Ditemukan 244 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manusia majusi mangsi masusi mansi manuri manisi manusu manudi
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 15-09-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 13/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 18 Maret 2015 — - PT. SINAR PUTRA MURNI vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, 2. PT. SRIHAPAN MEGA PERSADA PROPERTIES
113 — 231
  • SRIHAPANMEGA > PERSADA; 220002 0222 nen n en en nn enn enn neeeeeennnneeesSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM02251/WPJ.21/KP.0703/2010 tanggal 17 Desember 2010; Surat Keputusan Menter1 Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor : AHU57424.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 09Desember 2010; 222020022 nen enn n nen e eee n nee e een e eeeSurat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM02250/WPJ.21/KP.0703/2010 tanggal 17 Desember 2010; Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 513/1.824/2012tanggal04
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-08-2018 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 429/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.SARIPUDIN
2.NAWIN
3.SAARIH
4.SAANIN
Tergugat:
1.AZIS
2.SYAILAN BIN BADIH
3.MARSAH Binti DJAKAR
4.DJANIH Binti DJAKAR
5.SITI HUZAIROH
6.MARJUKI
7.ABDUROHIM
8.Kepala Perumahan Dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Qq Kepala Bangunan Perumahan Kuasa Pengguna Anggaran
9.Raden Wiratmoko S.H., Mkn
10.Bapak Camat Cilincing
11.Bapak Kepala Lurah Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
12.Bapak Ketua Rukun Warga RW Nol Lima Cq Drs Moh AFIFI
13.Bapak Ketua Rukun Tetangga Cq Bapak Ganin
217 — 142
  • Bahwa setiapperbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikan Kepentingan IndividuMasyarakat lainya. apakah perbuatan itu Layak dan Patut agar tidak merugikanorang lain.syarat dan kententuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). pasal1365 KUH Perdata menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Menurut unsur norma perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkandalam Pasal
    Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan kepatutan hukumDalam lalu Lintas Pergaulan Hidup Dalam Masyarakat. sikap yang baikdalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.Bahwa setiap perbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikanHalaman 19 dari 86 PutusanNomor 429 /Pdt.G/2018/PN Jkt.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 09-02-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS
Tanggal 4 Mei 2015 — PAUL RENKEN SLAGLE melawan PT. MULIA GRAHA TATALESTARI, dkk.
122 — 70
  • waktu itu adalah Super Paiser,bertugas control ke outletoutlet dan Administrasi untukmemastikan ; Bahwa saksi mengetahui tugastugas dari Pengugat dan dia juga sering datang keoutlet yang saksi pimpin dan ubungan saksi dan juga bawahanbaikbaikBahwa kalau ada briving Penggugat tidak hadir dan briving dilakukan tiaptiap hariMinggu dan saksi tidak tahu kenapa briving dilakukan pada hariBahwa benar saksi tidak tahu, apakah tugastugas Penggugat (Paul) dilaksanakanatau tidak ;Bahwa perkembangan sumber Manusi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-09-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 537/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 19 Desember 2016 — TN.RADEN MAS HARDJONO TJONDRONEGORO CS >< SDRI VIVA HANDAYANI CS
80 — 34
  • Janda Syahroni binti AbdulDjalal dan Tuan Hardjono bin Harsono tanggal 18 Maret 2011 tersebuttelah melanggar undangundang, karena manusia hanya menjadisubyek dari suatu kesepakatan (pernyataan bersama, perjanjian).Manusia tidak dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu kesepakatan(pernyataan bersama, perjanjian), karena manusi bukan barangbergerak atau barang tidak bergerak, sehingga dapat diperjanjiakan.Bandingkan dengan ketentuan dalam pasal 1332 KUH Perdata :Hanya barangbarang yang dapat diperdagangkan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. H. ANDI MUSAKKIR, MM
Tergugat:
BUPATI LUWU
194 — 120
  • utama hukum pidana (/egalitas)sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) :Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkankekuatan ketentuan perudangundangan pidana yang telah ada;Menurut Prof Jimly Asshidigie pengecualian atas asas retroatifhanya dapat dilakukan pada kejahatan terhdap kemanusian.Dalam penjelasan Pasal 104 UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadapkemanusian disebut dengan pelanggaran hak asasi manusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-09-2009 — Upload : 08-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258PK/PDT/2009
Tanggal 11 September 2009 — PT. INGGOM SHIPYARD ; PT. (PERSERO) PELABUHAN II
84 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Persero)Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok perihalpenggunaan tanah Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (Novum P24PK) ;Surat Manager Sumber Daya Manusi dan Umum PT. (Persero) PelabuhanIndonesia II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok No.UM.332/10/14/C.TPK08tanggal 06 Maret 2008 yang ditujukan kepada PT. Inggom Shipyard, perihalundangan membahas penggunaan tanah oleh PT. Inggom Shipyard (NovumP25PK) ;Surat Manager Sumber Daya Manusia dan Umum PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 75/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Dedi Djaja Permana, Direktur Utama CV. Setia Kawan Diwakili Oleh : MISTADI, SH
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank MNC International, Tbk
50 — 40
  • pada Pasal 4 UndangUndang Republik IndonesaNomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuanuntuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputiterpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib danPutusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BDG, halaman 13dari3934.35.tegaknya huku, terselenggaranya perlindungan, pengayoman danpelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentramanmasyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusi
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 117/PID/2019/PT BNA
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Terdakwa : JUFRI Bin HANAPIAH Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR,SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : FAHMI JALIL, SH.
