Ditemukan 1606 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba143 paba243 paba43 pasal pasalli pasalle pasalai pasalma pasalia pasal13 pasal143 pasal4 pasal363 pasal480
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 3 Agustus 2017 — Penggugat:
1.M. dahlan
2.Ganda Wulan
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
3.Kepala Sekolah Dasar Negeri Balaraja I
141 — 58
  • Tng.yang menyatakan memilik hak atas tanah meskipun alas penguasaanhaknya masih berupa girik;Bahwa dalam UU Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintahtentang petunjuk pelaksanaan UU Perbendaharaan Negara dalam Pasal43 menyebutkan bahwa ada satu kewajiban dari pihak Pemerintah baikpusat maupun pemerintah daerah ada kewajiban untuk melakukanproses pendataan tanah sehingga terbit sertifikat tanah.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 15-08-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3223/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 31
  • D JHOHARI bin PEWARIS dengan Turut Tergugat 3 yangbernama ADELIA ARNALRTHA AGUSTINA bin H.D JHOHARI adalah anakyang lahir sebelum adanya perikahan tercatat/nikah sin, adalah dalil yangtidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, hal demikiandikarenakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyaihubungan keperdataan dengan ibunya , berdasarkan pasal 42 juonto pasal43 ayat (1) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 45berbinyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 3/G/2021/PTUN.YK
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
527 — 256
  • YKnasional sebesar 1,91% sehingga total kKenaikannya sebesar 3,33%.Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pengusaha tidak berkeberatanmenggunakan kajian tenaga ahli.Dalam mengusulkan angka kenaikan UMP DIY Tahun 2021, DewanPengupahan DIY berpedoman pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,yang menyatakan:(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitunganUpah minimum.(2) Formula perhitungan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat:
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
335 — 252
  • pertimbangan tersebut diatas maka petitumangka 4 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkanMenimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa perkawinan antaraEddy Susila Suryadi dan Tergugat tidak pernah ada (never existed), dan olehkarenanya Akta Perkawinan Nomor 5171KW050220150019 atas nama EddySusila Suryadi dan Tergugat menjadi akta yang tidak sah, maka terhadap anakJOVANKA AMRITHA SURYADI yang dinyatakan sebagai anak hasilperkawinan antara Eddy Susila Suryadi dan Tergugat, berlaku ketentuan Pasal43
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - DIAH SOEMEDI
139 — 50
  • mengajukanpeninjauan kembali penugasan penyidikan atas kami berdua(NANA dan IKBAL) kepada Kepala Kanwil Jakarta Timur;e Bahwa dari kondisi hasil penyidikan dan sesuai resume hasil penyidikanyang saksi peroleh pada saat koordinasi dengan jaksa, saksiberpendapat bahwa hasil penyidikan belum memenuhi syarat formil dan5.syarat materiil untuk dilanjutkan ke Kejati, karena unsurunsur yangdipersangkakan dan kelengkapan lainnya belum lengkap;e Bahwa kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana ketenuan pasal43
    THE MASTER STEELuntuk mengetahui apakah benar ada pembeliaan steel atau billet dari PT.PANGERAN KARANG MURNI dan saksi meminta agar terhadaptersangka NGADIMAN juga dilakukan pencegahan;Halaman 71, Putusan Nomor. 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pste Bahwa kekurangan syarat materiil dalam berkas perkara antara lain:penyidik menerapkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d, jo Pasal43 Ketentuan Umum Perpajakan sehingga untuk itu saksi meminta agarahli menerangkan mengenai prosedur atau tahapan bagi wajib
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK /PID.SUS/ 2017
Tanggal 24 Mei 2017 — MIRZALINA binti MIRUN
56 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan dalam dakwaan Subsidair, para Terdakwa tersebutdidakwa Pasal 1 ayat sub a UndangUndang Nomor 3/1971, jo Pasal43 UndangUndang Nomor 20/2001;Hal. 94 dari 102 hal. Put.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
237 — 111
  • Pasal43 yang menegaskan bahwa:kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satupihak dinyatakan sebagai resiko (Pasal 42):(1) kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluarkesalahansalah satu pihak dalam akad, dalamperjanjiansepihakdipikul oleh pihak peminjam,(2) kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluarkesalahan salah satupihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul olehpihak yang meminjamkan;Berdasarkan dasar hukum Perma Hukum Kompilasi Ekonomi
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
128 — 84
  • masingmasing daerahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa bertolak dari seluruh rangkaian uraianpertimbangan hukum terhadap aspek substansi/materi penerbitan obyeksengketa sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan menilai terhadaptuntutan pokok Para Penggugat yang mendalilkan penerbitan obyek sengketaa quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu Pasal 88 Ayat (1),(2),(3), Pasal 89 Ayat (1),(2) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan/atau Pasal 41 Ayat (1), Pasal43
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
GIGIH BENAH RENDRA, SH
Terdakwa:
ZAINUDIN Bin MUNGID.
