Tergugat sepakat bahwa segala hal terkait suratsuratkepemilikan atas objek tersebut harus sudah diserahkan paling lambat 1(satu) bulan sejak kesepakatan damai ini ditandatangani/ sejak AktaPerdamaian ditandangani, kepada masingmasing pihak sesuai denganbagiannya masingmasing.Pasal 5Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa perjanjian/kesepakatan inidikuatkan kembali dalam bentuk Akta Perdamaian sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari perkara ini.Pasal 6Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila terjadi pengingkaran

PUTUSANNomor 0105/Pdt.G/2019/PA.MnneDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan atas perkara Pengingkaran Anak yangdiajukan oleh:Lindawati binti Arif Santoso, umur 58 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan Jatijajar No. 08, RT. 013, RW. 005,Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun,selanjutnya

Putusan.No: 0105/Pdt.G/2019/PA.Mn.Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluargayang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalamkeluarga, serta identitas anggota keluarga;Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut makaMajelis hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan lagi pulaTergugat tidak mengajukan keberatan maka berpendapat bahwa gugatanPenggugat tidak melampui waktu dengan mengenyampingkan ketentuanpasal 102 Kompilasi Hukum Islam karena gugatan pengingkaran

orasi agar pembuangan sampah darikota bandung di arahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) KabupatenGarut bukan ke lahan sewa milik Tergugat, sehingga perbuatan Penggugatyang demikian itu merupakan pengingkaran Penggugat atas kerjasamadengan Tergugat";Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilian Tinggi tersebuttelah keliru dalam membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Kelas ABandung tanggal 6 Desember 2011 Nomor 17/Pdt.G/2011/PN Bdg dansuratsurat yang terkait yang berhubungan dengan kedua

Kabupaten Garut kelokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Garut, yang kemudianpada sore harinya atas dasar rapat intern Pemkot Bandung dan PemdaGarut yang mana intinya terjadi pengalinan pembuangan sampah ke TPAKabupaten Garut dan menjelang malam harinya ada pengiriman alat beratberupa beko dari Pemkot Bandung ke lokasi TPA Kabupaten Garut (bukanke lokasi lahan sewa milik Tergugat), dengan kata lain PD Kebersihan KotaBandung telah salah alamat dan oleh karenanya Penggugatlah yangmelakukan pengingkaran

Put.No. 585 kK/Pdt/2013.1212utamanya kewajiban yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) huruf c oleh karenaitu petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan,Bahwa, sebagaimana keberatan Pemohon Kasasi yang telah terurai padabutir 1 dan butir 2 di atas, hal mana cukup bukti bahwa Penggugatlah yangtelah melakukan pengingkaran kerjasama dan tidak memenuhi kewajibannyasebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian (bukti P.1 dan T.3),karenanya Penggugat telah terayata lalai dalam memenuhi kewajibannyasebagaimana

secarasadar, berarti bahwa setiap para pelaku peserta salingmengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku pesertalainnya dan dilakukan dengan kerjasama secara sadar dandilakukan secara secara langsung, sebagai perwujudan dariperbuatan pidana itu secara langsung sebagai akibat daritindakan dari para pelaku peserta itu, dengan peranannya2020masingmasing diantara para pelaku tersebut yaitu terdakwasebagai penjual barang dan saksi Deny Candra Kusuma sebagaipembeli barang;Menimbang, bahwa terhadap pengingkaran

verbalisan Maryudi bahwa terdakwa initermasuk daftar pencarian orang karena sebelumnya telahmenjual sabhusabhu kepada saksi Suryanto (yang saat inimenjalani pidana dalam kasus sabhusabhu) dan terdakwamengatakan mengaku dihukum tidak mengakupun dihukum danlebih baik tidak mengakui segala perbuatannya tersebutserta saksi Suryanto pun menerangkan pernah membeli sabhu/SADDUL cecesabhu kepada terdakwa dan perkara ini saksi Deny CandraKusuma menerangkan telah membeli sabhusabhu dari terdakwa,bahwa terhadap pengingkaran

