Ditemukan 194 data
99 — 47
terpilihsusunan pengurus TPKD Kobakma yaitu sdr.
AGUSTINUS HILAPOK,Ketua TPKD an.
an.AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an.
AMSALWARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, WakilMasyarakat an.
AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAKANDAMBIA, Wakil Masyarakat an.
78 — 41
Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Kelila yang telahdibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk TeknisOperasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek yang tata cara pemilihanpengurusnya melalui Musyawarah Distrik (Musdis) telah terpilin susunanpengurus TPKD Kelila yaitu Sdr.
Pembukaan Rekening TPKD;Kemudian untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaran PNPMMandiri tersebut, Saksi YAFET YIKWA menghubungi TPKD Kelila yangdibentuk oleh Pendamping Distrik yaitu sdr. YUNUS PALIMBO selaku KetuaTPKD Kelila, Sdr. DELVIN YIKWA selaku Sekretaris dan saksi NIUSPAYOKWA selaku Bendahara, namun Sdr.
Sesampainya di rumah kos Saksi YAFET JIKWA, Terdakwa YUNUSWANIMBO mengantar KTP miliknya dan pada saat itu Saksi YAFET JIKWAmeminta Terdakwa YUNUS WANIMBO untuk menjadi Ketua TPKD DistrikKelila, atas permintaan Saksi YAFET JIKWA tersebut Terdakwa YUNUSWANIMBO bersedia untuk di tunjuk sebagai Ketua TPKD di Distrik Kelila.Selain Terdakwa YUNUS WANIMBO, Saksi YAFET JIKWA juga menunjukSdr. NIUS YIKWA selaku Sekretaris TPKD Distrik Kelila dan Saksi NIUSPAYOKWA selaku Bendahara TPKD Distrik Kelila.
Setelah berhasilmembentuk TPKD Distrik Kelila, Saksi YAFET JIKWA membuat SuratKeputusan Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim PelaksanaKegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012dengan struktur organisasi TPKD Kelila adalah Ketua dijabat oleh YUNUSWANIMBO (Terdakwa), Sdr.
;= Fotocopy KTP masingmasing pengurus TPKD; Pas photo pengurus TPKD yang terdiri dari Ketua dan Bendahara;* Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelilatersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlahrekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Keliladengan Nomor Rekening : 15400110 10067;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUSWANIMBO bersamasama dengan
447 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS 30.000.000 Penyerahan danaDABI) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA7. Honor Sekretaris TPKD (Saksi AMIR 30.000.000 SOMBA)8. Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI 30.000.000 Penyerahan danaPOLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9.
Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS 20.000.000 Penyerahan danaDABI) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA7. Honor Sekretaris TPKD (Saksi AMIR 20.000.000 SOMBA)8. Honor Bendahara TPKD (sdr. 20.000.000 Penyerahan danaKUBUGI POLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9.
Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS DABI) 30.000.000 Penyerahan danadilakukan oleh saksiAMIR SOMBA7. Honor Sekretaris TPKD (Saksi AMIR 30.000.000 SOMBA)8. Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI 30.000.000 Penyerahan danaPOLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9.
Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS DABI) 20.000.000 Penyerahan danadilakukan oleh saksiAMIR SOMBA7. Honor Sekretaris TPKD (saksi AMIR 20.000.000 SOMBA)8. Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI 20.000.000 Penyerahan danaPOLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9.
WAROY,Ketua TPKD an.MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an.
136 — 200
Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS DABI) 30.000.000 Penyerahan danadilakukan oleh saksiAMIR SOMBA7. Honor Sekretaris TPKD (saksi AMIR 30.000.000 ssSOMBA)8. Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI 30.000.000 Penyerahan danaPOLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9.
Honor Ketua TPKD (saksi MATIAS 20.000.000 Penyerahan danaDABI) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA7. Honor Sekretaris TPKD (saksi AMIR 20.000.000 SOMBA)8. Honor Bendahara TPKD (sdr. KUBUGI 20.000.000 Penyerahan danaPOLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9.
