Ditemukan 14016 data
39 — 19
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa YOSEP ALS ASEP BIN SUDIONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
ANDI MANOPO HARMAN
Termohon:
Satuan Reskrim Polres Halut
99 — 327
MENGADILI:
- Menolak Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan hukum Termohon sejak proses tertangkap tangan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
42 — 24
Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa SRI REJEKI BINTI SLAMET RIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
96 — 12
Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I :1.Menyatakan terdakwa BASLIN BIN MATCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
77 — 2
YAKUB
Termohon:
KEPOLISIAN RI POLRES BOGOR UNIT RESKRIM
99 — 60
Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;
M E N E T A P K A N
- Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Praperadilan sebesar Nihil ;
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
RACHMAD KURNIAWAN BIN MOH. HEMI
74 — 10
KUSNAN ARIFIN
Termohon:
Kepolisian Resor Kota Serang Cq. Unit satu Pidum Satreskrim Resor Kota Serang
6 — 5
Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII /2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
19 — 9
Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;M E N G A D I L I :1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRIK APRIYANTO Bin SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
35 — 30
Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA BIN MASHUL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Zainal Akmal, SH
Terdakwa:
NURFIDA BINTI MUHAMMAD
24 — 5
Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENETAPKAN:
- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Lgs, atas nama terdakwa NURFIDA BINTI MUHAMMAD kepada Penuntut Umum;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;
179 — 49
42 — 24
Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 917/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 18 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
3.Partoleo Laga Suban alias Leo
4.Aloysius Hada alias AL
95 — 61
MUHAMMAD FADLY LUBIS Alias FADLI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kapolda Sumatera Utara Cq.Kapolres Langkat Cq Kasatreskrim Polres Langkat
17 — 10
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 jo Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Putusan MK No. 102/PUU/XIII/2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI:
- Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
18 — 16
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN Bin SUTARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
30 — 27
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
40 — 12
Mengingat dan memperhatikan 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;Mengadili :-- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pengaraian Nomor : 334/Pid.B/ 2016/PN.Prp tanggal 17 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut;-- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar
I GUSTI PUTU MULYA GANA
Termohon:
Kepala Kantor Wilayahn DJP Banten
39 — 16
Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
48 — 25
Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);