korupsi selama jasa konstruksiada kejahatan tidak tunduk tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakaan tindak pidanakorupsi;Bahwa batasan dari penyalahgunaan sesuaiasas legalitas dalam ranah tipikor yaitu :o Tindak pidana korupsi ada 30 jenis perbuatan dibagi 7 jenis :Korupsi yang mengakibatkan kerugian NegaraSuap menyuap ada 12 pasal;Penggelapan disektor public ada 5 pasal;Pemerasan ada 3 pasal;Perbuatan curang 6 pasalPengadaan barang dan jasa pasal;IN DW FF YNGratifikasi 1 pasal; Inti tipikor ada suap

menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataanterkait barang dan jasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasadan penyelenggaraan lelang dan dilihat fakta yang ada spefikasibangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

duakejahatan yang terjadi yang tidak terhubungi dengan suatu bentuk penyertaan dan didalamrancangan Undangundang korupsi yang akan datang dijadikan satu dan tidak lagidipisahkan ;Bahwa kalau tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri masingmasingmaka yang harus bertanggung jawab terhadap pejabat publik tersebut karena pejabat itulahyang telah menyalahgunakan kewenangan ; Bahwa untuk yang swasta karena tidak menyalahgunakan kewwenangan tidak terbuktikecuali bisa dibuktikan adanya suap

menyuap ; Atas keterangan Ahli terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa PT.

Dari sejumlah itu, dibagimenjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: 2 pasal berkaitan dengan kerugiankeuangan negara, 12 pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasalberkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitandengan pemerasan, 6 pasal berkaitan dengan perbuatan curang, 1pasal berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan ipasalberkaitan gratifikasi.

Perbuatan memberi danmenerima uang tersebut, pada akhirnya timbul kesepahaman/kesepakatanuntuk melakukan suap menyuap antara Para Kepala OPD/Pejabat Eselon IIdengan terdakwa Dzulmi Eldin S bersamasama dengan saksiSamsul Fitri;Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan kesepahaman untukmelakukan suap menyuap dimaksud merupakan suatu niat jahat untukmelakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah berupa uang oleh terdakwaDzulmi Eldin Sselaku Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021melalui

Pemidanaanatas pemutus Keberatan Pajak akan mengakibatkan pemutusKeberatan Pajak tidak akan berani mengambil keputusan, sehinggadalam praktik, pemutus Keberatan Pajak hanya dapat dipidanakanapabila terjadi suap menyuap..

Bahwa Saksi ketahui mengenai tindak pidana korupsiadalah:Menimbang112Kerugian keuangan negara;Suap menyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan; dang. Gratifikasi.>~929096.

Arif KepalaPuskesmas Tanjung Liang menunggu beberapa saat kedatangan PakBupati Ojang Suhandi dan setelah bertemu dengan pak Ojang Suhandi,saya mengatakan: Pak saya disuruh minta kuitansi sama pak Nur, PakNur akan mengembalikan dan uang ada di tempat yang aman, ini semuauntuk keselamatan bapak dan pak Nur;Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dimaksud danmaksud keselamatan bapak karena adanya kesalahan persepsimengenai penyerahan uang tersebut yang disangka suap, karenaberbahaya suap menyuap

miskin, atas berita di persidangan yangbanyak terdengar disebutsebut nama ANNAS MAAMUN sebagai pemberi,kemudian dipertanyakan hal tersebut, dan disampaikan oleh ANNASMAAMUN bahwa SUPARMAN tidak tahu, tidak ada terlibat.Bahwa keberangkatan ke Bandung adalah murni dari biaya saksi sendiri.Bahwa saksi pergi bersamasama dengan 5 (lima) orang dari Rokan Hululainnya, yang bertujuan untuk menanyakan kepada ANNAS MAAMUN,apakah Bupati Kami ini (Terdakwa II SUPARMAN) ada menerimauangatau ikut terlibat dalam suap

menyuap APBD sebagaimana yangdituduhkan?.