No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPbelas ribu rupiah) sejumlah Rp 6.571.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluhsatu juta rupiah)telah dilakukan penarikan dari Bank Mandiri Cabang Wamena olehmasingmasing TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD DistrikKobakma bersama dengan Terdakwa YAFET YIKWA dimana dalam prosespencairan, penarikan sampai dengan proses penyaluran/ penggunaan dana PNPMMandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 pada TPKD DistrikKelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD
TPKD, dengan rinciansebagai berikut :a.
Pembayaran Honor TPKD DistrikEragayam : Rp. 10.000.000 Honor Ketua TPKD Honor Bendahara TPKD Rp. 700.000= Honor Sekretasris Pembayaran Pengawalan Rp. 1.500.000b.
428 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Susunan pengurus TPKD Kobakma yaitu sdr.
TPKD Distrik Kelila (Saksi YUNUS WANIMBO danSaksi NIUS PAYOKWA), pengurus TPKD Distrik Eragayam (Saksi BENIUAGA, A.Md. dan Sdr.
perencanaan (penetapan TPKD),pembuatan rekening TPKD, pengajuan pencairan, penarikan sampai denganpenggunaan dananya.
WAROY,Ketua TPKD an.MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an.
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
NIUS YIKWAselaku Sekretaris TPKD Distrik Kelila dan Saksi NIUS PAYOKWA selakuBendahara TPKD Distrik Kelila. Setelah berhasil membentuk TPKD DistrikKelila, Saksi YAFET JIKWA membuat Surat Keputusan Bupati Nomor : 4 Tahun2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagaipengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yangdibuat tertanggal 16 Januari 2012 dengan struktur organisasi TPKD Kelilaadalah Ketua dijabat oleh YUNUS WANIMBO (Terdakwa), Sdr.
TPKD, PD dan PJOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuandianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikandari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelolaoleh bendahara TPKK;(4).
TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabilapengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkanslip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dandikelola oleh bendahara TPKK;.
WAROY,Ketua TPKD an.MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an.
LIDIATOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an.
70 — 35
USNAL YAKIN (Anggota TPKD)7.
Plr.tanggal 14 Mei 2015 yang menetapkan susunan pengurus Tim PengelolaKegiatan Desa (TPKD) berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu :ws epore Pp >DURIS (Ketua TPKD)GANTIE (Sekretaris TPKD)MARSID KONA (Bendahara TPKD)MURDIE (Anggota TPKD)SASLI RAFIK (Anggota TPKD)USNAL YAKIN (Anggota TPKD)HENGKY (Anggota TPKD)Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Katingan Nomor 9Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan DanaDesa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015, tugas TimPengelola Kegiatan
) dengan anggota : GANTIE(Sekretaris TPKD), MARSID KONA (Bendahara TPKD), MURDIE(Anggota TPKD), SASLI RAFIK (Anggota TPKD), USNAL YAKIN(Anggota TPKD), HENGKY (Anggota TPKD), namun saksi tidakpernah mendapatkan Surat Keputusannya;Halaman 69 dari 178 Putusan Nomor: 43/Pid.SusTPK/2017/PN.
DURIS (Ketua TPKD)GANTIE (Sekretaris TPKD)MARSID KONA (Bendahara TPKD)MURDIE (Anggota TPKD)SASLI RAFIK (Anggota TPKD)USNAL YAKIN (Anggota TPKD)HENGKY (Anggota TPKD)aoe SfHalaman 121 dari 178 Putusan Nomor: 43/Pid.SusTPK/2017/PN.
THEO kemudian membentuk TimPengelola Kegiatan Desa (TPKD), selanjutnya mengesahkan denganmenerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Tanjung Nomor :100/01/KKD/DTT/V/2015 tanggal 14 Mei 2015 yang menetapkansusunan pengurus Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) berjumlah 7(tujuh) orang, yaitu :1. DURIS (Ketua TPKD)2. GANTIE (Sekretaris TPKD)3. MARSID KONA (Bendahara TPKD)4. MURDIE (Anggota TPKD)5. SASLI RAFIK (Anggota TPKD)6. USNAL YAKIN (Anggota TPKD)7.