terdakwa tersebut menurutMajelis Hakim tidak dapat diterima karena pengingkaran itusendiri tanpa didukung oleh alat bukti sah yang lainsebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP dan terdakwa olehMajelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk membuktikanpengingkarannya tapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebutdan selain itu terdakwa dalam pembelaan memohon keringanhukuman saja sehingga saling kontradiktif, selain itusesuai Yurisprudensi MARI No.229.K/Kr/1959 tanggal2321960 yang kaidah hukumnya bahwa pengakuan

yang berdasar merupakan petunjuk tentangkesalahan terdakwa dan Yurisprudensi MARI No.85.K/Kr/1961tanggal 2791960 yang kaidah hukumnya suatu pengakuantidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti sertaYurisprudensi MARI No.177.K/Kr/1965 tanggal 2091967 yangkaidah hukumnya bahwa pengakuan para tertuduh dimuka polisidan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapatdipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahanpara tertuduh, maka dengan Majelis Hakim berpendapat bahwaterhadap pengingkaran

Bahwa sesuai yang tertuang dalam posita vide angka 12 gugatantentang tidak sahnya Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT hinggakemudian dalam petitum vide angka 8 PARA PENGGUGATkemudian memohon secara hukum TERGUGAT bukan ahli waris (incasu, pengingkaran anak) Aim. Mahmudin Nurcahyono binXXXXXXX, maka petitum PARA PENGGUGAT hanya menyangkutPembatalan Keputusan Pejabat Publik;3.

Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 173/ Pdt.G/ 2018/PA.Mkd jo. perkara No. 226/ Pdt.G/ 2018/ PTA.Smg yang telahberkekuatan hukum tetap perihal gugatan pengingkaran anak,telah diketaluli PENGGUGAT 1, PENGGUGAT II danPENGGUGAT Ill tidak mempunyai kwalitas (diskwalifikasi inHal. 18 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkdperson) sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undangundang No.1 tahun 1974.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah kabur dengan melanggarketentuan hukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapagugatan dalam satu surat gugatan (kumulasi subjektif danobjektif), yaitu Pengingkaran Anak/ ahli waris dan pembatalanperkawinan diajukan berdasarkan gugatan waris (perkara a quo);Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan TERGUGAT , TERGUGAT III,TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yangMengadili dan Memeriksa perkara a quo agar gugatan PARA PENGGUGATditolak atau setidaktidaknya

Smg tentang Gugatan Perbuatan MelawanHukum;Tis PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT Illtelah mengajukan pengaduan/ gugatan pengingkaran anakPerkara No. 173/ Pdt.G/ 2018/ PA. Mkd jo. No. 226/ Pdt.G/ 2018/PTA.Smg yang nyatanyata menuduh/memfitnah Pewaris semasahidupnya melakukan tindakan menelantarkan/tidak mengakui anakPewaris I.c.

Bahwa sesuai yang tertuang dalam posita vide angka 12 gugatantentang tidak sahnya Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT hinggakemudian dalam petitum vide angka 8 PARA PENGGUGATkemudian memohon secara hukum TERGUGAT bukan ahli waris (incasu, pengingkaran anak) Alm. Mahmudin Nurcahyono binXXXXXXX, maka petitum PARA PENGGUGAT hanya menyangkutPembatalan Keputusan Pejabat Publik;3.

