Sesuaiketentuan pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pengingkaran anak yangdiajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut gugatan PenggugatRekonvensi/Terbanding berupa nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,00 yangdikabulkan Rp 1.000.000,00 setiap bulan sampai anak mandiri atau dewasatelah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alihmenjadi pertimbangannya sendiri

Oleh karena itupertimbangan Majlis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki;Menimbang, bahwa keberatan lain yang dajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding berupa ikrar l'an (cerai dengan alasanZina) dan pengingkaran anak yang masih dalam kandungan PenggugatRekonvensi/Terbanding, merupakan perubahan dan penambahan gugatanyang seharusnya diajukan di tingkat pertama dan tidak dapat diajukan padatingkat banding.

PUTUSANNomor 0105/Pdt.G/2019/PA.MnneDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan atas perkara Pengingkaran Anak yangdiajukan oleh:Lindawati binti Arif Santoso, umur 58 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan Jatijajar No. 08, RT. 013, RW. 005,Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun,selanjutnya

Putusan.No: 0105/Pdt.G/2019/PA.Mn.Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluargayang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalamkeluarga, serta identitas anggota keluarga;Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut makaMajelis hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan lagi pulaTergugat tidak mengajukan keberatan maka berpendapat bahwa gugatanPenggugat tidak melampui waktu dengan mengenyampingkan ketentuanpasal 102 Kompilasi Hukum Islam karena gugatan pengingkaran

Bahwa pengingkaran atas kesepakatan damai ini dapat dimintakaneksekusi secara riil Kepada Pihak Pengadilan Agama Gresik.Demikian akta perdamaian (dading) ini dibuat dalam keadaan sadardan disetujui oleh kedua belah pihak secara ikhlas tanpa adanya paksaandari pihak manapun juga, dan agar dapatnya dituangkan dalam isiputusan perkara nomor 1855/Pdt.G/2018/PA.Gs. serta untuk ditaati olehkedua belah pihak ;Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulistertanggal 15 Mei 2019, dan dibacakan

Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kKekuatan pembuktian formilbahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yangtercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yangmenandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktianmateriil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihaklawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas sertamemiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya

Akta di Bawah Tangan tersebutmemiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangandianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidakHalaman 28 dari 43Putusan Perdata Nomor18/Pat.G/2019/PN Olmada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangantersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harusdianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isitidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat

Akta di BawahTangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yangbertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam aktasepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta diBawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi danketerangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukanbukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yangdiberi tanda P6, P7,

Akta di BawahTangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yangbertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam aktasepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta diBawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi danketerangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukanbukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh ParaTergugat yang diberi tanda

Perbuatan TERGUGAT jelasHal. 5 dari 20 hal. putusan Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Cbn23.24.25.26.Zi.jelas merupakan pengingkaran terhadap amanah peraturan perundangan,adat kebiasaan dan yang paling mendasar adalah pengingkaran terhadapikrar perkawinan yang telah TERGUGAT kumandangkan pada saat akadnikah;Tentang PerceraianPasal 34 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan berbunyi:(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasing dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan.Hal

Perbuatan TERGUGAT jelasjelas merupakanpengingkaran terhadap amanah peraturan perundangan, adat kebiasaan danyang paling mendasar adalah pengingkaran terhadap ikrar perkawinan yangtelah TERGUGAT kumandangkan pada saat akad nikah;Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugatmengakui sebagan besar dalildalil gugatan Penggugat dan dan tidak keberatanbercerai dari Penggugat;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalahmerupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan

Uang tersebut, merupakan uang muka pembayarantanah, seperti yang dituliskan oleh Mukidjo dalam kwitansi penerimaanuang dari Toekidjo.Kemudian, terhadap argumentasi tentang anggapan adanya pembelianmelalui surat jual beli walaupun tanpa adanya kesepakatan Suharjoalias Mukijo bersama anakanaknya, dan juga terhadap argumentasiperasaan tidak menjual tanah tersebut dan anakanaknya juga tidakmengetahui jual beli tersebut, Tergugat dan Tergugat II tanggapisebagai berikut.Argumentasi di atas, merupakan pengingkaran