182 — 53
  • diperpanjang dan selanjutnya dalam Pasal 6 ayat(1)Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tersebutmenyatakan bahwa sewa tanah yang peruntukannya bagi kegiatanpertanian dilaksanaan melalui lelang dan pelaksanaannya diatur dalamPasal 6 ayat (2)Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017tersebut yang menyatakanbahwa lelang dilaksanakan oleh Panitia yangdibentuk oleh Kepala Desa dan terdiri dari unsur Perangkat Desa danLPMD;Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal43
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1072 — 623
  • Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dankeputusan izin lingkungan;(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.Lebin jauh, kewajiban TERGUGAT dalam pengikutsertaanmasyarakat dalam PP No. 27 Tahun 2012 mencakup:Pengumuman saat menerima permohonan Izin Lingkungan,sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44, yaitu Setelah menerimapermohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal43
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 September 2017 — SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H., dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.,ParaAdvokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
3229 — 8207
  • putusannya menyebutkan:Menimbang, bahwa terhadap keberatan penyelidik,penyidik dan penuntut umum = pada KPKdiberhentikan sementara dari Kepolisian danKejaksaan, dan KPK tidak berwenang untukmengangkat penyelidik, penyidik dan penuntutumum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapatdengan JPU yang mendalilkan bahwa KPK sebagailembaga independen dan sebagai state regulatoryagency secara atributif diberi wewenang oleh UUuntuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidikdan Penyidik sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal43
    penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP,penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan penuntut umumdalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkanberdasarkan penerapan asas "Lex SpecialisDerogate Legi Generalis.Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuankhusus dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2002,terkait dengan penyelidik, penyidik, dan penuntutumum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan(2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1),(2), dan (3) UndangUndang No. 30 Tahun 2002.Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
1792 — 1740 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 28 P/HUM/2021peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidakharus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukumuntuk membantu membongkar perkara tindak pidana yangdilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukantindak pidana korupsi;Menyatakan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 438A ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT LINTEC INDONESIA VS ABDUL MALIK, DKK (178 Orang)
293 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tunjangan KeluargaBesarnya tunjangan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal43 ayat (3) adalah sebagai berikut:(1) Keluarga tanpa anak sebesar Rp95.760,00 (sembilan puluh limaridu tujuh ratus enam puluh rupiah) per bulan.(2) Keluarga memiliki anak besarnya tunjangan keluarga adalah:Tunjangan keluarga + ((50% x tunjangan keluarga) x Jumlah anak)Halaman 33 dari 122 Hal.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN SORONG Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 17 Januari 2019 — Perdata : LAMBERTUS D. ULIM, dk melawan 1Pemerintah RI Cq. Mendagri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta Cq. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari Cq. BUPATI SORONG, dkk
106 — 62
  • hak Erpacht, yang bisa saja pihak penjajah tersebutmenguasai tanah yang luas tanopa memberikan kompensasi yang wajar dan patutkepada masyarakat setempat ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalamnyajuga diatur tentang perlindungan hakhak masyarakat adat pada Bab XI dari Pasal43
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-11-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 282/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 10 Mei 2017 — PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
130 — 65
  • ;ayat (2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatanberkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 ayat (2).
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 35/G/LH/2020/PTUN.BNA
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
Yayasan Walhi Diwakili Oleh 1. Nur Hidayati, 2. Kholisoh
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
KSU TIEGA MANGGIS Diwakili oleh 1.Bahadur Satri, S.H 2.Amdial, S.H
494 — 363
  • dan nonhayati;. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanannegara; dan/ataupenerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untukmempengaruhi lingkungan hidup.Halaman 96 dari 109 HalamanPutusan Perkara Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNA(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajibdilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 3, pasal 42 dan pasal43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-01-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — JOHANNIS R. DETHAN VS PT. VICO INDONESIA, DKK
82 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerja, dan menyatakan unsurunsur tindak pidana penggelapanyang seharusnya dapat dihentikan oleh Pimpinan tetinggi perusahaan VICOIndonesia karena bukan hanya merugikan pekerja tetapi juga merugikankeuangan Negara;Bahwa siapapun dilarang menghalanghalangi pekerja yang sedang menjalankankegiatan serikat pekerja dengan cara melakukan PHK, memotong gaji melakukanmutasi pekerjaan, intimidasi dalam bentuk apapun menurut Pasal 28 UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, dan menuntut Pasal43
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 21-08-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 12-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 7 Januari 2015 — Robert Cenedy, SP LAWAN 1.KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT. 2.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP)
76 — 38
  • Pasal43 ayat (1) Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;won nn nn = Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUUXI/2013 tanggal 3 April 2014 halaman 72 dan 73 angka 3.19 dan 3.20 (Vide buktiT.1.11) dinyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang dimaksud dalamUndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu harus dimaknaifinal dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-06-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2010 — Ir. BURHANUDIN BUR MARAS MELAWAN 1. BETAHARI GUMAY PUTRA TUSIN, 2. ASWIN OSANTANA 3. NOTARIS RISBERT, SH.
114 — 51
  • Bahwa sesuai dengan Pasal43 ayat (4) UndangUndangNo.1 tahun 1995 tentang daftarpemegang saham, pemegangsaham PT. PMM masi sepertiAkta No.40 tanggal 21 Februari2000 dan akta no.52 tanggal22 Maret 2000 ;.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 24-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 5/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
MAHYUDDIN
Tergugat:
3.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SUNGAI TAPAH
4.BUPATI ROKAN HILIR
85 — 204
  • Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017tentang Tata Tertip Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Pasal43 ayat (4), secara jelas dan tegas disebutkan bahwa Sengketa HasilPelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan denganperbedaan hasil perhitungan suara hasil pelaksanaan pemilihan penghulu,sementara dalam dalil gugatannya Penggugat sama sekali tidak adamenjelaskan terkait perselisinan hasil perhitungan suara atau hasil pemilihanpenghulu.