Ditemukan 2194 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1576 1076 1176 1276 1476 1976 1872 1874 18763
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 19-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 19 Juni 2014 — PERKUMPULAN RUMAH ABU GEE POK
Melawan
ONG KA TJOEN dan ONG KA GAN
25 — 7
  • tidak jelas hubunganhukumnya dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa lebih dari itu Bukti P 2 berupa Foto copy Surat Keterangantertanggal 30 Juni 2003 adalah suatu akta yang bukan akta otentik, dimana untukmenilai kekuatan bukti dari akta tersebut perlulah dipedomani bahwa sesuai praktikperadilan dan ketentuan Pasal 1870 KUHPdt jo (165 HIR) terhadap suatu akta yangbukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadapkeberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 23-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Kds
Tanggal 9 Juli 2015 — HARJONO Bin BAWI ( Alm), dkk. melawan Pemerintah Kabupaten Kudus Cq DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KUDUS
71 — 10
  • ,tertanggal 13 Januari 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 106;Foto copy Kwitansi jual beli tanah sebesar Rp.23.000.000,tertanggal 13 Juni 2014, yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda P 107 ;Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tertanda P105, P106,P107, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah aktadibawah tangan, sebagaimana diatur dalam ketentua Pasal 1875, 1876 dan 1877KUHPerdata, bukti semacam ini akan memiliki nilai
    diberitanda T15 ;e Foto copy Berita Acara Tentang Kesanggupan Penerimaan Ganti RugiTanah Dan Tanaman Warga Desa Kandangmas Kecamatan DaweKabupaten Kudus Yang Terkena Kegiatan Pembangunan Embung Logung,nomor : 593.8/4939/01/2005, yang selanjutnya pada foto copy buktitersebut diberi tanda T48 ;Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat tertanda T15 dan T48tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalahakta dibawah tangan, sebagaimana diatur dalam ketentua Pasal 1875, 1876
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN Paringin Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Prn
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
H.AHMAD SUBHAN BIN H ABD WAHAB,ALM
Tergugat:
H.M. SUKRAN IMI Bin H.SUHAIMI
Turut Tergugat:
BANK PEMBANGUNAN DAERAH.BPD.KALSEL CABANG HULU SUNGAI UTARA
94 — 29
  • Penggugatdan ataupun sangkalan Tergugat;Menimbang, bahwa sebagai suatu perjanjian atas lahan obyeksengketa yang telah disepakati bersama, tentunya para pihak dalambertindak melakukan transaksi atas lahan sengketa yang dimaksudharuS memperhatikan kesepakatan yang dibuat dalam bentuk aktadalam hal ini akta di bawah tangan dan sesuai ketentuan Pasal 1870KUHPerdata Jo (Pasal 165 HIR) akta dimaksud merupakan suatu buktiyang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawahtangan menurut ketentuan Pasal 1876
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 19-11-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap
Tanggal 23 April 2015 — Pemohon Melawan Termohon
52 — 10
  • 2015adalah hutang yang diambil berdasarkan persetujuan Penggugat maka terbuktisebagai hutang bersama.Menimbang, bahwa pengambilan pinjaman tersebut menggunakanjaminan harta bersama berupa tanah dimana lokasi tempat berdirinya pabrikpenggilingan padi (dalil Penggugat angka 1) yang juga tidak dibantah olehPenggugat serta sesuai dengan bukti surat berkode T. 6 berupa perjanjiankredit di BRI dimana tercantum barang agunan adalah tanah dan rumah tinggalmasingmasing dengan sertifikat hak milik Nomor 1876
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 93/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat II : ANWAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
74 — 31
  • Bahwa terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan untukmembenarkan (mengakui/memungkiri) tanda tangannya, sesuai yangdimaksud oleh Pasal 1876 B.W.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-09-2016 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — KHAIROEDIN PASARIBU lawan 1.HERU HARYANTO 2.Drs. HERMAWIHARNO. MSi
107 — 17
  • persidangan hal iniberarti bahwa menurut hukum Tergugat Il dianggap mengakuinya karenatidak pernah memungkiri/mengingkari mengenai tandatangannya yangtertera didalam Surat Jual Beli tersebut padahal berdasarkan Pasal 1876KUHPerdata yang mengatur tentang Akta Dibawah Tangan menggariskanbahwa baik pengakuan atau pengingkaran terhadap tandatangan mestidilakukan secara tegas, dimana menurut YAHYA HARAHAP,SH. dalambukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa rasio yangterkandung dalam ketentuan Pasal 1876
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 08-12-2016 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 0929/Pdt.G/2016/PA.Pra
Tanggal 26 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 31
  • dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan(begin van bewijs), karena bertalian erat dengan perkara ini;Alat Bukti tertulis Tergugat (T1 s/d T18);Menimbang, bahwa alat bukti T1 dan T2 adalah sebagai akta dibawahtangan, ternyata para Penggugat/Kuasanya tidak memberikan tanggapan/tidakmemungkiri dan ternyata pula bila dilihat dari para pihak, tanggal, dan tempatpenandatangan serta isi dan maksud pembuatan kedua alat bukti tersebuttelah memenuhi ketentuan pasal 286 R.Bg, pasal 1874 dan pasal 1876
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN Paringin Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Prn
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
