Sementara itu, akuntabilitas keuangan,karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabatoperasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimanatersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, perandan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukurdengan Jjelas;Bahwa benar, dalam menyusun Peraturan Bupati Labuhanbatu SelatanNomor : 84.C Tahun 2011 tentang penggunaan tata cara penyaluranbiaya

Nah..Tapi itu belum kitamasukkan suratnya masih dalam tataran diskusi. Nah setelah nantiitu..Jadi target arahannya itu ee..itu yang tanaman diluar yangmasih..

Bahwa Kita dalam tataran kampus, kita melihatnya kalau merujukkepada pasal 143 KUHAP disitu dikatakan bahwa dalam hukum acara,kewenangan membuat surat dakwaan adalah kewenangan penuntutumum. Apa yang dimuat dalam surat dakwaan itu jelas, ada syaratformil dan syarat materiil. Syarat formil adalah tentang uraian identitaspelaku, termasuk orang yang membuat surat dakwaan itu.

jalan, letapi yang terpilihalternative kKedua Desa Rente Tualan yang sekarang jadi masalah, saksitidak tahu mungkin karena dalam rangka pelayanan kepada masyarakatRente Tualan ;Bahwa saksi tidak termasuk dalam SK Bupati sebagai Panitia dan barumengetahui SK Bupati setelah ditunjukkan oleh pemeriksa dansepengetahuan saksi yang namanya pengusul apalagi sebagai penggunasebaiknya didudukan sebagai panitia tidak tetap ;Bahwa dasar saksi melakukan peninjauan di ke3 (tiga) lokasi tersebutadalah penyusunan Tataran

Terlebih dalam sistem hukum yang berlaku, tanggung jawabperusahaan tidak dapat dilepaskan bilamana dalam tataran suatu organisasiyang mencantumkan kinerja perusahaan dengan pihak lainnya dilepaskanbegitu saja. Perusahaan tetap harus bertanggungjawab untuk nama baik dankewajibannya atas pihak ketiga. Terkecuali pekerjaan tersebut dilakukan atasnama pribadi bukan atas nama perusahaan.

Sementara itu, AkuntabilitasKeuangan, Karena Lebih bersifat tehnis, merupakan tanggung jawab parapejabat operasional, yaitu para pejabat eselon II beserta seluruh Jajarannya.Dengan Mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebutdiatas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimiliknya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelasBahwa Dari faktafakta hukum tersebut diatas ditanyakan kepada Ahli :a. apakah pungutan yang dilakukan oleh Desa Pemecutan kaja

Itulahmaknanya lebin banyak kepada legislatif policy (kebijakan) yaitu ketikapembentuk undangundang akan menetapkan suatu perbuatan sebagaitindak pidana dia harus berpikir ada bagian hukum lain bisa mengendalikanperbuatan itu itu kalau masih ada hukum lain maka gunakan bagian hukumlain jangan gunakan hukum pidana.Halaman 192 dari 295 Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020 /PN.BdgBahwa demikian pula apabila dalam tataran procedural administrative, jikamasih ada mekanisme administrasi maka hukum = adminisirasi

Hal ini hampir sama denganperkembangan dalam sistem hukum common law (khususnya di AmerikaSerikat), pemberian ketentuan umum dan ketentuan pidana pidana dalamundangundang, mempersamakan antara istilah orang dengan korporasi, halini dikarenakan dalam tataran praktik, kebanyakan pengadilan,menginterpretasikan istilah orang, adalah termasuk korporasi di dalamnya.Adapun dalam konteks hukum positif (Pengertian Umum pada LampiranPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/09/2014 TentangPedoman

Bruggink dalam satu bukunya berjudul Refleksi TentangHukum, Bab berbicara tentang Hukum dan Bahasa, Bab Il berbicara tentangHukum dan Ilmu Bahasa, konsep jual beli dan konsep Pengadaan Tanahuntuk kepentingan umum itu sangat berbeda, sehingga takaran konsep itukita bawa dalam tataran karakteristik yang berbeda, umumnya jual beli itulahir karna kesepakatan, adapun pembebasan tanah itu ada dua konsepyang bekerja disana, saya mengutip pendapat Prof. .... yang menyebutkanseperti ini harus dipahami perbedaan

daerah tidak ada kegiatanyang berbasiskan individual atau dilakukan sendiri tanoa melalui mekanismeyang diatur dalam peraturan perundangundangan yang mendasari,sehingga konsekwensinya setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkanbaik keuangan maupun administrasinya.Bahwa dalam penatana uasahaan banyak sekali kegiatan fiktif yaitu kegiatantidak dilaksanakan namun dokumennya dibuat, sehingga sering sekalimembuat birokrasi menjadi buruk, ada juga fiktif dokumen tapi kegiatandilaksanakan.Bahwa dalam tataran