Dan ini justru adalah merupakan suatu pengingkaran yangtelah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang seharusnyaakta jual beli tersebut hanya dipergunakan sebagai jaminan ataskesepakatan pinjam meminjam dana investasi sebagai modal kerjauntuk penyelesaian proyek (finishing) perumahan Tergugat yangseharusnya telah disepakati untuk dibuatkan juga dalam bentukperjanjian di bawah tangan hutang pinjaman dana tersebut antarapihak Penggugat dengan pihak Tergugat sebagai perjanjianpendamping ;Bahwa

Namun ternyata justruTergugat Rekonpensi memiliki niat lain untuk menguasai tanah milikPenggugat Rekonpensi dengan adanya pengingkaran terhadappinjaman dana investasi tersebut yang seharusnya dibuatkan suatuperjanjian pinjam meminjam dana dalam bentuk perjanjian di bawahtangan terhadap Penggugat Rekonpensi ;Halaman12dari22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMR4.

DALAM REKONPENSI: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukansumpah Pemutus sebagai pembuktian atas dalildalil gugatannyatentang pengingkaran adanya perjanjian pinjaman dana investasiantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaituHalaman15dari22 halaman Putusan No. 44/Pdt/2015/PT.SMRsebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan yang telahdikembalikan sebagian dananya oleh Penggugat Rekonpensi sebesarRp. 108.000.000

saksi Deavino Rullian, saksi Frans Daud, saksiMaarif Poluan dan saksi Jamsidar yang pada pokoknya terdakwa menyangkaluang sejumlah Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasilpenjualan narkotika jenis sabu melainkan uang tersebut adalah uang dari saksiMaarif yang dikembalikan kepada Terdakwa setelah saksi Maarif meminjamuang kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut adalahuang saksi Jamsidar, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaiberikut :Menimbang, bahwa mengenai pengingkaran

Dan alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimanaHalaman 26 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Bondisebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa didalam KUHAP tidak jelas apa yang dimaksuddengan keterangan terdakwa, apakah penyangkalan atau pengingkaran dariterdakwa termasuk keterangan terdakwa atau bukan, dalam hal ini dalam pasal189 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yangtelah

F Lamintang yangdimaksud dengan keterangan terdakwa atau verklaring vaan verdachteadalah setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangantersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan olehterdakwa, maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan beberapaperbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja, begitu juga dalam praktekperadilan telah terdapat persamaan pendapat bahwa pengingkaran terdakwaatas keterangan saksi dan pengingkaran terdakwa atas perbuatan

laindan berkesesuaian juga dengan alat bukti sah yang lain dipersidangan,sehingga penyangkalan terdakwa atas keterangan saksi Adi Ismail, saksiDeavino Rullian, saksi Frans Daud, saksi Maarif Poluan dan saksi Jamsidartersebut harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa atasketerangan saksi Adi Ismail, saksi Deavino Rullian, saksi Frans Daud, saksiMaarif Poluan dan saksi Jamsidar dipersidangan serta pengingkaran

Bulan Oktober sebesar : 30 % yakni Rp. 2.847.900 (Dua JutaDelapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ;2) Adapun rincian pembayaran (terlampir) merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari perjanjian ini ; 3) Bahwa pembayaran tersebut akan dibayarkan paling lambat padatanggal 31 (tiga puluh satu) atau setiap akhir bulan ke rekeningmasingmasing Penggugat ; "Pasal 4Bahwa perjanjian ini akan dimuat dalam putusan pengadilan apabiladikemudian hari terjadi pengingkaran terhadap isi perjanjian

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.Menimbang, bahwa terhadap pengingkaran Terdakwa terhadap Berita Acara Penyidikan J*erfa Terdakwasebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan beberapaSaksi verbalisan :1.

