi yang berhubungan dengan Menhan