H.AHMAD SUBHAN BIN H ABD WAHAB,ALM
Tergugat:
H.M. SUKRAN IMI Bin H.SUHAIMI
Turut Tergugat:
BANK PEMBANGUNAN DAERAH.BPD.KALSEL CABANG HULU SUNGAI UTARA
87 — 23
  • Penggugatdan ataupun sangkalan Tergugat;Menimbang, bahwa sebagai suatu perjanjian atas lahan obyeksengketa yang telah disepakati bersama, tentunya para pihak dalambertindak melakukan transaksi atas lahan sengketa yang dimaksudharuS memperhatikan kesepakatan yang dibuat dalam bentuk aktadalam hal ini akta di bawah tangan dan sesuai ketentuan Pasal 1870KUHPerdata Jo (Pasal 165 HIR) akta dimaksud merupakan suatu buktiyang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawahtangan menurut ketentuan Pasal 1876
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Januari 2013 — DRS. NURALIM, SH vs Tuan Ir. ACHMAD MULANI,dkk
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasardengan Pasal 1876 Kitab Undang Undang HukumPerdata menggariskan antara lain:1 Salah satu syarat formil akta bawah tangan adalah penandatanganan;2 Diwajibkan kepada setiap orang untuk mengakui ataumemungkiri tanda tangan pada surat bawah tangan yang ditunjukkan kepadanya;3 Pada dasarnya pemungkiran/penolakan tanda tangan dan isiakta bawah tangan mengakibatkan keabsahan bukti aktabawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan formil;bukti surat P2 yang telah Pemohon/Tergugat tolak secarakeseluruhan
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 06-04-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
SAHLAN
Tergugat:
1.AMLIA BINTI LAMANE
2.AMNIA BINTI LAMANE
3.LA OBA BIN LAMANE
4.WA IBA Istri Alm. LA SAOMI
71 — 64
  • Namundemikian menjadi berbeda apabila akta dibawah tangan dimaksud (incasusurat bukti P1/ bukti P2), dipungkiri tulisan atau tandatangannya oleh paraHalaman 52 dari 65 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PNBauahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidakmengakuinya maka hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan buktidengan tulisan (vide : perhatikan Pasal 1876 s/d 1878 KUHPerdata);Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan jual belli atas tanahsengketa dimaksud, Penggugat telah
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 02-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 167/Pdt.G/2014/PN.Plg
A.SYARIF ZUBIR - LAWAN- Dr.H.AK.Ansyori, SpM, M.Ke
55 — 7
  • Selanjutnya proses jual beli dilakukan dengan secaraterang karena jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabatyang berwenang dan secara hukum Tergugat Konvensi adalahpembeli yang beretikat baik, sesuai yurisorudensi MahkamahAgung RI:a) Nomor 157 K/Sip/1955b) Nomor 251 K/Sip/1958c) Nomor 34 K/Sip/1960d) Nomor 1876 K/Sip/2005Yang berbunyi : Pembeli yang beritikat baik, kepentingan hukumnyawajib dilindungi oleh hukum.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-12-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2769 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — S. A. BANDUNG BISMONO vs PT PUTRI TUNGGAL ABADI (dahulu. CV. PUTRI TUNGGAL), dkk
114 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2769 K/Pdt/2017bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa pada terbengkalai danrusak, diakibatkan tidak pernah ditempati.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Makassar) tidak menerapkan hukumpembuktian sebagaimana mestinya, dimana menilai bukti T.I9 sebagaisuatu kebenaran, akibatnya Judex Facti (Pengadilan Tinggi Makassar)melanggar Pasal 1876 KUHPerdata Jo Pasal 286 R.Bg..!.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 21-04-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Bpp
Tanggal 11 Oktober 2022 — Penggugat:
HEINDRA GOEYANTO,BE
Tergugat:
PT. Perusahaan Listrik Negara
Intervensi:
SURYO SOETOMO
155 — 19
  • Karang Juang Indah Real Estate, yang telah di register di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 14 Desember 1992 Nomor : 593.62.83/1656/PH-CBU/KRJ/XII/1992 ;

Adalah sah dan merupakan Tanah Hak PENGGUGAT INTERVENSI ;

  1. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1876/Batu Ampar seluas 28.155M2 (Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meterpersegi) atas nama SAMSUL HUDA yang terletak di Keluarhan Batu Ampar Kecamatan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 117/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : RIBUT RAHMAT ISMAIL Diwakili Oleh : Alfonso Gultom, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PERMATA Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA
41 — 26
  • (bandingkan denganPasal165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik, bukanmerupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadap keberadaanHalaman 45 dari 54 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT SMRbukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KitabUndangUndang Hukum Perdata atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun1867 Nomor 29 yang memuat Ketentuanketentuan tentangKekuatan Pembuktian daripada tulisantulisan di bawah tangan dariorangorang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka,maka barang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Juli 2016 — PT TERMINAL DEPO LOGISTIK dkk vs Ir. S.A. HABIBIE, Direktur PT TIMSCO INDONESIA
87 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1876 K/Pdt/2005 tanggal 28September 2006 dalam perkara: Ibnu Hajar cs.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1876 K/Pdt/2005 tanggal 28September 2006 dalam perkara: Ibnu Hajar cs. Melawan Suwandi cs.telah merumuskan sebagai berikut : .