Keterangan tersebut tidak dapatdiartikan secara sempit, yaitu terkait dengan pengakuan saja, namuntermasuk semua keterangan (pengakuan dan pengingkaran) yang diberikanoleh Terdakwa bahkan termasuk keterangan yang diberikan baik di dalammaupun di luar persidangan. Terdakwa berhak untuk menolak untukmemberikan jawaban pada pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 175KUHAP). Menurut M. Yahya Harahap (M.

berisi pengingkaran.Bahwa pengakuan Terdakwa di depan Penyidik, yang kemudian ditarikkembali tidak akan menghilangkan sifat pengakuan itu sendiri bila dalampemeriksaan di persidangan terdapat fakta lain yang sah dan meyakinkanyang dapat membuktikan adanya keterangan pengingkaran Terdakwatersebut atau dengan kata lain bila keterangan Terdakwa dalam persidangantersebut tidak bersesuaian/tidak didukung oleh faktafakta yang terungkap dipersidangan dan justru bertentangan dengan fakta di persidangan

maka haltersebut adalah merupakan keterangan yang berupapengingkaran/kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau bilaketerangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikanterdahulu telah bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidanganmaka alasan Terdakwa untuk mencabut Berita Acara Penyidikan tersebutmenjadi tidak logis atau tidak berdasar.Bahwa dengan adanya pengingkaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dipersidangan terkait keterangannya penggunaan uang sebagai alat

pengingkarannya tersebut, sehingga pengingkaran para Saksi tidakdapat diterima secara yuridis.

Perbuatan TERGUGAT jelasHal. 5 dari 20 hal. putusan Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Cbn23.24.25.26.Zi.jelas merupakan pengingkaran terhadap amanah peraturan perundangan,adat kebiasaan dan yang paling mendasar adalah pengingkaran terhadapikrar perkawinan yang telah TERGUGAT kumandangkan pada saat akadnikah;Tentang PerceraianPasal 34 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan berbunyi:(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasing dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan.Hal

Perbuatan TERGUGAT jelasjelas merupakanpengingkaran terhadap amanah peraturan perundangan, adat kebiasaan danyang paling mendasar adalah pengingkaran terhadap ikrar perkawinan yangtelah TERGUGAT kumandangkan pada saat akad nikah;Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugatmengakui sebagan besar dalildalil gugatan Penggugat dan dan tidak keberatanbercerai dari Penggugat;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalahmerupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan

Uang tersebut, merupakan uang muka pembayarantanah, seperti yang dituliskan oleh Mukidjo dalam kwitansi penerimaanuang dari Toekidjo.Kemudian, terhadap argumentasi tentang anggapan adanya pembelianmelalui surat jual beli walaupun tanpa adanya kesepakatan Suharjoalias Mukijo bersama anakanaknya, dan juga terhadap argumentasiperasaan tidak menjual tanah tersebut dan anakanaknya juga tidakmengetahui jual beli tersebut, Tergugat dan Tergugat II tanggapisebagai berikut.Argumentasi di atas, merupakan pengingkaran

Putusantersebut pun telah inkracht van gewijsde.Bahwa ternyata, upaya pengingkaran tersebut kembali berlanjutmelalui pengajuan pembatalan surat perjanjian jual beli yang pernahdilakukan dan disertai dengan perintah pengosongan yang ditujukankepada Penggugat Rekonpensi (mengingat orang tua PenggugatRekonpensi telah meninggal dunia), yang dilakukan oleh ahli warisdari Mukidjo Alias Suharjo (Mukidjo Alias Suharjo dan istri juga telahmeninggal dunia).Bahwa upaya pengajuan pembatalan surat perjanjian

Bahkan secarasembunyisembunyi dan melawan hukum ternyata saat ini ObjekSengketa telah disertifikasi hingga menjadi saat ini tercatat dalamSHM No. 1310/Klitren luas 65 m2 atas nama Maryati.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, upaya pembatalan/pengingkaran terhadap hubungan hukum jual beli yang telah ada dantelah berlaku juga, jelas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkandan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa sebagai akibat/dampak dari perbuatan yang dilakukan olehPara Tergugat Rekonpensi

Bahwa Tergugat mengakui bahwa surat Tergugat tentang SuratKeterangan tertanggal 1 Mei 1973 dan surat Tergugat tentangPenyerahan Sebidang tanah atas tanah persekutuan adat NegeriUrimesing Dati Parenta Batu Pintu tertanggal 26 Juli 1977 adalahsangat tidak objektif dengan menyatakan pengingkaran terhadapeksistensi hukum dari suatu perbuatan hukum serta melanggar normanorma hukum positif.