Putusantersebut pun telah inkracht van gewijsde.Bahwa ternyata, upaya pengingkaran tersebut kembali berlanjutmelalui pengajuan pembatalan surat perjanjian jual beli yang pernahdilakukan dan disertai dengan perintah pengosongan yang ditujukankepada Penggugat Rekonpensi (mengingat orang tua PenggugatRekonpensi telah meninggal dunia), yang dilakukan oleh ahli warisdari Mukidjo Alias Suharjo (Mukidjo Alias Suharjo dan istri juga telahmeninggal dunia).Bahwa upaya pengajuan pembatalan surat perjanjian

Bahkan secarasembunyisembunyi dan melawan hukum ternyata saat ini ObjekSengketa telah disertifikasi hingga menjadi saat ini tercatat dalamSHM No. 1310/Klitren luas 65 m2 atas nama Maryati.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, upaya pembatalan/pengingkaran terhadap hubungan hukum jual beli yang telah ada dantelah berlaku juga, jelas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkandan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa sebagai akibat/dampak dari perbuatan yang dilakukan olehPara Tergugat Rekonpensi

dari pasangan suami isteri MUSTOPO (Alm) danMALIKAH (Alm); Bahwa dari bukti P5 s/d P7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar pemohonsejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Tekhnologi Menengah tertera ayahPemohon bernama MUSTOPO, nama yang sama sebagaimana Bukti P2;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum diatas Hakim menemukan petuajukbahwa pemohon lahir pada tahun 1964, dari STTB (Surat Tanda Tamat Belajar)Pemohon tertera nama ayah yaitu MUSTOPO yang artinya sejak Pemohon lahir hinggasekarang tidak ada pengingkaran

tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi,dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuantersebut sebagai anak dari suami istri (vang bersangkutan);Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimjuga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Pemohon Il terutamaPemohon juga tidak mengingkari terhadap keberadaan anak tersebut, tetapijustru. mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah anaknya,disamping itu juga telah terlampauinya tenggang waktu pengingkaran

ada) Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yangberbunyi sebagai berikut:1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya,mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atausetelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan beradadi tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepadaPengadilan Agama.2) Pengingkaran

Tergugat sepakat bahwa segala hal terkait suratsuratkepemilikan atas objek tersebut harus sudah diserahkan paling lambat 1(satu) bulan sejak kesepakatan damai ini ditandatangani/ sejak AktaPerdamaian ditandangani, kepada masingmasing pihak sesuai denganbagiannya masingmasing.Pasal 5Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa perjanjian/kesepakatan inidikuatkan kembali dalam bentuk Akta Perdamaian sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari perkara ini.Pasal 6Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila terjadi pengingkaran

Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kKekuatan pembuktian formilbahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yangtercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yangmenandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki dayapembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benarsepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantahsecara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yangmendapat hak daripadanya

Akta di Bawah Tangan tersebutmemiliki kKekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangandianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidakada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangantersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harusdianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isitidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli warisdan orang yang mendapat hak dari padanya

Akta di BawahTangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yangbertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam aktasepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta diBawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi danketerangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukanbukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikatkepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya

Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan tentang Perbuatan melawan hukumnamun dalildalil gugatan berkenaan dengan pengingkaran perjanjian terhadapakta Nomor : 39, tanggal 11 Februari 2010, sehingga gugatan Penggugat kabur,kacau dan tidak jelas karena pengingkaran terhadap perjanjian adalahperobuatan ingkar janji atau wanprestasi bukan PMH (perbuatan melawanhukum) maka berdasarkan Yurispridensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984Hal 7 dari 26 Hal Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PN.Amb.tertanggal 24 April 1986 dan

telahberakhir periodenya, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat ; Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatanpenggugat ini didasarkan pada akta perjanjian Nomor : 39 tanggal 11 Februari2010 , sementara akta perjanjian tersebut sudah berakhir masa berlakunya,sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi tidak jelas lagi obyekgugatannya; Bahwa, gugatan Penggugat mendalilkan tentang Perobuatan Melawan Hukum,namun dalil dalil gugatan adalah berkenaan dengan pengingkaran

