Ditemukan 1389 data
330 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peternakan Kabupaten Banjar Provinsi KalimantanSelatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapaperbuatan yang merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukanatau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
216 — 85
JUMHARI YUNUS, SH,MM Bin M.YUNUS BASTANI dan Terdakwa Il ZAINAL ARIFIN, SH Bin ABDULHAMID, MM, yang menyalagunakan kewenangannyan dengan tidakmenetapkan SKRD bagi 40 menara telekomunikasi yang seyogyanyamerupakan subjek retribusi, maka berdasarkan penghitungan ahli dari DinasPendapatan Daerah (DISPENDA) Kab.Muara Enim melalui surat No:973/1437/Penda2/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ditemukan adanyakerugian keuangan Negara akibat berkurangnya penerimaan negara cqdaerah Kab.
56 — 12
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)Pambantaran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar), atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapaperbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagaisuatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
218 — 107
Yang kedua setiapkewenangan itu harus dapat ditunjukan dasar hukumnya, artinya untukmenghindari bentuk bentuk dalil perbuatan perbuatan yang secarahukum bertentangan dengan penggunaan kewenangan harus kita lihatbentuk perbuatan hukumnya secara administratif itu ada di dalamUndang Undang Nomor 30 Tahun 2014, artinya bertindak diluarkewenangan, menyalagunakan kewenangan dan mencampur adukankewenangan.
59 — 18
Jendral Sudirman Nomor 7 Kotamadya Banjarbaru ProvinsiKalimantan Selatan (tepatnya di Kantor Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan) atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut sertamelakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya
66 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banjar Provinsi KalimantanSelatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
62 — 13
sampai dengan bulan Agustus2014 atau setidaktidaknya pada waktu lain pada kurun waktu sekitar Tahun 2013sampai dengan sekitar Tahun 2014, bertempat di Desa Timpah Kecamatan TimpahKabupaten Kapuas atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan atau turut sertamelakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalagunakan
38 — 9
Insad No.77 KomplekPerkantoran Gagas Pelaihari Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan danPeternakan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atausetidaknya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukanatau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA
91 — 70
Pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat Pertama adalah keliru atauharuslah dianggap telah salah menerapkan hukumdan Majelis HakimTingkat Pertama telah menyalagunakan kewenangannya denganmelanggar hukum acara yang berlaku.Bahwa didalam pertimbangan hukum majelis hakim halaman 121 alinea ke2,3 dan 4 tentang keterangan saksi Saksi Ginoga dan Saksi SahrunPaputungan yakni :menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti P1 sampai P22 dan saksi saksi yaitu : 1.AbdullahMokoagow
126 — 191
Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa Nimrod Esau SihombingtersMenimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwaUnsur ke 3 "Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana YangAda Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi menurut hukumdanada dalam perbuatan Terdakwa.Ad.4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau PerekonomianNegara.Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindakpidana korupsi adalah delik formil
Terbanding/Terdakwa : Ir. RUSMAN RIYADI Bin NASRUN
71 — 28
Peternakan Kabupaten BanjarPropinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut yang melakukan atau turut serta melakukan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
70 — 37
PP persero melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Amandengan Nomor Rekening : 202.2.31.04.02 sejumlah Rp. 6.335.412.329,08 (EnamMilyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga RatusDua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi .ad. c) Unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada
Terbanding/Terdakwa I : IRMAN
Terbanding/Terdakwa II : SUGIHARTO
903 — 2510
Menyalagunakan Kewenangan, kesempatan atu sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara.5.
85 — 59
melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Amandengan Nomor Rekening : 202.2.31.04.02 sejumlah Rp. 6.335.412.329,08 (EnamMilyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga RatusDua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi .Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipik or/2014/PN.BKLad. c) Unsur menyalagunakan
371 — 267
Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke1KUHPidana.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan MajelisHakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif kedua yang paling tepatsesuai dengan faktafakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini.Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaanalternatif kedua tersebut mengandung unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap orang.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporasi.3 Menyalagunakan
88 — 59
PP persero melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Amandengan Nomor Rekening : 202.2.31.04.02 sejumlah Rp. 6.335.412.329,08 (EnamMilyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga RatusDua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi .ad. c) Unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
98 — 26
Sedangkan apa yang dimaksud dengan katakedudukan, ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direkturBank Swasta juga mempunyai kedudukan.Menimbang bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana dalamputusan tanggal 18 Desember 1984 No 892 K/Pid/1983, didalampertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Il,dengan menyalagunakan kesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
238 — 58
berpendapat bahwa suatu kegiatan dari suatu instansi harusberdasarkan legalitas yang jelas, apabila dikemudian hari terjadi masalahdan perencanaan harus segera dirubah, maka kegiatan yang dilakukanadalah sahsah saja asalkan tidak fiktip dan tidak keluar dari aturan makaterhadap pelaksana (orang) tidak boleh di katakan sebagai melanggarhukum;Bahwa Ahli mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan padaketentuan Pasal 3, adalah merupakan intisari unsur dari pasal tersebut,sehingga seseorang dikatakan menyalagunakan
593 — 456
Tata UsahaNegara saksi berpendapat, Kalau mengacu kepada Pasal 17, 18, 19, 20dan 21, Pasal 17 itu bicara tentang apa yang dimaksud denganpenyalahgunaan wewenang dengan kategorikategori ukuranukuranyang disebutkan sebenarnya ada 2 (dua) pintu masuk seorang pejabatPemerintahan sebagaimana yang diatur didalam UU No. 30 tahun 2014tidak hanya terbatas dilingkungan eksekutif juga ada di wilayah legislatifdan Yudikatif termasuk penegak hukum siapapun yang dikatakan atauyang disangka melakukan perbuatan menyalagunakan
89 — 80
Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang AdaPadanya Karena Jabatan atau Kedudukan;Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;5.