31 — 10
  • , landasan hukum itu adalah :Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum(Code of Conduct for Law Enforcement Officials)Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengeluarkan Resolusi Nomor 34/169 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Penegak Hukum.Pedoman ini memberikan arahan dan instruksi bagi penegak hukum dalammenjalankan tugas tugasnya.Terdapat sembilan Pasal dalam Resolusi tersebut yang mengatur mengenaltanggung jawab penegak hukum dan larangan terhadap Penegak Hukumyaitu : perlindungan Hak Asasi Manusi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2018 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 653/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 4 Januari 2019 — H.ALFIAN AMURA >< AHABA ISHAK, S.H CS
110 — 76
  • telahmengajukan Gugatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.terhadap Pengesahan Badan Hukum YAYASAN PEMBINA UNIVERSITASIBNU CHALDUN (YPUIC) No.AHUAH.01.08.707 tanggal 09 Desember2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.42/G/2011/PTUNJKT,dimana dalam Kesimpulannya Kemkumham R.I. telah menyatakanYayayan Pembina Pendidikan lbnu Chaldun (YPPIC) berdasarkan AktaNo.01 tanggal 2 Nopember 2009 Notaris Widodo Budidarmo TIDAKPERNAH TERCATAT dalam daftar YAYASAN di Kementrian Hukum danHakAsasi Manusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 28-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/PDT.SUS/2010
GUNAWAN TJANDRA; PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
94 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kurator beralamat di kantorJalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat yang terdaftar pada Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusi dibawah No. C.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 268/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 30 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SARIPUDIN
Pembanding/Penggugat II : NAWIN
Pembanding/Penggugat III : SAARIH
Pembanding/Penggugat IV : SAANIN
Terbanding/Tergugat I : AZIS
Terbanding/Tergugat II : SYAILAN BIN BADIH
Terbanding/Tergugat III : MARSAH Binti DJAKAR
Terbanding/Tergugat IV : DJANIH Binti DJAKAR
Terbanding/Tergugat V : SITI HUZAIROH
Terbanding/Tergugat VI : MARJUKI
Terbanding/Tergugat VII : ABDUROHIM
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Perumahan Dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Qq Kepala Bangunan Perumahan Kuasa Pengguna Anggaran
Terbanding/Tergugat IX : Raden Wiratmoko S.H., Mkn
Terbanding/Tergugat X : Bapak Camat Cilincing
Terbanding/Tergugat XI : Bapak Kepala Lurah Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat XII : Bapak Ketua Rukun Warga RW Nol Lima Cq Drs Moh AFIFI
Terbanding/Tergugat XIII : Bapak Ketua Rukun Tetangga Cq Bapak Ganin
80 — 48
  • Bahwa setiapperbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikan Kepentingan IndividuMasyarakat lainya. apakah perbuatan itu Layak dan Patut agar tidak merugikanorang lain.syarat dan kententuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). pasal1365 KUH Perdata menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Menurut unsur norma perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkandalam Pasal
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 20-K/PMT-II/AD/V/2016
Tanggal 4 Oktober 2016 — Drs. Wahid Wahyudi, Letkol Caj
93 — 24
  • orang lainbukan milik Terdakwa, sehingga pembuktian atas perkara Terdakwa iniadalah pembuktian yang dipaksakan, perlu kita ketahui bahwa terhadapsuatu pembuktian yang benarbenar dipaksakan adalah tidak dibenarkansecara hukum oleh karena itu, hukuman tambahan berupa pemberhentiandengan tidak hormat atau dipecat dari dinas keprajuritan TNI AD sangatbertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan inilah yangmembuat permasalahan baru bagi keluarga Terdakwa dan merupakanpelanggaran terhadap Hak Azasi Manusi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 05-12-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 3204/Pid.B/2018/PN Mdn
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
JOICE V SINAGA SH
Terdakwa:
1.ANGGA NASUTION
2.JERICHO JEREMIA SIDABUTAR
3.TOPIK AKBAR SARAGIH
30 — 8
  • Manusi, KelurahanBabura Kecamatan Medan Sunggal, KotaMedan.: Islam.: Karyawan Swasta.: TAUFIK AKBAR SARAGIH.: Medan.: 18 Tahun / 17 Oktober 1999.: Lakilaki.: Indonesia.: Jalan Balam, Komplek Green Balam, KelurahanSei Sikambing, Kota Medan.: Islam.: Karyawan Swasta.Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 3204/Pid.B/2018/PN MdnPara Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ PenetapanPenahanan :1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13Oktober 2018;2.