75 — 28
TPKD, PD dan PJOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuandianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikandari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelolaoleh bendahara TPKK;(4).
Pembukaan Rekening TPKD;Putusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP. Hal. 31Kemudian untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaranPNPM Mandiri tersebut, saksi YAFET YIKWA menghubungi TPKD Eragayamyang dibentuk oleh Pendamping Distrik yaitu sdr. JONTEHN WANDIKBOselaku Ketua TPKD Eragayam, sdr.
langsung TPKD Eragayam, yaitu saksi YAFET YIKWA menelponterdakwa BENI UAGA, A.Md. untuk datang ke rumah kos saksi YAFETYIKWA di Lipi dan memintanya untuk menjadi Ketua TPKD Eragayam danterdakwa BENI UAGA, A.Md. menyetujuinya dan kemudian saksi YAFETYIKWA meminta terdakwa BENI UAGA, A.Md. untuk mencari Sekretaris danBendahara TPKD, yang kemudian terdakwa BENI UAGA, A.Md. menunjukTEPIANUS KAROBA sebagai Sekretaris dan saksi NIKE GOMBO sebagaiBendahara TPKD Distrik Eragayam.
TPKD, PD dan PJjOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuandianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikandari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelolaoleh bendahara TPKK;(4).
71 — 51
4/199/09, tanggal 28 September 2008 dialokasikan sebagai berikut : Kampung Klamono sebesar Rp. 125.106.000, (seratus dua puluh lima juta seratusenam ribu rupiah) Kampung Klawana sebesar Rp.49.787.000, (empat puluh sembilan juta tujuh ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah) Kampung Waryau sebesar Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) Kampung Maladuk sebesar Rp.35.107.000, (tiga puluh lima juta seratus tujuh riburupiah)Adapun dana tersebut di simpan di rekening Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD
)Distrik Klamono di Bank Papua KCP Aimas dengan nomor rekening20323.10.0100197.1, dimana dana tersebut hanya bisa dicairkan oleh saksi SINCEKOLIN selaku Bendahara TPKD dan saksi MUSA LOBAT selaku wakil masyarakatdituangkan dalam specimen slip penarikan bank yang penggunaannya disesuaikan denganRencana Penggunaan Dana (RPD) .Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 terdakwa, saksi SINCE KOLIN, saksi MUSALOBAT bersama dengan saksi DOMINGGUS TAMUNETE selaku Pendamping DistrikPemberdayaan datang ke BRI KCP
TPKD BLM Respek Distrik Klamono ; (satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 20323.10.0100197.1,An.
TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;(satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 20323.10.0100197.1,An.
TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;(satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening20323.10.0100197.1, An.
674 — 886
Dokumen : IK-GEN-001, tanggal 1 Desember 2014;63. 1 (satu) eksamplar foto copy yang di legalisir terdiri dari : 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) PT.
Organisasi Administrasi Kebun 4 Tahun 2015;72. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Administrasi Kebun 5 Tahun 2015;73. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Administrasi Bibitan Tahun 2015;74. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Administrasi Kebun Pengembangan Tahun 2015;75. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Administrasi Teknink Tahun 2015;76. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Administrasi Bengkel Kebun Tahun 2015;77. 2 (dua) lembar foto copy yang di legalisir Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus TPKD
ANDHIRA DHARMA BinILLYAS SUDIKTO;Bahwa Saksi mengetahui mengenai Team Penanggulangan KeadaanDarurat (TPKD), karena Saksi juga merupakan anggota di TeamPenanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) tersebut yakni sebagaibagian pemulihan;Bahwa ketua Team Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) adalahTerdakwa Ir.
