Ditemukan 1471 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
149 — 102
  • dengan dinyatakan diperiksa dan diputus bagaimana pendapatahli terhadap surat kuasa tersebut yang dikeluarkan oleh penyidik.Bahwa Alat bukti surat adalah semua dokumen yang tertulis yangberkenaan dengan Perkara tersebut apakah dia itu akta otentik atauakta di bawah tanganBahwa Ada banyak sarjana hukum yang gagal faham terhadap yangharus kita jelaskan di sini di tiga Asas yang menjadi acuan dalampenegakan hukum lalu bagaimana apabila dia sesama Lex specialissaling bertentangan kita melihat lagi dari tingkatannya
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1083 — 251
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerahtidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarkiperaturan perundangundangan. Disamping itu Perda sebagai bagiandari sistem peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidahpenyusunan Perda.Daerah...
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum: ROBERTUS DAVID MAHENDRA Terdakwa: ALI AHMAD Bin URIP NUR HADI
232 — 51
  • tersangka untuk mendapatkanbantuan hukum atau didampingi Penasihat hukum, manakala Penyidik tidakmenyampaikan itu, maka pastinya Penyidik itu bersifat tegak atau tidak sahdan akan berpengaruh terhadap proses hukum setelahnya, Kalau dalamPasal 56 : Tersangka atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebihatau yang tidak mampu, Sedangkan Pasal 54 : itu hak, maka kalau Pasal 56ini adalah kewajiban bagi Penyidik atau Jaksa dalam tingkatannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2017 — Pidana Korupsi - SRI ASTUTI
154 — 54
  • Saksi bekerja sebagai bagian Personalia dan Hukum PT Berdikari; Jabatan SIT MARWA sebelum menjadi VP adalah ManajerKeuangan PT Berdikari, kKemudian pada sekitar tahun 2010 SITIMARWA dipromosi menjadi VP, kemudian dipromosikan lagimenjadi GM SBU Niaga PT Berdikari dan akhirnya pada bulanDesember 2011 diangkat menjadi Direktur Keuangan PT Berdikari; Pengangkatan untuk promosi adalah kewenangan BOD (Board OfDirector), direksi ada 3 orang dan mereka yang memutuskan; Pada intinya jabatan VP tingkatannya
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
295 — 50
  • Pelanggaran Administratif Pemilu merupakanpelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yangberkaitan dengan adminisratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang kewenangan penyelesaiannya ada padaBawaslu yang putusannya dapat diajukan upaya hukum kepada MA.Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lainnyadiselesaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan hasilnyaditeruskan kepada pihak/instansi yang berwenang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2013 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2013 — YUSAK YALUWO, SH., M.Si
315 — 736 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Contoh : undangundang lebih tinggidari peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintahdiabaikan dan harus berpatokan pada undangundang.Maka dengan penjelasan dan contoh tersebut maka UndangUndang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ProvinsiPapua yang tingkatannya lebih tinggi dan mengesampingkanKEPPRES No. 80 Tahun 2003 yang lebih rendah.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5043 — 9222
  • Dan Fatwa tersebut judulnyaadalah Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia;Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan tersebut tingkatannya lebihtinggi dari Fatwa, karena kalau Fatwa dicetuskan oleh Komisi Fatwa,sedangkan Pendapat dan Sikap Keagamaan ini adalah dari MajelisUlama Indonesia;Halaman 47 dari 636 Hal.
    Khotiod pun bisa tampil tetapi tujuannya apa,hanya dia yang tahu, jadi belum tentu benar;Bahwa pendapat Ahli tentang Surat Al Maidah ayat 51 adalah persisseperti bunyi ayat tersebut yaitu jangan menjadikan non muslim menjadipemimpin, pemimpin umum, dimana saja tingkatannya selama tidak adaunsur lain yang dibenarkan syariat;Bahwa terkait dengan Surat Al Maidah 51, misalnya dalam pemilihanKetua RT, itu bukan hanya hajat orang mukmin tetapi majemuk, adahukum positif yang berlaku, boleh yang non muslim
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
287 — 111
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerahtidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarkiperaturan perundangundangan. Disamping itu Perda sebagai bagiandari sistem peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidahpenyusunan Perda.Daerah...
