karenatidak ada Juklak baru lagi dimana tidak ada dalam aturan Partai Golkar;B ahwa masalah Pergantian Antar Waktu kalau dalam Partai harus melihat 2(dua) nama yang diusung oleh Partai Golkar dalam Juklak Tahun 2015,maka apabila Pak Watai sudah almarhum harus melihat Kader Golkaryang ada di Juklak yaitu Herman Yoku, maka seharusnya Herman Yokuyang harus diangkat karena sesuai dengan Juklak Tahun 2015; ahwa Pieter Gusbager pada waktu mengikuti seleksi Wakil BupatiKeerom belum menjadi kaders) ahwa dalam pemiihan

keberatan karena saat kami terima surat itusemua dalam waktu yang sangat mepet, semua dikejarkejar waktunya.Jam 9.00 kami terima surat jam 13.30 kami sudah harus hadir sedangkankita mau kumpulin orang tidak gampang jadi kami hanya bisa menghubungikirakira yang bisa kami hubungi ;Halaman 90 dari 119 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUNJKT Bahwasaksi sudah 4 kali mengikuti pemilihan Ketua RW, pertama PakFredy dilanjutkan dengan Pak Rahmat2 periode dan Pak Rizal Sabata dandari 4 kali pemilihan RW pada jaman pemiihan

., sebagai Mantan Ketua KPUD Kabupaten Waropen yangtelah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemiihan UmumProvinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010,mengajukan surat permintaan pencairan dana hibah sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan Surat Nomor 90/KPUDKW/JX/2010 tertanggal 16 November 2010 perihal Pencairan Dana HibahPemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 mendahului penetapanperubahan APBD 2010 yang ditujukan kepada Saudara Dr. Drs.

Memang benar bahwa Panitia Pemiihan Kepala Desa Mulyasari belum membuatLaporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Pikades tahun 2008 dan sampaidengan saat pemeriksaan belum ada pembubaran panitiaBahwa tim Inspektorat beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri Drs TRI KOMARASW, MM, MARDIYONO, SH, SLAMET RIYADI, SH, DJOKO HERMAWAN, S.Sos telahmelakukan pemeriksaan terhadap perangkat Desa Mulyasari yaitu Sekertaris Desa SdrTARYONO dengan BAP (terlampir) sedangkan untuk perangkat desa lainnya yaitu SdriPURWANTI

Mengumpulkan, menelaah, menganalisis dan mengevaluasiBahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan PengawasanPemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 untukmemperoleh keyakinan bahwa sumber dana kegiatan Panitia pengawasPemilihnan Umum Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemiihan Umum Presiden dn WakilPresiden Tahun 2014 merupakan lingkup keuangan negara.Bahwa Surat keputusan penunjukan pejabat pengelola anggarankegiatan, untuk menentukan

40/Pid.SusTPK/2018/PN PtkKegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran berupasewa gedung/kantor, sewa meubleair dan sarana kerja, sewakendaraan operasional dan sewa peralatan perkantoran dan kegiatanOperasional PPL berupa dukungan Operasional PPL (transport danATK) dengan jumlah dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaankegiatan sebenarnya.Bahwa Ahli menerangkan Pengelolaan Dana Kegiatan PengawasanPemilihnan Umum Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemiihan

BendaharaPengeluaran Pembantu di Lingkungan Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2014 menerangkan bahwatugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Mneteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2015tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.Bahwa Ahli menerangkan metode pengelolaan keuangan Dana KegiatanPengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam RangkaPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemiihan

Sekretaris : Aziz SH MM,3. anggota yaitu : Roni Andrian, ST, lbramsyah, Amd, DanangArief S.e Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan UmumProvinsi Banten Nomor : 016/Kpts/KPUProv015/Tahun 2011tanggal 29 Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaandengan susunan :1. Ketua : Tatik, Sod. MM.2. Sekretaris : Agus Mukti Rahayu Spd.3. anggota yaitu. : Ismail, SH, Hendro Sulistyo, S.sos, Hidayat.Halaman 10 dari 264 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.

Sekretaris : Muhamad Aziz SH MM,3. anggota yaitu : Roni Andrian, ST, loramsyah Amd, DanangArief S.e Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan UmumProvinsi Banten Nomor : 016/Kpts/KPUProv015/Tahun 2011tanggal 29 Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaandengan susunan :1. Ketua : Tatik, Sod. MM,2.

Anggota :Roni Andrian, ST, lbramsyah Amd, DanangArief S.e Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan UmumPropinsi Banten Nomor : 016/Kpts/KPUProv015/Tahun 2011tanggal 29 Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaandengan susunan :1. Ketua : Tatik, Spd. MM,Halaman 69 dari 264 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Srg.2.

Dalam Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Mataram tertanggal3 Desember 2011 yang dihadiri pula oleh Penggugat selaku anggota Senat Fakultas HukumUniversitas Mataram disepakati untuk dilakukan pemiihan ulang Calon Pembantu Dekan1 Fakultas Hukum Universitas Mataram periode 2011 2015, sehingga Tergugat IIImenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa III . ;3 Bahwa selain itu Pemilihan Calon Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum UniversitasMataram periode tahun 20112015 tidak melewati tahapan

AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun Anggaran2015 (yang telah dilegalisir) ;3. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor02283/SP2D/LS/1.20.03.10/2015 tanggal O1 Jum 2015 berserta denganlampirannya (yang telah dilegalisir) ;Dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaluisaksi GUSTI SOFYANNOR Bin GUSTI HUSIN.1. 1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah daerah Antara PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemiihan

prosedur untuk memproses pemberhentian Penggugat sebagaiKepala Dusun/Rio sehingga Bupati Bungo/Tergugat dapat mengesampingkanlaporan dari Badan Permusyawaratan Dusun jika dipandang perlu karenadalam ketentuan norma juga tidak mewajibkan hal tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa objeksengketa yang telah diterbitkan Tergugat telah lewat waktu 30 (tiga puluh) harisebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten BungoNomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemiihan

sengajamenutup jendala informasi bagi warga masyarakat mengoreksisebagai pemilin untuk tujuan tertentu melanggengkan pemilih datangdari luar desa Karya Unggang pada penjoblosan Pilkades tanggal,5 September 2016 sehingga melahirkan Berita Acara PanitiaPemilihan Kepala Karya Unggang tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih tanggal, 5 September 2016 atas nama Salam danSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) KaryaUngggang NO.11/KepBPD/KU/X/2016 tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilin Pemiihan

koordinasi denganpemerintah Kecamatan, panitia Kabupaten; Bahwa, kami rapat membahas tata tertib bersama semua panitia BPD, Pj.Kepala Desa, tahapannya sacara umum setelah panitia dilantik membahastata tertib, membahas anggaran, dan melaksanakan sosialisasi ke dusundusun; Bahwa, ada bimtek tanggalnya lupa, dilaksanakan di kantor Kabupaten, adabeberapa hal yang disampaikan terkait masalah tata tertiob, Panitia dalammembuat tata tertib jangan sampai menyimpang dari Perda Nomor 1 tahun2015 Tentang pemiihan

RELEVANSI DAN PERAN TERGUGAT II1.Bahwa fakta yang terjadi Tergugat Il telah melanggarketentuan dalam Dokumen Pemiihan dengan melakukanintervensi dengan tindakan mengundang kegiatan: RapatPersiapan Penujukan Penyedia dan Rapat PersiapanPerdatanganan Kontrak (Klarifikasi Lanjutan) sebagimana termuatdalam:a.

kepemimpinan tingkat desa yang akanHalaman 6 dari 120 halaman Putusan Nomor : 129/G/2018/PTUN.BDGD.13.TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN;14.15.16.mendapat kepercayaan dan dukungan dari segenap masyarakan DesaPantai Mekar; Bahwa dengan adanya pelanggaranpelanggaran a quo, maka telahmenimbulkan keresahan dan kegaduhan pada masyarakat Desa PantaiMekar, sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat adalah nyatakarena Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mendapatkanhakhak dan keadilan dalam pelaksanaan pemiihan

Tidak Mendafiar Dua Semester2 Maret 2014 ~~ Sidang Terbuka Dalam Rangka Dies Natale ke55 (TB10 Maret 14 Maret 2014 Masa Ujlan Tengah Semester II2012201420 Maret 2014 Batas Waktu Pendafaran Peserta Wisuda Kedua Tahun Akademik 2012/2014 dan Batas AknirPerubahan Niel Mata Kuliah KP/TA/Tesia/Desertaal Semester ll dan Semester Pondek 2012/201324 Maret 10 April oid Periods Koreksi OPK untuk Acuan DNA Semester 2012/20144 Apa 5 Apel 2074 Hari Wisuda Kedua Tahun Akademik 2013/201410 April 2014 Bates Akh Pemiihan

NTB untuk melakukan proses pemilhanpenyedia barang, dengan surat No : 524. 1/2768/BD/VI/2013 tanggal 14 Juni2013, kemudian dari hasil pemiihan tersebut, telah ditetapkan pemenangadalah CV. Risma Sehati JL ST. Kaharudin No 40 Brang Bara Sumbawadengan direkturnya adalah terdakwa Samsul Bahri ;Bahwa kemudian tanggal 25 Juli 2013 di kantor Dinas Peternakan danKeswan Prov.

Terkait dengan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu, KPU RI telahmengeluarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentangPenyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemiihan Umum, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 (PKPU13/2014), knususnya pada Bab Ill tentang Tindak Lanjut Rekomen dasiBadan Pengawas Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana padaHalaman 39 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNPasal 18 PKPU 13/2014 diatur bahwa Tindak Lanjut terhadapRekomendasi Bawaslu

Bekasi HasilPemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 20042009beserta 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor171/Kep..2006Pem.Un/2009 Tentang Peresmian PemberhentianKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi HasilPemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 20042009.55) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor171/Kep.1007Pem.Un/2009 Tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Hasil Pemiihan

/BK urusan dinas di Jakarta dan cek up 2014 HASANkesehatan MINGGU467 / Rp. 8.500.000 Bantuan biaya carter Spit boadPK TernateHalbar dalam rangka 27 Maret IRVANkunjungan kerja Sekda Propinsi 2004 GAUSMaluku Utara guna bertatap mukadengan PNS Sekabupaten Halbar.49. 385 / RP.5.000.000 Bantuan kepada ketua pengawas 29 Maret MUHAIMINBK pemiihan umum = dalam rangka 2004 LIMATAHU,restribusi bahan logistik Pemilu di SH Kecamatankecamatan.

2018 ;Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi JawaTengah mendapat status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di 26Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah baik karena syaratKepengurusan dan/atau syarat Keanggotaan ;Ali Fahrudin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Boyolali selaku Ketua Divisi Hukum;Halaman 222 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKTBahwa Komisi Pemiihan

Asuransi Bumiputra Mudasebesar Rp. 607.000.000, (enam ratus tujuh juta rupiah) ;Hal ini sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ataskasus pengadaan jasa penutupan asuransi Komisi Pemiihan Umum tahunanggaran 2004 tertanggal 26 Juni 2005 yang dilakukan oleh BadanPemeriksaan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP)Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Mahkamah Agung padapokoknya berpendapat bahwa, keberatan tersebut dapat dibenarkan, karenapenetapan besarnya uang pengganti yang dijadikan