(TPKD) tersebut;Bahwa ketua Team Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) adalahTerdakwa Ir.
ANDHIRA DHARMA BinILYAS SUDIKTO sebagai ketua Team Penanggulangan KeadaanDarurat (TPKD), yang ditandai dengan disahkannya draf struktur TeamPenanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan job descriptionnya olehTerdakwa Ir.
Team PenanggulanganKeadaan Darurat (TPKD);Bahwa di PT.
(TPKD) devisi atau kebun berganti ke manager penggantinya;Bahwa PT.
93 — 30
4/199/09, tanggal 28 September 2008 dialokasikan sebagai berikut : Kampung Klamono sebesar Rp. 125.106.000, (seratus dua puluh lima juta seratusenam ribu rupiah) Kampung Klawana sebesar Rp.49.787.000, (empat puluh sembilan juta tujuh ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah) Kampung Waryau sebesar Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) Kampung Maladuk sebesar Rp.35.107.000, (tiga puluh lima juta seratus tujuh riburupiah)Adapun dana tersebut di simpan di rekening Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD
)Distrik Klamono di Bank Papua KCP Aimas dengan nomor rekening20323.10.0100197.1, dimana dana tersebut hanya bisa dicairkan oleh saksi SINCEKOLIN selaku Bendahara TPKD dan saksi MUSA LOBAT selaku wakil masyarakatdituangkan dalam specimen slip penarikan bank yang penggunaannya disesuaikan denganRencana Penggunaan Dana (RPD).Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 terdakwa, saksi SINCE KOLIN, saksi MUSALOBAT bersama dengan saksi DOMINGGUS TAMUNETE selaku Pendamping DistrikPemberdayaan datang ke BRI KCP
TPKD BLM Respek Distrik Klamono ; (satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 20323.10.0100197.1,An.
TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;(satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening : 20323.10.0100197.1,An.
TPKD BLM Respek Distrik Klamono ;(satu) lembar foto copy Rekening Koran, Nomor Rekening20323.10.0100197.1, An.
FIYANTI MALA
Tergugat:
Gubernur Provinsi Lampung
286 — 131
Bahwa selain itu, menurut hemat Penggugat, TimPenyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) tidak pernah dibentukoleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah yang diberikankewenangan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah(PPKD), sebagaimana diharuskan pada pasal 9 PP GantiKerugian atau pasal 13 Permendagri Ganti Kerugian, sebabTim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) tidak pernahmelaksanakan Tugasnya untuk menginventarisasi hartakekayaan milik Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Bahwa, Penggugat juga tidak pernah menerima Hasilpemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD,sebagaimana hak Penggugat tersebut dilindungi dandiharuskan berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP Ganti Kerugianatau pasal 15 ayat (1) Permendagri Ganti Kerugian yangmenentukan Hasil pemeriksaan Kerugian Negara/Daerahyang dilakukan oleh TPKN/TPKD disampaikan kepada orangyang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untukdimintakan tanggapan.8.
Bahwa sehingga, Penggugat merasa dirugikan karena tidakdiberikan Hak atau tidak pernah diberikan kesempatan untukmenanggapi secara tertulis kepada TPKD terhadap Hasilpemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKDsebagaimana hak Penggugat itu. diberikan 14 harisebagaimana pasal 13 ayat (2) PP Ganti Kerugian atau pasal15 ayat (2) Permendagri Ganti Kerugian, Maka dengandemikian, Penggugat menilai Hasil pemeriksaan KerugianDaerah yang dilakukan oleh TPKD (jika ada) jikapun adaharusnya cacat hukum
, berkasberkas prosesrapat Tim MPPKD dan TPKD serta undangan kepada Penggugat dalamrangka penyelesaian ganti kerugian daerah akibat ketekoran kas padaRSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung akan kami sampaiakan sebagaibukti di persidangan.Bantahan Bahwa Objek Sengketa Cacat Wewenang10.