;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 1 dimana Tergugatmendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur libel karena gugatan penggugatini didasarkan pada akta perjanjian Nomor : 39 tanggal 11 Februari 2010 , sementaraakta perjanjian tersebut sudah berakhir masa berlakunya, sehingga dengan demikiangugatan penggugat menjadi tidak jelas lagi obyek gugatannya, dan gugatan Penggugattersebut mendalilkan tentang Perouatan Melawan Hukum, akan tetapi dalil daligugatannya adalah berkenaan dengan pengingkaran

perjanjian terhadap Akta Nomor :39 tanggal 11 Pebruari 2010, ;Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut, adalah berkenaan tentang pokok perkara, apakah benar bahwa gugatan itu adalah merupakan pengingkaran perjanjian(wanprestasi) atau apakah gugatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawanhukum baru akan dapat terbukti apabila telah memasuki pokok perkara ;Menimbang, bahwa, dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pula bahwagugatan

merupakan anak yang dianggap sah oleh undang undang karena telah lahir dalamdanatau sebagai akibat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa terhadap anak pertama (Iriani Marseilla, umur 9 tahun) dan anakkedua (Puji Anggraeni, umur 7 tahun) yang meskipun terlahir sebelum terjadinya hubunganhukum perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena kedua anaktersebut, telah diakui sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan pula oleh saksisaksi dalam persidangan, serta tidak adanya pengingkaran

berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUUVIII/2010 tentang revisi Pasal 43 ayat 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luarperkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta denganlakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan danteknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasukhubungan perdata dengan keluarga ayahnya maka terhadap adanya pengakuan dan tidakadanya pengingkaran

secarasadar, berarti bahwa setiap para pelaku peserta salingmengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku pesertalainnya dan dilakukan dengan kerjasama secara sadar dandilakukan secara secara langsung, sebagai perwujudan dariperbuatan pidana itu secara langsung sebagai akibat daritindakan dari para pelaku peserta itu, dengan peranannya2020masingmasing diantara para pelaku tersebut yaitu terdakwasebagai penjual barang dan saksi Deny Candra Kusuma sebagaipembeli barang;Menimbang, bahwa terhadap pengingkaran

verbalisan Maryudi bahwa terdakwa initermasuk daftar pencarian orang karena sebelumnya telahmenjual sabhusabhu kepada saksi Suryanto (yang saat inimenjalani pidana dalam kasus sabhusabhu) dan terdakwamengatakan mengaku dihukum tidak mengakupun dihukum danlebih baik tidak mengakui segala perbuatannya tersebutserta saksi Suryanto pun menerangkan pernah membeli sabhu/SADDUL cecesabhu kepada terdakwa dan perkara ini saksi Deny CandraKusuma menerangkan telah membeli sabhusabhu dari terdakwa,bahwa terhadap pengingkaran

terdakwa tersebut menurutMajelis Hakim tidak dapat diterima karena pengingkaran itusendiri tanpa didukung oleh alat bukti sah yang lainsebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP dan terdakwa olehMajelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk membuktikanpengingkarannya tapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebutdan selain itu terdakwa dalam pembelaan memohon keringanhukuman saja sehingga saling kontradiktif, selain itusesuai Yurisprudensi MARI No.229.K/Kr/1959 tanggal2321960 yang kaidah hukumnya bahwa pengakuan

yang berdasar merupakan petunjuk tentangkesalahan terdakwa dan Yurisprudensi MARI No.85.K/Kr/1961tanggal 2791960 yang kaidah hukumnya suatu pengakuantidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti sertaYurisprudensi MARI No.177.K/Kr/1965 tanggal 2091967 yangkaidah hukumnya bahwa pengakuan para tertuduh dimuka polisidan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapatdipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahanpara tertuduh, maka dengan Majelis Hakim berpendapat bahwaterhadap pengingkaran

saksi Deavino Rullian, saksi Frans Daud, saksiMaarif Poluan dan saksi Jamsidar yang pada pokoknya terdakwa menyangkaluang sejumlah Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasilpenjualan narkotika jenis sabu melainkan uang tersebut adalah uang dari saksiMaarif yang dikembalikan kepada Terdakwa setelah saksi Maarif meminjamuang kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut adalahuang saksi Jamsidar, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaiberikut :Menimbang, bahwa mengenai pengingkaran

