Kebakaran Kabupaten Tangerang ; 11. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/01-MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 Tentang Pembentukan Unsur Organisasi Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulic (sky lift) Tahun 2003;12. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1

dan Mobil Tangga Tahun Anggaran 2003 ;14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/08-Keg.MPK/UPTK tanggal 7 Agustus 2003, Perihal Surat Permintaan Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT.

Alam Rimbun Semesta untuk Mengadakan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick ; 19. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Alam Rimbun Semesta ; 21. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Alam Rimbun Semesta ; Nomor : 367.1/08-Keg.MPK/UPTK/2004021/ARS/I/2004Tanggal 14 Januari 200422. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pelunasan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Mobil Pemadam Kebakarandan Mobil tangga Tahun Anggaran 2003.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor :364.1/03Keg.MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 TentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan KegiatanPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga TahunAnggaran 2003.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala UnitPelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor364.1

Alam Rimbun Semesta. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT. Alam Rimbun Semesta ;Nomor : 367.1/08Keg.

Alam Rimbun Semesta.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran danMobil tangga Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor :364.1/03Keg.MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 TentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan Kegiatan PengadaanMobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala UnitPelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang

Alam Rimbun Semesta ; 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.

Yul Andriono ; Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; @ Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita ;Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah

No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI1414Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita :Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani

Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalamkenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI,sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run(pertama kali tayang) ;Hal 27 dari 135 hal Put.

No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI2828= Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga ProgramSiap Siar yakni : Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, dimana penawaran hargayang diajukan H.

ViandraProduction bukan sebagai distributor satusatunya dan tidak memiliki izin edardari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oeh saksi H.Mandra bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuata Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ; b Waktu pelaksanaan yang diperlukan ; Spesifikasi tekhnis barang/jasa yang akan diadakan ; d Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan ; = Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012

dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 13November 2007 oleh 7 (tujuh) orang.697071727S747576Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober2007 oleh 7 orang.Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluas tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 31Desember 2007 oleh 7 (tujuh) orang.Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan

;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2007oleh 7 orang.

;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2007oleh 7 orang.;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluas tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2007oleh 7 (tujuh) orang.

;Surat keterangan sertifikasi mutu kebun bibit No. 42 / IP2MB / XII / 2007yang ditanda tangani pada tanggal 19 Desember 2007 oleh Ohorella Ali,SE, MM;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 13November 2007 oleh 7 (tujuh) orang.;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober2007 oleh 7 orang.

;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluas tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 31Desember 2007 oleh 7 (tujuh) orang.

Bukti P24: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutI/2007Tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pengenaan Pemungutan,Dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSHD) Dan DanaReboisasi (fotokopi);25.

ijin kami, berartisudah memenuhi persyaratan;Bahwa sertipikat itu persyaratan tekhnis, kalau seandainya persyaratan itutidak ada berarti PT Mamberamo tidak akan diperpanjang;Bahwa ada syarat administrasi dan syarat tekhnis, syarat administrasi ituadalah berkaitan dengan Rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupatikemudian Akte Perusahaan berikut Perubahannya, Surat Bebas Tunggakan ditahun 2010 dan yang terakhir adalah laporan keuangan lima tahun kebelakang, syarat tekhnisnya adalah peta/lokasi, yang

Untuk melihat Surat BKPM Perihal PenolakanPermohonan Perpanjangan dan berakhirnya INPHHK pada PT MamberamoAlasmandiri di Propinsi Papua, jadi di dalam Surat ini koncepmenmemperhatikan 2.5 Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor522/152/IUP/VV2012 tanggal 6 Juli 2016 Perihal Pencabutan Rekomendasiuntuk PT Mamberamo Alasmandiri, ini sama sekali tidak relevan,Rekomendasi Bupati Mamberamo Raya yang sebelumnya ituMerekomendasikan, rekomandasi ini pertimbangan tekhnis sifatnya,pertimbangan tekhnis itu oleh Pak

Bukti tertulispengasahan PSPHDR yang diterbitkan oleh Dinas, Laporan Keuanganfotokopi, dan Pertimbangan Tekhnis Bupati serta Rekomendasi GubernurPropinsi Papua pada saat 2010 mengajukan dengan menyampaikan kalimatseperti itu, Kemudian berdasarkan Surat Direktur Bina Usaha Hutan Alamyang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Bpk Imam Santoso) bahwaHalaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTternyata belum dilampirkan semua sesuai dengan Surat Nomor$1145/VVBTHK/2010 tanggal 25112010

Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan Pertimbangan Tekhnisdari Bupati setempat belum tersedia, keterangan sedang dalam prosespenelaahan di Provinsi Papua, kemudian Pertimbangan Tekhnis Bupatitersedia, Pertimobangan Tekhnis Dinas Kehutanan tersedia, Kopi AktaPendirian Perusahaan tersedia, Laporan Keuangan tersedia, jadi yang belumadalah Rekomendasi Gubernur pada saat itu, kemudian setelah kelengkapanitu secara administrasi dipenuhi sesuai dengan Permen yang ada kamimelakukan penilaian, salah

Bahwa benar Spesifikasi Tekhnis masing masing item pekerjaan yangSaksi ketahui dari Dokumen Pengadaan secara umum adalah :a.