secara tertulis hasilpemeriksaan kerugian daerah yang dilakukan TPKD, karena dalampemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Penggugat.telah dipanggil berkali kali terhadap nilai kerugian atas pengelolaankeuangan RSUD Abdul Moeloek yang menjadi tugas pokok dan fungsinya,pada waktu tersebut Penggugat tidak menyampaikan sanggahan tertulisyang tertuang dalam LHP BPKP, dan pihak RSUD Abdul Moeloek sudahmenginfokan beberapa kali kepada Penggugat dan terakhir TPKD(Inspektorat).Bahwa dari pemeriksaan oleh BPKP
Terbanding/Terdakwa : EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
96 — 30
) berdasarkan Surat Keputusan nomor 2 tahun2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016 tanggal 15 maret2016 yang ditanda tangani oleh saksi JOHNSON LAHANG selaku KepalaDesa Long Tungu.e Bahwa struktur Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD) adalah sebagaiberikut : Jabatan DalamNo Nama Tim Pengelola Jabatan Dalam Perangkat DesaDana Desa1.
Bulungan berdasarkan surat KeputusanKepala Desa nomor 05 tahun 2015 tanggal 06 September 2015 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Long Tungudan selakuBendahara Tim Pengelola Kegiatan Kegiatan Dana Desa (TPKD) berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Long Tungu nomor 2 tahun 2016 tanggal 15Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016, pada hari yang tidakdapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan Juni sampai
TPK/2019/PT.SMR2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016 tanggal 15 maret2016 yang ditanda tangani oleh saksi JOHNSON LAHANG selaku KepalaDesa Long Tungu.e Bahwa siruktur Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD) adalah sebagaiberikut : Jabatan DalamNo Nama Tim Pengelola Jabatan Dalam Perangkat DesaDana Desa1. JOHNSON LAHANG Penanggung Kepala DesaJawab2. AUSTIN MELES KIRA Ketua Tim Sekretaris Desa3.
) berdasarkan Surat Keputusan nomor 2 tahun2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016 tanggal 15 maret2016 yang ditanda tangani oleh saksi JOHNSON LAHANG selaku KepalaDesa Long Tungu.Bahwa struktur Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD) adalah sebagaiberikut : JabatanDalam Tim Jabatan Dalam PerangkatNo NamaPengelola DesaDana Desa1.
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersumber dari APBDKabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp62.714.000,00 (enam puluh dua jutatujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang diperuntukan untukpelaksanaan pembangunan goronggorong dan pengerasan jalan dikampung Bumi Saniari SP III Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;e Bahwa Terdakwa selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjukdan diangkat berdasarkan musyawarah kampung telah mengajukan RAB(Rancangan Anggaran Biaya) pembangunan Goronggorong danpengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari kepada TPKD
(TimPengelola Kegiatan Distrik) sebesar Rp62.714.000,00 (enam puluh duajuta tujuh ratus empat betas ribu rupiah), dari RAB yang diajukanTerdakwa dan disetujui serta direkomendasikan oleh KonsultanKabupaten Teluk Bintuni, lalu oleh TPKD menyetujui dan melakukanpencairan dana tersebut melalui Rekening Nomor 496101005659535,BRI Kantor Cabang Bintuni;e Bahwa setelah dana PNPM Mandiri pembangunan Goronggorong danpengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari dicairkan oleh TPKD danHal 3 dari 18 hal.
Bahwasetelah dana PNPM Mandiri pembangunan Goronggorong danpengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari dicairkan oleh TPKD dandiserahkan kepada saksi Rudi Segetmena selaku Pendamping Distriksetelah itu dana tersebut diberikan saksi Rudi Segetmena kepadaTerdakwa dengan tujuan agar dana PNPM Mandiri tersebut disalurkanoleh Terdakwa untuk pembangunan Goronggorong dan pengerasanjalan di Kampung Bumi Saniari.