8 Tahun 2003,seluruh areal lahan PT ArchiplegoTimur Abadi merupakan KawasanPengembangan Produksi (KPP)69yang berarti diperbolehkan untukmelaksanakan kegiatanperkebunan kelapa sawit, namunsejak adanya perubahan regulasidengan keluarnya Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 292 Tahun2011, areal lahan PT ArchiplegoTimur Abadi berubah menjadiKawasan Hutan Produksi (HP).Hal inilah yang menjadi masalahdi kemudian hari karena sosialisasidari Surat Keputusan MenteriKehutanan tersebut hanya terbataspada tataran

Hal inilah yang menjadi masalah di kemudian hari karenasosialisasi dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut hanyaterbatas pada tataran Dinas Teknis terkait, tidak sampai kepada pihakperusahaan dalam hal ini PT Archiplego Timur Abadi.Bahwa saksi menerangkan lokasi yang sudah ditebang/digarap danmenjadi kebun sawit saat ini tidak terkait dengan IPK PT.ATA sesuaiSK.522/1 /988/KPTS/2.09/TX/2005.

Sementara itu, akuntabilitaskeuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabatoperasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.Bahwa dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimanatersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dantanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelasBahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapatdipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus

Kedua, perlu dipastikan bahwa pelaksanaanpenggunaan dana hibah mengikuti norma sebagaimana diterapkandalam pelaksanaan pengeluaran negara yang berlaku pada umumnya.Dalam hal ini, antara lain, misalnya bahwa dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dengan proses sedemikian rupa agar tercapaiefektifitas, efisiensi, dan keekonomian penggunaan danahibah.Secara konkrit, hal tersebut diwujudkan melalui suatu proses pemilihanpenyedia barang dan jasa yang berlaku pada tataran pemerintah,antara lain, melalui

dilakukanpemeriksaan;Bahwa terkait dokumen yang disobel tersebut, di luar amplop tidak ditulismengenai alamat pengirim dan dari siapa yang melakukan pengiriman,dokumen tersebut tidak saksi konfirmasi kepada EDDY SINDORO;Bahwa sepengetahuan saksi mengenai DODY ARYANTO SUPENOmengetahui secara tidak langsung yang merupakan anak buah dariEDDY SINDORO, yang bersangkutan sering ke rumah saksi namunbertemu dengan ajudan saksi;Bahwa saksi selaku kordinator esselon 1 membawahi 3 dirjen dan 3badan, untuk terkait di tataran

Pada tataran doktrin yangberkembang di Negara maju dan menganut paham anglo saxon, adabeberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atasdan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (strictliability), jadi pertanggungjawaban korporasi sematamata berdasarkanbunyi undangundang.

proyekproyek swasta;Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan denganpihak Kemenpora untuk membahas mengenaipenyelesaian atas masalah tersebut;Bahwa saksi hanya sekali pernah bertemu pihakKemenpora yakni dengan Wafid Muharam, yang padasaat itu. meminta bantuan untuk mempercepatpengesahan site plan (masih pada proses awal);Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi Hambalangsebanyak dua kali tapi tidak bisa masuk (ke dalam areaproyek);Bahwa dalam proses pengesahan site plan, ada tataranteknis penelitian dan tataran

legalisasi, pada tataranteknis penelitian berupa penelitian persyaratanadministrasi, sedangkan pada tataran legalisasi dilakukanoleh dinas yang berlompeten yakni Dinas Pertanahan,Dinas Tata Ruang dan Bangunan, diverifikasi KabagHukum, diparaf Asisten, Sekda dan Wakil Bupati, barulahditandatangani site plan oleh saksi selaku Bupati;e Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan daribawahan adanya tekanan atau pengaruh pihak lainkarena semua syarat dipenuhi;e Bahwa secara kasat mata faktanya bangunan

Ini tatarannya adalah tataran setengahoperas;Setelah itu, disetiap Kementerian Lembaga lahirlah dokumen operasiyang disebut dengan DIPA.