IHYAMULIKBENGKANG TURAN.Bahwa Tenaga Tekhnis dari Konsultan Pengawas sesuai denganDokumen Penawarannya adalah :MANHU, ST selaku Site Engineering.KRISWANDI, ST selaku Chief Insfektor.KARNALIUS AMAN, ST selaku Inspektor/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3).

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.d. Menandatangani kontrak.e.

DED (DetailEnginering Design) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa denganpagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000, (seratus enam puluhenam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan TekhnisDED Terminal type B untuk terminal Alas, pekerjaan perencanaanTekhnis DED Terminal type B untuk terminal Taliwang, pekerjaanperencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Utan, danpekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminalPlampang.Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan

berdasarkan SuratKeputusan No. 551/181/DISHUB/2003 tanggal 01 Meiji 2003 tentangpembentukan panitia pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan DinasPerhubungan Kabupaten Sumbawa dengan struktur kepanitian sebagaiberikut : Baharaudin (Kasi Lalu Lintas ) sebagai Ketua, M.Taufiq Hidayat(Staf Subbag perencanaan dan penyusunan program ) sebagaisekertaris, Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota,Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagaianggota, Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis

DED (DetailEnginering Design) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa denganpagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000, (seratus enam puluhenam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan TekhnisDED Terminal type B untuk terminal Alas, pekerjaan perencanaan16Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Taliwang, pekerjaanperencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Utan, danpekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminalPlampang.Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan

Indra Utama, DASK Tahun 2003 dari DinasPerhubungan, Gambar Perencanaan Tekhnis DED Terminal TaliwangType B An. CV. Afakindo Konsultan, Gambar perencanaan Tekhnis DEDTerminal Pelampung Type C An. CV. Pola Tekhnik Konsultan, GambarPerencanaan Tekhnis DED Terminal Alas Barat Type B An. CV. PolaTekhnik Konsultan, Gambar Perencanaan Tekhnis DED Terminal UtanType C. An. CV.

Bahwa benar pada tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa mendapat anggaran dana dari APBD KabupatenSumbawa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED(Detail Enginering Design) dengan pagu anggaran dana sebesarRp.166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) untukmelaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type Buntuk terminal Alas dan Taliwang, Terminal type C untukterminal Utan dan Plampang

M.Pd. selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, masingmasing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasiruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebutmenyisinkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan dikoordinir melaluiKoordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masingmasing Kecamatandana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepadaTerdakwa Drs.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM maupun oleh Drs H.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;8.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H.

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

masih dalam suatu hari dan waktu di tahun2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanda Aceh atau setidaktidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Acehyang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat KeputusanMahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011),secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Rajudin SE selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tersebut juga telah ditetapkan denganSurat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.1 Tahun 2010 tanggal 1 September2010 Tantang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PerumahanDi Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2010, sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untukpendirian/pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya selanjutnya dibentuklah PanitiaPengadaan Tanah, Tim Penilai Harga Tanah, Sekretariat Pengadaan Tanah danPejabat Pelaksana Tekhnis

tanah dapat dicairkan.Bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk pendopo Bupati Aceh Jayatersebut selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atausaksi tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungan dengankegiatan pengadaan tanah tersebut.Bahwa saksi pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus

dan (5) tersebut di atas) maka telah terjadi peralihan hakkepemilikan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada ADI SETYA BUDIBin SUPRAPTO, dan AHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO (keduaanak Pihak Pertama dan Pihak Kedua), dan tabungan deposito atas nama keduaanak tersebut menjadi milik penuh ADI SETYA BUDI Bin SUPRAPTO, danAHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO yang tidak dapat dipergunakan,dikuasai dan diambil alih oleh Pihak Pertama, atau Pihak Kedua, dan atau PihakKetiga;Pasal 4LAINLAINBahwa ketentuan tekhnis

Dankemudian hasil dari penjualan dari objek bangunan tersebut dibagi dua,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.KAGdengan ketentuan pembagian 50% untuk Pihak Pertama, dan 50% untukPihak Kedua;b Atau Pihak Kedua mengganti rugi kepada Pihak Pertama dengan taksirannilai harga berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Keduasecara mufakat;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis penjualan terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) dilakukan

selamalamanya90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis ganti rugi terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (4), dan (6) dilakukan selamalamanya 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keduasebesar Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) (Vide Pasal ayat(2) huruf g di atas), dilaksanakan selamalamanya

GARI selaku Pihak Kedua denganNomor Kontrak : SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November2008 dengan Spesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalamRencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumenkontrak kerja proyek dimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.

ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa ke BaganSiapiApi. Sehingga perbuatan Terdakwayang tidak menggunakan kewenangannyauntuk menguji kebenaran material suratsuratbukti mengenai hak pihak penagih dalam halini para saksi Drs.

ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa Barang yangmenerima ongkos keberangkatan atau honorperjalanan dinas mereka tanpa melampirkanbuktibukti kKeberangkatan yang lengkap dansah seperti Tiket Pesawat dan Kereta Apiadalah perbuatan yang bertentangan denganhukum.

GARI selaku Pinak Kedua dengan Nomor Kontrak :SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November 2008 denganSpesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalam Rencana AnggaranBiaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumen kontrak kerja proyekdimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.

September2020 telah mengajukan surat permohonan secara tertulis pencabutan gugatanNomor 29/Pdt.G/2020/PN Dpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurangsempurna sehingga diperlukan perubahan /perbaikan posita dan petitumgugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu. berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilanPerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabuatan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

sesuai denganBerita Acara Evaluasi Administrasi dan Tekhnis (Sampul ) PengadaanJasa Konsultansi Pekerjaan Pengembangan Databased PerbatasanAntar Negara dan Kawasan Perbatasan Nomor 81/BAESVSEKRBNPP/IIV2012 tanggal 19 Maret 2012.Bahwa dalam hasil evaluasi administrasi dari keenam perusahaan yangmemasukan dokumen penawaran, peserta yang dinyatakan lulus di atasambang batas nilai tekhnis (70) yaitu PT HEXSA INDOTECHCONSULTANT (78,80), PT.

REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Keterangan. Nilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.

REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No. Nama Perusahaan Total KeteranganNilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.

Bahwa tahapan yang tidak diikuti oleh saksi yaitu :PersiapanEvaluasi Penawaran sampul 1 (Administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya.Penetapan Pengumuman pemenang. Klarifikasi dan negosiasitekhnis dan biaya.Hal 88 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PST Bahwa tahapan yang tidak dihadiri oleh saksi yaitu :1. Persiapan2. Evaluasi Penawaran sampul 1 (administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya3. Penetapan pengumuman pemenang.

motor yang terdakwa gunakan adalah motor milik terdakwasendiri;Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menjual narkotikagolongan berbentuk sabu tersebut karena terdakwa bukanalah tenagamedis ataupun dokter;Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimanaterlampir dalam Berkas Perkara, yakni berupa: Surat Keterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0460 tanggal 15 Mei 2018yang ditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis

Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung Metamfetamine;Surat Keterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0461 tanggal 15 Mei 2018yang ditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung MDMA;Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018.

/PN PliLP.Nar.K.18.0460 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh DeputiManajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.

Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengankesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine dan SuratKeterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0461 tanggal 15 Mei 2018yang ditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung MDMA dan kedua surat tersebut adalah hasil dari pengujiansabu dan eksatsi yang disita dari tangan Terdakwa yang akan dijual

Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengankesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine dan SuratKeterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat dan Makanandi Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0461 tanggal 15 Mei 2018 yangditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung MDMA dan kedua surat tersebut adalah hasil dari pengujian sabuHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018.

HerlinaSafitri Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan;Bahwa Harga Standard yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaPadangsidimpuan lebih tinggi dari harga pasar;Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 tersebut adalah Staf Tekhnis Sdra. Sahlan Ali yangdiketahui oleh Kabid Sarana Pendidikan dan Perpustakaan KotaPadangsidimpuan Sdra.

Syamsuddin selaku Tim Tekhnis, karena Saksi kurangmengerti dan kurang memahami bagaimana cara pembuatanPertanggungjawabannya;Bahwa lanya Sdra.

Syamsuddinselaku Staf Tekhnis;e Bahwa Saksi mendapatkan dana kewajiban yang untuk diserahkankepada Sdra. Maskur diambil dari sisa Dana perbelanjaanbahanbahan yang dilakukan oleh Sdra. Muhammad Nur selakuKepala Tukang; Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban Kerja (SPJ) padaDAK TA2009 Bidang Pendidikan di SDN 200117 adalah Sdra.Syamsuddin dan Sdra.

Sahlan Ali selaku Tim Tekhnis;e Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari dana DAK TA2009 BidangPendidikan Kota Padangsidimpuan sebanyak Rp.7.000.000.

