Bahwa prosedur ataumelakukan penebangantersebut harus sesuaiyaituyaitu yangmelakukan penebanganKehutanan Republikratus9.250hutan6Lapanganturun keperhitunganGPS dengandiketahuipenebangan dihutan Sisimenimemberikanadalah47empat puluhM3.sedangkanselanjutnya(enam) buahidentitasnya keuntuk disimpan.yangANDERIAS FILMON TAEKPemetaan Kawasan HutanlokasidengancaraGPS pada pohonpohon kayuhasilnyaOelbesa DesaKab.

2014 02 Oktober 2014 02 Oktober 2014 20.940.270,13. 07352/LS/SP2D/1 .20.05/X/2014 15 Oktober 2014 15 Oktober 2014 14.400.000,14. 08105/LS/SP2D/1 .20.05/xI/2014 06 November 2014 07 November 2014 20.940.270,15. 09152/LS/SP2D/1.20.05/xII/2014 04 Desember2014 04 Desember 2014 20.940.270,Jumlah 323.283.240, " Bahwa dana bantuan keuangan tahun 2014 yang telah diterima tersebut selanjutnya dituangkan dalam APBDesa setelah ditambah dengan silpatahun sebelumnya dan pendapatan desa, sehingga jumlah APBDesa DesaKab

saksi bekerja selaku PNS pada kantor BPKP Perwakilan ProvinsiJawa Timur dengan jabatan fungsional sebagai Auditor Pertama denganPangkat Golongan Penata Tk I Gol III//b dengan tugas dan tanggungjawab adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan auditinvestigatif, perhitungan kerugian keuangan negara dan kegiatan kegiatanlain sesuai penugasan dari atasan langsung.e Bahwa ahli melakukan Bantuan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Keuangan DesaKab

Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan asli,Surat Camat Batang Merangin kepada Bupati KerinciCq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKab. Kerinci Nomor: 140/230/Pem/2021, PerihalPenyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa PematangLingkung Kecamatan Batang Merangin, tanggal 23 April2021;4.

Adorizal.Dokumen pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap TA. 2019, terdiridari :Halaman 9 dari 160, Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.1)2)3)4)5)6)7)))9)Lembar disposisi Asisten, Sekda dan Bupati Kerinci, tanggalditerima : 22Mei2019, isi Mohon persetujuan pembayar AlokasiDana Desa (ADD) Tahap sebanyak 50% (lima puluh persen).Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKab. Kerinci Drs. H.

Wawonii Tengah DesaPesue T.A 2019.1 (Satu) rangkap fotokopi peraturan Bupati Konawe Kepulauan No.1 Tahun 2019Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap DesaKab. Konawe Kepulauan T.A 2019.1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2019Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) SetiapDesa Kab.

Wawonii Tengah DesaPesue T.A 2019.18) 1 (Satu) rangkap fotokopi peraturan Bupati Konawe Kepulauan No.1 Tahun 2019Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap DesaKab. Konawe Kepulauan T.A 2019.19) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2019Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) SetiapDesa Kab.

Halaman 58 dari 6010.i.. 1 Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan DesaKab. Sukabumi Nomor: 414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012perihal Permohonan Penjelasan.. Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor: tidak ada tanggal 1 Oktober2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kec. Cikidang, yang ditujukankepada Kepala BPMPD Kab. Sukabumi..

Fanjung ( terdakwa ) selaku pihak ketigayang akan mengantar bantuan semen dari Pemda Kab.Sanggau pada tahun2007 tersebut karena diberitahu sewaktu pengarahan oleh Pemerintahan DesaKab. Sanggau yaitu Bpk.

Pemerintahan DesaKab. Sanggau yang dilakukan di kantor Pemda Kab.Sanggau ;Bahwa saksi mengetahui isi surat keputusan Bupati Sanggau Nomor 344 tahun2007 tanggal 14 November 2007 hanya menyangkut daftar nama Camat diKabupaten Sanggau ;Bahwa saksi mengetahui harga sak semen bantuan dari Pemda Kab.Sanggaupada tahun 2007 sebesar Rp. 50.000, ;Bahwa sepengetahuan saksi Bpk. Abdullah Kabag.

Sanga DesaKab. Muba; Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sadr. Bastari berasal dari bahanapa Saja minuman keras tersebut; Bahwa pada Saat itu diamankan juga Surat jalan atau DO namun untukmengangkut air minum; Bahwa surat jalan atau DO tersebut tidak sesuai dengan yang diangkutoleh mobil truk tersebut; Bahwa menurut keterangan Sdr.

Foto copy Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana DesaKab. Jember.5. Foto copy Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/129/012/2008. Tetap terlampirdalam Berkas Perkara.6.

Kasubag Pemerintahan DesaKab. Cilacap).Menimbang, bahwa kemudian para Sekdes seKabupaten Cilacap Tahap sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) yang akan dilantik tersebut menyerahkanmengumpulkan yang mana setiap sekdes nominalnya tidak sama / bervariasi antaraRp.2.500.000, hingga Rp. 5.000.000, dan dikumpulkan per kecamatan untukselanjutnya sesuai dengan perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepadaRINI SUPRAPTI S Sos di rumahnya yakni JI. Bogowonto No.23 B RT.005/005 Kel.Donan Kec.

dan Desa salah satunya adalahsebagai instansi pembina dan pengawas secara teknis dalampengelolaan dana UED/KSP di desa dan kelurahan;Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam pelaksanaan tugas saksisebagai Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakaPada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah berdasarkanPeraturan Bupati Bengkalis nomor: 49 tahun 2016 tentang KedudukanSusunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian TugasSerta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKab

Bengkalis yang ditujukan ke Desa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat DesaKab. Bengkalis ke nomor rekening 544401008160538 atas namaDUD Desa Kadur Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis.2. Setelah dana tersebut masuk ke nomor rekening 544401008160538 atas nama DUD Desa Kadur, pengelola yang telahditunjuk/dipilin oleh masyarakat untuk mengelola dana UsahaEkonomi DesaSimpan Pinjam (UEDSP) ALBAROKAH DesaKadur Kec.