No. 456 K/Pid.Sus/2013104)5 (lima) Lembar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.256 Ill Tahun 2009 tentang Penunjukan Kuasa PenggunaAnggaran / Pengguna barang dan Pejabat PemungutPenerimaan Negara Tahun Anggaran 2009 pada TugasPembantuan (TP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran ;8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni No.32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola KegiatanDistrik (TPKD) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung
(BLM)Program nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri RencanaStrategi Pembangunan Kampung (PNPM Mandiri Respek)Tahun Anggaran 2010 ;2 (dua) Lembar foto copy tabungan Simpedes BRI TPKD atasnama BLM APBD Distrik Bintuni No.
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG SUBANDONO Bin H. SOEDIRDJO
89 — 86
SOEDIRDJO selakuKepala Desa Penidon dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Pengelolaan APBDesa Penidon mulai tahun 2014 s/d 2018 memerintahkankepada jasa pengetikan yaitu saksi Prasojo dan Saksi Didik untuk membuatSurat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengelolaan APBDesa Penidon mulaitahun 2014 s/d 2018 dan notanota belanja yang tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya, selurun Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yangditunjuk Kepala Desa Penidon Sdr.
SOEDIRDJO selakuKepala Desa dalam melaksanaan pembangunan pada tahun 2014 s/d 2018,tidak melibatkan TPKD sebagaimana mestinya, TPKD hanya ditunjuksebagai persyaratan administrasi saja, akan tetapi untuk pelaksanaanpekerjaan tidak dilibatkan. Ada beberapa pekerjaan yang diborongkankepada pihak ketiga yaitu :1. Tahun 2016 pekerjaan pembangunan rumah pompa, jalan lingkunganrabat, drainase, jembatan dan plengsengan yang keseluruhanpekerjaan tersebut diborongkan kepada Sdr.
(Tim PelaksanaKegiatan Desa) yang ditunjuk olen Kepala Desa untuk menjadi Ketua TPKDoperasional desa dan kegiatan pembangunan fisik konstruksi, juga tidakmengetahui dari mana asal atau sumber dana pembangunan tersebut,apakah dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) atau dariPendapatan Asli Desa (PAD), mereka ditunjuk menjadi TPKD ketika akanada pemeriksaan dari Inspektorat, dan perintahn melaksanakanpembangunan sebagai TPKD juga secara lisan yang tidak dirumuskanbagaimana perencanaan (penyusunan
( Tim PelaksanaKegiatan Desa) yang ditunjuk olen Kepala Desa untuk menjadi Ketua TPKDoperasional desa dan kegiatan pembangunan fisik konstruksi, juga tidakmengetahui dari mana asal atau sumber dana pembangunan tersebut,apakah dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) atau dariPendapatan Asli Desa (PAD), mereka ditunjuk menjadi TPKD ketika akanada pemeriksaan dari Inspektorat, dan perintah melaksanakanpembangunan sebagai TPKD juga secara lisan yang tidak dirumuskanbagaimana perencanaan (penyusunan
Terbanding/Terdakwa : Benyamin Tarsan Kewas Mahuze alias Benyamin Mahuze
112 — 31
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) : BEJO (staf DistrikMuting).2.Tingkat Kampung :Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK)a. Ketua : BENYAMIN TARSAN KEWAS MAHUZE.b. Sekretaris : ANTONIUS REALTO MAHUZE.c. Bendahara: MARIA MAHUZE.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, TITUS SOMBA, SM.Hk selaku PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan BEJO selaku Ketua TPKD Distrik Mutingdengan diketahui oleh Drs.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) : BEJO (staf DistrikMuting).2. Tingkat Kampung :Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK)a. Ketua : BENYAMIN TARSAN KEWAS MAHUZE.b. Sekretaris : ANTONIUS REALTO MAHUZE.c. Bendahara :MARIA MAHUZE.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, TITUS SOMBA, SM.Hk selaku PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan BEJO selaku Ketua TPKD DistrikMuting dengan diketahui oleh Drs.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) : BEJO (staf DistrikMuting).2. Tingkat Kampung :Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK)a. Ketua : BENYAMIN TARSAN KEWAS MAHUZE.b. Sekretaris : ANTONIUS REALTO MAHUZE.c. Bendahara : MARIA MAHUZE.Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, TITUS SOMBA, SM.Hk selaku PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan BEJO selaku Ketua TPKD DistrikMuting dengan diketahui oleh Drs.