Ahli Chairul Huda,keterangan saksi Ahli Muzakkir yang juga bersesuaian denganketerangan Saksi Amir Syarifudin Tambunan dan KeteranganPemohon Kasasi.Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru tahun 2008Nomor Polisi B 52 MA, Nomor Mesin : LI5A71744193, NomorRangka MHRGE88408J903626 (BB Nomor 306) dan 1 (satu) unitrnobil ford Everest warna hitam tahun 2008, Nomor Polisi B 96MG, Nomor Mesin : WLTA136195, Nomor RangkaMNBLS4D108W214372, tanpa tape, (BB Nomor 307), tidak adahubungan dengan perkara suap

menyuap terhadap kepala RutanMako Brimob yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi danJaksa Penuntut Umum sama sekali tidak pernah menyebutkanapakah kedua mobil tersebut digunakan sebagai saran untukmelakukan kejahatan/hasil kejahatan.Oleh karena itu, barang bukti sebagaimana dalam putusan JudexFacti halaman 266 s/d 298 berupa sejumlah uang dan 31 KepingLogam Mulia dalam Safe Devosit Box, dan 2 (dua) unit mobil yaitu :e Uang tunai sebesar USD 659.800 (enam ratus lima puluhsembilan ribu delapan ratus

gangguan yang dapat timbul dari objekperjanjian kerjasama pemanfaatan aquo ;Bahwa perbuatan TERDAKWA hanyalah melakukan perjanjian kerjasamapemanfaatan excavator dan mempunyai iktikad baik yang melandasi suatuperjanjian baik pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual ;Bahwa semua tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum tidak dapatdibuktikan oleh penuntut umum secara signifikan terkait kerugian negara manayang dilimpahkan ke TERDAKWA;Bahwa dalam perjanjian a quo tidak terdapat praktek suap

menyuap yangmenyebabkan adanya perjanjian tersebut;Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk. hal. 52 dari 224 halIII.

pidana korupsi, terkait perkarakehutanan saksi tidak pernah mengalami, yang saksi tahu yang ditanganiKPK terkait korupsi dan pencucian uang ;Bahwa apabila dakwaan dibuat tidak berdasarkan pemeriksaanpendahuluan maka bisa disebut cacat yuridis ;Bahwa dalam proses penyidikan ada upaya hukum kontrol horizontalyang namanya praperadilan akan dikaji apakah aturan tersebut dianggapcacat hukum atau tidak ;Bahwa ada juga institusi korwasdik dan pengawasan di KPK jika ada halyang tidak sesuai ;Bahwa terkait suap

menyuap jika ada pinjam meminjam secara umumdalam hukum perdata maka tanggungjawab orang yang meminjam,termasuk tanggungjawab pidana ;Bahwa syarat seseorang melakukan pidana adalah siapa berbuat apa ;Bahwa dalam proses penegakan hukum harus ada niat dan adapertanggungjawaban pidana, melihat niatnya dapat dilihat darimerumuskan unsurunsur tindak pidana yang dilakukan apakah terpenuhiatau tidak ;Bahwa Pasal 1977 KUHPdt orang yang meminjami tidak bisa dikenaipidana itu sendinri ;Halaman 139 dari 212

dasarnyamenimbulkan kerugian keuangan negara, dan juga dalam UndangUndangPerbankan, jadi tidak selamanya tindak pidana yang merugikan keuangannegara adalah tindak pidana korupsi;Bahwa kita harus melihat pada pasal yang di sangkakan dan konstruksi yangakan dijerat terhadap terdakwa karena perbuatan seorang pejabat administrasibisa dilihat dari sisi administrasi dan bisa dari sisi pidana, artinya jika kita inginmengkaitkan terhadap UndangUndang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsiyang intinya menunjukan adanya suatu Suap

menyuap yang artinya ada yangditerima untuk melakukan atau tidak melakukan tugas yang berada dalamjabatannya atau fungsinya, tetapi jelasnya bahwa perbuatan seorang pegawaiatau suatu perbuatan pejabat TUN adalah pekerjaan dalam konteksadministrasi Negara;Bahwa pasal 14 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dayaberlakunya sudah dibatasi dalam Pasal 14, jadi dikatakan bahwa diadili ataudapat dijerat dengan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiselain apa yang tertuang dalam UndangUndang

Metropolitan Retailmart telah memberikanketerangan bahwa tidak ada suap menyuap dalam prosespersidangan PT. Metropolitan Retailmart, kKeputusan yang diambiloleh Majelis Hakim Banding Pajak adalah merupakan haksubjektif Majelis Hakim Pajak itu sendiri tanpa bisa dibuktikanadanya intervensi apapun baik dari Terdakwa atau PemohonPeninjauan Kembali, maupun dari pihak lain. Selain itu dasarkemenangan dari PT.

