Ditemukan 1724 data
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
81 — 33
., Bin Rozali harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan kesalahannya;Menimbang, Menimbang, bahwaselain menentukan tentang pidanabadan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 23 (jo.Pasal 421KUHP) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telan menentukanpenjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidanakorupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untukitu kepada terdakwa Rofen Andiansyah,R,SE., Bin Rozali
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
92 — 108
dinyatakan terbukti secara Sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukanadanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasanpenghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandangsebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanyapula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
118 — 41
persidangan berlangsungHalaman 227 dari 248 Putusan Nomor :84/Pid.SusTPK/2018/PN BglPengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapatdijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa Anggi Firginita Arisanta,A.Mdsehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampubertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa Anggi FirginitaArisanta,A.Md harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
62 — 26
bisa merenungi apa yang telah diperobuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahanserupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalammusyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara inidipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
CHANDRA PURNAMA, S.ST Als CANDRA PURNAMA Bin MAHYUDIN
185 — 85
hukumnya terdakwa yang pada pokoknya menyatakanterdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana, Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalildalil PenasihatHukum tersebut tidak beralasan dimana terdakwa diatas telah memenuhisemua unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum oleh karena ituPembelaan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
86 — 34
bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahanserupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatunkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalammusyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara inidipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
141 — 67
dinyatakanterbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sepertidipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidakmenemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasanpenghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagaiSubyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepadaterdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
417 — 294
kredit bunga tinggi,denda yang tidak layak kalau dia terlambat bayar kalau dari awalnya sudahada berarti sudah ada unsur penyalahgunaan keadaan dari awal sebelumada perjanjian kredit yang baru ;Bahwa kontrakkontrak lain yang dimaksudkan kontraknya A dibilang B inicausa yang tidak diperbolehkan kalau itu terjadi sebenarnya kalau kita lihatpertentangannya dengan causa yang diperbolehkan itu syarat objektif, syaratobjektif tidak menyangkutkan dengan orang bedanya disitu makanya kalauanakanak kontrak melanggarnya
43 — 8
Moeljatno dalam buku asas asas hukum pidanaberpendapat , dalam pendirian yang formil, letak melawan hukumnya perbuatansudah nyata dari sifat melanggarnya ketentuan undang undang, kecuali jikatermasuk perkecualian yang ditentukan oleh undang undang pula. Bagi yangberpandangan formil, melawan hukum berarti melawan undang undang, sebabhukum adalah undang undang.
105 — 43
bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahanserupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalammusyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara inidipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
Terbanding/Terdakwa : DEASY SALY NATALIN KALASE, SH
84 — 29
JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAPsesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dijatuhi pidana; Bahwa, apabila dikaitkan dengan fakta hukum perbuatan terdakwa DeasySaly Natalin Kalase,SH, selaku Pjs Kepala Kantor Kas Lereh PT BankPembangunan Daerah Papua Cabang Sentani dengan peraturan perundangundangan antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara danSuratSurat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, nyatanyata Terdakwa telah melanggarnya
84 — 37
bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahanserupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalammusyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara inidipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
137 — 44
dinyatakan terbukti secara Sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas,dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanyaalasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidanabagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukumyang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
46 — 10
Moeljatno dalam buku asas asas hukum pidanaberpendapat, dalam pendirian yang formil, letak melawan hukumnyaperbuatan sudah nyata dari sifat melanggarnya ketentuan undangundang, kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undangundang pula.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
128 — 71
telahdinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsungPengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapatdijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harusdipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
124 — 78
Rozali Djafri BinDJAFRI karena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal dengankesalahannya tersebut, dimuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk
100 — 37
dinyatakan terbukti secara Sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanyaalasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagiterdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yangmampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
114 — 76
Letakmelawan hukumnya perbuatan itu ternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undangundang, kecuali apabilatermasuk pengecualian yang telah ditentukan undangundang pula (1990 : 6770). Pengertian sifat melawan241hukum formil dikemukakan pula oleh Indrianto Seno Adji, yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhiatau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
120 — 62
Putusan Perkara Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2019/PN.Bol.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secaraimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yangdilakukannya, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yangbesaran jumlahnya sebagaimana disebutkan
153 — 550
Letak melawan hukumnya perbuatan ituternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undangundang, kecuali apabila termasukpengecualian yang telah ditentukan undangundang pula (1990 : 6770). Pengertiansifat melawan hukum formil dikemukakan pula oleh Indrianto Seno Adji, yaitu apabilaseluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinyadianggap perbuatan itu telah melawan hukum.