MAHUZE , dikeluarkan di Kampung Afkab MakmurHal. 27 Pts.No.2/Tipikor/2014/PT.JPR28tanggal 11 Desember 2011.8) 2 (dua) Jlembar Berita Acara Musyawarah KampungPertanggungjawaban II (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.9) 1 (satu) Jlembar daftar hadir Musyawarah KampungPertanggungjawaban II (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.10) 1 (satu) lembar surat dari Ketua TPKD Distrik Muting Nomor012/TPKD/MTG/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang penyelidikanterhadap Dugaan penyalahgunaan dana respek oleh Ketua
MAHUZE , dikeluarkan di Kampung AfkabMakmur tanggal 11 Desember 2011.> 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah KampungPertanggungjawaban II (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.> 1 (satu) lembar daftar hadir Musyawarah KampungPertanggungjawaban IT (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.> 1 (satu) lembar surat dari Ketua TPKD Distrik MutingNomor 012/TPKD/MTG/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentangpenyelidikan terhadap Dugaan penyalahgunaan dana respek olehKetua TPKK Afkab Makmur.> 1 (satu) lembar Nota pembelian
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
Budi Hantoro Bin Satim
129 — 69
Terdapat honor tim TPKD tanggal 19 Juni 2017 yang tidak dibayarkansejumlah Rp. 78.750,17. Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Oktober 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,18. Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Desember 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,19. Terdapat honor tim TPKD untuk bulan November yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,20. Terdapat honor tim TPKD tanggal 29 Juli 2017 yang tidak dibayarkansejumlah Rp. 119.700,21.
Terdapat honor tim TPKD tanggal 19 Juni 2017 yang tidak dibayarkansejumlah Rp. 78.750,21.Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Oktober 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,22.Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Desember 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,23.Terdapat honor tim TPKD untuk bulan November yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,24.
Rp 78.750,Honor tim TPKD untuk bulan Oktober 2017 Rp 183.750,Honor tim TPKD untuk bulan Desember 2017 Rp 183.750,Honor tim TPKD untuk bulan November 2017 Rp 183.750,Honor tim TPKD tanggal 29 Juli 2017 Rp 119.700,Uang transport panitia pelatinan Pemdes Rp 180.000,Honor tim pengelola kegiatan Rp 525.000,Hal 114 dari 176 hal Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl170.000,Uang transport pelatinan KTD Rp 420.000,Honor TPKD tim kegiatan Rp 183.750,Honor tim TPKD untuk bulan September 2017 Rp 45.000,Honor
Terdapat honor tim TPKD tanggal 19 Juni 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 78.750,17. Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Oktober 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,18. Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Desember 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,19. Terdapat honor tim TPKD untuk bulan November yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,20. Terdapat honor tim TPKD tanggal 29 Juli 2017 yang tidak dibayarkansejumlah Rp. 119.700,21.
Terdapat honor tim TPKD tanggal 19 Juni 2017 yang tidak dibayarkansejumlah Rp. 78.750,.17.Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Oktober 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,.18.Terdapat honor tim TPKD untuk bulan Desember 2017 yang tidakdibayarkan sejumlah Rp. 183.750,.19. Terdapat honor tim TPKD untuk bulan November yang tidak dibayarkansejumlah Rp. 183.750..20. Terdapat honor tim TPKD tanggal 29 Juli 2017 yang tidak dibayarkansejumlah Rp. 119.700..21.