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-11-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 109/Pid. Sus/2014/PN Wat
Tanggal 23 Desember 2014 — HERI KRISTANTO Bin (Alm.) MURJIMAN AL HADI SUPRAPTA
127 — 99
  • disebutkanPemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadiObyek fidusia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa berdasarkan salinan Akta Jamina Fidusia nomor 716 tanggal 21 november 2013 yang dikeluarkan Notaris Derita KurniawatSH dan Sertifikat Jaminan Fudusia nomor W14.00081822.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 2November 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada KantoWilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusi
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus
Register : 18-04-2023 — Putus : 07-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pkl
Tanggal 7 Juli 2023 — Penuntut Umum:
Maziyah, S.H.
Terdakwa:
MOHAMMAD KHANIF, S.E. Bin (Alm) H. ASHARI
160 — 112
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Direktur Jendral Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis FATHLURACHMAN, SH, MM.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : BP/28/IV/2023/RESKRIM tanggal 17 April 2023;

  1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer Kesusilaan
Register : 11-09-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 —
153 — 67
  • Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :a.Yang dimaksud dengan sengaja dalah suatu perbuatanyang dilakukan dengan sadar dan pelakunya atauTerdakwa menyadari akibat dari perouatannya, disiniTerdakwa sebagai manusi normal dan sebagai orangtimur yang budaya ketimuran yang kental tentunyaTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa memeluk danmencium Saksi1 ditempat terouka dan dapat dilihat olehorang lain seperti di Dek Ill KM Sinabung dan memelukserta mencium Saksi1 di Ruang Tamu Saksi5 dan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PN KLATEN Nomor 03/PID.B/2012/PN.KLT
Tanggal 13 Maret 2012 — Andreas Guntur Wisnu Sarsono
189 — 37
  • poster tersebut tidak ada dalam ajaran Islam namun dalamposter tersebut tertulis Manusia / Makluk / Nur, Allah / Nur, Setan / Iblis / Nur ,bahwa statemen tersebut mengandung makna bahwa Manusia, Allah dan Setan atauIblis asalnya sama yaitu dari Nur hal inilah yang menyesatkan manusia;bahwa Akidah Islam adalah dasardasar keyakinan, keimanan Umat Islam kepadaAllah, akidah adalah ikatan kepercayaan hati kepada Allah;bahwa Syareat adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara manusiadengan Allah, manusi
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 288/Pdt.G/2015/PN Tng
Tanggal 15 Maret 2016 — Penggugat LAILI ANITA, S.Pd Tergugat Drs. H. DADANG SOFYAN, MM
36 — 11
  • Fotocopi sesuai dengan aslinya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI Direktorat Janderal Hak Asasi Manusi No. HAM2HA.01.0257 Perihal: MohonKlarifikasi tanggal 24 Agustus 2014,diberi tanda P83;83.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 April 2015 — 1.DRS. RUDOLF M. PARDEDE,2.SARIATY PARDEDE.;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE
116 — 29
  • PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014atau asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan adanya RUPS LB yangdilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi pada tanggal 21 Agusutus 2014 sesuaidengan Akta Notaris No. 57 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., diMedan (Vide Bukti T.ILINT2) ;Halaman 58 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUNJKTMenimbang
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
MELVIN SINAGA
Tergugat:
JUNIPAR MANK Als MANIK
94 — 51
  • Bahwa dalam gugatanya pada halaman 3 point 12, maka jawaban Tergugatadalah sebagai berikut:Bahwa dalam operkara A quo hal yang paling utama untuk dibuktikan adalahhak kepemilikan atas tanah tersebut terlebin dahulu sebagaimana dalamjawaban pada poin 6 tersebut diatas, bahwa perbuatan Penggugat sudahmengganggu Hak azasi Tergugat sebagai Manusia, sebagaimanadiamanatkan dalam undangundang nomor 39 tahun 1999, pasal 36 ayat 2tentang Hak Asasi Manusi menyatakan: Tidak seorangpun Boleh dirampasmiliknya