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 22-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 528/Pdt.G/2015/PN Bks
Tanggal 6 April 2016 — RAJA MANGUPAR SIGALINGGING,SE sebagai Penggugat Melawan 1. BARIS SIMATUPANG sebagai Tergugat I 2. DORTY LUMBANGAOL sebagai Tergagat II
80 — 13
  • BantahanPara Tergugat yang demikian tidaklah dapat dibenarkan atau harusdikesampingkan, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawahtangan tersebut, menurut ketentuan Pasal 1876 Kitab UndangUndangHukum Perdata atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 Nomor: 29 yangmemuat Ketentuanketentuan tentang Kekuatan Pembuktian daripadatulisantulisan di bawah tangan dari orangorang Indonesia atau yangdipersamakan dengan mereka, maka barang siapa yang terhadapnyadiajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 26-09-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mll
Tanggal 18 Oktober 2019 — Pemohon:
1.Syarif Bin Muntaha
2.Rudi Massie
Termohon:
POLRI Cq, POLDA Cq, POLRES LUTIM
73 — 41
  • Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta (1215), disusuldengan Bill of Rights (1689), Declaration Des Droit De LHome et du Citoyen(1789), Declaration of Independen (1876) dan Declaration of Human Rights(1948);Menimbang, bahwa due process of law diartikan sebagai seperangkatprosedur yang disyaratkan oleh sebagai standar beracara yang berlakuuniversal.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 28-06-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Kdr.
Tanggal 28 Juni 2012 — 1.ONG KA TJOEN
2.ONG KA GAN
melawan
1.PENGURUS PERKUMPULAN RUMAH ABU GEE POK
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
28 — 7
  • Wahidin No.3 Kediri, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 1870 KUHPdt menyebutkan terhadap suatu akta yangbukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadapkeberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29 yang memuat Ketentuanketentuan tentangKekuatan Pembuktian daripada tulisantulisan di bawah tangan dari orangorangIndonesia atau yang dipersamakan dengan mereka, maka barang siapa yang terhadapnya47diajukan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-12-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1098/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Januari 2020 — 1.SUJI PANJIWATI 2.SUDARSO 3.RUHENDI 4.SETYAWATI 5.DRS.JAYADI HAMZAH 6.ASIKAR TANJUNG 7.GUSTI ELIDAR 8.CHANDRA KIRANA 9.SULEHATUM 10.RUSLANI 11.TEGO 12.ABDUL GANI 13.M.SYAHBRAMSYAH NOOR 14.URIP SUBAGIO 15.WAHYUDI 16.DEDI SUHARDI 17.FATIMAH MUSTOPO 18.HENDRA 19.JUNIPRIYOKO 20.JULIARDI 21.SITI ALIMAH 22.IBNU ALPRIYANTO 23.SUYANTO 24.HADIAT KANURI 25.DITA RAHMA DINI lawan RODE PAULUS G.P, SiT., M.T
132 — 80
  • Kereta Api (Persero), tanggal 16April 2019 (bukti T2);Foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan No.SK.1876 Tahun2019 tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan dari dan dalam JabatanAdministrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan atas nama RodePaulus Gagok Pudjiono, tanggal 25 Juni 2019 (bukti T3);Foto copy Hasil Pengukuran dan Pendaftaran Bangunan dan benda lain diatasnya No.1349/1.9.11.52 dari Suku Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman Kota Admiistrasi Jakarta Selatan, tanggal 28 Juni2019
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN RABA BIMA Nomor 59/Pdt.G/2019/PN RBI
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
muhtar
Tergugat:
bupati kabupaten bima qq pemerintah daerah kabupaten bima
176 — 59
  • Cyaan No.59/Pdt.G/2019/PN.RbiPEM.B/3/1970, tanggal 20 Pebuari 1876, an.