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
350 — 178
  • bertujuan memberikan perlindungan, pembelaanhak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagipekerja/serikat dan keluarganya;2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi:a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b. sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 295/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DKK VS M. NUR SITANGGANG, DKK
114 — 72
  • . : 475.1/ 28902/BPSU/IV/1983tanggal 3 Nopember 1983, dimana secara hakiki tingkatannya lebih kuat danmendasar serta diakui oleh Negara dan Sertifikat HGU dimaksud dikeluarkan/Halaman 85 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Padt/2018/PT MDNditerbitkan dan disahkan oleh Lembaga Pemerintahan yakni Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal; Bahwa dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim pada tingkat pertamadalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksaalatalat
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
484 — 239
  • menciptakan keonaran, sedangkandalam ayat (2) adanya kekhilafan/ketidaksengajaan sehingga dapatmenimbulkan keonaran, disini ada potensi; Bahwa dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1946 yangdimaksud dengan kabar tak pasti adalah kabar/informasi yang tidakdidukung oleh bukti apapun/kabar yang masih mengambang, kabarberlebihan berarti ditambahkan dari informasi awalnya;Bahwa bohong adalah tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan,lancung atau palsu;Bahwa onar adalah terminologi ilmu sosiologi yang tingkatannya
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 257/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 8 Mei 2019 — BACHTIAR, dkk.; Melawan; PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA;
429 — 99
  • Sebagai wakil pekerja/ouruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dankepentingan anggotanya; e.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — MOCHAMMAD KUSNAN, SH.; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
65 — 32
  • apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyrakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu melawan hukum dalam arti formil merupakanperbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yang tertulis mencakup pelanggaranterhadap peraturan tertulis yang tingkatannya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 864/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — AGUSTAY HANDA MAY
791 — 640
  • Bahwaorang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan berarti pula berbuatterhadap apa yang ia ketahui, demikan pula terhadap perbuatan yang diketahuinyasudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendaki ;Menimbang bahwa dalam doktrin berdasarkan tingkatannya dikenal 3(tiga) bentuk Kesengajaan, yaitu :a Kesengajaan sebagai maksud (opzet al oogmerk);b Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zakerheids bewustzijn);c Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);Menimbang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 29 September 2014 — - H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si Vs. - JPU
76 — 17
  • Nurlina yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin,kepada Saksi Agustinus Appang sebagai Kepala Bagian Anggaran dan SaksiAndi Yushar Huduri selaku Kepala Biro Keuangan tidak serta mertamenghilangkan kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa dalam jabatandan kedudukan sebagai Pengguna Anggaran, karena secarahirarkisperundangundangan Undangundang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara lebih tinggi tingkatannya daripada Peraturan KepalaDaerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12/Pid.TPK/2014/PN.TK
Tanggal 11 Juni 2014 — Hazboellah Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M. Bin H
95 — 13
  • Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiilmasih tetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadapundangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturantertulis yang tingkatannya lebih rendah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
114 — 39
  • bekerja sebagai bagian Personalia dan Hukum PT Berdikari;Bahwa jabatan SITl MARWA sebelum menjadi VP adalah ManajerKeuangan PT Berdikari, kemudian pada sekitar tahun 2010 SITIMARWAdipromosi menjadi VP, kemudian dipromosikan lagi menjadi GM SBUNiaga PT Berdikari dan akhirnya pada bulan Desember 2011 diangkatmenjadi Direktur Keuangan PT Berdikari;Bahwa pengangkatan untuk promosi adalah kKewenangan BOD (Board OfDirector), direksi ada 3 orang dan mereka yang memutuskan;Bahwa pada intinya jabatan VP tingkatannya
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 77/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 9 Februari 2015 — EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
85 — 38
  • ;e Bahwa pelanggaran Administrasi ada tingkatan tingkatannya;e Bahwa ahli tidak tau sangsinya kalau Account Officer (AO) tidak melakukan analisiskredit;e Bahwa disposisi pimpinan cabang tertulis Patuhi sesuai aturan maksunya adalahpimpinan cabang mengarahkan agar setiap permohonan kredit yang diajukan harusmengikuti aturan;e Bahwa kredit fiktif itu adalah kredit yang tidak sesuai dengan persyaratan;Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benardan ada yang salah, mengenai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1470 — 3063
  • Pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum dan Ketuaketua sesuai tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari 1/2 dari jumlahpeserta pemilik hak suara yang hadir.b. Pengambilan Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga sah apabila disetujui sekurangkurangnya 2/3 dari jumlahpeserta pemilik hak suara yang hadir.c. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui aklamasi dan ataupemungutan suara.Halaman 53 dari 200 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — 1. YONAS MAMBRASAR, DKK VS PT. HENRISON IRIANA
128 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mediator itu sendiri berada pada instansipemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaansesuai tingkatannya. Jika mediator berada di kabupaten/kotamaka berada di bawah Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan jugaBupati atau Walikota.