Ditemukan 187 data
173 — 49
bahwa untuk memahami hal ini, dapat kita lihat Pasal 32 Undangundang No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang No 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenaipenerbitan, tata cara, dan syaratsyarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diaturdengan Peraturan Menteri, dan karena secara nyata segala perijinan (SIPI,SIKPldsb) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/PermenKP/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER
75 — 11
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RJ,No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan,PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013masingmasing sebesar Rp. 2.103.000, (Dua juta seratus tiga ribu rupiah)7. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidakmembayarkan upah dan hakhak lain kepada PENGGUGAT.8. Hal= 4 =8.
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
NOK SIBOUNTHONG
48 — 31
Dokumenperijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat LaikOperasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran SuratHalaman 9 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.RanPersetujuan Berlayar (SPB
79 — 35
Dokumenperijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkapikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SuratLaik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran SuratHalaman 9 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.RanPersetujuan Berlayar (SPB
55 — 16
Penggugatmenjadi peserta program jamsostek/BPJS sebagaimana telah di atur dalamUndangUndang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek/BPJS pada pasal3 ayat (2) menyatakan setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan SosialTeONaga Kerja 5.2.0... cece cece cee ce cee cee cee cee cee ee ee eee cee cee teataeeaeeeeeaeaeaeaeeererananesBahwa selain Penggugat tidak di daftarkan pada program jamsostek/BPJS,Penggugat juga tidak pernah di berikan Tunjangan Hari Raya (THR)keagamaan sesuai dengan ketentuan PERMEN NAKERTRANS No.Per
54 — 21
pendaftaran tanah (SKPT) No.343/SKPT/2010 tanggal 03 September 2010;Surat pemberitahuan penguman II pelaksanaan Lelang oleh Kospin Jasa No.25/PP/Js.Pst/IX/2010 tanggal 23 September 2010;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Formil terhadap dokumen yangdilampirkan dinyatakan bahwa tergugat I selaku penjual/Pemohon Lelang telahmemenuhi semua persyaratan lelang yang ditentukan dalam PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang jo pasal 6 ayat (5) PerdirjenPiutang dan Lelang Negara No.Per
33 — 14
sengajamemiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan11dan/atau alat bantu. penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Negara RI, (WPPNRI) sebagaimana dimaksud dalampasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp 2.000 000 000, (dua milyar rupiah)e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014tentang perubahan keempat atas peraturan MenKP No.Per
324 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian dalam kelompok jabatan fungsional terdapat 2pejabat fungsional, yaitu penghulu dan penyuluh agama.Penghulumerupakan pejabat fungsional yang diatur pada Permen PANRB No.PER/62/M/.PAN/6/2005 tanggal 3 Juni 2015 tentang jabatan FungsionalPenghulu dan Angka Kreditnya sedangkan Penyuluh Agama jugamerupakan pejabat fungsional yang diatur pada Keputusan MenteriHalaman 5 dari 42 halaman.
Afrialdi. R.
Tergugat:
PT. ASIA PETROCOM SERVICE
175 — 46
Mengenai proses bipartitini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihian HubunganIndustrial Melalui Perundingan Bipartit (Permen Bipartit), adapun beberapaproses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalamPasal 4 Permen Bipartit yang berbuny/i:Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :a. tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan :1) pihak yang merasa dirugikan
110 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/1994, Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013sebesar Rp. 2.302.300, ( dua juta tiga ratus dua tibu tiga ratus rupiah) ;. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkanupah dan hakhak lain Penggugat.
156 — 36
PER 02/MEN/1999;Bahwa Pihak TERGUGAT/ PENGUSAHA harus membayar Tunjangan Hari RayaKeagamaan kepada PARA PENGGUGAT/ PEKERJA sesuai Permenaker No.PER.04/MEN/1994 ;Bahwa dengan ini kami PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandungmengeluarkan Putusan Sela yang menghukum TERGUGAT untuk membayar upahdan hakhak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT, berdasarkan pasal169 ayat (1) huuf c dan ayat (2) maka Uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali
Agar pihak pengusaha membayar uang service yang seharusnya diterimapekerja sesuai Permenaker No.PER 2/MEN/1999;5. Agar pihak pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepadapara pekerja Sdr.Sutrisna, dkk (119 orang) sesuai Permenaker No.PER,04/MEN/1994;6. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung/PT.Griya PermataLestari) dan pihak pekerja Sdr.