Dari 30 perbuatan itu bisa dikategorikan dalam 7 jenis,terdiri dari 2 pasal yang berkaitan dengan kerugian negara, kemudian 12pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasal berkaitan denganpenggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitan dengan pemerasan, 6 pasalberkaitan dengan perbuatan curang, 1 pasal berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa, dan 1 pasal berkaitan dengan gratifikasi. Inti dari korupsi ituadalah bribery/suapmenyuap.

admisnistrasinya, kalau dalam pengeluaran yangbayak kwitansinya lalu dimasukkan dalam satu invoice, dalam halini, apakah, nilai yang berbeda dengan yang ditaginkan apakahada mens rea, menurut Ahli, secara materiil ada masalah dalamkonteks administrasi, tetapi dalam pidana tidak memenuhi adamens rea.Bahwa dana hibah jika disalahgunakan bisa menjadi tindakpidana korupsi jika digunakan untuk kepentingan pribadi, apakahhanya sebatas penggunaan pribadi saja, menurut Ahli, inti kKorupsiada karena ada unsur suap

menyuap yang menguntungkan dirisendiri, yaitu jika digunakan untuk kepentingan pribadi bukanuntuk orang banyak , tetapi jika untuk kKemaslahatan orang banyaktidak menjadi persoalan.

danmendapatkan uang karena berbicara tentang sebuahkepentingan maka Ahli berpendapat bahwa hal itu cukup untukdikualisir sebagai suap.Jadi kalau anggota DPR tersebut menyerap aspirasi tetapldalam kapasitasnya sebagai ketua partai maka hal itu tidakbisa dikualifikasi sebagai suap, karena dia datang sebagaiketua partal dan bukan diperintah oleh DPR untukmelaksanakan kedewanannya.Menurut Ahli, meskipun dia sebagai anggota DPR namunkalau yang dia lakukan adalah untuk kepentingan partai makadisitu tidak ada suap

menyuap, tetapi jika itu menyangkutkewenangan dia sebagai anggota DPR maka jika ada orangmemberikan sesuatu maka itu sudah terjadi Suap.Dari segi konstitusi, kalau berbicara mengenai status anggotaDPR maka mesti dillhat mengenai Pasal 20, dimana yangHal 388 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.

Akuntan forensikmenerapkan keahlian khusus dalam akuntansi, auditing, Keuangan, metodekuantitatif, beberapa area dalam bidang hukum, penelitian, keahlianinvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi buktiserta untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan;Bahwa ruang lingkup akuntansi forensik antara lain mencakup PerhitunganKerugian Negara, analisis transaksi keuangan, analisis terkait Sumber,besaran dan nilai, serta aliran uang terkait suap menyuap atau gratifikasi,penelusuran

., Menerangkan sebagai berikut : e Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga ataupun pekerjaan;e Bahwa menurut pendapat ahli perbedaan tindak pidana yangterkandung dalam Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 UU TindakPidana Korupsi adalah inti tindak pidana suap ada di dalamPasal 5 yaitu suap menyuap antara non PenyelenggaraNegara dan Penyelenggara Negara, yang mana terhadap nonPenyelenggara Negara /penyuap dikenakan Pasal 5 ayat (1)dan Penyelanggara Negara yang disuap dikenakan

Pembuktian berkenaan dengan halini tentu dihubungkan dengan pasal 2 atau pasal 3 UndangUndang Korupsi kalauada suap menyuap baru dihubungkan dengan pasal 5 atau pasal 12 huruf b atau pasal11 tapi kalau berkenaan dengan mark up itu ranahnya adalah pasal 2 atau pasal 3UndangUndang Korupsi.Perbuatan yang merugikan keuangan negara karena perbuatan melawan hukumataupun karena penyalahgunaan kewenangan sama sekali berbeda dengan apa yangdimaksud dengan suap dalam hal ini;Bahwa masalah penyimpangan dari

pemberian janji atau hadiahitu. selalu diikuti perbuatan pelaku untuk menggerakkan berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengankewajibannya (tidak tercantum dalam unsur), tetapi cukup pemberianhadiah atau janji tersebut karena adanya kekuasaan/kewenanganyang melekat pada jabatan dari pejabat yang bersangkutan,karenanya penerimaan hadiah atau janji itupun berlangsung hanyaselama adanya kekuasaan/kewenangan yang melekat padajabatannya tersebut.Dalam meneliti perkembangan perundangan suap

menyuap, pasalpasal inilah yang kemudian menjadi bahagian akomodir terhadap UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi, yangsecara substansiel mengandung dan meliputi sekaligus AktieveOmkoping atau suap dalam arti aktif dan Passieve Omkoping atausuap dalam arti pasif.Dengan demikian, sebelum Majelis Hakim pada Putusan Judex FactiTk. dan Putusan Judex Facti Tk.