HALOMOAN SIMBOLON).Tim Tekhnis/Pengawas (Konsultan):1. SAHLAN ALI2. SYAMSUDIN3. NEHRU SAENSSekretariat:1. Kabid Fisik dan Parsarana Bappeda Kota padang Sidempuan2. Kabid PLS Dinas pendidikan Daerah Kota Padang Sidempuan(Drs ALI JAMBI HASIBUAN )395soo SeH.

RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Kewajaran Hargakarena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminanHal 51 dari 325 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/20 16/PN. Bglpenawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulusevaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukanevaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasiKualifikasi.

Bahwa seluruh POKJA ILI baik saksi selaku Ketua, sekretaris dananggota secara bersamasama ada melakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga setelahpembukaan Penawaran pada tanggal 30 Agustus 2014 s.d. 01September 2014 di ULP Kabupaten Seluma. Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga tersebut adalah untukmenentukan apakah perusahaan lulus atau tidaknya dalam halAdministrasi, Tekhnis dan Kewajaran Harga.

Dan perusahaan yanglulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. Bahwa halhal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT.Wijaya Cipta Perdana tidak lulus lulus evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga, yaitu :> PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload scanan jaminanpenawaran (tidak lulus administarasi). Oleh karena tidak lulusadministarasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga> PT.

REKAENAMGUNITA untuk melakukan Pengawasan Tekhnis PekerjaanProyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah AmparGading Pematang Aur Kab.

TPKH di Kedu selatan Purworejo tahun1996e Penguji Tk Il di KPH Surakarta tahun 2016.halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN.WngAhli menerangkan bahwa jabatan ahli di KPH (KesatuanPemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dantugasnya secara umum adalah :o Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.o Pembinaan terhadap mandor tebang dalam halPembakingan kayu tebangan.Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasil hutan,tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis

diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan Menteri KehutananNomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidangpengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memilikikompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuaidengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaBalai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis

Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalahKartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memilikikompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayubulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulatdari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaranTenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL

)pada tahun 2015, sedangkan persayaratan mempunyai KartuTekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selaku pengujiadalah melakukan pegukuran dan menentukan mutu kayu.Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Sdr.

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).o SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihberasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olaholeh industri primer yang memiliki izin sah.o SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.o Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.07.14/

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo denganNomor 474/1046

dan Drs.Daud Sumantri, MM.Msi Kepala BPMDKab.Pamekasan selaku Pengguna Anggaran telahmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa selakuPejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan Henny Roosita selakuDirektris CV.Jaya Makmur, Drs.Sentot Sutarko selaku KuasaPengguna Angaran Tekhnis, dan Drs.Daud Sumantri, MM.MsiKepala BPMD Kab.Pamekasan ~ selaku Pengguna AnggaranPembangunan Perluasan Jaringan Listrik karena jabatanatau kedudukannya masing masing ketika melaksanakan serahterima pekerjaan tersebut karena

Fauzi dengan48istilah baru, yaitu Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK).Bahwa, setahu saksi yang menyusun RKS adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak Kerja.Bahwa, Panitia Lelang dalam menyeleksi penawaran = yangdiajukan rekanan menggunakan sistem gugur dengan 3 (tiga)kriteria, yaitu) Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga.Bahwa, dalam menentukan Harga Satuan Sendiri (HPS) saksimengacu kepada harga satuan propinsi dan kabupaten sertaAKLI Kab.

Pamekasan dan pernah menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPIK) padaproyek pembangunan listrik pedesaan di Kab. Pamekasan.Bahwa, alasan saksi menunjuk terdakwa sebagai PPTKdikarenakan terdakwa menjabat Kasubsi yang berada di bawahKepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Tekhnologi Sumber DayaDesa yang pada saat itu dijabat Sentot Sutarko yang jugamenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Bahwa, setelah kontrak kerja ditanda tangani KPA SentotSutarko yang mewakili Pemkab.

pengujian tersebutdituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Direkturatau Kuasa Direktur dengan terdakwa.Bahwa, Hari Fitriono merupakan tenaga ahli tekhnis' kelistrikandari CV. Jaya Makmur dan CV.

Teguh dengan Direktris Roosnawaty kepadaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Ach. Fauzi padatanggal 12 Desember 2007 untuk Desa Tanjung Kec. PegantenanKab. Pamekasan, serah terima proyek PLMD tahun 2007 dari CV.Teguh dengan Direktris Roosnawaty kepada Pejabat Pelaksana76Tekhnis Kegiatan (PPTK) Ach. Fauzi pada tanggal 12 Desemberuntuk Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan 2007dan serahterima proyek PLMD tahun 2007 dari CV.