Satochid Kartanegara memberikanpengertian terhadap istilah ini adalah "halhal atau kKeadaankeadaan yangdapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegasdilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang, menjadi tidakdapat dihukum"Bahwa dalam tataran teori, istilah strafuitsluitingsgronden disebut jugadengan alasan penghapus pidana, yang terdiri dari alasan pembenar danalasan pemaaf.

kurang dari dari 1hektar (8.600 M 2) artinya sisa tanah yang dibeli dari masyarakat oleh parakaryawan di claim milik B oleh karena itu si B menjual 2 (dua) kali yaitu pada tahun1992 menjual kepada E dengan harga Rp. 5.000.000.000, (lima milyar) dan yangkedua tahun 2007 B menjual lagi seharga Rp. 700.000, (tujuh ratus juta) makamenurut ahli dari kronologis yang disampaikan maka saya mengambil perspektifhukum tanah nasional bahwa transaksi sudah dilakukan berarti kalau kitabersentuhan sedikit dengan tataran

Ahli selalumenyampaikan di tataran aspek tanah yang mempunyai delik pertanahan pidanaHalaman 420 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpkahlia selalu mengatakan kepada temanteman di Mabes Polri unsurunsur iniselalu diabaikan karena tidak bisa lepas dari asas penguasaan dan kepemilikantanah guru saya antara lain : Prof .

proses lelang LPS Multipleksing yang diadakan oleh Tergugat.Adapun Tergugat II Intervensi 1217 baru mengetahui kemudian bahwasanyaPermenkominfo No. 22/2012 tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh MahkamahAgung RI melalui Putusan No. 38P/HUM/2012 (Putusan No. 38) dan PutusanNo. 40 P/HUM/2012 (Putusan No. 40), yang pada intinya menyatakan bahwaPermenkominfo No. 22/2012 tersebutsecara keseluruhan bertentangan dengan UU Penyiaran dan pengaturan perihalkegiatan penyiaran multipleksing harus diatur dalam tataran

proses lelang LPS Multipleksing yang diadakan oleh Tergugat.Adapun Tergugat II Intervensi 1217 baru mengetahui kemudian bahwasanyaPermenkominfo No. 22/2012 tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh MahkamahAgung RI melalui Putusan No. 38P/HUM/2012 (Putusan No. 38) dan PutusanNo. 40 P/HUM/2012 (Putusan No. 40), yang pada intinya menyatakan bahwaPermenkominfo No. 22/2012 tersebut secara keseluruhan bertentangan dengan UUPenyiaran dan pengaturan perihal kegiatan penyiaran multipleksing harus diaturdalam tataran

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan bebas atau dinyatakan dilepaskandari segala tuntutan hukum (istilah hukum), demikian.Sepanjang pengetahuan Saksi mengenai Deskresi atau kebijakan kewenanganitu berada dalam kewenangan Pimpinan sedangkan dalam tataran unsurpelaksana lapisan dibawahnya adalah Unsur Pelaksana Kebijakan yang telahditetapkan oleh Pimpinan sehingga oleh Pejabat tertentu itu dia hanya dalamfungsi menjalankan perintah atasan.Terkait Pasal 51 KUHPidana, mengatur

telah dijelaskan, ketika seseorang melaksanakan suatu tugasberdasarkan perintah jabatan, dimana perintah itu datangnya dari pejabat yangsah, maka tentu kepada pihak tersebut tidak dapat dipidana kalau hal inidikaitkan dengan kasus ini sepanjang Surat Dakwaan yang saksi baca dandokumen berkas perkara terkait bahwa disitu kebijakan atau perintah atasanyang ada adalah persetujuan antara Sekda kota Tual dan bersama PimpinanDPRD yang kemudian menambah penggunaan biaya umum/penembahan uangdan lalu dalam tataran

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).ditanya oleh Jamwas (Jaksa Pengawas) pasti bapak Jaksa akan menjawab inadalah soal disiplin dan loyalitas atas perintah dari atasan , demikian.Terkait kesepakatan itu adalah bahwa ada kesepakatan antara Sekda denganPimpinan DPRD dalam hal penambahan biaya Anggaran walau tidak adanomenklaturnya, maka dapat terlinat dalam tataran implementasinya, misalnyadalam hal permintaan anggaran kalau terjadi penambahan anggaran olehBanggar DPRD Menambahkan itu sebagai perubahan APBD