Bengkalis yang ditujukan ke Desa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat DesaKab. Bengkalis ke nomor rekening 544401008160538 atas namaDUD Desa Kadur Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis.Halaman 103 dari 363 halaman Putusan Nomor50/Pid.SusTpk/2018/PN.Pbr2. setelah dana tersebut masuk ke nomor rekening 544401 008160538 atas nama DUD Desa Kadur, pengelola yang telahditunjuk/dipilin oleh masyarakat untuk mengelola dana UsahaEkonomi DesaSimpan Pinjam (UEDSP) ALBAROKAH DesaKadur Kec.

Bengkalis yang ditujukan ke desa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat DesaKab. Bengkalis ke nomor rekening 544401008160538 atas namaDUD Desa Kadur Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis.2. Setelah dana tersebut masuk ke nomor rekening 544401008160538 atas nama DUD Desa Kadur, pengelola yang telahditunjuk/dipilin oleh masyarakat untuk mengelola dana UsahaEkonomi DesaSimpan Pinjam (UEDSP) ALBAROKAH DesaKadur Kec.

Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba DesaKab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015 , Lampiran SK . No. 339 / 16 /E.2/1/2015 sebesar Rp. 2.666.000,6. Surat Setor Pajak Pembayaran PPH Psl 21 atas Honorarium PanitiaPelaksana Kegiatan Lomba Desa BPMPD T.A 2015 tgl. 27 Mei 2015sebesar Rp. 274.000,7. Foto Copy Sk Bupati Nomor : 100 122 tahun 2015 tanggal 02 Januari2015 tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab, Tim Koordinasi, TimPenilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kab.

PenggunaAnggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pembantu dilingkungan BPMPD Kabupaten Mukomuko tahunAnggaran 2015 tanggal 17 April 2015.10.Foto Copy Daftar KPA , PPK PPTK dan Bendahara Kegiatan BPMPDkabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.11.Kwitansi Nomor : 0180 /Kwi/Lom Des/2015 tgl 15 April 2015Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 An TriAnjaswati sejumlah Rp. 3.999.000,Daftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba DesaKab

MinYapini, S.Sos dkkDaftar tanda terima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba DesaKab. Mukomuko T.A 2015 tgl. 12 Agustus 2015 Lampiran SK . No. 339 /16/E.2/1/2015Surat Setor Pajak dibayarkan PPH Pasal 21 atas belanja HonorariumPanitia Pelaksana Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 tanggal 22September 2015 sebesar Rp. 137.000,Kwitansi nomor : 0613 / Kwi /Lom Des/2015 tgl. 12 Agustus 2015tentang Honorarium Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan Lomba DesaT.A 2015 An.

BAMBANG WIJAYANTO Bin SUMIYONO (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik, keterangan tersebutbenar;Bahwa saksi tahun 2010 diangkat sebagai PPTK berdasarkan SK KepalaBPMPD tanpa tanggal bulan Februari 2010 Nomor 73 tahun 2010 tentangPenunjukan Pejabat Penata usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara109Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKab.

(enam belas juta rupiah)tersebut,karena terdakwa hanya menerima hakhaknya saja yaitu uang perjalanan dinassaja, sedang selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;21 Saksi ke21 M.RASYID keterangannya yang dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan dibacakan;e Bahwa Pada tahun 1998 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada BPMPD Sarolangun sampai dengan sekarang, dan saksi diangkat sebagaiBendahara barang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKab.

Luwu Utara.Bahwa tugas pokoknya selaku Kepala DinasDPMD adalah mengkordinir tugas dalam bidang Pemerintahan Desa,Pengembangan dan kerja sama desa, kelembagaan Desa danpembangunan, usaha ekonomi desa dan tugastugas yang dibebankanoleh Pimpinan, adapun fungsinya yakni membantu Bupati dalampembangunan pemerintahan dan pemberdayaan, dan bertanggung jawabatas berjalannya peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat DesaKab.

Karangasem untuk keperluanBelanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atauBelanja Sumber Daya Energi yaitu Dana Bersumber dari Dana APBDTahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada BadanPemberdayaan Masyarakat Perempuan,KB dan Pemerintahan DesaKab.

Klungkung untukkeperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakatatau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin III dariDana PD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada BadanPemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan DesaKab.

benarberawal dari Hasil Pertemuan KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, BadanPemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RIDan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran diDesa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Saksi Mihdar Selaku Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat Dan DesaKab

Bahwa AtasHalaman 127 dari 228 Perkara Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN kKdiDasar pertemuan tersebut, Saksi Mihdar Selaku Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Dan DesaKab. Konawe Kepulauan Memerintahkan bersamasamaTerdakwa Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksiAludiman selakustafBidangPemerintahanDesauntuk memungut kontribusisebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang pesertaberdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotelathaya.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubid Tapbem BPMD Kab.Kuningan yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan pelaksanaan danpelaporan terkait dengan penggunaan DD damn ADD oleh Desa danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat DesaKab. Kuningan. Bahwa saksi mengetahui untuk ADD dan DD Desa Kahiyangan kec. PancalangKab.

PadalarangCisarua Km2 Bandung Barat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)WANDIANA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKab. Bandung Barat telah memberikan uang kepada Terdakwaselurunnya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) secarabertahap yaitu pada bulan Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah).Drg. HERNAWAN WIDJAJANTO, M.Kes Kepala Dinas KesehatanKab.