64 — 22
(TeamPengelola Kegiatan Desa) Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalan dusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban.Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team Pelaksana KegiatanDesa) adalah ABDUL MUJIB.
(TeamPelaksana Kegiatan Desa) ; Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalan dusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban ;Halaman 60 dari 159, Putusan No. 186/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SbyBahwa Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah ABDUL MUJIB.
(Team Pengelola Kegiatan Desa) Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalan dusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban.
(Team Pelaksana Kegiatan Desa);Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalandusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban, Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team Pelaksana KegiatanDesa) adalah ABDUL MUJIB.
Kab Tuban, Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team Pelaksana KegiatanDesa) adalah ABDUL MUJIB.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KENDES ARISANTO, S.Sos Bin AGUNG Diwakili Oleh : BARTHEL D. SUHIN, SH.,MH
122 — 73
Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti yaitu:Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017;
Surat Pernyataan Sdr.KENDES ARISANTO, tanggal 22 Februari 2018;
Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 23 Februari 2018;
Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 02/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 06 Maret 2018;
Surat Pernyataan Sdr.KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;
Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUM/III/2017, tanggal 28 Maret 2018;
Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan timbunan 70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr.KENDES ARISANTO;
Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 75.093.450,- (tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran harga bahan bahan siring timbunan kepada ketua TPKD Sdr. UDIU;
Nota rincian pengeluaran pembuatan siring;
Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa penyeberangan kelotok (peri) kepada Sdr.KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;6) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUM/III/2017,tanggal 28 Maret 2018;7) Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp.175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaranpekerjaan timbunan 70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr.
Menetapkan barang bukti berupa :1) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AKX/2017, Tanggal 27Oktober 2017;2) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 22 Februari 2018;3) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKDASKUM/2017, tanggal23 Februari 2018;4) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 02/TPKDASKUM/2017, tanggalO06 Maret 2018;5) Surat Pernyataan Sdr.
KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;6) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUMIIII/2017,tanggal 28 Maret 2018;7) Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan timbunan70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr.
Menetapkan barang bukti yaitu:1) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AKX/2017, Tanggal 27Oktober 2017;Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT PLK2) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 22 Februari 2018;3) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKDASKUM/2017, tanggal23 Februari 2018;4) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 02/TPKDASKUM/2017, tanggalO06 Maret 2018;5) Surat Pernyataan Sdr.
KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;6) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUM/III/2017,tanggal 28 Maret 2018;7) Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp.175.000.000, (Seratus tujun puluh lima juta rupiah) untuk pembayaranpekerjaan timbunan 70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr.
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
UKON MUTAHAR Bin AHMAN alm
164 — 62
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkansehingga realisasi belanja tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.500.000,0 Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Posyandu0 Belanja Honor TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehinggarealisasi belanja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp. 750.000,0 Belanja Pembangunan Posyandu dengan realisasi anggaransebesar Rp. 23.950.000
, dikurangi dengan pajak yang telahdisetor sebesar Rp. 3.152.500, dan realisasi belanjapembangunan posyandu Rp. 10.000.000, sehinga terdapatrealisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.10.797.500,0 Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman0 Belanja Honorarium TPKD dengan realisasi anggaran sebesarRp. 5.500.000, dan honorarium TPKD tersebut tidakHalaman 40 dari 143 hal.
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehinggarealisasi belanja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp. 1.500.000,Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana PosyanduBelanja Honor TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehinggarealisasi belanja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp. 750.000,Halaman 82 dari 143 hal.
Putusan Perkara Nomor 31Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBelanja Honorarium TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.000.000, dan honorarium TPKD tersebut tidak dibayarkansehingga realisasi belanja tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.000.000,Upah Kerja PKT (padat karya tunai) dengan realisasi anggaransebesar Rp. 6.000.000, pada Pengaspalan Jl.
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehingga realisasi belanjatersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.500.000, Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Posyandu Belanja Honor TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 750.000,dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehingga realisasi belanjatersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 750.000, Belanja Pembangunan Posyandu dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.950.000