GURUH T. KUSUMO
Terdakwa:
TATANG HIDAYAT BIN ARMADA.
99 — 44
Mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh perusahaanjasa K3 bidang pembinaan dan pelatihan operator pesawat angkat danpesawat angkut yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan suratkeputusan penunjukan dari Menaker RI berdasarkan Permenaker No.Per. O04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 / pembinaan danpelatinan operator pesawat angkat dan pesawat angkut yangdilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi oleh BNSP.3.
149 — 49
Peraturan Dirjen KekayaanNegara No.Per 7/KN/2015 (Surat Tergugat No.235/2017);Hal 2 Putusan No. 517/PDT/2018/PT.DKIPENGGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK ATAS TANAHSERTIFIKAT HGB NO.480/SENEN YANG HARUS DILINDUNGI HAKNYASECARA HUKUMBahwa peralinan hak atas tanah Hak Guna Bangunan berdasarkan SertifikatHGB No.480/Senen telah dilakukan olen Penggugat berdasarkan itikad baik,yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 100/2011, dimana Akta Jual Belitersebut telah dibuat dinaadapan PPAT Tintin Surtini
59 — 24
wilayahperairan Indonesia sesuai Kepres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan JaringTrawl, namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.O2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alt Penangkap IkanDan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, diatur beberapa jenis jarring trawl yang bisa dioperasikan di perairanIndonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud alat tangkap jarring trawl dalamPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER
Ir.REFRIZA HASYMI
Tergugat:
Direktur Utama PT. Sei Balai Green Energy
85 — 15
Akan tetapi,pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat hanya berdasarkan tuduhantuduhan dan dugaan tidak berdasarhukum.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial Juncto Pasal 3ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per.31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugat melalui kuasahukumnya telah mengundang
143 — 23
Supemisor 4Jan13 10Oct13 9 1,980,060V Nofrian Welder 13Mar13 22Oct13 7 1,540,047Vi Syukur Amrin Welder 12Jan13 27Oct13 10 2,200,067MuhammadVil Vusut Lbs Welder 24Apr13 27Oct13 6 1,320,040Vill Ronal H / Grinder 9Sep13 27Oct13 2 IX lbrahim Sara Foreman gJan13 27Oct13 10 2,200,067x Moh Hasmi Marker 10Mar13 11Oct13 7 1,540,047LubisTOTAL 16,280,493 Terhitung Total: (enam belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus sembilanpuluh tiga Rupiah),Hal mana di tegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER
40 — 8
daripelabuhan atau syahbandar Kementerian Perhubungan RI;e Melakukan penangkapan ikan usaha atau kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidakdalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah dan atau mengawetkannya;1613Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah merupakan sistempewilayahan pengelolaan perikanan yang dilegalisasi dengan diterbitkannya Permen KP No.PER
49 — 19
(lima belas juta enam ratusdua puluh limaribu rupiah)Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 73/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg39.40.PENGGUGAT (Muhamad sugiarto, Andri makmuryadi)maret 2015 sampai mei 2016Rp.3.125.000,x 13 Bulan x 2 orang = Rp. 81.250.00, (delapan puluhsatu juta dua ratus lima puluh rupiah)Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.l,No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan,PARA PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2015 masingmasing sebesar :Dede Saripudin
98 — 8
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri TenagaKerja R.I, No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan HariRaya Keagamaan, PARA PENGGUGAT berhak atas TunjanganHari Raya Keagamaan Tahun 2013 masingmasing sebesarRp. 2.302.300, ( Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu TigaRatus Rupiah )Ti.
105 — 11
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/1994,Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 sebesar Rp.2.302.300, ( dua juta tiga ratus dua tibu tiga ratus rupiah) ;7. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkan upahdan hakhak lain Penggugat.