Ditemukan 504320 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penganiayaan
Undang-undang nomor 8 tahun 1981.
Uu nomor 35 tahun 2009
Uu 8 tahun 1981
Penggelapan dalam jabatan undang-undang nomor 8 tahun 1981
Pasal 191 ayat (1) undang-undang no.8 tahun 1981
Korupsi
29/ pid.b/2011/ pn-lsm ; pasal 378 kuhp ; uu no. 8 tahun 1981
Pasal 244 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Pasal 338 kuhpidana
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Penadahan
Pasal 480 ke-1 kuhpidana
Register : 10-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 13 Juli 2021 — AGUS SUBENO Bin KARYONO
150 — 35
150 — 35
pembayaranbiaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan olehMajelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwatelah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupunmasyarakat ;Mengingat, Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Register : 12-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 10 Februari 2022 — SELAMET RIYADI Alias SELAMET Bin AKIYAR
73 — 33
73 — 33
Register : 19-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN LARANTUKA Nomor 49/Pid.B/2019/PN lrt Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
SREEJITH SREEDHARAN PILLAI als. SREEJITH
241 — 145
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
SREEJITH SREEDHARAN PILLAI als. SREEJITH
241 — 145
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 5 Juli 2021 — SAKDURROFIK bin PARUP
31 — 5
31 — 5
Register : 09-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 19 Juli 2022 — IMAM SANTOSO bin WARJA
85 — 14
85 — 14
Register : 13-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN PATI Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 10 Februari 2022 — NONOK SUTRISNO Alias PETIR Bin SUKARDI
78 — 39
78 — 39
Register : 17-03-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 14 April 2022 — EKO WARTONO alias KOPLAK bin KAMED
103 — 31
103 — 31
Register : 31-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 16 Juni 2022 — DWI SINTHYA binti SUMARLAN
81 — 23
81 — 23
Register : 21-03-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 26 April 2022 — RUSBIHODO alias BANDOT bin DARNO
129 — 52
129 — 52
Register : 25-05-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 5 Juli 2022 — MUH NUR AGIK PRASETYO Alias REBON Bin AHMAD MULYANTO
70 — 24
70 — 24
Upload : 15-03-2024
Putusan PN TUAL Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tul terdakwa NELSON YONGKI MAKITAN
25 — 10
25 — 10
Register : 31-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 7 Februari 2022 — PUJI INDRIATNA Bin GIARTO
44 — 6
44 — 6
Register : 09-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 204/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 30 Desember 2021 — DANIAL Alias DANIL Bin BADARUDIN
75 — 23
75 — 23
Register : 31-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 12 Juli 2022 — AGUS SUMADI alias YARWI bin YARGO
98 — 20
98 — 20
Register : 26-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 87/Pdt.P/2015/PN.Bpp Tanggal 16 April 2015 — HENDRA IRAWAN, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan, 24 Mei 1981 , Agama : Islam , Alamat : Jl.Penggalang No.23 RT.28 Kel.Damai Kec.balikpapan Selatan Kota Balikpapan
16 — 2
16 — 2
Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 492 / I / 477 / WNI / 1981 tanggal 20 Juni 1987 ;-----4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------
HENDRA IRAWAN, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan, 24 Mei 1981 , Agama : Islam , Alamat : Jl.Penggalang No.23 RT.28 Kel.Damai Kec.balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 1772 — 505
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 683.2 Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalahpengujian konstitusionalitas norma UndangUndang, in casu Pasal 197 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap UUD 1945 makaMahkamah berwenang mengadili permohonan
Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 hanya mengatur bahwa surat putusanpemidanaan harus memuat syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalamPasal 197 ayat (1) UU 8/1981, namun tidak memberikan kepastian hukumapakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1)UU 8/1981 adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri (PN)atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan Pengadilan Tinggi (PT) dan MA;b. adanya ketidakpastian maksud Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 mengakibatkanMA mengalami kendala
Selainitu, UU 8/1981 juga menetapkan asasasas yang merujuk pada penegakan hakasasi manusia.
Berkenaandengan UU 8/1981, terlihat bahwa Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tidak mengatursecara jelas mengenai keberlakuan pasal dimaksud, apakah berlaku untuk seluruhputusan pemidanaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkatbanding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanyaberlaku pada pengadilan tingkat tertentu saja, sehingga menjadi tidak jelas pulatujuan yang hendak dicapai.
8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana menjadi berbuny!
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 5225 — 3477
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Chairul Huda, S.H., M.H.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu undangundang yang palingsering diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi.
Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapantersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupanmasyarakat Indonesia.
Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal
dua alatbukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana;1.2 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwapukti
Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;2.
Register : 25-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 27 Juni 2022 — ANANG WAHYUDI bin SUBAWI
92 — 38
92 — 38
Register : 25-05-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PN PATI Nomor FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ Alm. Tanggal 5 Juli 2022 — FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ Alm.
76 — 18
76 — 18
Register : 04-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 22 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PURNOMO, SH.MH
2.FANDI ISNAN, S.H.
Terdakwa:
PARDI Alias KLEMPO Bin WAHAR
104 — 21
1.ARIE PURNOMO, SH.MH
2.FANDI ISNAN, S.H.
Terdakwa:
PARDI Alias KLEMPO Bin WAHAR
104 — 21