Bahkan pengingkaran tersebut yang dilakukanoleh tergugat patut dicurigai adanya unsur ketidakberesan sertaadanya indikasi perbuatan pidana. Pengingkaran mana secara hukumtidak boleh teijadi dalam suatu proses hukum..

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagimempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnyaTerdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasanmiliter, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkanserta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambilMenimbangMenimbangMenimbang:tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagimempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnyaTerdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasanmiliter, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkanserta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambil10tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan

SAIDINA AKSAH,dengan ketentuan biaya balik nama dibebankan kepada Penggugat;Pasal 6Bahwa apabila ada pengingkaran/tidak mematuhi bunyi isi kesepakatanperdamaian ini oleh salah satu atau lebih dari pihakpihak yang berperkara, masingmasing pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;Hal 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian No.3/Pdt.G/2018/PN.AgmPasal 7Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Agm tersebut

tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi,dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuantersebut sebagai anak dari suami istri (vang bersangkutan);Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimjuga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Pemohon Il terutamaPemohon juga tidak mengingkari terhadap keberadaan anak tersebut, tetapijustru. mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah anaknya,disamping itu juga telah terlampauinya tenggang waktu pengingkaran

ada) Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yangberbunyi sebagai berikut:1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya,mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atausetelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan beradadi tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepadaPengadilan Agama.2) Pengingkaran

Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kKekuatan pembuktian formilbahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yangtercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yangmenandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki dayapembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benarsepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantahsecara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yangmendapat hak daripadanya

Akta di Bawah Tangan tersebutmemiliki kKekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangandianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidakada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangantersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harusdianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isitidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli warisdan orang yang mendapat hak dari padanya

Akta di BawahTangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yangbertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam aktasepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta diBawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi danketerangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukanbukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikatkepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya

dari pasangan suami isteri MUSTOPO (Alm) danMALIKAH (Alm); Bahwa dari bukti P5 s/d P7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar pemohonsejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Tekhnologi Menengah tertera ayahPemohon bernama MUSTOPO, nama yang sama sebagaimana Bukti P2;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum diatas Hakim menemukan petuajukbahwa pemohon lahir pada tahun 1964, dari STTB (Surat Tanda Tamat Belajar)Pemohon tertera nama ayah yaitu MUSTOPO yang artinya sejak Pemohon lahir hinggasekarang tidak ada pengingkaran

tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi,dapatiah ditetapbkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuantersebut sebagai anak dari suami istri (vang bersangkutan);Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimjuga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Pemohon Il terutamaPemohon juga tidak mengingkari terhadap keberadaan anak tersebut, tetapijustru. mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah anaknya,disamping itu juga telah terlampauinya tenggang waktu pengingkaran

Batulicin Nomor 385/Pdt.P/2018/PA.Blcn.2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapatditerima.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II beralasan hukum dan olehkarena itu patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan PemohonIl dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, penetapan inidapat dijadikan

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidaklagi mempunyai jati' diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan disiplin

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidaklagi mempunyai jati' diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak10mempengaruhi kehidupan

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islamyang pada intinya menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yangdilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawnan yang sah, oleh karena itumajelis hakim berpendapat bahwa Shakila Maulida merupakan anak sahPenggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa apabila Tergugat mengingkari Shakila Maulidasebagai anak kandungnya maka pengingkaran Tergugat tersebut merupakansengketa atau permasalahan hukum tersendiri, dan terhadap pengingkarannyaHal. 10 dari 13 Hal. Put.

No. 25/Pdt.G/2017/PA Blktersebut, Tergugat dapat menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalamPasal 102 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinyamengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atausetelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan beradadi tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepadaPengadilan Agama.(2) Pengingkaran