Dan alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimanaHalaman 26 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Bondisebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa didalam KUHAP tidak jelas apa yang dimaksuddengan keterangan terdakwa, apakah penyangkalan atau pengingkaran dariterdakwa termasuk keterangan terdakwa atau bukan, dalam hal ini dalam pasal189 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yangtelah

F Lamintang yangdimaksud dengan keterangan terdakwa atau verklaring vaan verdachteadalah setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangantersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan olehterdakwa, maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan beberapaperbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja, begitu juga dalam praktekperadilan telah terdapat persamaan pendapat bahwa pengingkaran terdakwaatas keterangan saksi dan pengingkaran terdakwa atas perbuatan

laindan berkesesuaian juga dengan alat bukti sah yang lain dipersidangan,sehingga penyangkalan terdakwa atas keterangan saksi Adi Ismail, saksiDeavino Rullian, saksi Frans Daud, saksi Maarif Poluan dan saksi Jamsidartersebut harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa atasketerangan saksi Adi Ismail, saksi Deavino Rullian, saksi Frans Daud, saksiMaarif Poluan dan saksi Jamsidar dipersidangan serta pengingkaran

Bahwa keterangan terdakwa IlmarSengkandae berisi suatu pengingkaran bahwa ia tidak memukul saksi Yul Siniang denganbatu hanya dengan kayu balok. Bahwa di sidang Pengadilan, saksi Yul Siniangmenerangkan terdakwa memukul saksi terlebih dahulu dengan batu ke punggung barumemukul saksi dengan kayu balok ke kepala dan punggung hingga saksi jatuh.

Di sisi lain, pengingkaran terdakwa tersebut tidakmenghilangkan atau menghapus perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaankarena yang terutama disini penganiayaan itu menimbulkan luka atau rasa sakit pada oranglain, baik yang dilakukan dengan tangan atau memakai alat, bukan ditentukan dengan alat19apa yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan.

Dengan demikian, bantahan/pengingkaran terdakwa tidaklah beralasan danharuslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur pidana pada pasal 351 ayat (1)KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya;Menimbang, bahwa dari berbagai faktafakta di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat

tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi,dapatiah ditetapbkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuantersebut sebagai anak dari suami istri (vang bersangkutan);Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimjuga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Pemohon Il terutamaPemohon juga tidak mengingkari terhadap keberadaan anak tersebut, tetapijustru. mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah anaknya,disamping itu juga telah terlampauinya tenggang waktu pengingkaran

Batulicin Nomor 385/Pdt.P/2018/PA.Blcn.2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapatditerima.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II beralasan hukum dan olehkarena itu patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan PemohonIl dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, penetapan inidapat dijadikan

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidaklagi mempunyai jati' diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan disiplin

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidaklagi mempunyai jati' diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak10mempengaruhi kehidupan

SAIDINA AKSAH,dengan ketentuan biaya balik nama dibebankan kepada Penggugat;Pasal 6Bahwa apabila ada pengingkaran/tidak mematuhi bunyi isi kesepakatanperdamaian ini oleh salah satu atau lebih dari pihakpihak yang berperkara, masingmasing pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;Hal 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian No.3/Pdt.G/2018/PN.AgmPasal 7Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Agm tersebut

PUTUSANNomor 1772/Pdt.G/2016/PA.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengingkaran Anakantara :PENGGUGAT;MelawanTERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah meneliti semua alat bukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Penggugat

Marker STR yang digunakanhasilnya 10 Marker tidak match artinya bahwa XXXX dapatdisingkirkan sebagai ayah biologis dari anak XXXX, oleh karena itukesimpulannya bahwa XXXX Probability of Paternity nilainya 0%sebagai ayah biologis dari anak XXXX;Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undangundang Nomor 1 tahun1974, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkandalam atau Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama XXXxX lahirdalam perkawinan yang sah, namun Penggugat melakukan penyangkalanatau pengingkaran

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri darikewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadapSumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidaklagi mempunyai jati diri sebagai prajurit NI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan = diri dengan kedinasan militer, olehkarenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan disiplin